Bali Pulau Proyek: Adaptasi atau Kekalahan?

I Ngurah Suryawan

Berbagai proyek pembangunan mengalir deras di/ke Bali. Berbagai jenis proyeknya, dari mulai proyek pembangunan perumahan yang terus berjalan massif mengincar wilayah-wilayah baru untuk “diproyekkan”. Yang sudah dan semakin gencar tentunya adalah proyek pembangunan akomodasi pariwisata yang juga tidak kalah garangnya merambah wilayah-wilayah baru yang “ditemukan” untuk disulap menjadi destinasi wisata, sesuai dengan nama program studi jurusan Ilmu Pariwisata yang banyak diminati oleh para anak muda untuk melanjutkan kuliahnya.

Pulau Bali yang sering mendapatkan julukan pulau seribu pura mungkin harus ditambahkan juga sejuta proyek. Berbagai jenis proyek massif untuk kepentingan modal besar hadr silih berganti menghantui masyarakat lokal yang sudah bersiap-siap, berkalkulasi, dan membayangkan kehidupannya di masa depan yang terang saja akan berubah. Sudah banyak kisah-kisah getir yang menunjukkan beragam kekalahan dari masyarakakat lokal menghadapi kekuatan modal dan kuasa investasi. Tapi kegetiran sangat tipis dengan kenikmatan yang ditawarkan oleh investasi: limpahan materi dan kekayaan (sesaat) ketika tanah terjual dan uang direngkuh dengan tamak.

Saat kehilangan ikatan dengan tanah inilah manusia sudah masuk dalam lingkaran proyek kapital yang terus akan berjalan, beradaptasi, memperbaharui diri, dan yang sudah pasti adalah meraih keuntungan terus-menerus melebihi sang pemilik tanah sebelumnya. Berbagai proyek-proyek dirancang terus-menerus berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama birokrat, politisi, aparat keamanan, dan kelompok masyarakat sipil. Kolaborasi inilah yang menjadi perpanjangan tangan jaringan kapital bekerja dan sekaligus juga tembok pelindungnya.

Proyek Menjarah

Jika kita bersedia mendengar orang-orang biasa yang dipinggirkan dari proyek pembangunan, kita akan dengan terang-benderang mendengar bagaimana sinisme mereka terhadap situasi yang terjadi kini. Keluh kesah kepada para elit yang korup dan manipulasi sampai ke akar rumput akan keluar menyembur dari perbincangan yang hangat di wilayah-wilayah pinggiran negeri ini, tidak terkecuali di Bali.

Tentu di antara mereka pasti ada kelompok opurtunis yang tutur katanya sudah menyerupai para pejabat bersilat-lidah penuh istilah manipulatif yang pada akhirnya kehilangan maknanya. Manipulasi telah sampai ke akar rumput di masyarakat pinggiran. Salah satu ungkapan sinisme tersebut adalah, “Itu hanya proyek!”. Bila tidak dicerna secara dalam, kadang ucapan ini dianggap adalah ungkapan kekesalan bahkan mungkin kekalahan. Tapi ada satu makna mendalam dibaliknya. Yang dimaksudkan adalah proyek pembangunan adalah serangkaian kolusi penjarahan anggaran pembangunan oleh para kontraktor atau pengusaha, politisi, dan pejabar pemerintah.

Ungkapan sederhana tersebut menandakan seberapa akut dan kolosal pembangunan telah membusuk maknanya di tengah masyarakat. Bisa saja kata pembangunan tetap dipakai, tetapi isinya tak lebih dari kontrak-kontrak bisnis melalui kolusi para pengusaha, politisi, dan pejabat. Kalau tidak ada kebutuhan riil dan manfaat bagi warga, proyek-proyek itu akan diciptakan dari ketiadaan. Sebagai contoh penjaraan anggaran kompleks Hambalang disebut dengan pembangunan olahraga, penjarahan anggaran pengadaan kitab suci disebut pembangunan agama atau mungkin pembangunan akhlak, penjarahan anggaran alat-alat medis disebut pembangunan kesehatan, dan yang terbaru (mungkin) adalah proyek MBG (Makan Bergizi Gratis) yang diplesetkan menjadi Maling Berkedok Gizi. Itu hanya beberapa contoh semata.

Itu satu cara saja dengan memanipulasi kata sehingga tampak sopan dan bermartabat, padahal yang terjadi sebenarnya adalah penjarahan tersebut. Cara menjarah lainnya dilakukan melalui penggelembungan nilai proyek (mark up), pembuatan perusahaan fiktif, atau cara lainnya. Sekali lagi itu hanya soal taktik dan kadar untuk menjarah. Sebagian besar kasus-kasus megakorupsi yang sudah, sedang, maupun akan terbongkar di negeri ini berisi penjarahan anggaran pembangunan ini.

Proyek-proyek yang sebagian atau bahkan seluruhnya dilakukan untuk menjarah anggaran pembangunan dipahami sebagai bagian dari apa yang disebut dengan pemburuan rente (rent-seeking). Istilah ini dipakai sejak dasawarsa 1960-an oleh para ekonom yang berpandangan bahwa ancaman terbesar terhadap pasar bebas berasal dari regulasi negara. Adanya otoritas regulasi pemerintah membuat para penjarah berlomba memenangkan privilese-monopoli yang disebut dengan rente.

Luasnya penjarahan anggaran pembangunan melalui proyek-proyek merupakan pemburuan rente. Itulah mengapa bisa dikatakan bahwa pembangunan di Indonesia telah dan sedang membusuk menjadi proyek memburu rente. Hampir semua terjadi melalui kolusi pebisnis, politisi, dan pejabat. Pada akhirnya apa yang digaungkan sebagai pembangunan yang meningkatkan kualitas hidup bersama tidak akan pernah terjadi (Priyono, 2022: 128-130). Itulah mengapa istilah proyek menjadi kotor dan jorok.

Bali tentu saja akan terus menghadapi kata kotor dan jorok ini. Bagaimana Bali bisa beradaptasi, mensiasati, atau melawannya? Apatasi atau kalah? Bersiasat karena sudah kalah? Atau justru kita masih merasa bangga dengan apa yang masih tersisa dari rangkaian penjarahan yang sudah terjadi? Atau jangan-jangan kita cukup bangga dengan “ruang ekspresi kebudayaan” sebagai penawar kekalahan dan ketersingkirian yang sebenarnya?

Adaptasi atau “Kalah”?

Awalnya saya tertegun dan merenung memikirkan esai memukau dari Putu Wijaya atas kelihaiannya meyakinkan pembaca akan nilai yang melekat dalam kebudayaan orang Bali untuk mensiasati perubahan. Itulah yang sering diuraikannya dengan konsep desa-kala-patra (penyesuaian dengan tempat, waktu, dan keadaan), yang dianggap memiliki kelenturan dalam beradaptasi dengan berbagai deru perubahan yang hadir silih berganti ke Bali.

Baginya, inilah sebuah konsep yang lihai dalam mensiasati perubahan dan perkembangan zaman. Konsep desa-kala-patra ini mempersiapkan masyarakat sejak awal untuk menguasai kodrat zaman yang terus bergerak dan berubah. Tentu saja ini bukan jaminan bahwa Bali tidak terancam. Bali saat ini dan sejak lama justru hidup dalam bahaya, karena Bali akan selalu berproses dan tidak mungkin berhenti lagi. Bali adalah sebuah roda yang bergerak.

Begeraknya Bali yang sejak dulu dianggap selalu “dalam ancaman” dan “tidak baik-baik saja” terus-menerus bisa bertahan dan beradaptasi, salah satunya karena nilai dan praksis desa-kala-patra. Salah satunya adalah adaptasi kebudayaan dan kehidupan orang Bali dengan pariwisata. Putu Wijaya dengan sinis menuliskan bahwa kendati muncul istilah pariwisata budaya, tapi sebenarnya sasaran utama dari urusan tersebut adalah merampas uang sebanyak mungkin dari kocek wisatawan.

Pada sisi lain, wisatawan juga bukan kumpulan kambing congek yang akan mengembik saja kalau dirampok. Mereka, para wisatawan ini pasti akan menuntut kesenangan semelimpah mungkin untuk segala uang, perhatian, dan prioritas yang mereka berikan. Lewat para agen, perusahaan-perusahaan yang malang-melintang dalam jasa wisata, lewat para pemandu dan biro-biro perjalanan, akan datang berbagai rekayasa pengarahan yang tujuan utamanya hanya peduli kepada memacu kehadiran dan frekuensi wisatawan. Baginya, inilah urusan yang murni dagang dengan kedok budaya yang sangat lihai.

Pada sisi lain, peranan pemerintah yang “ingin mengatur segalanya” juga menjadi catatannya. Peranan pemerintah yang sangat dominan dalam mengatur, mengendalikan, dan menentukan berbagai kebijakan sepeti tata kota, desain perilaku dan kehidupan, bahkan kehidupan ritual pun coba dijamah, diatur, dan dikendalikan. Jika kemudian masyarakat Bali “berhasil” mempertahankan identitas dan kemauannya sampai sekarang, tetap tidak menjadi jaminan bahwa masa depan sudah ditetapkan secara pasti. Proses masih berkelanjutan setiap detik. Masa depan, keberuntungan, dan kemalangan, tetap ditentukan oleh kejadian-kejadian kini. Bali adalah rimba dinamika, sebuah front pertempuran budaya. Selama parwisata masih dikibarkan sebaga primadona pendapatan daerah, pariwisata akan tetap menjadi penentu kiblat masa depan Bali.

Selama ini yang sangat menonjol dari Bali adalah produk-produk pembungkus kearifan tersebut baik dalam bentuk upacara, perilaku, sikap, dan kesenian. Makna-makna yang merupakan bagian dasar dari sumbangan Bali kepada kehidupan dilupkan. Akibatnya adalah seperti yang kita lihat dan rasakan hingga hari ini: seakan-akan Bali hanya pabrik tontonan, tempat menghibur, bukan pusat perenungan dan tempat kelahiran pemikiran kiat hidup.

Selama ini yang jamak menjadi adalah Bali hanya sekadar artis penghibur, bukan penyimak kehidupan. Ini adalah sebuah yang menenggelamkan tradisi pengetahuan orang Bali yang terus bergolak. Bahwa Bali bukan hanya menari tetapi juga berpikir (Wijaya, 1999: 196-197). Persoalannya adalah tradisi pengetahuan yang terus bergolak dan juga berpikir tersebut yang dikalahkan oleh adaptasi yang dipaksakan. Bagi saya, adaptasi berlangsung dalam ketimpangan. Masyakarat lokal yang diminta untuk beradaptasi, sementara kuasa kapital dan pemerintahan justru menjarah dan mengkooptasi dengan berbagai kepentingannya.

Situasi yang timpang inilah yang hilang dalam analisis kebudayaan yang memukau. Seolah-olah kita disadarkan (padahal palsu) tentang keunggulan dan kecanggihan tradisi dan nilai-nilai yang kita anggap bisa menjadi penangkal berbagai ketimpangan sosial, akumulasi kapital, dan kerakusan modal yang bertemu dengan keconggakan para elit politik dan birokrat yang bersatu-padu menjarah Bali. Bagi saya, analisis kebudayaan saja tidak cukup karena telah terbukti lumpuh bahkan tunduk dengan kekuasaan. Kita memerlukan analisis yang memeriksa mengapa ketimpangan kelas serta ketidakadilan yang menyingkirkan masyarakat kebanyakan dianggap biasa-biasa saja. Oleh ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, dia dianggap patologis, sebuah penyakit yang harus disembuhkan, bukannya dibongkar struktur yang menyebabkan ketimpangan dan penindasan tersebut tersebut terjadi dan dilanggengkan.

Daftar Pustaka

Herry-Priyono, B. (2022). “Pembangunan = Proyek + Rente” (hlm 126-131) dalam B. Herry-Priyono, Ekonomi Politik: Dalam Pusaran Globalisasi dan Neoliberalisme. Jakarta: Kompas.

Wijaya, Putu. (1999). “Bali” dalam Wayan Suparta (ed), Bali dan Masa Depannya. Denpasar: Penerbit Bali Post.

sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet