Membakar Vitalitas Kebudayaan

I Ngurah Suryawan

Putu Wijaya dalam salah satu esainya, “Pesta Kesenian Bali: Jendela Indonesia untuk Mata Dunia” (2004:198) menuliskan satu kalimat yang menyentak. Ia menuliskan bahwa tindakan-tindakan politis tidak mungkin mampu membangun dirinya tanpa memobilisasi “kekuatan budaya”. Kesadaran akan “kekuatan budaya” yang menjadi bahan bakar dari berbagai kepentingan inilah yang mewarnai sejarah politik kebudayaan Bali. Sisi gelap pembantaian 1965 dihapus dari “representasi resmi” karena promosi otoritatif tentang Bali pasca 1965 adalah daerah yang aman dan damai, yang siap melayani semua keinginan wisatawan.

Citra-citra Bali yang dikonstruksi oleh rezim Orde Baru, warisan dari rezim kolonial, tidak hanya diproduksi untuk konsumsi orang luar. Citra-citra tersebut dijadikan sebagai “modal budaya” untuk kepentingan pariwisata. Konstruksi yang kolonialistik itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan sang kuasa membentuk yang sering disebut dengan “rezim kebenaran”. Hasrat untuk membakar vitalitas kebudayaan yang tumuh dan berkembang di tengah masyarakat akan selalu ada dengan berbagai kepentingan dibaliknya. Kebudayaan dan kekuasaan bukanlah hal yang terpisahkan. Hanya oleh kekuasaan-lah keduanya dipisahkan untuk memudahkan manipulasi dilakukan.

Pembangunan dan pariwisata membutuhkan dukungan event-event kebudayaan untuk menjadikan Bali layak dan siap menjadi destinasi pariwisata. Konsolidasi modernitas yang dibawa oleh pembangunan dan pariwisata menjadikan kebudayaan sebagai pintu masuknya. Kekhasan kebudayaan Bali dengan keaslian serta keotentikannya harus selalu dijaga dari keterancaman global yang merusak dan mendegradasinya.

Pengembangan pariwisata yang dilakukan negara pasca 1965 dengan merekayasa seluruh elemen kehidupan di Bali, termasuk kesenian, ritual, dan kebudayaan sebenarnya penuh dilema. Naungan dilema itulah yang selalu melandasi pelaksanaan konsep pariwisata budaya yang bisa sangat lentur dipergunakan untuk kepentingan kekuasaan. Tegangan dilema tersebut seperti ditujukkan dengan sangat tepat oleh Picard (2006: 67) menyasar kepada dua sisi yang saling bertentangan. Pertama, pandangan yang mengemukakan bahwa melindungi kebudayaan Bali yang ada dengan cara apa pun yaitu dengan dengan menjadikannya sejenis “museum hidup”. Kebudayaan tersebut nanti akan menjadi saksi atas keagungan masa lampau yang telah berlalu. Oleh karena itu perlu menyingkirkan semua pengaruh-pengaruh asing dan menjaga kebudayaan Bali semurni mungkin. Pengaruh tersebut pertama-tama justru datang dan disebarluaskan oleh wisatawan sendiri. Dilema dari pandangan ini adalah keinginan besar untuk mendatangkan wisatawan namun juga berkeinginan menjaga Bali sebagai “museum hidup”.

Pandangan kedua yang sudah pasti akan banyak ditentang adalah sebuah kesadaran untuk menjadikan budaya Bali sebagai barang konsumsi. Hal ini berarti: “memasukkan pariwisata ke suatu daerah dan menganggap pola hidup dan budaya masyarakat yang bersangkutan sebagai sumber alam yang dapat dikelola selama periode waktu tertentu, dengan menyadari bahwa pada akhir periode tersebut kebudayaan itu sudah dipastikan akan mati”. Situasi inilah yang selalu ditakuti oleh berbagai komponen di Bali, yang selalu mengharapkan kebudayaan menjadi modal yang terus diperbaharui, dijadikan komoditas untuk dikelola dan mendatangkan keuntungan.

Memadukan pariwisata dan kebudayaan pastilah memiliki landasan berpikir dan gagasan di baliknya. Kebudayaan sebagai “modal budaya” adalah vitalitas yang selalu memukau sekaligus menjanjikan untuk mewarnai ekspansi kapital. Bumbu budaya semakin tampak mempesona untuk eksploitasi yang berbudaya. Eksploitasi yang menggerus bukan hanya tanah dan ruang-ruang hidup masyarakat Bali, tetapi juga pola pikir, imajinasi, dan cara memahami diri, kebudayaan, dan cara menjalani kehidupan itu sendiri.

Vitalitas yang Mempesona

Ida Bagus Mantra (1996) sebagai tokoh intelektual dan birokrat meyakini betul keterpadauan pariwisata dan kebudayaan. Gagasannya tentang pengembangan kebudayaan dari ancaman pengaruh Barat meski menjadi dilema namun praktis menjadi ide moderat yang memberikan rasa aman bagi masyarakat Bali agar kebudayaan dan pariwisata bersanding secara elok. Konsep dibalik gagasan pengembangan kebudayaan Bali baginya adalah agar orang Bali menyadari harga dirinya. Tanpa itu, dinamika tidak akan pernah terjadi di Bali.

Bali adalah kawasan sempit yang tidak mungkin dikembangkan menjadi kawasan industri. Oleh karena itulah perekonomian Bali harus dikembangkan melalui pariwisaa. Pengembangan pariwisata di Bali memerlukan pengembangan kebudayaan pula. Ida Bagus Mantra meyakini bahwa agama, seni, budaya, dan ekonomi bisa berjalan beriringan dan serasi. Pikiran ini diilhami saat Ia menyaksikan pesta seni di Santiniketan, India tempatnya menyelesaikan pendidikan Doktor. Terinspirasi dari pasar seni di India inilah kemudian berdiri Art Centre (Taman Werdi Budaya) di Abian Kapas Denpasar saat Ida Bagus Mantra menjabat sebagai Dirjen Kebudayaan dari tahun 1968 hingga 1978. (Tim Penulis Arti Foundation 2006: 23-24).

Pertemuan gagasan pengembangan kebudayaan dengan pengembangan pariwisata tersebut terjadi di Bali tahun 1970-an, saat reorganisasi kekuasaan dan ideologi pembangunan sedang dikelola massif oleh rezim Orde Baru. Maka berkaitanlah pengembangan pariwisata yang lebih tertata dan terarah bisa berpengaruh dan berkontribusi besar dalam pengembangan kebudayaan.

Narasi besar pelestarian kebudayaan Bali yang digagas pasca 1965, seperti gagasan-gagasan Ida Bagus Mantra, rentan terpeleset pada perspektif esensialisme kebudayaan, yang meyakini bahwa ada kebudayaan yang hakiki dan terdapat kesatuan puncak-puncak kebudayaan yang dianggap sebagai adiluhung. Studi-studi kebudayaan kontemporer sudah lama menunjukkan bahwa pada dasarnya kebudayaan, keseniaan, dan semua hal di dunia ini sesungguhnya adalah hasil proses konstruksi sosial yang diciptakan. Tidak hanya satu “kebenaran”. Kita semua membuat dan menginterpretasikan dunia-dunia kita berdasarkan pengalaman kita yang tersebar dalam berbagai komunitas yang berbeda (Lowe 2006: 266).

Perpaduan pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata juga menjadi karakteristik pandangan rezim otoritarian Orde Baru melihat budaya. Rezim otoritarian Orde Baru sebenarnya melanjutkan pandangan rezim kolonial Belanda yaitu perspektif pembangunan klasik yang berpandangan esensialis terhadap budaya. Rezim otoritarian Orde Baru yang mewarisi pandangan rezim kolonial Belanda semakin mengesensialisasi budaya dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang tegas berbeda satu sama lain. Orde Baru juga memperkenalkan pendekatan terpogram yang sangat kuat yang didasarkan paa etika-etika pembangunan peradaban rasional.

Pandangan inilah yang sering disebut dengan kulturalisme. Perspektif ini berpendapat bahwa individual ditentukan oleh budayanya, sehingga budaya ini membentuk sebuah kesatuan organik yang utuh dan tertutup. Hal ini menyebabkan individu tidak dapat meninggalkan budayanya tetapi hanya dapat merealisasikan dirinya di dalam budayanya. Perspektif kulturalisme ini adalah pemikiran tradisional yang terbatas pada satu atau dua kelompok yang berdiam pada lokasi tertentu. Batas-batas kultural dari sebuah masyarakat ditentukan dengan ketat dan tegas, demikian juga identifikasi nilai-nilai budaya yang membedakan dirinya dengan kebudayaan lainnya.

Perspektif berpikir kulturalisme berkelidan dengan pemikiran bounded system yang mengandaikan masyarakat dan kebudayaannya memiliki batas-batas yang jelas. Faktor geografis menjadi penting dalam hal ini, karena pada saat kita membincangkan misalnya orang Jawa atau orang Bali, pikiran kita secepat itu pula menuju ke suatu ‘wilayah geografis’, seperti pulau yang disebut Bali atau Jawa. Demikian juga, Jawa yang membawa kita ke suatu pulau atau, bahkan, ke tengah pulau itu. Batas-batas itu pun semakin tidak jelas pada saat mobilitas orang menjadi demikian meluas dan intensif. Perspektif kuluturalisme dan begitu juga bounded system berargumentasi bahwa faktor nilai yang dibagi bersama yang dianggap sebagai pengikat dalam membentuk masyarakat ke dalam suatu bounded system (Abdullah, 1997).

Tentu saja perspektif kulturalisme dan bounded system ini mendapatkan kritik telak dari berbagai pandangan yang berargumen alih-alih menundukkan manusia untuk berorientasi pada budayanya, yang juga problematik dan terus dinamis, manusia memiliki kelompok-kelompok, jaringan, atau pertukaran-pertukaran lain yang bergerak dalam cara-cara yang tidak tercakup dalam pendekatan kulturalisme atau kebudayaan klasik. Identifikasi kesamaan budaya dan kelompok-kelompok yang dibayangkan statis ini melupakan kelompok-kelompok lain yang dinamis. Hal ini tentu saja adalah sebuah perspektif yang statis dan kaku.

Memanfaatkan kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari maksud-maksud politis. Memobilisasi kebudayaan adalah salah satu cara kita mengetahui tindakan-tindakan politis membangun dirinya. Niat luhur dan suci tampak begitu mempesona bagi pasar dan kapital untuk dieksploitasi.

Daftar Pustaka

Abdullah, Irwan. 1999. “Dari Bounded System ke Borderless Society: Krisis Metode Antropologi dalam Memahami Masyarakat Masa Kini”. Antropologi Indonesia 60, 99 h. 11-18.

Arti, Yayasan. 2006. Asih Ing Bali: Perjuangan Hidup dan Perjuangan Prof. Dr. I.B. Mantra. Denpasar: Arti Foundation Cultural Development.

Lowe, Celia. 2006. “Kajian Antropologi tentang Globalisasi: Catatan tentang Studi-studi Keterikatan Dunia”, Antropologi Indonesia Vol 30, No. 3, 2006.

Mantra, Prof. Dr. Ida Bagus. 1996. Landasan Kebudayaan Bali. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra.

Picard, Michel. 2006. Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia dan Forum Jakarta-Paris Ecole francaise d’Extreme-Orient.

Wijaya, Putu. 2004. “Pesta Kesenian Bali: Jendela Indonesia untuk Mata Dunia” dalam I Nyoman Darma Putra (ed), Bali Munuju Jagaditha: Aneka Perspektif. Denpasar: Pustaka Bali Post.

sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet SANGKARBET sangkarbet sangkarbet sangkarbet