Finansialisasi Desa-desa di Bali

I Ngurah Suryawan

Sebuah pulau kecil bernama Bali kini menghadapi berbagai tekanan yang berhubungan dengan keberlanjutan pulau ini menghadapi berbagai permasalahannya. Salah satu tekanan tersebut berkaitan dengan moda ekonomi yang perlahan menjadi ideologi yaitu pariwisata. Selain mendatangkan kesejahteraan dan citra yang melekat terhadap Bali sebagai destinasi pariwisata terbaik, berbagai permasalahan mulai menyembur ke permukaan.

Salah satu permasalahan yang menghantui tersebut adalah massifnya industri pariwisata yang membutuhkan lahan, ruang-ruang baru, sehingga lahan-lahan masyarakat tergantikan oleh bangunan perumahan dan akomodasi pariwisata. Permasalahan lainnya adalah, perlahan-lahan namun pasti, mulai (merasa) “tersingkirnya” orang Bali dalam arus global investasi pariwisata. Tekanan sekaligus harapan yang besar terhadap industri pariwisata membut semua sumber daya tercurahkan demi melancarkan bisnis ini mengepakkan sayapnya. Perasaan mulai tersingkir ini mengakibatkan menjadi sensitifnya permasalahan migran dan memantik rasisme untuk mempertahankan diri dan ekspresi perasaan tersingkir tersebut.

Perluasan ruang-ruang baru pariwisata ini juga disertai dengan berbagai masalah yang kini mulai merusak dan menjadi perhatian publik Bali secara luas. Beberapa di antaranya adalah kemacetan yang mulai terasa mengganggu, permasalahan sampah yang tidak jelas ujung pangkal penyelesaiannya, banjir yang menjadi teror baru saat musim penghujan, kriminalitas, dan keributan dari para wisatawan, serta deretan permasalahan lainnya.

Sejatinya deretan permasalahan tersebut sudah lama terpendam, bertumpuk-tumpuk, dan tanpa penyelesaian yang tuntas. Tertunda-tundanya penyelesaian tersebut bagaikan menyimpan api dalam sekam yang hanya menunggu waktu untuk meledak.

Berbagai Tekanan

Pulau kecil ini menjadi magnet yang mengundang berbagai kalangan untuk mengadu nasib dan mempertaruhkan hidupnya. Pada sisi lain, berbagai tekanan yang dihadapi oleh pulau ini memerlukan penanganan dari pemerintah yang memang betul-betul memiliki kapasitas dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi.

Salah satu tekanan yang lumrah terjadi di daerah-daerah yang dianggap potensial untuk mengadu nasib dan peruntungan adalah kehadiran para migran. Seseorang dikatakan ‘migran’ jika tinggal di tempat baru atau berniat tinggal di tempat baru paling sedikit satu tahun lamanya. Data kependudukan BPS yang dirilis pada 2024 menyebut tiga daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Bali adalah Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Badung. Sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 saja mencatat bahwa migran di Bali sebanyak 681.224 orang. Jumlah migran terbanyak berada di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. ¹

Selain tekanan migran, salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan yaitu “pariwisata berlebihan” (overtourism) yang ditunjukkan dengan massifnya perluasan ruang-ruang baru untuk kepentingan industri pariwisata. Overtourism inilah yang menciptakan gentrifikasi yaitu proses perubahan suatu kawasan yang ditandai dengan peningkatan nilai properti, alih guna lahan, dan masuknya kelompok sosial ekonomi baru yang lebih makmur. Tidak hanya gentrifikasi, overtourism juga mendesak terjadinya kerusakan lingkungan dan sosial, kemacetan lalu lintas, aksi protes, dan aktivisme yang berpusat pada pariwisata.

Sirkuit modal bernama pariwisata membuat seluruh perhatian terpusat kepada bagaimana mengendalikan sekaligus memperbaharui pariwisata yang sudah terlanjur menjadi sandaran banyak orang. Oleh sebab itulah dikerahkan berbagai cara untuk terus-menerus memelihara hasrat memperbaharui pariwisata dalam berbagai bentuk. Salah satunya diterjemahkan dalam kebijakan untuk menjadikan wilayah-wilayah baru, dalam ilmu pariwisata disebut dengan destinasi pariwisata (baca: usaha menjadikan suatu daerah sebagai obyek pariwisata).

Tekanan berikutnya adalah menyasar wilayah-wilayah baru, seperti desa-desa yang “dipaksa” menjadi destinasi parwisata. Inilah yang sering disebut dengan desa wisata. Provinsi Bali pada tahun 2024 saja sudah memiliki 238 desa wisata. Desa-desa tersebut terbagi dalam beberapa kategori pengembangan yaitu 101 desa kategori desa wisata rintisan, 107 desa kategori desa berkembang, dan 27 desa masuk kategori desa wisata maju, dan hanya 3 desa yang masuk dalam kategori desa wisata mandiri. Sebanyak 101 desa wisata yang masuk dalam kategori desa wisata rintisan menunjukkan bahwa banyak desa wisata di Bali masih berada dalam tahap awal pengembangan. Desa wisata rintisan umumnya belum memiliki infrastruktur yang memadai yang berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada wisatawan. Desa wisata yang sudah masuk dalam kategori berkembang sebanyak 107 masih perlu peningkatan agar mampu bersaing dalam pasar wisata global. Kategori desa wisata yang maju sebanyak 27 dan mandiri sebanyak 3 desa menunjukkan kesenjangan perkembangan antara desa wisata. ²

Finansialisasi Desa

Masuknya kebijakan desa wisata berbarengan dengan berbagai program yang menyasar desa seperti dana desa, Bansos (Bantuan Sosial) ke berbagai wilayah dengan berbagai program, dan pembangunan infrastruktur lainnya. Berbagai pihak, dan terutama pemerintah dan politisi, sangat berkepentingan untuk menjadikan Bansos berupa dana tunai untuk menggalang massa dan kepentingan elektoral. Pemerintah melihat bantuan langsung tunai dan dana desa memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Dana desa, misalnya, tidak hanya berhasil mendukung pembangunan infrastruktur di desa-desa di Bali seperti jembatan dan fasilitas air bersih, tapi juga dianggap berhasil meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Program yang berkaitan dengan bantuan tunai ini sangat populer bagi politisi, terutama untuk memupuk patronase politik dan menjadikan wilayah-wilayah perdesaan sebagai basis pemilihnya. Namun, dampaknya terjauh jauh lebih mendalam.

Handl dan Spronk (2015) berpendapat bahwa menjadikan desa sebagai lokus berbagai program bantuan dana tunai inilah yang disebut dengan proses finansialisasi pedesaan. Logika dibalik program dana tunai adalah bahwa sistem pasar bebas dan konsepsi politik liberal berdasarkan uang akan bisa memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di perdesaan. Uang, bagi para pendukung bantuan langsung tunai, dianggap satu-satunya solusi. Dampak lainnya yang tidak kalah seriusnya adalah pelemahan bahkan penghancuran kemerdekaan dan daya penentuan nasib sendiri masyarakat di desa-desa (Kusumaryati, 2020).

Menjadikan desa sebagai lokus baru politik liberal dan pasar bebas adalah salah satu semangat dari kapitalisme untuk memperluas ruang-ruang kapitalnya. Salah satu dorongan terbesar yang membentuk dan menggerakkan mesin kapitalisme (baca: pariwisata) sejatinya berasal dari kemampuannya untuk membuat rakyat mengkonsumsi barang-barang yang baru, yang dimungkinkan melalui cara-cara produksi baru, transportasi baru, pasar-pasar baru, dan manajemen organisasi industrial baru.

Kemampuan untuk selalu memperbaharui diri dan memperluas ruang-ruang eksploitasi baru inilah yang sering disebut kejelian (sekaligus kelicikan) kapitalisme yang tampak memberdayakan dan menyatu dengan masyarakat. Proses pembaharuan moda kapital bernama pariwisata ini sering kita dengar dengan berbagai istilah seperti: ekowisata, agrowisata, green tourism, community based tourism, dan istilah lain untuk memperbahrui dirinya. Padahal satu-satunya tujuannya adalah memperbesar konsumsi masyarakat secara terus-menerus dan ekspansi ruang-ruang eksploitasi.

Ekspansi sistem produksi kapitalis memerlukan reorganisasi ruang (spatial reorganization) yang khusus agar sistem produksi yang bercorak kapitalistik bisa meluas secara geografis (geographic expansion). Kita kemudian digiring untuk menyebarluaskan bahwa pariwisata adalah segala-galanya. Seluruh elemen kehidupan masyarakat diarahkan untuk menjadi bagian dari industri pariwisata. Tidak ada yang membantah bahwa pariwisata mendatangkan kesejahteraan bagi (sebagian) masyarakat Bali.

Tapi yang tidak diceritakan adalah cara sistem-sistem pariwisata yang makin memperluas wilayah kerjanya melalui operasi-operasi bujuk rayu kesejahteraan bahkan dengan kekerasan. Praktiknya kita lihat terutama dengan merampas tanah kepunyaan rakyat dan membatasi bahkan membuat rakyat tidak bisa lagi menikmati tanah dan sumberdaya alamnya. Selanjutnya adalah mengubah secara drastis dan dramatis tata guna tanah yang ada dan menciptakan kelompok-kelompok pekerja yang dengan sukarela maupun terpaksa siap sedia didisiplinkan. Para pekerja inilah yang menjadi penggerak moda ekonomi bernama pariwisata agar terus bergerak dan memproduksi keuntungan (Rahman, 2015).

Proses finansialisasi desa-desa di Bali akan terus berlangsung tanpa henti. Ruang-ruang baru akan terus diincar untuk memperluas wilayah ekspansi. Jangan kira proses finansiliasi hanya dilakukan oleh modal investasi besar semata. Kapitalisasi dari pinggiran yang dilakukan oleh masyarakat lokal, yang memimpikan kemajuan dan kesejahteraan, juga berlangsung dengan massif. Pelajaran itu didapat dari memperhatikan cara kerja pemodal besar yang berinvestasi di desa mereka. Kegagalan kita adalah mendedah juga kelicikan sekaligus keserakahannya, yang sayangnya kita simpan dalam selimut “pariwisata budaya”.

DAFTAR PUSTAKA

Handl, Melisa dan Susan Spronk. 2015. “With Strings Attached.” Jacobin, November 24. https://jacobinmag.com/2015/11/conditional-cash-transfers-cct-latin-america-pink-tide-kirchner-bolsa-familia-lula-poverty

Kusumaryati, Veronika. 2020. “Perubahan Sosial di Pedesaan di Tanah Papua” Indoprogress, Februari 11, 2020. https://indoprogress.com/2020/02/perubahan-sosial-di-pedesaan-di-tanah-papua/

Rahman, Noer Fauzi. 2015. “Memahami Reorganisasi Ruang melalui Perspektif Politik Agraria” dalam Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1, No. 1 (2015). DOI: https://doi.org/10.31292/jb.v1i1.39.

1 Lebih lengkap lihat: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c14ld7l1gyeo (diakses 11 Januari 2026).

2 Lihat: https://tarubali.baliprov.go.id/perkembangan-desa-wisata-di-bali-tantangan-dan-peluang/ (diakses 12 Januari 2026).

kawijitu kawijitu kawijitu kawijitu