Jajaran Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melakukan kunjungan perdananya ke Bali pada Selasa, 9 Juni 2026. Kunjungan ini dilakukan dalam rangkaian pelaksanaan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Salah satu rangkaian acaranya adalah dialog dengan Menteri KLH/BPLH, Moh Jumhur Hidayat, di Taman Wisata Tukad Bindu, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
Dialog tersebut membahas berbagai upaya, tantangan, dan solusi terkait konservasi lingkungan, pengelolaan sampah, dan pelestarian alam Bali. Selain dihadiri Menteri KLH/BPLH, dialog itu juga dihadiri Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.
Pelaksanaan dialog di Taman Wisata Tukad Bindu sendiri berkaitan dengan Tukad Bindu sebagai contoh pengelolaan sungai di Denpasar. Kawasan Tukad Bindu ditata dan dibersihkan oleh masyarakat sekitar berlandaskan pengetahuan lokal dan filosofi Tri Hita Karana.
Sebelum mendengar sejumlah aspirasi dari peserta yang hadir, Jumhur memulai dialog tersebut dengan menekankan beberapa hal. Pertama, pembangunan ekonomi hijau tanpa menggusur. Jika ada pekerja yang berpotensi kehilangan pekerjaan akibat transisi green jobs, negara bertanggung jawab melakukan pelatihan ulang agar mereka terintegrasi ke dalam green jobs. Kedua, Jumhur menekankan aspek persiapan sosial dan integrasi masyarakat akan dimasukkan sebagai parameter penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
“Jadi jangan sekadar, oh ini bagus tidak merusak. Ya lingkungan tidak dirusak, tapi masyarakat jadi miskin,” kata Jumhur tentang Amdal.
Dari kerusakan lingkungan hingga kegagalan tata kelola
Peserta yang hadir dalam dialog tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari komunitas peduli lingkungan, jajaran pemerintah, mahasiswa, hingga masyarakat. Aspirasi pertama datang dari perwakilan komunitas. Ia hadir membawa sebuah dokumen kajian mengenai kematian hutan mangrove di kawasan Taman Hutan Raya, Benoa. Jumlah mangrove yang mati diperkirakan 40 hingga 60 are. Salah satu dugaan penyebab matinya mangrove tersebut adalah kebocoran pipa milik Pertamina.
Jumhur pun berjanji segera menangani kasus ini, memanggil pihak bertanggung jawab, dan memastikan seluruh mangrove yang mati ditanam kembali. “Nanti Patra Niaga akan kita panggil. Nggak susah ini, gampang,” kata Jumhur.
Sungai Watch juga menyoroti masalah mangrove di pesisir selatan Bali. Ia mengkhawatirkan kondisi mangrove di beberapa titik yang dipenuhi sampah dari hulu, yaitu di kawasan Pedungan dan menuju Indonesia Power. Sungai Watch pun mengajak pemerintah untuk ikut melakukan kegiatan bersih sampah di mangrove untuk mengetahui kondisi mangrove di sana.
Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana juga memberikan kajiannya kepada Menteri KLH/BPLH. Kajian itu terkait krisis pengelolaan sampah di Bali, terutama terkait penutupan TPA Suwung. Krisna, perwakilan BEM Unud, menyoroti paradigma pengangkutan sampah di Bali yang sistemnya hanya kumpul, angkut, buang, tanpa ada pengelolaan.
“Kami juga sempat menyerahkan kajian tentang pembangunan PSEL dan pro kontranya di masyarakat,” ujar Krisna.
Penutupan TPA Suwung juga memantik diskusi dari Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali. Sintia, perwakilan PPLH Bali mengatakan, penutupan TPA Suwung akan berdampak terhadap pemulung. Transisi pengelolaan sampah yang beralih ke PSEL akan membuat pemulung tergusur. Ia pun bertanya-tanya apakah pemulung di TPA Suwung akan mendapatkan transisi energi berkeadilan, sesuai dengan yang disampaikan Jumhur di awal.
Selain itu, Sintia ikut mendorong pemerintah agar membantu penyediaan fasilitas di TPS3R. “Karena dengan adanya penutupan TPA Suwung, TPS 3R ini akan menjadi lokasi atau pengolahan terdepan menggantikan TPA Suwung di tiap-tiap desa di Bali,” imbuhnya.
Masih terkait pengelolaan sampah, akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Ni Luh Kartini mengusulkan gagasan revolusi organik. Menurut penelitiannya, kandungan bahan organik tanah pertanian di Bali saat ini sangat rendah. Akibatnya, produktivitas padi turun secara drastis.
Kata Kartini, di sisi lain, Bali membuang sekitar 900 – 1.200 ton sampah organik per hari. Ia pun mengusulkan agar sampah organik dipilah sejak dari dapur untuk diolah menjadi pupuk organik untuk mengembalikan kesuburan tanah.
Usulan pengelolaan sampah organik juga disampaikan oleh perwakilan Desa Adat Kesiman. Ia mengharapkan pemerintah memperbanyak teba modern di tingkat masyarakat untuk mengolah sampah organik sisa upacara menjadi pupuk.
Desa Adat Kesiman juga mengeluhkan banyaknya sampah plastik yang terbawa angin selatan ke pesisir Pantai Sanur, Padang Galak, dan Biaung. “Kalau boleh ada imbauan dari Bapak Wali Kota atau Kementerian kepada pemilik hotel maupun restoran yang langsung berhadapan dengan pantai supaya mereka yang membersihkan sendiri,” ujar perwakilan Desa Adat Kesiman.
Senada dengan yang disampaikan oleh Desa Adat Kesiman, perwakilan komunitas Plastik Detox juga menyampaikan masalah sampah di pesisir Bali. Namun, berdasarkan brand audit yang mereka lakukan di pantai yang terkena angin barat, sebagian besar sampah merupakan hasil limbah usaha. Sebanyak 44% sampah merupakan hasil limbah usaha.
Sri dari Plastik Detox pun mendorong pemerintah agar segera menerbitkan peta jalan guna ulang, sehingga usaha, seperti kafe dan restoran tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai dan beralih menggunakan alat guna ulang.
Janji pemerintah
Menanggapi tata kelola sampah di Kota Denpasar, Jaya Negara mengatakan pihaknya telah menyiapkan hampir 200.000 composter di setiap rumah tangga. Ia juga mengakui kendala-kendala yang terjadi di lapangan, termasuk penyediaan fasilitas di TPS 3R.
Jaya Negara menyampaikan saat ini Kota Denpasar telah bekerja sama dengan penjual bunga di Kota Denpasar untuk mengambil pupuk dari TPS 3R. Namun, Jumhur mengingatkan agar pemerintah membeli pupuk di TPS 3R dalam skala besar. “Nggak boleh sedikit-sedikit karena banyak duitnya kalau di Denpasar, dan Badung juga,” kata Jumhur.
Jumhur turut mengklarifikasi bahwa TPA Suwung tidak ditutup total. “Open dumping-nya yang tidak boleh. Jadi jangan salah juga nih,” katanya. TPA Suwung tetap ada, hanya saja cara pengelolaannya yang berubah.
Dalam kesempatan itu, Jumhur juga mengumumkan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan peraturan mengenai Extended Producers Responsibility (EPR) melalui Producer Responsibility Organization (PRO). Melalui regulasi ini, produsen plastik wajib mendanai pengelolaan sampah plastik yang nantinya dikelola bersama masyarakat.
Jumhur menilai masalah utama plastik di Indonesia bukan pada volume penggunaannya, melainkan pada perilaku masyarakat yang langsung membuang plastik sembarangan tanpa mendaur ulang.
