Bencana Bulan September 2025 bukanlah kejadian yang terjadi karena penyebab satu hari. Ada penggerusan lahan Bali yang ditabung secara ugal-ugalan selama bertahun-tahun. Konversi lahan terbuka menjadi lahan terbangun jelas terlihat sejak 20 tahun terakhir. Tahun yang sama saat roda ekonomi Bali yang disebut pariwisata itu tumbuh.
Sebagai konteks, kita mengingat kembali bagaimana perkembangan pariwisata di Bali. Kedatangan wisatawan melonjak dari awalnya hanya 1 juta pada tahun 2004 menjadi 16,4 juta pada tahun 2024. Dalam hitungan 20 tahun wisatawan meningkat sebanyak 15 juta lebih yang datang ke Bali. Terjadi transformasi tingkat tinggi di pulau yang hanya seluas 563.666 hektar. Tidak hanya ekonomi, lahan pun turut bergeser sejak Bali mendeklarasikan diri untuk menggantungkan perputaran ekonominya melalui pariwisata. Dampaknya, pembangunan ugal-ugalan mengancam tempat hidup masyarakat lokal. Banjir September 2025 salah satu wujudnya.
Jika dihitung satu per satu perubahan fungsi lahan di Bali, terlihat sangat mencolok sejak 2018 hingga 2023 tutupan lahan di daerah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) berupa hutan, sawah, pasir dan tanah terbuka mengalami pengurangan luasan.
Secara global, Bali kehilangan 6.522 hektare sawah antara tahun 2019-2024 saja, penurunan 9,19% dengan rata-rata 1.087 hektare per tahun. Konversi yang semakin cepat dari lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan terbangun ini merupakan salah satu transformasi lanskap paling dramatis akibat pariwisata. Iya, mirisnya perubahan luasan tutupan lahan ini berubah untuk dijadikan kawasan terbangun. Seperti menjadi akomodasi maupun infrastruktur fisik lainnya. Perubahan yang sering kali kedap air dan tidak menyisakan area untuk resapan.
Tim Kajian Citizen Law Suit mencatat perbandingan tren konversi lahan selama periode 20 tahun terakhir. Terlihat bagaimana cerminan pertumbuhan wisatawan yang datang ke Bali berdampak pada perubahan luasan tutupan lahan yang berupa sawah. Tahun 2004 saat pariwisata baru tumbuh dan belum pesat, luasan sawah Bali ada di angka 85.000 Ha. Namun, semakin tahun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Bali, justru menurunkan luasan lahan hijau.
Cerminan korelasi antara pariwisata dan luasan sawah bergejolak dan mengalami sedikit perbaikan saat kedatangan wisatawan turun akibat fenomena covid19. Tahun 2019 hingga 2021 kurva luasan sawah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, menuju angka di atas 70.000 Ha. Tahun itu sekaligus menjadi angka terendah kedatangan wisatawan ke Bali.
Sayangnya, saat gerakan Bali Bangkit pasca pandemi covid19, menjadi kabar menyedihkan dan semakin merenggut luasan sawah sebagai tutupan lahan di Bali. Turis yang datang tidak terkontrol, perputaran ekonomi yang tidak sehat dan tak berpihak pada masyarakat lokal. Hingga meningkatnya kawasan terbangun secara ugal-ugalan. Hasilnya, lingkungan tertekan dan air tak ada resapan yang mengontrol aliran air di hilir.
Konversi Lahan untuk Pariwisata VS Bencana Banjir September Bali 2025
Bagaimana korelasi alih fungsi lahan yang dipercepat untuk kepentingan pariwisata bisa berpengaruh pada bencana September 2025? Mari kita rekonstruksi hubungan kausal pariwisata dengan pertumbuhan bencana banjir di Bali.
Periode awal (2004-2010): Konversi lahan pertanian rata-rata sekitar 1.000 hektar per tahun selama pemulihan pasca-bom. Bom Bali 2002 menewaskan 202 orang dan menghancurkan pariwisata, menciptakan perlambatan pembangunan. Pariwisata secara bertahap pulih dari sekitar 1 juta wisatawan asing pada 2004 menjadi 2,57 juta pada 2010.
Periode awal (2004-2010): Konversi lahan pertanian rata-rata sekitar 1.000 hektar per tahun selama pemulihan pasca-bom. Bom Bali 2002 menewaskan 202 orang dan menghancurkan pariwisata, menciptakan perlambatan pembangunan. Pariwisata secara bertahap pulih dari sekitar 1 juta wisatawan asing pada 2004 menjadi 2,57 juta pada 2010.
Periode terkini (2015-2024): Tingkat konversi stabil tetapi tetap tinggi pada sekitar 1.000-2.000 hektar per tahun. Seri statistik Kementerian Pertanian menyediakan data tahunan untuk tahun 2015-2019 yang menunjukkan keburukan yang konsisten. Data ini mendokumentasikan tahun 2017 sebagai tahun puncak dengan 900 hektar dikonversi dalam satu tahun, dipimpin oleh Tabanan (363 ha) dan Buleleng (325 ha). Dataset BPN 2019-2024 menunjukkan rata-rata 1.087 hektare hilang per tahun.
Konversi hutan kurang terdokumentasi secara ekstensif tetapi data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan 459 hektar dikonversi dari hutan ke penggunaan non-hutan antara 2015-2024, rata-rata 46 hektar per tahun.
Hubungan kausal antara ekspansi pariwisata dan hilangnya lahan pertanian tidak dapat disangkal. Kedatangan wisatawan meningkat dari sekitar 1 juta wisatawan asing pada 2004 menjadi 6,33 juta pada 2024, sementara pariwisata domestik menambahkan 10,1 juta pengunjung lagi untuk total 16,4 juta pengunjung tahunan. Tujuh bulan pertama 2025 menunjukkan 3,98 juta kedatangan internasional, naik 11,42% year-over-year, menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan.
Ledakan pariwisata ini secara langsung mendorong konversi lahan melalui tiga mekanisme utama: proliferasi akomodasi, pembangunan infrastruktur, dan spekulasi real estate. Pembangunan akomodasi mewakili pendorong konversi paling langsung.
Pipeline hotel untuk 2024-2027 mencakup 3.253 kamar di 23 hotel baru, sebagian besar di segmen kelas atas dan mewah yang terkonsentrasi di Jimbaran/Uluwatu dan Canggu. Badung saja menampung 541 hotel pada 2023, dengan 324 akomodasi terdaftar Canggu mewakili hanya satu desa, namun dengan catatan jumlah tersebut adalah yang terdaftar. Konstruksi villa telah meledak dengan fenomena digital nomad dan booming investasi properti asing.
Pencarian properti oleh orang asing meningkat 34,7% yang berfokus pada kisaran Rp 1-3 miliar ($64.000-$192.000), dengan Badung melihat peningkatan permintaan 92% dan Denpasar 81% dari 2022-2023. Ekonominya sangat mendukung konversi lahan ke bidang pariwisata. Pengembalian investasi villa rata-rata 7-18% per tahun dengan beberapa properti mencapai 20%, dibandingkan dengan pengembalian lahan pertanian yang tidak dapat bersaing dengan harga jual/sewa Rp 30-100 juta per are versus Rp 3 juta untuk penggunaan pertanian.
Hasil sewa mencapai 8-15% untuk villa dengan periode pengembalian modal 5-6 tahun. Satu are (100m²) tanah di Gianyar berharga Rp 300 juta, jauh melampaui kemampuan pekerja pertanian lokal. Perbedaan harga ini membuat menjual lahan pertanian secara ekonomis rasional bagi petani individu, bahkan karena merusak ketahanan pangan kolektif dan warisan budaya.
Permukaan air tanah telah turun 60%, dan 200 dari 400 sungai Bali telah mengering. Stres air ini membuat budidaya padi kurang layak, mendorong petani ke arah penjualan tanah. Sistem irigasi Subak tradisional bergantung pada aliran air yang memadai; ketika pariwisata menguras sumber, sistem runtuh dan sawah menjadi tidak produktif.
Pariwisata menghasilkan 21,75% dari PDB Bali dan mendukung sekitar 2,67 juta pekerjaan, menambahkan 59.790 posisi pada Februari 2024. Sektor ini mengumpulkan pajak pariwisata Rp 318,2 miliar pada tahun pertamanya (2024). Dominasi ekonomi ini, dengan 80% ekonomi terkait pariwisata—menciptakan dinamika ekonomi politik yang mendukung ekspansi pariwisata berkelanjutan daripada pelestarian pertanian. Pemerintah daerah bergantung pada pendapatan pariwisata dan menghadapi tekanan untuk menyetujui proyek pembangunan.
Alhasil, hitung-hitungan angka harga sewa maupun PDB Bali luput untuk mengindahkan keberlangsungan hidup lingkungan Bali. Tindakan eksploitatif jelas menjadi arah peralihan lahan Bali. Menyedihkannya, tindakan itu didukung oleh kemudahan kebijakan pemerintahan Bali yang lupa berpihak pada lingkungan.
Tidak hanya laju perubahan lahan yang tinggi, tata ruang dan tata kota di Bali selatan juga sangat bermasalah. Menurut undang-undang, kota harusnya memiliki ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30%, namun kota Denpasar hanya memiliki RTH publik kurang lebih 405 hektar, atau 3.2%. Hal ini juga berdampak pada operasi dan pemeliharaan drainase, akibat minimnya RTH dan pengendali limpasan seperti sumur resapan, terjadi backlog dan pendangkalan pada sistem drainase saat curah hujan tinggi. Ditambah banyak sempadan sungai yang harusnya 10-30 m, kini menjadi kawasan terbangun.
Berdasarkan berbagai data crowdsourcing yang divalidasi sumber resmi BMKG/BNPB, teridentifikasi 57 titik banjir di Denpasar dan Badung dengan tinggi bervariasi 0.5-1.2 meter bahkan mencapai lebih dari 2 meter di Pasar Badung-Kumbasari dan Jalan Sutomo, juga beberapa gerakan tanah di kawasan Mengwi dan Kapal. Lokasi ini berkaitan erat dengan drainase perkotaan yang tersumbat di alur Tukad Badung dan anak sungainya. Menariknya beberapa titik banjir muncul di daerah yang seharusnya punya resiko rendah banjir seperti Canggu-Kerobokan, ini menunjukan terjadi perubahan tata ruang yang cepat, alih fungsi yang secara drastis meningkatkan resiko banjir.
kawijitu kawijitu kawijitu kawijitu
