Visi Denpasar Menuju Cyber City

Oleh Swastinah Atmodjo

Sesampai di kantor, Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra langsung menghidupkan komputer dan mengaktifkan layanan internet. Ia buka beberapa situs kantor berita, tak ketinggalan Yahoo Messenger (YM).

Dalam daftar YM-nya, tertera nama sejumlah pejabat Pemkot mulai dari kepala dinas, kepala kantor dan kepala bagian. ”Kami sudah setahun ini berkomunikasi lewat YM,” kata Rai Mantra, sapaan akrabnya. Telepon atau bertatap muka bila menyangkut masalah urgen saja.

Denpasar merupakan daerah tingkat II termuda di Bali, pecahan dari Kabupaten Badung yang diresmikan 1992. Letaknya di tengah Pulau Bali dengan luas 127.780 hektar dan terbagi dalam empat kecamatan, Denpasar Utara, Timur, Selatan dan Barat.

Biarpun sebagai ibukota provinsi sekaligus pusat perekonomian, pendidikan dan lainnya, sebagian wilayahnya masih berbasis pertanian. Tercatat lahan sawahnya sekitar 5.547 Ha dan 10.001 Ha lahan kering. Namun pariwisata menjadi sumber pendapatan utama, didukung sektor pertanian dan jasa.

Menurut pria yang juga pengusaha ini, internet sudah menjadi kebutuhan pokok dalam pemerintahannya. Pemkot giat memasyarakatkannya di jajaran pegawai, sekolah, maupun masyarakat. Setiap kantor di lingkungan Pemkot, minimal memiliki satu unit komputer dengan akses internet.

Sebanyak 25 sekolah negeri, SMP dan SMU sudah disasar lewat program cyberschool.
Kini, Pemkot pun membangun kawasan pendidikan di Jl Kamboja, juga berbasis IT. Satu gedung pintar di area tersebut siap dioperasionalkan. Didalamnya tersedia sarana internet, multimedia, dan lainnya. Bahkan sudah direncanakan menjadi free hotspot area.

Sebuah mobil pintar bantuan pemerintah pusat aktif berkeliling, dari pusat-pusat kegiatan masyarakat semisal lapangan, pameran, kegiatan pariwisata, hingga pedesaan. Di dalamnya berisi empat unit komputer dengan sarana internet gratis, serta sebuah televisi plasma yang memutar acara pendidikan maupun kemasyarakatan.

Tak hanya itu, satu kelompok tani di Peguyangan, Denpasar Utara, baru-baru ini dijadikan percontohan pertanian terpadu dengan pemasaran berbasis internet (e-comerce). Pengurusnya dibekali pelatihan maupun studi banding ke daerah yang maju pertaniannya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serupa berlanjut untuk pengusaha kecil dan menengah, termasuk pegawai koperasi. Bagi pengrajin, diberikan pelatihan hingga bantuan permodalan.

Inkubator atau semacam small trade centre sedang dirancang di Pasar Kumbasari, yang menjual aneka kerajinan. Ini akan menjadi pusat informasi segala barang, harga, penjual dan sebagainya. Pun untuk media pelatihan para pedagang terkait e-comerce.

Terkait pelayanan publik, tahun lalu dibangun unit pelayanan terpadu (UPT) untuk pengurusan izin. Cukup datang di satu tempat, warga bisa mengurus atau mendapat informasi segala jenis perizinan. Upaya ini diantaranya untuk meminimalisir praktek percaloan maupun korupsi.

Selain itu, proses pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) berlaku online. Warga bisa mengakses formulir lalu mengirimkannya lewat internet. Yang bersangkutan tinggal datang ke kantor untuk foto dan membayar. Bagi warga yang akan memperpanjang KTP tapi berada diluar kota, bisa mengirim data terbaru sekaligus fotonya. Begitu KTP jadi, segera dikirimkan kepada yang bersangkutan.

”Dengan fasilitas IT, segalanya bisa dipermudah,” tegas Rai Mantra. Menurutnya, berbagai upaya itu selaras dengan visi dan misinya mewujudkan Denpasar sebagai kota budaya. Budaya yang dimaksud, bukan semata soal tradisi. Namun tujuh unsur yaitu spiritual, seni, aksara, lembaga sosial kemasyarakatan, pendidikan, teknologi dan ekonomi.

”Tak ada pembatasan intelektual, bahkan diharap ada eksplorasi segala kreativitas dan bakat masyarakat. Penekanannya pada perpaduan ide, unsur-unsur budaya tadi dengan teknologi, yang dikenal sebagai konsep ekonomi kerakyatan (ekora),” urainya.

Dalam mewujudkannya, perlu peningkatan kapabilitas sumber daya manusia maupun alam, penguasaan teknologi, serta penyediaan modal. Teknologi dimaksud berkaitan dengan sarana produksi hingga pemasaran. Sementara untuk penyediaan modal, Pemkot menyalurkan kredit tanpa agunan (KTA), bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Diakui Rai Mantra, tidak mudah menerapkan konsep ekora,”Karena ini menyangkut transforming life mereka sehingga perlu dilakukan terus menerus.”

Setelah menyasar kelompok tani, pengrajin dan akademisi, Pemkot berupaya mengangkat makanan tradisonalnya. Para penjual makanan khas Bali semisal lawar dan babi guling, dibuatkan event untuk menjaring pembeli. Pun diikutkan ke berbagai kalender kegiatan semisal HUT Pemkot dan Sanur Village Festival.

Menyoal tata ruang, diakuinya seperti berlomba dengan laju pertumbuhan bangunan terutama ruko. Zona-zona peruntukkan pun masih lemah. Daerah Renon, contohnya. Area ini sejak lama dikenal sebagai kawasan pemerintahan terpadu, khususnya perkantoran provinsi. Sekarang, Renon diserbu ruko dan warung makan.

”Itu tidak lepas dari perijinan yang sudah keluar sebelumnya. Yang bisa kami upayakan adalah pengendalian dengan memperketat keluarnya ijin baru.” Guna mengurangi laju alih fungsi lahan, pemilik lahan terbuka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Sejak dicanangkan 2002 lalu, sudah tercatat 6.860 wajib pajak yang disubsidi dengan dana sampai Rp 2,5 milyar.

Sementara soal transportasi umum, menurutnya memang masih minim dan mahal tarifnya. Ini menjadi salah satu pemicu pesatnya pemilikan kendaraan pribadi. Dikatakan Rai Mantra, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi.  Pengelolaan transportasi bila di Denpasar saja, kata dia, terlalu sempit ruang lingkupnya.

Selain itu, jumlah penduduk Denpasar sebenarnya hanyasekitar 500.000 jiwa. Namun pada hari kerja, bisa dua atau tiga kali lipat jumlahnya. Penambahan berasal dari warga kabupaten lain, seperti Badung, Gianyar dan Tabanan. ”Setahun terakhir ini, semakian intens masalah ini dibahas dengan ketiga kabupaten dan mudah-mudahan segera bisa terlaksana.” [b]