Rekonstruksi Perempuan Bali dalam Sejarah 1965

Sudah 61 tahun peristiwa 1965 berlalu. Dalam catatan sejarah 1965, posisi perempuan kerap kali hilang. Padahal, pembantaian massal terhadap simpatisan dan tertuduh pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia ikut merekonstruksi posisi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik.

Sebelum peristiwa 1965, perempuan Bali aktif secara politik. Bahkan, ikut berpartisipasi dalam reforma agraria. Mereka menghadiri rapat, aksi langsung, dan menjadi pemimpin partai. Eksistensi Gerwani di Bali cukup besar. 

Gerwani, singkatan dari Gerakan Wanita Indonesia, sebelumnya bernama Gerakan Wanita Sadar (Gerwis). Organisasi ini berdiri pada 4 Juni di Semarang, Jawa Tengah. Gerwani didirikan dengan semangat revolusi, menumbuhkan kehadiran perempuan dalam ranah politik.

Pada awal didirikan, Gerwani fokus pada undang-undang perkawinan monogami. Namun, fokus ini bergeser setelah poligami Soekarno dengan Hartini tahun 1954. 

Sejak Kongres 1954, Gerwani mulai menyelaraskan arah perjuangan dengan garis politik PKI. Gerwani kemudian fokus pada perjuangan buruh perempuan yang setara, kesetaraan tanggung jawab dalam membangun sosialisme, penyediaan fasilitas penitipan anak, dan pemberantasan buta huruf bagi buruh dan perempuan desa.

Memasuki tahun 1960-an, ideologi komunis semakin mendominasi Gerwani. Mereka mempropagandakan model militant motherhood. Para ibu tetap menjalankan peran domestik, tetapi di saat yang sama juga aktif secara politik, militan di ruang publik, dan berjuang melawan ketidakadilan.

Peristiwa 30 September 1965 di Jakarta, penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira tinggi, memicu pembantaian massal di berbagai daerah.

Gelombang kekerasan, penangkapan, dan pembantaian massal diawali di Jakarta pada Oktober 1965. Menyebar cepat ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, hingga Bali. Ribuan korban jiwa jatuh.

Jurnal The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism membahas politik seksual dan kampanye fitnah terhadap Gerwani di bawah Orde Baru. Jurnal ini menyebut, konsep Gerwani bertentangan dengan kodrat perempuan konservatif, pasif dan penurut.

Dalam jurnal tersebut, Saskia Wieringa menganalisis perspektif gender peristiwa 1965 berdasarkan publikasi media cetak dan wawancara. Rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto menuduh Gerwani melakukan tindak penyiksaan sadis, pencukilan mata, dan penyayatan terhadap jenderal Angkatan Darat di Lubang Buaya pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965.

Salah satu perempuan yang hadir pada malam itu menceritakan pada Saskia tentang apa yang terjadi. Beberapa hari sebelum kudeta, perempuan itu dijemput oleh seorang anggota partai perempuan untuk terlibat dalam kegiatan di Halim. Kamp kegiatan itu berdekatan dengan lokasi penculikan para jenderal. Di sana ia diminta menjahit pita berbagai warna pada seragam untuk membedakan kawan dari lawan. Ia dan beberapa perempuan lainnya bekerja hingga larut.

Pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, perempuan itu dibangunkan oleh teriakan. Di luar masih gelap, tetapi rasa takut menyelimuti perempuan yang ada di sana. Mereka pun berlari ke luar dan melihat sekelompok tentara menyeret jenderal-jenderal yang diculik. Para jenderal dipukuli dan ditembak, lalu dilemparkan ke dalam sumur oleh para tentara.

Dengan rasa takut, para perempuan yang ada di sana berjalan ke arah sumur. Setelah itu, para tentara mulai menyebarkan cerita tentang tarian, penyimpangan seksual, dan pemotongan penis para jenderal oleh Gerwani.

“Semua itu adalah omong kosong belaka. Jenderal-jenderal itu sangat ketakutan, mereka bahkan tidak bisa ereksi! Dan gadis-gadis itu juga ketakutan, mereka meringkuk di sudut,” kata narasumber tersebut kepada Saskia.

Perempuan enam belas tahun yang juga hadir di Lubang Buaya mengatakan hal serupa kepada Saskia. Para perempuan dipaksa bertelanjang dada dan menari telanjang di depan mereka. Sementara, para tentara mengambil foto. Foto-foto itu digunakan oleh tentara Angkatan Darat (AD) untuk mengonstruksi peran Gerwani dalam peristiwa Lubang Buaya.

Koran Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha, surat kabar afiliasi AD, menyebut para Gerwani menari tanpa busana setelah membunuh para jenderal bak kuntilanak. Artikel itu dipublikasi di Angkatan Bersendjata dengan judul Kuntilanak di Siang Bolong, sebelas hari setelah peristiwa Lubang Buaya. Narasi fitnah Gerwani pun semakin gencar dilakukan, memicu pembantaian massal di berbagai daerah di Indonesia.

Di Bali, propaganda fitnah Gerwani dikaitkan dengan praktik ilmu hitam. Perempuan yang aktif secara politik dianggap memiliki ilmu leak. Para perempuan Bali digeledah untuk mencari tato palu arit yang kabarnya ada di dekat organ intim aktivis Gerwani, disamakan dengan ajaran ilmu hitam menggambar simbol-simbol untuk mengendalikan laki-laki. Penggeledahan ini tak lepas dari tindak pelecehan dan kekerasan seksual.

Women’s Political Participation in Indonesia: Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali membahas tentang cikal bakal rendahnya partisipasi politik perempuan di Bali. Temuan penelitian itu tak lepas dari memori kolektif yang dialami Gerwani.

Pengalaman dan ketakutan yang dihasilkan oleh peristiwa pembantaian massal membentuk posisi perempuan Bali saat ini. Selain itu, ideologi gender di masa Orde Baru membuat semua organisasi perempuan ada di bawah kendali negara. Pembantaian dan fitnah terhadap Gerwani membuat banyak perempuan memilih menarik diri dari kehidupan publik ke ranah domestik konservatif.

Orde Baru mengamini hal tersebut melalui domestikasi perempuan Indonesia, disebut ibuisme negara. Ideologi ini fokus pada pengabdian perempuan kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Di masa pemerintahan Soeharto, organisasi perempuan ditujukan pada istri-istri pegawai negeri, polisi, dan personel militer. Perempuan dijerumuskan dalam urusan domestik. Posisi perempuan bergantung pada pangkat suami.

Orde Baru melalui organisasi perempuan mendefinisikan perempuan sebagai pelengkap dan pendamping suami, pencetak generasi bangsa, ibu dan pendidik anak, serta pengurus rumah tangga. Pasca 1965, kegiatan dan partisipasi politik perempuan Bali diawasi oleh negara dan adat.

Selain trauma masa lalu, penelitian ini juga menyebut dua faktor lain yang memengaruhi partisipasi politik perempuan Bali. Praktik politik uang dan biaya kampanye yang tinggi membatasi akses perempuan yang umumnya memiliki keterbatasan akses finansial. 

Faktor lainnya adalah kebijakan desentralisasi yang memperkuat kembali lembaga adat dan wacana identitas lokal, Ajeg Bali. Lembaga adat patriarkial Bali menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan. Sementara, perempuan mengemban triple burden (tiga beban), sehingga membatasi ruang gerak politik perempuan.

Namun, trauma masa lalu 1965 menjadi faktor yang paling berpengaruh besar bagi perempuan Bali. Pasca peristiwa tersebut, para ibu berpesan pada anak perempuannya untuk tidak terlibat dalam urusan politik.