• Beranda
  • Pemasangan Iklan
  • Kontak
  • Bagi Beritamu!
  • Tentang Kami
Thursday, November 19, 2026
  • Login
BaleBengong.id
  • Liputan Mendalam
  • Berita Utama
  • Opini
  • Travel
  • Lingkungan
  • Sosok
  • Budaya
  • Sosial
  • Teknologi
  • Gaya Hidup
  • Arsip
No Result
View All Result
  • Liputan Mendalam
  • Berita Utama
  • Opini
  • Travel
  • Lingkungan
  • Sosok
  • Budaya
  • Sosial
  • Teknologi
  • Gaya Hidup
  • Arsip
No Result
View All Result
BaleBengong
No Result
View All Result
Home Kabar Baru

Menguatkan Kelembagaan Tradisi Bendega di Karangasem

MDPI by MDPI
27 July 2025
in Kabar Baru
0
0

Sebanyak 72 nelayan, pejabat daerah, dan akademisi berkumpul dalam Dialog Multipihak: Penguatan Kelembagaan Tradisi Bendega di Karangasem, Bali pada 23 Juli. Acara ini diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali, dan didukung oleh Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI).

Forum ini menyetujui pembentukan Bendega–sebuah lembaga adat kenelayanan–di Kabupaten Karangasem. Ke depannya, lembaga Bendega di Karangasem akan melindungi kekuatan nelayan dalam menghadapi berbagai permasalahan, seperti konflik tata ruang dengan pariwisata dan bantuan pelestarian adat.

“Bendega adalah bagian dari desa adat dan tidak ada yang berdiri sendiri. Peraturan terkait Bendega sudah ada sejak 2017, tetapi implementasinya di Karangasem belum ada. Ini sangat penting dan positif untuk kita laksanakan,” ujar Nyoman Siki Ngurah, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karangasem.

Urgensi Bendega di Karangasem: Konflik Sosial dan Tata Kelola Adat

Meski hidup berdampingan langsung dengan laut, para nelayan di Karangasem justru masih sering kesulitan memanfaatkan ruang pesisir. Konflik sosial, lahan, dan gesekan bisnis dengan sektor pariwisata hingga lemahnya kelembagaan nelayan jadi isu utama dalam dialog ini.

Made Latra dan Sari, sepasang suami-istri keluarga nelayan Desa Seraya Timur, Karangasem, yang menyetujui pembentukan lembaga Bendega resmi di daerahnya.

“Banyak nelayan yang masih mengalami hambatan dalam menempatkan perahu, terutama di wilayah hamparan (sempadan) pantai. Ini perlu didata dan ditindaklanjuti bersama, ke mana kita dapat mengadu dan siapa yang dapat melindungi kita,” ujar Wayan Koat Tiarta, nelayan Desa Antiga Kelod, Kabupaten Karangasem.

Tak hanya untuk mengatasi konflik sosial, pembuatan lembaga Bendega di Karangasem bertujuan untuk pelestarian adat dan alam. Pendekatan Tri Hita Karana yang menyorot dimensi sosial (palemahan), alam (pawongan), dan agama (parahyangan) sebagai salah satu landasan pembuatan Bendega dinilai relevan untuk menjaga keseimbangan antara sosial, alam, dan spiritualitas dalam pengelolaan laut.

“Konsepnya mirip ‘Subak’ pada sektor pertanian di Bali. Nantinya, Bendega akan diawasi oleh Pura Segara di desa masing-masing. Dalam satu bendega dapat diisi oleh berbagai Kelompok Nelayan atau Kelompok Usaha Bersama,” ujar Nengah Manu Mudita, ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Bali.

Menjalankan Perda Bendega yang Ada Sejak 2017

Peraturan Daerah tentang Bendega telah disahkan sejak 2017, tetapi implementasinya masih terbatas di beberapa kabupaten dan kota. Halnya di Kabupaten Badung, Bendega telah dibentuk untuk menata komunitas sektor perikanan dan pariwisata di daerah-daerah turis. Kini, hal serupa dirasakan dan dilaksanakan di Karangasem yang sebelumnya belum ada Bendega.

Wayan Koat Tiarta berbagi pengalaman mengepalai komunitas Bendega yang belum resmi di Desa Antiga Kelod, Karangasem.

Melalui Perda Bendega, nelayan dapat lebih terintegrasi dalam tata kelola desa dan memperoleh akses pendanaan daerah yang lebih kuat. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari perbaikan fasilitas umum hingga kegiatan keagamaan dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Pembentukan Bendega Harus Dimulai dari Komunitas Nelayan Sendiri

Proses pembentukan Bendega dilakukan secara organik dari komunitas nelayan ke atas lapisan pemerintahan melalui pendekatan bottom-up. Biasanya, satu kelembagaan Bendega terbentuk berdasarkan wilayah Pura Segara tertentu dan menaungi beberapa kelompok nelayan.

Pendaftaran dilakukan melalui pemerintah desa dan DKP kabupaten atau kota. Di sinilah sinergi antara pemerintah, desa, dan adat menjadi kunci agar kelembagaan Bendega dapat berjalan secara berkelanjutan, baik secara administratif maupun fungsional.

Bendega: Bukan Sekadar Nama, Tapi Identitas Komunitas Bahari Bali

Dalam masyarakat Bali, istilah “Bendega” memiliki makna yang lebih dari sekadar profesi kenelayanan. Ia merujuk pada komunitas nelayan yang memiliki peran adat, sosial, dan alam, termasuk dalam menjaga tradisi laut dan melaksanakan upacara-upacara pesisir, seperti nyepi segara.

“Sepemahaman kami, ada waktunya nelayan melakukan nyepi segara, di mana nelayan ‘puasa’ melaut di tanggal-tanggal tertentu. Hal ini tentunya selaras dengan nilai keberlanjutan (sustainability), di mana manusia membiarkan alam memulihkan stok perikanannya,” ujar Direktur MDPI Yasmine Simbolon.

Dialog ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama lintas pihak dalam memperjelas peran dan hak nelayan dalam tata ruang pesisir, serta mendorong pengakuan kelembagaan mereka di tingkat desa dan kabupaten. Peresmian Bendega di beberapa desa di Kabupaten Karangasem direncanakan rampung per akhir tahun 2025.

kampungbet kampungbet
Tags: bendeganelayan di balisiaran pers
Liputan Mendalam BaleBengong.ID
MDPI

MDPI

Related Posts

Kolaborasi Ciamik Perayaan Anti-Korupsi

Hal-hal yang Perlu Dipertanyakan untuk Belanja Buzzer: Dua Kementerian Mengontrak Perusahaan Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar

14 November 2026
Menyikapi Forum COP31, Aktivis Mengingatkan Kondisi Alam Bali

Menyikapi Forum COP31, Aktivis Mengingatkan Kondisi Alam Bali

10 November 2026
Program Tirta Lestari untuk Pelestarian Sumber Air di Bangli

Program Tirta Lestari untuk Pelestarian Sumber Air di Bangli

3 November 2026
Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak Pemerintah Korea Selatan Hentikan Ekspor Gas Air Mata ke Indonesia

Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak Pemerintah Korea Selatan Hentikan Ekspor Gas Air Mata ke Indonesia

3 November 2026
Mitigasi Risiko Bencana Desa dan Kecamatan

Mitigasi Risiko Bencana Desa dan Kecamatan

2 November 2026
Banjir Makin Mudah Warga Meresah

BPBD Bali Eksplorasi AI untuk Perkuat Peringatan Dini dan Respons Bencana

5 October 2026
Next Post
Mungkinkah Kawasan Rendah Emisi di Bali?

Menata Ulang Ruang dan Mobilitas Bali di Era Digital

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Temukan Kami

Kelas Literasi BaleBengong
Melali Melali Melali
Seberapa Aman Perilaku Digitalmu? Seberapa Aman Perilaku Digitalmu? Seberapa Aman Perilaku Digitalmu?

Kabar Terbaru

Sistem Keluarga Asuh di Grha SMAN Bali Mandara

Sistem Keluarga Asuh di Grha SMAN Bali Mandara

16 November 2026
Inilah Tema Terbanyak di BaleBengong 2024: Alih Fungsi Lahan, Sampah, dan Pilkada

Pameran Foto Merekam Pesisir yang Dipertaruhkan

16 November 2026
Pesisir yang Dikorbankan Demi Transisi Energi Palsu

Pesisir yang Dikorbankan Demi Transisi Energi Palsu

15 November 2026
Kolaborasi Ciamik Perayaan Anti-Korupsi

Hal-hal yang Perlu Dipertanyakan untuk Belanja Buzzer: Dua Kementerian Mengontrak Perusahaan Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar

14 November 2026
BaleBengong

© 2024 BaleBengong Media Warga Berbagi Cerita. Web hosted by BOC Indonesia

Informasi Tambahan

  • Iklan
  • Peringatan
  • Kontributor
  • Bagi Beritamu!
  • Tanya Jawab
  • Panduan Logo

Temukan Kami

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Liputan Mendalam
  • Berita Utama
  • Opini
  • Travel
  • Lingkungan
  • Sosok
  • Budaya
  • Sosial
  • Teknologi
  • Gaya Hidup
  • Arsip

© 2024 BaleBengong Media Warga Berbagi Cerita. Web hosted by BOC Indonesia