Bali adalah harmoni antara megahnya gunung dan tenangnya laut. Namun, di balik pesona alamnya, pulau ini memiliki kerentanan multibahaya yang nyata. Dengan topografi yang bervariasi, tantangan risiko bencana di Bali menuntut langkah mitigasi yang presisi—dan data menjadi pondasi utama dalam pengambilan keputusan yang tepat.
Guna memperkuat langkah pengurangan risiko bencana (PRB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Geographic Information System (GIS) pada 18–20 Mei 2026. Kegiatan ini melibatkan seluruh BPBD kabupaten/kota se-Bali, Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) Bali, LPBI-NU, Yayasan IDEP Selaras Alam, serta perwakilan desa.
Inisiatif ini merupakan respons konkret terhadap ancaman bencana yang terus meningkat. Sepanjang tahun 2025, tercatat 2.644 kejadian bencana—mayoritas hidrometeorologi—yang menyebabkan kerusakan infrastruktur masif dan korban jiwa. Tren ini berlanjut di awal 2026 dengan kerugian materiil mencapai hampir Rp3 miliar.
“GIS menyediakan data yang detail dan rigid, sehingga sangat krusial bagi kami dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Teja Bhusana. Ia menambahkan bahwa pelatihan ini menjadi bekal strategis bagi para aparatur di daerah dalam menyusun rencana pengurangan risiko, termasuk penentuan jalur evakuasi dan titik pengungsian yang akurat.
Pelaksanaan Bimtek ini terselenggara berkat kolaborasi erat dengan Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) dan Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana).
“Dalam menghadapi tantangan kebencanaan yang semakin kompleks, dibutuhkan kemampuan membaca risiko secara akurat melalui data spasial. Sehingga penguatan kapasitas GIS adalah kebutuhan mutlak untuk mendukung tata kelola penanggulangan bencana yang efektif,” ungkap Deswanto Marbun, Head of Sub-National Programs, Program SIAP SIAGA.
Penggunaan GIS akan mengoptimalkan penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang diamanatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007. Secara visual, peta spasial juga memudahkan masyarakat memahami zona risiko di wilayah mereka.
“Kami ingin mendemokratisasi pemetaan agar bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Dengan data yang terbuka dan gratis, masyarakat dapat terlibat aktif mengumpulkan informasi kritis di lapangan, sehingga data yang dihasilkan jauh lebih kredibel,” jelas Harry Mahardika, Senior Program Manager HOT regional Asia Pacific.
Selama tiga hari, peserta dibekali keterampilan teknis modern, mulai dari chatmap berbasis WhatsApp, pemetaan udara menggunakan drone tasking manager, hingga visualisasi data publik melalui UMap.
Pelibatan elemen desa, seperti yang dilakukan oleh perwakilan dari Kabupaten Gianyar dan Karangasem, menjadi sorotan utama. I Wayan Pika Wiadnya, fasilitator dari BPBD Kabupaten Karangasem sekaligus Ketua Garudia Kemanusiaan Global (GKG), menekankan pentingnya peran masyarakat. “Masyarakat adalah pihak yang paling memahami kondisi aktual dan risiko di wilayahnya. Pelibatan mereka adalah kunci keberhasilan pemetaan partisipatif,” ujarnya.
Melalui pelatihan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih solid antara pemerintah daerah dan komunitas dalam mengelola data geospasial. Keterampilan baru yang diperoleh para peserta diharapkan tidak sekadar menjadi peningkatan kapasitas teknis, tetapi menjadi instrumen nyata untuk membangun ketangguhan masyarakat Bali yang lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi ancaman bencana.
