Di Jakarta, perdebatan tentang ekonomi kerakyatan seringkali berakhir seperti mawiwaha kata-kata—riuh di mimbar, tetapi hampa di lapangan. Di ruang-ruang rapat ber-AC, para akademisi, birokrat, dan politisi tingkat atas sibuk bersilat lidah mempertentangkan mazhab Mohammad Hatta dan Sumitro Djojohadikusumo. Kelompok puritan mengagungkan ajaran Bung Hatta dalam Membangun Koperasi (1954): bahwa koperasi wajib murni bottom-up, lahir dari keringat dan kesadaran etis rakyat dari bawah.
Di seberangnya, para teknokrat berkiblat pada Sumitro (Soemitro Djojohadikoesoemo: Jejak Pemikiran, 1990) yang menuntut intervensi top-down negara melalui korporatisasi, injeksi modal, dan arsitektur bisnis yang kaku.Namun, di balik perdebatan teoritis yang sok pintar itu, ada bau amis persaingan untung-rugi yang disembunyikan. Kritik-kritik pedas yang belakangan menghantam kebijakan penguatan koperasi dan alokasi dana jumbo untuk program-program ekonomi kerakyatan—seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—sebenarnya mencerminkan kepanikan struktural. Pemilik raksasa ritel modern seperti Indomaret, Alfamart, dan konglomerasi perantara pasar mulai kebakaran jenggot.
Ketika rantai pasok sembako, bahan baku, dan likuiditas keuangan diputar langsung di tingkat desa melalui koperasi dan BUMDes, kue ekonomi yang selama ini mereka monopoli secara monopolistik mulai tergerus. Di saat yang sama, instansi-instansi birokrasi lain pun ikut kepanasan karena porsi anggaran APBN yang biasanya mengalir ke lapak mereka kini bergeser ke program berbasis komunitas.
Lantas, jika penguatan modal rakyat ini dimusuhi hanya karena mengganggu margin profit raksasa swasta dan menyempitkan lahan anggaran birokrasi, di mana sebenarnya simbol Gotong Royong yang selama ini kita agung-agungkan dalam Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 mau ditaruh? Apakah gotong royong hanya boleh menjadi mantra pajangan saat pidato Hari Koperasi, tetapi diharamkan ketika benar-benar mewujud sebagai redistribusi ekonomi rakyat?
Ketika para elite Jakarta sibuk berdebat dan mengkhawatirkan profit para raksasa ritel, masyarakat di akar rumput—dari kompleks pesantren di Jawa hingga balai banjar di pelosok Bali—sudah lama mengeksekusi sintesis ekonomi gotong royong tanpa perlu izin dari mereka.Go Green dan Raksasa Triliunan di Jawa.
Lihatlah bagaimana Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta mengoperasikan koperasinya. Di saat koperasi bentukan pemerintah bingung merespons isu lingkungan, Koperasi Pesantren Krapyak memelopori integrasi antara unit usaha ekonomi dan gerakan Eco-Pesantren (Sumber: Laporan Eco-Pesantren Kemenag RI & ICMST).Koperasi pesantren ini menghentikan penggunaan plastik sekali pakai di minimarket santri dan mengoperasikan unit pengolahan limbah organik mandiri. Hasilnya? Selain menekan sampah hingga 60%, unit usahanya mencatatkan omzet harian Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000 per toko. Keuntungannya diputar kembali secara independen untuk subsidi pendidikan santri kurang mampu dan operasional lingkungan tanpa bergantung pada APBN.
Jika Krapyak bicara soal etika lingkungan, Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan menjawab tuntas soal skala ekonomi dan efisiensi. Melalui KSPPS BMT UGT Nusantara dan Kopontren Sidogiri, modal sosial jaringan alumni (alumni-driven network) dikonsolidasi menjadi raksasa keuangan nasional (Sumber: Laporan RAT KSPPS BMT UGT Nusantara & Kemenkop UKM).
Berdasarkan laporan publikasi resmi, konsolidasi aset BMT UGT Nusantara telah menembus angka Rp2,2 Triliun hingga Rp2,5+ Triliun. Mereka mengoperasikan 289 hingga 298 kantor cabang layanan di seluruh Indonesia dan melayani lebih dari 700.000 hingga 800.000 anggota aktif, di luar jaringan ritel Toko Basmalah yang perputaran ekonominya melampaui triliunan rupiah per tahun. Sidogiri membuktikan bahwa ikatan batin kiai-santri-alumni dapat menjadi fondasi kepercayaan (trust), sembari mengoperasikan bisnis secara profesional berbasis teknologi digital.
Pelajaran dari Balai Banjar: Modal Sosial Bali senilai Rp36 TriliunBeralih ke Bali, kita menemukan bukti bahwa modal sosial komunal adalah mesin finansial yang tak kalah dahsyat. Bali tidak memiliki tradisi pesantren, tetapi memiliki Banjar dan Desa Adat yang terikat rapat dalam filosofi menyama braya.
Berdasarkan data Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Provinsi Bali, akumulasi aset dari 1.400 lebih LPD di seluruh Bali mencatatkan angka yang fantastis: Rp36 Triliun! Dari jumlah tersebut, Kabupaten Badung saja menyumbangkan Rp11 Triliun dari 122 LPD yang mereka miliki (Sumber: BKS-LPD Provinsi Bali & Prokompim Badung).
Di tingkat lokal, LPD Desa Adat Penglipuran di Bangli mengelola aset sebesar Rp30 Miliar hingga Rp40+ Miliar dengan angka kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) mendekati 0%. Sementara di Denpasar, KSP Sedana Chitta Pasca di Banjar Tega, Tonja, mengonsolidasi dana simpanan warga banjar hingga belasan miliar rupiah murni untuk modal UMKM lokal, pembiayaan upacara adat, dan beasiswa pendidikan anak-anak banjar (Sumber: Dinas Pemajuan Desa Adat Bali & Dinas Koperasi Kota Denpasar).
Mengapa lembaga keuangan berbasis banjar ini bisa bertahan dan begitu sehat? Kuncinya ada pada Parum Banjar (Rapat Adat). Parum menjadi ruang transparansi tertinggi di mana setiap pengurus diuji kejujurannya di hadapan tetangganya sendiri. Sanksi sosial dan moral jauh lebih menakutkan ketimbang ancaman pidana. Inilah ajaran Hatta tentang partisipasi rakyat bawah, yang dioperasikan dengan manajemen keuangan terstruktur ala Sumitro.Bayang-Bayang Ciri “Manusia Indonesia” Mochtar Lubis.
Namun, di tengah potensi besar ekonomi kerakyatan ini, kita juga tidak boleh buta terhadap penyakit internal yang menggerogoti dari dalam. Mochtar Lubis, dalam pidato kebudayaannya yang legendaris pada 1977 tentang ciri “Manusia Indonesia”, telah menelanjangi watak-watak dasar kita: hipokrit (bermuka dua), enggan bertanggung jawab atas kegagalan, serta cenderung mencari jalan pintas tanpa mau bersusah payah membangun proses.
Apa yang diuraikan Mochtar Lubis puluhan tahun lalu menemukan panggungnya kembali hari ini. Bukan hal baru bagi kita ketika menyaksikan banyak oknum pengelola—baik oknum birokrat maupun oknum pengurus di lapangan—yang sejatinya tidak mengerti (atau sengajapura-pura tidak mengerti) arti hakekat sebuah koperasi. Bagi mereka, koperasi tidak pernah dimaknai sebagai wadah nilai solidaritas, transparansi, dan gotong royong sebagaimana dicita-citakan Hatta.
Sebaliknya, mereka melihat alokasi dana publik yang besar untuk koperasi dan program MBG hanya sebagai “lapak baru” untuk diseret ke dalam praktik korporasi yang oportunistik dan korup. Nilai-nilai gotong royong diperas di permukaan sebagai slogan, sementara praktik di dalamnya meniru sisi terburuk korporasi: pembagian komisi di bawah meja, nepotisme pengadaan, dan pengabaian anggota demi menumpuk keuntungan pribadi.
Ketika mentalitas “Manusia Indonesia” ala Mochtar Lubis ini dibiarkan memimpin institusi lokal, maka koperasi tak lebih dari sekadar korporasi mini berkedok baju rakyat—sebuah hibrida cacat yang justru merusak nama baik asas kebersamaan itu sendiri.Jangan Mengorbankan Gotong Royong Demi Profit Raksasa.
Dinamika dari Krapyak, Sidogiri, hingga Banjar di Bali memberikan tamparan keras bagi para pembuat kebijakan dan pengamat di Jakarta: koperasi di Indonesia tidak pernah gagal karena konsep Pancasila atau Pasal 33 UUD 1945 itu usang. Koperasi gagal ketika ia dikerdilkan menjadi proyek birokrasi, dijadikan bancakan anggaran, atau dikorbankan demi melindungi oligarki ritel swasta.Perdebatan mengenai apakah koperasi harus murni bottom-up (Hatta) atau diintervensi top-down (Sumitro) adalah perdebatan yang sengaja dialihkan. Realitas di akar rumput menunjukkan bahwa koperasi yang bertahan adalah yang mampu mengawinkan keduanya: kepercayaan dan solidaritas komunal sebagai fondasi, serta efisiensi dan transparansi teknologi sebagai mesin bisnisnya.
Pemerintah dan elite Jakarta tidak perlu merasa paling tahu, apa lagi ketakutan jika bisnis ritel raksasa tersaingi oleh koperasi warga. Cukup sediakan kepastian hukum, pangkas birokrasi yang membebankan, dan biarkan modal sosial yang ada di pesantren dan banjar tumbuh menjadi tuan di negerinya sendiri.
Sebab, ketika orang-orang di pusat masih sibuk berdebat soal teori, mencemaskan untung-rugi para konglomerat, atau bahkan sibuk memanfaatkan peluang untuk kepentingan kelompoknya sendiri, warga di banjar dan pesantren yang jujur sudah lama membuktikan bahwa gotong royong bukan sekadar utopia—ia adalah tumpuan hidup jutaan rakyat yang nyata, tangguh, dan bernilai triliunan rupiah.
