Ada satu cara sederhana untuk menguji apakah sebuah pemerintah daerah benar-benar siap menghadapi bencana: jangan lihat berapa banyak uang yang tersisa setelah bencana terjadi. Lihat berapa banyak risiko yang berhasil dikurangi sebelum bencana datang.
Pertanyaan ini relevan bagi Bali menjelang musim hujan 2026. Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan tidak ada kenaikan pagu anggaran kebencanaan. Alasannya, anggaran yang tersedia dinilai masih memadai karena realisasinya baru sekitar 50 persen. Ia juga menyatakan BPBD Bali telah melakukan manajemen antisipasi dengan baik.
Gambar potongan berita di radarbali.id terkait opini I Wayan Koster Gubernur Bali berkaitan tentang anggaran kebencanaan
Secara administratif, argumen tersebut mungkin masuk akal: jika dana yang tersedia belum banyak digunakan, mengapa harus ditambah?
Namun, dari perspektif manajemen risiko bencana, persoalannya jauh lebih mendasar. Kita sedang berhadapan dengan bias “pemadam kebakaran” seolah kesiapan bencana diukur dari seberapa banyak uang yang masih tersedia untuk merespons keadaan darurat, bukan dari seberapa besar investasi yang telah dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kerusakan. “Jadi ibarat ada api baru kita padamankan”
Belanja Tidak Terduga atau BTT dan mitigasi adalah dua hal yang berbeda. Kesalahan paling mendasar dalam membaca anggaran kebencanaan adalah menganggap seluruh uang yang diberi label “bencana” memiliki fungsi yang sama.
BTT pada dasarnya merupakan instrumen fiskal untuk menghadapi kebutuhan yang tidak dapat diprediksi atau keadaan tertentu yang membutuhkan respons cepat. Dalam praktik penanganan bencana, BTT dapat menjadi sumber pembiayaan untuk respons dan pemulihan ketika kejadian terjadi. Pemerintah Provinsi Bali sendiri menggunakan BTT melalui BPBD untuk penanganan kerusakan akibat banjir pada Maret 2026.
Mitigasi bekerja dengan logika yang berbeda.
Memperbesar kapasitas drainase, memperkuat lereng rawan longsor, mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan rawan banjir, memulihkan tutupan lahan, mengurangi sedimentasi sungai, memperbaiki sistem tata air, dan memperkuat bangunan merupakan investasi sebelum bencana terjadi.
Bahkan banyak investasi mitigasi tidak tercatat sebagai “anggaran bencana”. Drainase berada di pekerjaan umum. Pengendalian tata ruang berada pada urusan tata ruang. Rehabilitasi lingkungan berada di sektor lingkungan hidup. Penguatan jalan dan jembatan berada di infrastruktur. Edukasi dan kesiapsiagaan berada di pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, BTT yang baru terpakai 50 persen tidak otomatis berarti investasi mitigasi Bali sudah mencukupi. Keduanya menjawab pertanyaan yang berbeda. BTT menjawab, “Apakah kita punya uang ketika bencana terjadi?” Mitigasi menjawab, “Apakah kita sudah mengurangi kemungkinan dan dampak bencana sebelum terjadi?”
Menggunakan yang pertama untuk menyimpulkan yang kedua adalah kekeliruan kebijakan. Masalahnya bukan berapa persen BTT yang tersisa, tetapi berapa besar risiko yang tersisa
Bayangkan sebuah mobil. BTT adalah uang yang disiapkan untuk memperbaiki mobil ketika mesin mogok di tengah jalan. Mitigasi adalah biaya servis, mengganti oli, memperbaiki rem, dan memastikan mesin dalam kondisi baik sebelum perjalanan.
Mobil yang jarang masuk bengkel bukan berarti mobil tersebut sehat. Bisa saja ia belum rusak karena belum mengalami beban yang cukup berat. Begitu pula dengan anggaran kebencanaan. BTT yang belum banyak terserap bukan indikator tunggal bahwa risiko sudah terkendali.
Justru menjelang musim hujan, pertanyaan pemerintah seharusnya bergeser: di mana titik rawan yang belum ditangani, infrastruktur apa yang masih rentan, dan berapa biaya yang diperlukan untuk menurunkan risikonya?
Bali sudah mengalami konsekuensi nyata dari banjir dan bencana hidrometeorologi. Pemerintah sendiri pada Maret 2026 harus menggunakan BTT untuk pemulihan akibat banjir di Buleleng. Karena itu, ukuran keberhasilan bukan semata-mata apakah BTT cukup ketika air sudah masuk rumah. Ukurannya adalah apakah air tersebut bisa dicegah masuk sejak awal.
Mitigasi bukan biaya tambahan. Ia adalah investasi ekonomi
Argumen bahwa mitigasi mahal juga semakin sulit dipertahankan. UNDRR mencatat bahwa berbagai kajian menunjukkan setiap US$1 yang dibelanjakan untuk pengurangan risiko bencana dapat menghasilkan penghematan sekitar US$4–7 dalam biaya respons bencana.
World Bank juga mencatat bahwa investasi pada infrastruktur yang tangguh memberikan manfaat sekitar US$4 untuk setiap US$1 investasi. Angka tersebut tentu bukan rumus yang dapat ditempel begitu saja pada APBD Bali. Nilai manfaat sangat tergantung jenis ancaman, lokasi, desain proyek, kualitas pembangunan, dan karakter masyarakat yang terdampak.
Tetapi prinsip ekonominya jelas: biaya mencegah kerusakan umumnya lebih rendah daripada biaya memperbaiki kerusakan setelah bencana. Jika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki drainase sebelum musim hujan, misalnya, manfaatnya tidak hanya berupa berkurangnya genangan. Kerugian kendaraan, rumah, aktivitas perdagangan, sekolah, pariwisata, dan produktivitas masyarakat juga dapat ditekan.
Sebaliknya, ketika mitigasi tidak dilakukan dan banjir terjadi, pemerintah membayar berkali-kali: evakuasi, logistik, perbaikan jalan, rumah, fasilitas publik, santunan, pemulihan ekonomi, dan kemudian pembangunan kembali.
Inilah yang disebut cost of inaction: biaya yang muncul bukan karena pemerintah melakukan sesuatu, melainkan karena pemerintah tidak melakukan sesuatu ketika masih ada kesempatan.
Mengapa respons lebih mudah terlihat daripada mitigasi?
Di sinilah politik anggaran menjadi penting. Respons bencana memiliki visibilitas yang tinggi. Gubernur datang ke lokasi banjir. Bantuan disalurkan. Sembako dibagikan. Rumah diperbaiki. Posko didirikan.
Mitigasi justru memiliki paradoks komunikasi politik: keberhasilannya sering tidak terlihat.
Jika drainase diperbesar dan banjir tidak terjadi, masyarakat mungkin tidak pernah tahu bahwa sebuah proyek berhasil mencegah kerugian. Jika lereng diperkuat dan longsor tidak terjadi, tidak ada foto dramatis yang menunjukkan keberhasilannya. Akibatnya, sistem politik anggaran dapat memberi insentif lebih besar kepada tindakan yang terlihat setelah bencana daripada investasi yang mencegah bencana.
BPBD juga menghadapi persoalan struktural. Mereka dapat memperkuat peringatan dini, memasang sirene, meningkatkan kapasitas personel dan logistik. Dalam persiapan menghadapi musim hujan, BPBD Bali misalnya menyebut penguatan sistem peringatan dini di Tukad Badung dan berbagai langkah preventif lintas sektor seperti perbaikan drainase, pengerukan sedimentasi, penanganan sampah dan penataan kawasan.
Namun, BPBD tidak mungkin sendirian menyelesaikan persoalan drainase kota, tata ruang, kerusakan DAS, jalan, lereng, atau pembangunan kawasan.
Bali membutuhkan Disaster Budget Tagging Karena itu, solusi bukan sekadar “menambah anggaran BPBD”.
Yang lebih penting adalah menerapkan Disaster Budget Tagging: setiap APBD harus dapat menunjukkan berapa besar belanja pra-bencana yang tersebar di seluruh OPD.
Pemerintah perlu mengetahui: berapa rupiah untuk mengurangi risiko banjir? Berapa untuk longsor? Berapa untuk perlindungan DAS? Berapa untuk penguatan infrastruktur kritis? Berapa untuk tata ruang berbasis risiko? Dan berapa untuk sistem peringatan dini?
Dengan begitu, pemerintah tidak lagi hanya bertanya, “Berapa BTT yang belum terpakai?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah: “Berapa besar risiko yang berhasil kita kurangi dengan setiap rupiah APBD?”
Indikator kinerja pun perlu berubah. Keberhasilan pemerintah dalam penanggulangan bencana seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa cepat bantuan dibagikan setelah bencana. Ukurannya juga harus mencakup seberapa sedikit rumah yang terendam, jalan yang rusak, sekolah yang berhenti beroperasi, aktivitas ekonomi yang terganggu, dan korban yang jatuh ketika bencana datang.
Bali tidak membutuhkan pemerintah yang sekadar memiliki uang ketika bencana terjadi. Bali membutuhkan pemerintah yang menggunakan anggaran untuk membuat bencana tidak berubah menjadi katastrofe.
BTT tetap penting. Dana darurat harus tersedia dan tidak boleh diabaikan. Tetapi menjadikan sisa BTT sebagai alasan utama untuk merasa aman adalah cara berpikir yang terlalu sempit untuk menghadapi risiko yang semakin kompleks.
Musim hujan tidak pernah menunggu APBD siap. Karena itu, menahan investasi mitigasi sambil mengandalkan BTT adalah seperti menghemat biaya servis kendaraan dengan harapan mobil tidak mogok. Masalahnya, dalam kebencanaan, yang dipertaruhkan bukan sekadar mesin.
Yang dipertaruhkan adalah rumah, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, dan keselamatan manusia. Keselamatan publik bukan tempat untuk berjudi dengan sisa anggaran.
