I Ngurah Suryawan
Seoarang kawan di grup whatsapp membagikan situasi rumahnya yang tergenang banjir di satu wilayah banjar Denpasar Utara. Sejak Selasa malam (9 September 2025), seluruh rumah di gang mereka tergenang banjir. Jejeran rumah yang berada di atas telabah (sungai) tergenang air yang masuk melalui jalan utama dan tertampung di telabah yang mulai membludak, yang tak kuasa menahan arus deras air. Barang-barang di beberapa rumah keluar menyeruak dan terseret air. Tentu saja mereka panik. Ia menulis di grup whatsapp kami, “Mare jani banjir gede kene ngae mati mejujuk banne,” kenangnya. (Baru saat ini ada banjir besar yang membuat kita seakan mati berdiri).
Pengalaman kawan ini bisa jadi menjadi gambaran ingatan kolektif rakyat Bali saat mengalami musibah salah satu blabar (banjir) terbesar di pulau ini. Belum lekang dalam ingatan gemuruh banjir Bali yang menerjang sejak mulai hujan deras di hari Senin, 8 September 2025 dan terus-menerus terjadi hingga Jumat, 12 September 2025. Gelombang banjir yang menerjang berbagai wilayah di Bali, terkhusus di Denpasar berlangsung pada Selasa dan Rabu (9-10 September 2025). Hari-hari yang menegangkan itu berlanjut dengan penanggulangan evakuasi korban pasca-banjir, warga-warga mengungsi, pembersihan lumpur-lumpur, dan berbagai kepanikan warga dari kota hingga desa-desa di Bali.
Kini, tak terasa sudah setahun pada September 2026 banjir Bali terjadi. Berbagai program penanganan banjir sudah dilakukan. Kita melihat bantuan mengalir ke wilayah-wilayah terdampak. Sungai yang membelah Kota Denpasar dibersihkan dan dipercantik kembali setelah menjadi lautan air berwarna coklat, dan yang terpenting berbagai bantuan telah tersalurkan. Bencana lambat-laun berlalu begitu saja, tersimpan dalam sidementasi (endapan) ingatan warga tanpa ada waktu jeda merefleksikan apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Mengapa banjir bisa terjadi di Bali sebegitu hebatnya?
Waktu terus berjalan. Warga kembali harus berjuang melanjutkan hidup. Bencana ekologis banjir mengendap menjadi ingatan sosial, yang tetiba akan muncul ke permukaan saat momen-momen pemantik juga menyeruak. Momen-momen untuk mengingat, berefleksi, berbagi ingatan, menggugat, dan berkonsolidasi untuk gerakan warga menjadi sangat penting agar bencana ekologis tidak hanya selesai dengan bantuan tanpa adanya perubahan secara structural dan sistematis.
Koalisi Pulihkan Bali, aliansi kelompok masyarakat sipil di Bali menginisiasi sebuah kegiatan untuk memberi ruang ingatan warga tersebut dalam “Mengingat dan Memulihkan Bali: Kilas Balik Setahun Pascabanjir” pada 6 September 2026 di Griya Yowana Suci, Denpasar. Gerakan sosial seperti ini adalah untuk mencipta ruang-ruang warga untuk mengingat sekaligus merefleksikannya. Hal ini tidak hanya sangat penting tapi juga menyimpan gagasan besar untuk membaca posisi Bali dan manusianya di tengah silang sengkarut eksploitasi kapital dengan corak produksi bernama pembangunan dan pariwisata, yang dampaknya semakin hari semakin memprihatinkan. Mereflksikan setahun banjir Bali dengan mengingat, membaca, menggugat, dan bergerak bagi saya adalah merenungkan ulang dampak krisis ekologis berkelanjutan yang akan melanda Bali di masa depan. Bayang-bayang krisis ekologis akan terus menghantui. Apa yang bisa kita pelajari?
Menghancurkan Alam
Relasi Bali dengan pariwisata yang terjadi pasca pembantaian massal 1965 hanya dibaca dalam konteks analisis kebudayaan, saat pembangunan yang berciri khas Bali adalah dengan menempelkan kebudayaan sebagai properti sekaligus aksesoris agar tampak manusiawi, menjadi puncak-puncak kebudayaan, sekaligus mencerminkan budaya Bali adiluhung.
Justru pada momen inilah cikal-bakal eksploitasi terjadi. Pandangan ini menjadikan manusia sebagai sentral dalam mengatur berbagai program untuk menggenjot pembangunan pariwisata dengan berbagai cara, termasuk dengan pembungkaman dan kekerasan. Pada konteks ini juga Bali menjadi wilayah yang menjadi kolonisasi (jajahan) Jakarta, saat rezim sentralistik otoritarian Orde Baru menggalakkan pembangunan pariwisata di pulau dewata ini.
Kita tentu masih ingat jargon “pembangunan manusia Indonesia (Bali) seutuhnya” yang berlandaskan budaya Bali. Cara pandang ini secara naif melupakan relasi sosial yang dibentuk secara kapitalistik antara pariwisata dan manusia Bali, dimana kekuasaan, kapital, hegemoni, dan teknologi saling berkelindan. Kita alpa untuk menelisik bagaiamana kapitalisme pariwisata mengembangkan bentuk teknologi tertentu dengan kuasanya dalam menata ulang bahkan menghancurkan hubungan metabolik antara manusia dan alam. Ekspansi massifnya menyeruak ke wilayah-wilayah baru yang disulap untuk kepentingan akumulasi keuntungan. Wajahnya familiar kita lihat saat sawah, hutan, tegalan (ladang), bahkan tebing-tebing yang seketika berubah menjadi akomodasi pariwisata. Tidak hanya itu, cara berpikir dan hidup dapat diarahkan untuk menyesuaikan bahkan (selalu) menguntungkan pariwisata.
Konteks inilah yang oleh Kohei Saito dalam karyanya, Karl Marx’s Ecosocialism: Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy(2017) disebut dengan metabolic rift (keretakan metabolik) antara manusia dan alam sebagai kunci memahami akar bencana ekologis. Saito memeriksa kembali pemikiran Karl Marx dengan menyoroti dimensi ekologis yang selama ini diabaikan dalam tradisi marxisme klasik. Tidak hanya akumulasi kapital yang menjadikan manusia sebagai pelayannya, tapi juga gangguan metabolik antara manusia dengan alam-nya. Konsekuensinya adalah bencana ekologis hanya akan menunggu waktu tiba.
Konsep ‘metabolisme antara manusia dan alam’ adalah tidak memisahkan manusia dan alam. Manusia berproduksi sebagai bagian dari alam dan aktivitasnya bertaut dengan alam non-human (luar-manusia) atau more than human (melampui lebih dari manusia). Tetapi pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana metabolisme antara manusia dan alam ini bekerja di bawah moda produksi kapitalisme (pariwisata)? Inilah soalnya.
Kita perlu secara serius memeriksa keberadaan relasi metabolik manusia Bali dengan alam yang semakin tergerus dengan kapitalisme pariwisata. Struktur sosial masyarakat Bali tentu telah berubah dibandingkan masa-masa saat kebudayaan berkaitan erat dengan alam, ritus, dan juga diwujudkan lewat bentang alam pura-pura yang “menjaga alam niskala” Bali.
Kini penjaga niskala alam Bali sudah bersaing dengan deretan villa dan resort-resort yang menjulang di tebing dan bukit-bukit. Relasi manusia dengan alam Bali memiliki akar pengetahuan yang kuat dan kaya. Tersimpan dalam teks-teks dan diterjemahkan ritus, nilai-nilai, dan perilaku. Kini, kita perlu mempertanyakan sekaligus mendebat, bahwa pengetahuan, ritus, dan nilai-nilai tersebut hanya menjadi aksesoris yang tunduk dan dikendalikan oleh panglima kapital Bali (baca: pariwisata). Semakin hari kehilangan roh kontekstualnya. Pengetahuan yang menjadi rujukan, tapi sayang rujukan materialnya telah terkikis bahkan hancur.
Menundukkan pengetahuan yang menegaskan relasi manusia dengan alam adalah tujuan hakiki dari kapital. Bagi saya, menyeleraskan pariwisata dan kebudayaan hanyalah ide ilusif. Ide ini dihidupi dengan keyakinan bahwa akumulasi moda kapital bernama pariwisata memiliki niat baik untuk menghidupi kebudayaan. Kepercayaan keselarasan dan keharmonisan menjiwai keyakinan ini dengan strategi menjaga hubungan baik dengan investasi dan pemerintah. Pandangan ini naif karena keluguan kita memandang kapitalisme akan mensejahterakan dan memberdayakan semuanya. Pada sisi lain, terbukanya alam Bali untuk dieksploitasi tanpa henti membuat batas alam untuk menanggung beban akumulasi kapital hanya tinggal menuju waktu kemarahannya.
Ujungnya adalah bencana ekologis yang celakanya masih dilihat sebagai murni “bencana alam” tanpa melihat perusakan alam akibat akumulasi kapital pembangunan dan pariwisata yang serakah. Bencana ekologis tidak hanya dilihat sebagai takdir, nasib yang harus diterima dengan ikhlas, atau karena ritual dan sesaji yang salah atau tidak lengkap, tetapi sebuah konsekuensi struktural dari logika kapitalisme. Sistem kapitalisme yang didorong oleh akumulasi tanpa batas ini memutus hubungan organik antara manusia dan tanah, antara produksi dan reproduksi kehidupan. Itulah hakikatnya. Kapital mengubah bumi menjadi komoditas dan manusia menjadi alat produksi. Alam yang dulu menjadi ruang hidup dan spiritual kini direduksi menjadi sumber daya ekonomi. Eksplotitas tanpa henti dan akumulasi modal untuk terus dianggap bertumbuh, termasuk dengan menghancurkan alam.
Meruwat Bali yang Ruwet
Silang-sengkarut krisis ekologis yang terjadi di Bali semakin berdampak buruk jika tidak ada terobosan paradigma yang dibarengi dengan praksis kebijakan negara dan juga gerakan sosial warganya. Ruwet (kompleksnya) berbagai permasalahan memerlukan perspektif alternatif yang meneranginya. Kesadaran untuk berefleksi (bukan mulat sarira atau nyisik dewek yang apolitis dan naif), menganalisis secara kritis, memikirkan alternatif-alternatif baru, bahkan memutuskan untuk jeda dari hingar-bingar pertumbuhan, menjadi pilihan yang menantang sekaligus berani untuk diajukan.
Pada saat situasi bumi ditentukan oleh modal yang disebut dengan kapitalosen (capitalocene), kita perlu terus mempertanyakan logika-logika pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, dan kesejahteraan yang tidak direproduksi hanya dengan niat baik, tapi sangat politis. Itulah salah satu diktum penting zaman capitalonce yaitu penanaman keyakinan secara terus-menerus bahwa pertumbuhan adalah satu-satunya jalan untuk menuju kemajuan dan kemakmuran. Konsep pertumbuhan adalah ide politis bahkan ideologis.
Bali perlu diruwat. Meruwat Bali adalah gerakan untuk menggambarkan betapa pentingnya menginjeksi kembali, mereset, sekaligus menerangi berbagai kemuraman bahkan kegelapan sehingga krisis semakin menjadi-jadi di Bali. Salah satunya adalah pandangan menjeda pertumbuhan (pembangunan/pariwisata). Kekhwatiran terhadap pertumbuhan yang terus-menerus digelorakan investasi, kapital, dan pemerintah tidak pernah mendapatkan ruang untuk didiskusikan secara mendalam. Pernah ada wacana untuk moratorium pariwisata Bali dengan pembangunan yang massif karena isu overtourism. Tapi yang justru diinginkan pemerintah daerah dengan investor dan akademisi adalah “pemerataan” jangkuan pariwisata. Logikanya adalah masih banyak wilayah-wilayah di Bali yang perlu mengecap manisnya pariwisata sehingga pertumbuhan pariwisata harus dibuat merata.
Persoalannya adalah pembangunan (pariwisata) selalu akan menghasilkan kesenjangan. Ilusi pemerataan adalah hasrat tersembunyi yang sudah mandarah-daging untuk membuat kapital melakukan ekspansi. Kenyataannya, proses pembangungan menyembunyikan pemerasan pada skala raksasa. Secara mendadak, dua pertiga dari penduduk bumi dikategorikan sebagai kaum “miskin,” hingga dijadikan objek program pemerintah. Pembangunan lalu membenarkan pencaplokan tanah yang tadinya mereka miliki secara komunal, dengan hasil bahwa jutaan orang kehilangan akses kepada tanah, hutan, dan sumber air.
Rakyat kecil sungguh-sungguh telah dimiskinkan oleh sebuah proses (baca: pembangunan) yang dipromosikan sebagai penyelesaian soal kemiskinan. Sementara proses penumpukan modal oleh oligarki dan negara, tersembunyi oleh angka-angka pertumbuhan yang selalu dipromosikan oleh pemerintah bersama dengan investor.1
Pada konteks yang lebih luas, inilah yang sering dibincangkan dengan gerakan degrowth yaitu mengurangi dampak produksi industrial terhadap bumi. Sejatinya, kekayaan komunitas sangatlah melimpah yang bisa terlihat dari alam, karya budaya, ketrampilan, dan sudah tentu nilai-nilai yang terkandung dalam pengetahuan yang ditunjukkan oleh komunitas. Namun, kekayaan komunitas tersebut, termasuk sudah tentu kekayaan alamnya telah mengalami pemiskinan yang massif di bawah kapitalisme.
Pemiskinan di tengah kelimpahan radikal komunitas (Hickel, 2021) merujuk kepada usaha kapital untuk mengeruk kekayaan komunitas menjadi komoditas untuk akumulasi kapital. Gerakan degrowth berusaha mengembalikan kekayaan melimpah yang selama ini dicaplok oleh kaum kapitalis untuk dijual-belikan untuk menjadi milik bersama (commons) komunitas: tanah, air bersih, udara bersih, perumahan, pangan, dan kekayaan komunitas lainnya yang beragam. Saito (2023) yang mengacu kepada gagasan Marx kemudian menggembangkannya dalam pemikiran emansipasi yang menyasar keterasingan manusia dengan sesamanya dan keterasingan antara manusia dan alam, dimana kehancuran yang ditimpakan kepada bumi melalui pengurasan tanah. Emansipasi pertama disebut sosialisme yang kedua disebut ekologi. Inilah yang sering disebut dengan eko-sosialisme.2
Meruwat Bali memerlukan berbagai pemantik pemikiran alternatif, terobosan konseptual sekaligus menggeser analisis kebudayaan ke ekonomi politik dan kapitalisme. Pulau kecil bernama Bali ini perlu penyelamatan, perlu meruwatnya dengan serangkaian dialog konseptual yang tidak hanya kritis tapi juga radikal. Kesenjangan terus menganga dan bencana ekologis terus membayangi dari akumulasi kapital yang menghancurkan bumi Bali. Keadilan ekologis tidak akan diberikan dengan cuma-cuma sebagai balas budi. Kapitalisme akan terus mengeruk, tidak mengasihani. Keadilan ekologis untuk sumberdaya dan perluasan terhadap barang dan kepentingan publik adalah sebuah keniscayaan untuk diperjuangkan.
Daftar Pustaka
Hickel, Jason. 2021. “What does degrowth mean? A few points of clarification.” Globalizations 18 (7):1105-11. Doi: https://doi.org/10.1080/14747731.2020.1812222.
Klinken, Gerry van. 2024. “Komunisme Degrowth” dalam Inside Indonesia Bacaan Bumi, 27 Juli 2024. https://www.insideindonesia.org/topics/bacaan-bumi/komunisme-degrowth.
Klinken, Gerry van. 2025. “Kelimpahan setelah Kapitalisme” dalam Inside Indonesia Bacaan Bumi, 24 Maret 2025. https://www.insideindonesia.org/topics/bacaan-bumi/7b-kelimpahan-setelah-kapitalisme.
Saito, Kohei. 2017. Karl Marx’s Ecosocialism: capital, nture, and the unfinished critique of political economy. New York: Monthly Review Press.
Saito, Kohei. 2023. Marx in the Anthropocene: towards the idea of degrowth communism. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
1 Lihat: https://www.insideindonesia.org/topics/bacaan-bumi/7b-kelimpahan-setelah-kapitalisme (diakses 2 September 2026).
2 Lihat: https://www.insideindonesia.org/topics/bacaan-bumi/komunisme-degrowth (diakses 24 Agustus 2026).
