Kondisi geopolitik saat ini mendorong kesiapan negara dalam mewujudkan transisi energi. Konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran membuat sejumlah negara Asia Tenggara mendeklarasikan darurat energi, terutama negara-negara yang berfokus pada penggunaan energi fosil.
Dalam kondisi tersebut, penggunaan energi fosil bukan hanya berdampak buruk terhadap lingkungan. Ketergantungan pada energi fosil membuat suatu negara rentan terhadap konflik global.
Melihat kondisi yang terjadi saat ini, transisi energi menjadi hal penting untuk dilakukan. Laporan Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026 yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Greenpeace Indonesia menekankan desa sebagai pelaku dan motor utama penggerak transisi energi. Pasalnya, selama ini desa hanya dijadikan objek dari transisi energi.
Laporan ini mengukur kesiapan transisi energi desa dan kelurahan melalui tiga dimensi utama, yaitu inisiatif energi bersih, ketahanan ekonomi, dan kapasitas pemerintahan desa, dengan menggunakan data Potensi Desa (PODES) 2021 dan 2024. Laporan ini diluncurkan dan didiskusikan bersama dalam Peluncuran Indeks Transisi Energi pada Selasa, 31 Maret 2026.
Indeks kesiapan transisi energi di Indonesia
Media Wahyudi Askar, tim peneliti CELIOS mengungkapkan terjadi penurunan inisiatif energi bersih di Indonesia sejak tahun 2021 hingga saat ini. Pada tahun 2021 sebanyak 4.176 desa/kelurahan memanfaatkan tenaga surya dalam skala rumah tangga. Namun, angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2024. Sebanyak 3.076 desa/kelurahan memanfaatkan tenaga surya di tingkat rumah tangga pada tahun 2024.
“Banyak desa-desa yang sebelumnya sudah punya inisiatif energi bersih, baik itu pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, tapi justru mengalami penurunan dari segi jumlah,” jelas Media.
Analisis perkembangan Clean Energy Initiatives Index (CEI) dari 2021 hingga 2024 memperlihatkan adanya dinamika signifikan antarprovinsi di Indonesia. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin kuat inisiatif desa dalam mengembangkan energi bersih. Penelitian ini menemukan adanya ketimpangan indeks inisiasi transisi energi antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia.
Dari analisis tahun 2024, wilayah Indonesia bagian barat yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Bali, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung, mengalami penurunan dan peningkatan. DKI Jakarta memiliki capaian indeks yang sangat tinggi, sedangkan mayoritas wilayah di Pulau Jawa lainnya berkategori sedang. Sementara, indeks inisiasi transisi energi di wilayah timur masih rendah. Hal ini terjadi karena desa masih bergantung pada diesel, kemiskinan tinggi, dan tata kelola desa yang lemah.
Sebagai wilayah pusat pemerintahan, DKI Jakarta menempati posisi teratas indeks inisiasi energi bersih tahun 2024 dengan skor 84,6 melalui pemanfaatan PLTS rumah tangga, listrik untuk memasak, dan penerangan tenaga surya. “Ini sebetulnya masuk akal karena Jakarta pemerintahannya relatif lebih kuat dibandingkan daerah lain. Masyarakat wilayah perkotaan juga lebih aware dengan transisi energi yang jauh lebih baik. Dan lebih penting lagi mereka punya anggaran untuk melakukan transisi energi. Tapi kalau kita bicara soal keadilan, ini sebetulnya nggak adil,” ujar Media.
Ketidakadilan ini dapat dilihat dari wilayah Indonesia timur yang menjadi penghasil energi di Indonesia malah mengalami transisi energi yang lambat. Misalnya, Riau yang menghasilkan daya energi ke sektor pemerintah nasional, seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Namun, Riau sendiri justru menjadi daerah paling polutif di Indonesia. “Kalau ketimpangan ini terus terjadi selama beberapa tahun ke depan, kita akan menyaksikan kota-kota akan semakin bersih, tapi daerah pedesaan justru akan semakin rusak alamnya,” imbuh Media.
Sama seperti indeks inisiasi energi bersih, ketimpangan antara Indonesia bagian barat dan timur juga ditemukan dalam indeks ketahanan ekonomi. Provinsi bagian timur cenderung memiliki indeks ketahanan ekonomi yang sangat rendah, salah satunya di beberapa provinsi Papua.
Salah satu tantangan dalam transisi energi di desa adalah sumber utama pendapatan masyarakat Indonesia yang saat ini masih bergantung pada sektor pre-industri, yaitu pertanian, perkebunan, dan perikanan. Desa-desa di Indonesia masih sangat sedikit yang bergerak di sektor industri. Aulia Lianasari, peneliti CELIOS menyampaikan bahwa ketika desa-desa ini masih bergerak di sektor pre-industri, maka akan sulit mencapai transisi energi di level desa dan rumah tangga.
Dalam indeks kapasitas pemerintah desa dan kelurahan pun ditemukan ketimpangan antara wilayah barat dan timur. Berbeda dari dua indeks lainnya yang peringkat pertamanya ditempati DKI Jakarta, peringkat pertama indeks kapasitas pemerintah ditempati oleh Aceh. Capaian Aceh didukung oleh ketersediaan sistem finansial desa yang memadai, sebanyak 92,8% desa di Aceh telah memperbarui sistem finansialnya. Selain itu, tingkat korupsi di Aceh juga relatif rendah.
Tantangan dan risiko transisi energi
Dari tahun 2020 hingga 2024, Indonesia masih bergantung pada pembangkit pembangkit listrik kotor yang bersumber dari batubara. Dalam lima tahun, porsi batubara turun dari 44,1% menjadi 42,7%. Sementara, kapasitas pembangkit bahan bakar BBM dan gas justru meningkat dari 45,1% menjadi 47,2%.
Aulia mengungkapkan tantangan transisi energi di Indonesia berkaitan dengan belum meratanya akses listrik di Indonesia. “Masih ada sekitar 1,2 juta rumah tangga yang belum teraliri listrik dan itu berlokasi di 10.000 lokasi ada di Indonesia,” ujar Aulia. Untuk memenuhi kebutuhan aliran listrik tersebut setidaknya dibutuhkan sekitar Rp42,26 triliun. Sebagian besar wilayah yang belum teraliri listrik terkonsentrasi pada bagian timur Indonesia, khususnya di Papua.
Sejak tahun 2022, pemerintah merencanakan penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di beberapa wilayah. Namun, rencana ini hanya berujung menjadi wacana tanpa arah. Ada lima PLTU yang rencananya akan dipensiunkan oleh pemerintah, yaitu PLTU Suralaya, PLTU Paiton, PLTU Ombilin, PLTU Cirebon, dan PLTU Pelabuhan Ratu.
Penelitian Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa menemukan bahwa masyarakat sekitar PLTU menyambut positif rencana penghentian PLTU. Pasalnya, PLTU dianggap tidak banyak mengakomodir kebutuhan masyarakat dan minum tanggung jawab sosial,terutama terkait pemenuhan hak kesehatan. “Apabila pemerintah ingin benar-benar menyelesaikan penggunaan PLTU di Indonesia, yang harus diperhatikan adalah bagaimana kesiapan transisi energi di daerah PLTU tersebut,” kata Aulia.
Bagaimana dengan Bali?
Di bagian utara Bali terdapat PLTU Celukan Bawang, tepatnya di Kabupaten Buleleng. PLTU ini telah beroperasi sejak tahun 2015 dan kabarnya akan dilakukan pembangunan tahap dua oleh pemerintah. Penelitian ini menemukan indeks inisiasi energi bersih di Kabupaten Buleleng rendah dengan poin 35,6. Padahal, kapasitas pemerintah cukup tinggi dengan poin 80,6.
Jaya Darmawan, salah satu peneliti CELIOS menjelaskan bahwa kondisi tersebut menimbulkan ironi. “Ketika situasinya adalah pemerintah punya kapasitas, terutama dari sisi keuangan secara proksi infrastruktur finansialnya, tapi ternyata inisiasi dan kapasitas ekonominya rendah. Ini menurut kami harus menjadi catatan bersama,” jelas Jaya.
Bali sendiri memiliki potensi besar untuk pengembangan PLTS, yaitu iradiasi surya 1.490-1.776 kWh/m2 per tahun, jauh di atas standar kelayakan proyek energi surya di Eropa. Pemerintah Provinsi Bali pun telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendukung transisi energi, mulai dari kebijakan tentang energi bersih, kendaraan listrik berbasis baterai, bangunan gedung hijau, pemanfaatan PLTS Atap, dan inisiatif Nysa Penida 100% energi terbarukan.
Sayangnya, potensi dan kebijakan yang cukup kuat tidak dibarengi dengan pemanfaatan yang signifikan. Penelitian ini menemukan penggunaan lampu tenaga surya rumah tangga stagnan selama empat tahun. Sementara itu, penggunaan lampu tenaga surya untuk penerangan jalan (publik) menurun. Padahal, desa/kelurahan di Bali memiliki peluang sistem finansial lokal yang meningkat.
Di Kabupaten Gianyar ada satu desa dengan sistem energi terbarukan yang dapat menjadi contoh praktik transisi energi desa lain, yaitu Desa Keliki. Desa ini melakukan transisi energi melalui Program Desa Energi Berdikari Pertamina.
Desa Keliki memiliki delapan titik solar photovoltaic (PV) berkapasitas 28 kWp yang mendukung kebutuhan energi sekitar 1.200 kepala keluarga. Setidaknya pemanfaatan energi surya ini mampu menurunkan emisi hingga 37.750 kg CO2 per tahun. Bukan hanya skala rumah tangga, energi surya juga dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah, eco-village, dan kegiatan agrikultur.
Salah satu kunci kesuksesan transisi energi di Desa Keliki adalah adanya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes berperan dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan UMKM.
Dari seluruh wilayah di Indonesia, Bali menjadi salah satu provinsi yang siap melakukan transisi energi secara kebijakan. Hal ini pun disetujui oleh Yuyun Harmono dari Greenpeace Indonesia. Namun, Pemprov Bali lebih memilih bertumpu pada gas yang dianggap sebagai energi bersih. Daerah lain di Bali setidaknya dapat mencontoh Desa Keliki dalam melakukan transisi energi dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet
