Di Tik Tok terdapat satu trend unggahan yang bertujuan memperkenalkan teman yang sedang lajang dengan segala kelebihan dan kriteria yang diinginkan. Komentar yang muncul bisa ratusan, pada konten profil laki-laki Bali ini adalah “Patriarki nggak?” Hari-hari lain saya di media sosial misalnya, tersandung satu konten reels dengan bahasan pandangan perempuan sebagai pencetak anak namun tampak bingung dalam meletakkan posisi patriarki. Seolah-olah “melawan patriarki” menjadi kata-kata kotor yang tabu untuk disebutkan dan melawan patriarki sama dengan mendirikan matriarki.
Pada kesempatan lain, saya duduk dengan psikolog klinis yang dihadirkan untuk bersama-sama memediasi kekerasan domestik. Dalam prosesnya, ia menyebut patriarki sebagai suatu budaya, ketika lebih tepatnya ia sedang merujuk pada sistem kekerabatan masyarakat Bali yaitu sistem patrilineal.
Kumpulan pengalaman di atas menunjukkan betapa seringnya patriarki direduksi menjadi pembagian peranan domestik maupun ditempatkan sebagai dirty word. Kata patriarki dalam konteks pop menjadi banyak digunakan oleh anak muda dan mudah didengar di berbagai sudut ruang publik maupun media sosial kita; buzzword. Menggelitik.
Hidup di era digital dengan kecerdasan buatan, masyarakat kebanjiran informasi namun tidak serta merta membuat masyarakat melakukan cek fakta, terlebih lagi mampu mencerna data dan informasi untuk menjadi wawasan. “Budaya patriarki” atau patriarki sebagai suatu kebudayaan dibandingkan menyebutnya dengan jelas sebagai ketidakadilan juga terbentuk dari kegamangan kita di era digital ini. Ketika dikatakan salah, namun tidak juga benar. Dikatakan benar, tapi belum tuntas dalam memahami.
Persoalannya adalah, kita tidak mungkin bisa leluasa membicarakan apalagi melawan hanya dengan mengenal sesuatu melalui permukaan. Apalagi kemudian mencoba menggunakan pisau analisis gender. Penggunaan istilah “budaya patriarki” itu justru mengokohkan internalisasi patriarki dalam diri masyarakat muda Bali. Seolah budaya tidak dapat diganggu gugat. Kebudayaan adalah praktik sosial, hasil tarik-menarik kuasa, ekonomi, negara, dan perubahan zaman.
Menyebut patriarki sebagai semata budaya adalah tanda tanpa terlebih dahulu melakukan pembacaan yang jujur dan mendalam. Budaya terdiri dari pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki. Budaya, bagaimanapun adalah suatu hal yang kompleks tapi tidak rigid, ia bergerak.
Sementara, patriarki adalah ketidakadilan berbasiskan gender, ia tidak hanya langgeng dan hidup di ruang domestik tapi juga ruang-ruang publik, ekonomi dan politik. Ketika patriarki direduksi menjadi semata-mata hanya soal siapa yang mencuci piring dan baju atau menghaturkan saiban dan siapa pencari nafkah utama, maka kita sedang gagal memahami akar struktural dari ketimpangan gender itu sendiri.
Dalam konteks Bali, problemnya menjadi berlapis. Sistem kekerabatan patrilineal Bali kerap disalahpahami sebagai pembenar patriarki dan patrilineal yang absolut. Seolah seluruh relasi sosial, dan tanggung jawab hidup ditentukan hanya oleh garis laki-laki. Padahal sistem kekerabatan patrilineal di Bali pun tidak murni. Ditandakan oleh kapurusa dan kapradana yang dapat berpindah posisi antara perempuan dengan laki-laki dan dikenal sebagai Nyentana, menempatkan perempuan sebagai sentana rajeg.
Dalam praktiknya, relasi kuasa di dalam keluarga dan kehidupan sosial masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, migrasi, hingga kebijakan penyelenggara negara dan daerah. Ketika istilah “patriarki” dipakai secara serampangan, ia tidak lagi menjadi alat analisis, melainkan stereotip. Perubahan sosial tidak akan lahir dari stereotip, melainkan normalisasi struktural.
Data menunjukkan, meski menjadi tujuan wisata andalan, Bali tidak andal dalam menjamin kesejahteraan jiwa dari penduduknya. Pada 2023, Bali menempati peringkat pertama untuk angka bunuh diri di Indonesia dengan jumlah tercatat 135 kasus dan rate sebesar 3,07. Sementara itu, hingga akhir tahun 2024, tercatat 95 kasus bunuh diri. Angka ini terdiri dari 72 yang dilakukan oleh laki-laki dan didominasi dalam usia produktif hingga lansia, 23 oleh perempuan.
Kecenderungan besarnya kasus bunuh diri pada laki-laki sesuai dengan kecenderungan global dan menegaskan kembali betapa rentannya laki-laki akan stres berat dan depresi. Situasi kesehatan mental laki-laki Bali dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari sosial ekonomi hingga adat, namun menjadi ripple effect dengan nilai-nilai patriarkis yang belum dikikis.
Pada titik inilah kita perlu jujur mengakui bahwa pemberdayaan perempuan saja tidak cukup. Kebutuhan hari ini adalah pemberdayaan laki-laki. Bahkan, dalam situasi Bali hari ini, pemberdayaan laki-laki Bali justru menjadi semakin dibutuhkan dan memiliki urgensi.
Bukan hanya jago kandang atau tipikal ‘Suksma Leluhur’, laki-laki Bali yang memiliki kapasitas intelektual dan keterampilan mumpuni pun banyak yang terpaksa pulang demi alasan mengurus pura keluarga atau Sanggah Merajan. Banyak laki-laki Bali tumbuh dengan ekspektasi sosial yang berat, sebagai penerus garis keluarga, penjaga Sanggah Merajan, tulang punggung ekonomi, sekaligus simbol kehormatan keluarga. Namun, mereka nyaris tidak pernah diberi ruang untuk membicarakan kesehatan mental dan justru merepresi ekspresi emosi mereka, ketakutan akan kegagalan, kerentanan hidup di masa krisis iklim, bahkan kebingungan mereka menghadapi perubahan peran gender.
Perempuan Muda Bali Berdaya
Perempuan muda Bali hari ini sudah semakin berdaya. Angka partisipasi pendidikan tinggi untuk perempuan meningkat secara nasional. Tentu saya tidak sedang menegasikan sulitnya akses pendidikan kepada anak-anak Bali di area terpencil atau rendahnya gaji guru di Bali dan Indonesia secara umum.
Rerata dan untuk area aksesibel di Bali, kita bisa melihat perempuan kini lebih sering bersekolah tinggi. Perempuan muda bahkan mengambil pekerjaan di berbagai sektor bukan hanya pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi juga kerja remote atau menjadi pekerja migran kerah putih. Bukti ini tampak pada data partisipasi pendidikan perempuan dan statistik BPS Provinsi Bali yang menunjukkan tren peningkatan sekolah dan kenaikan partisipasi tenaga kerja perempuan. Perempuan menikmati kemandirian finansial yang semakin nyata, kehidupan yang tidak pernah dibayangkan oleh pendahulu-pendahulu atau leluhur perempuannya yang bahkan tidak memiliki banyak opsi dengan agensi serta akses membuka rekening, menabung apalagi berinvestasi yang hari ini jadi beragam namun dahulu hanya terbatas pada perhiasan emas.
Kemandirian finansial dan pendidikan ini mengubah peta relasi sosial. Ketika perempuan punya pilihan dalam berbagai lini, ekonomi, mobilitas untuk menetap di mana, akses ke berbagai jenjang pendidikan, dan ruang publik, maka perkawinan tidak lagi menjadi satu-satunya jalan menuju keamanan sosial atau status. Perkawinan itu opsional, yang ditakuti adalah menjadi miskin, begitu narasi yang banyak beredar di lini masa.
Pada skala global, proyeksi Morgan Stanley memperkirakan bahwa pada 2030 sekitar 45% perempuan usia 25–44 tahun akan memilih hidup melajang dan banyak di antaranya memilih untuk tidak memiliki anak (childless). Angka yang mendekati titik keseimbangan antara jumlah perempuan lajang dan yang menikah di kelompok usia produktif. Meski proyeksi Morgan Stanley pada konteks global, namun ia sering dipakai sebagai indikator perubahan demografis dan norma yang juga punya resonansi di negara-negara lain, termasuk kota atau kawasan yang mengalami modernisasi cepat dan masif, salah satunya Bali.
Laki Laki Bali Baru
Dalam kesehariannya, laki-laki Bali kerap hanya dituntut. Ketika mereka gagal memenuhi standar maskulinitas yang rapuh, mereka dipermalukan. Ketika ada laki-laki Bali yang mencoba keluar dari pola lama, mereka dicurigai dan distigma tidak maskulin dari sudut pandang usang. Ketika kemudian patriarki yang dipelajari tadi memuncak dan terjadi kekerasan lalu laki-laki menjadi pelaku, menurut saya kita pun tidak sampai pada kedalaman untuk membaca konteks sosial yang membentuk perilaku tersebut.
Hal di atas tentu tidak membenarkan kekerasan, tetapi menegaskan bahwa pencegahan tidak akan efektif tanpa menyasar subjek laki-laki sebagai manusia utuh, bukan semata sebagai simbol patriarki. Karena patriarki datangnya dari alam pikir, bukan sekadar alat kelamin.
Realitas ini menimbulkan kebingungan kolektif pada sebagian laki-laki muda Bali. Banyak laki-laki tumbuh dengan model peran yang tidak lagi relevan, mereka diajarkan peran sebagai “penopang” ekonomi dan ahli waris garis keluarga di saat perempuan tidak lagi membutuhkan peran itu untuk bertahan hidup. Beberapa laki-laki tidak punya yang dapat ditawarkan. Kekosongan peran ini bukan sekadar soal ekonomi namun menyentuh kecerdasan holistik, ekspektasi sosial, dan konstruksi maskulinitas yang belum disiapkan untuk bertransformasi menjadi maskulinitas sehat.
Pemberdayaan laki-laki Bali bukan berarti menggeser fokus dari perempuan, melainkan memperluas medan perjuangan ke akar masalah. Jujur saja, perempuan modern hari ini termasuk perempuan Bali. Laki-laki perlu dibekali kesadaran gender, literasi emosi, serta kemampuan bernegosiasi dengan perubahan peran sosial secara sehat. Tanpa itu, kita hanya akan terus memproduksi lingkaran yang sama, perempuan Bali yang berdaya dan mampu untuk melawan, sementara laki-laki dibiarkan kebingungan dan defensif.
Dari Detachment Menuju Alignment
Untuk pertama kali dalam sejarah, perempuan tidak menempatkan hubungan dengan laki-laki sebagai pusat apalagi pencapaian. Tulisan yang diterbitkan oleh Vogue misalnya, mempertanyakan kembali, apakah saat ini memiliki pacar justru sesuatu yang memalukan bagi perempuan?
Dalam bahasa sederhana, perempuan termasuk perempuan di Bali sudah bergerak lebih dulu ke ruang kebebasan ekonomi dan pilihan hidup, sementara sebagian laki-laki belum memperoleh literasi emosional, kapasitas relasional baru, atau peran sosial alternatif yang bermakna. Oleh karena itu, pemberdayaan harus diberikan kepada yang memerlukan. Alih-alih hanya menarget perempuan.
Menyediakan ruang bagi laki-laki Bali untuk berbicara tentang kerentanan, kesehatan mental, dan kegagalan tanpa stigma adalah satu langkah. Tapi langkah penting lainnya dengan membangun literasi gender bagi laki-laki agar berhasil memahami ketidaksetaraan struktural, membaca ulang privilesenya, dan belajar menjadi mitra yang setara. Prasyaratnya adalah berani mengakui dan menghadapi rasa ketidaknyamanan setelah kesalahpahaman berabad-abad.
Selanjutnya, keluarga dan masyarakat memiliki peranan penting untuk keterampilan berdasarkan peran gender menjadi keterampilan umum, yaitu pengasuhan dan kerja-kerja domestik. Mengaitkan upaya ini dengan masyarakat hukum adat Bali, mulai dari banjar, sekaa teruna, hingga Pura Kahyangan Tiga, sehingga transformasi dan fleksibilitas peran tidak dilihat sebagai “serangan budaya” tetapi sebagai adaptasi norma demi kesejahteraan bersama.
Pada akhirnya, saya menutup tulisan ini dengan ajakan berpikir ulang dan membedah konteks agar tidak meneruskan kebekuan diskursus melalui buzzword. Kita butuh analisis yang tajam, intervensi yang simultan dan konsisten dalam memberdayakan kedua gender, agar tidak ada yang tersisih oleh perubahan. Hanya dengan cara itu transisi sosial akan lebih adil.
Sudah saatnya kita meletakkan kembali definisi patriarki sebagai ketidakadilan sosial berbasis gender. Untuk peradaban Bali yang berkelanjutan.
sangkarbet
