Karena Kehamilan Kadang Tak Diinginkan

Oleh Luh De Suriyani

Dua perempuan duduk dengan wajah pucat di ruang Klinik Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bali, Rabu pagi pekan lalu. Ni Wayan Armini, 42, dan Ni Ketut Murdati, 37 menunggu sesi konseling dengan wajah cemas. Hanya Armini yang ditemani suaminya.

“Saya sungguh tidak ingin punya anak lagi. Saya hanya buruh bangunan dan anak sudah besar,” ujar Murdati yang tinggal di Kerobokan, Kabupaten Badung.

Janinnya kini berusia 40 hari. Selama masa kehamilan yang tak direncanakan ini ia merasa sangat lelah dan tertekan karena mual hebat sementara ia harus tetap bekerja mengangkat pasir, batako, dan material lainnya.

Murdati mengaku shock hebat setelah mengetahui dirinya hamil lagi setelah 15 tahun kehamilan terakhir. Kedua anaknya telah belajar di sekolah menengah atas.

“Saya tidak lagi minum pil KB karena muncul flek hitam di wajah,” ujarnya soal efek samping alat kontrasepsi itu.

Keluhan yang sama dirasakan Armini. Setelah 13 tahun, ia kembali hamil,  hal yang tak diinginkannya. “Sepuluh tahun saya pakai IUD (Intra Uterine Device), tapi perut saya sakit. Lalu pakai pil KB, dan tidak cocok. Empat tahun terakhir saya tidak pernah pakai KB lagi,” urainya.

“Saya tidak mau punya anak karena sekarang menjadi pembantu Pemangku (pemimpin upacara agama). Saya berharap ada yang bisa bantu. Saya tidak mau minum jamu-jamu penggugur kandungan atau ke dukun,” tutur Armini, lulusan sekolah dasar yang bekerja di Ubud, Gianyar ini.

Hari itu, kedua perempuan ini harus mengikuti konseling mendalam di PKBI. Latar belakang dan persoalannya digali untuk memutuskan apakah memenuhi syarat dalam pelayanan menstruation regulation, upaya untuk memperlancar menstruasi kembali.

“Ini yang salah kaprah dianggap sebagai tindakan aborsi yang dianggap tabu. Padahal ini tindakan komprehensif yang menyangkut hak reproduksi perempuan untuk tidak punya anak,” ujar Ketut Sukanatha, Direktur PKBI Bali.

Ada banyak dimensi hak seksualitas dan reproduksi perempuan yang harus diperhatikan negara. “Komitmen untuk melindungi perempuan dengan mendorong penggunaan alat kontrasepsi dan kita juga harus bertanggung jawab jika ada kendala dalam penggunaannya,” tambah Sukanatha.

Dua perempuan korban kehamilan tak direncanakan ini mengaku sangat sulit mencari layanan bagi masalah kespronya itu.

“Kenapa tidak ada yang melayani jika kami gagal dalam penggunaan kontrasepsi? Siapa perempuan yang mau punya masalah seperti kami?” keluh Armini.

“Suami saya tidak mau vasektomi. Setelah ini saya harus pakai IUD lagi,” ujar Armini yang punya dua anak laki-laki ini.

Pelayanan menstruation regulation yang diberikan selama 2008 di PKBI Bali sebanyak 675 kasus. “Permintaan klien empat kali lebih besar tapi kita harus melakukan seleksi ketat sesuai aturan kesehatan. Sebagian klien yang ditolak bisa dikonseling untuk memelihara kehamilan tak direncanakannya,” ujar Sukanatha.

Ia memperkirakan jumlah korban kehamilan tak direncanakan lebih besar lagi yang tidak bisa mengases layanan kesehatan. “Mitos menggugurkan kandungan dengan jamu, obat, alat dan di dukun masih sangat kuat dan diyakini kebenarannya,” katanya.

Data PKBI Bali memperlihatkan, menjangkau perempuan dan laki-laki sebagai akseptor KB masih sangat sulit. Pada 2008, ditargetkan 2385 orang akseptor baru namun hanya 656 (27 persen) yang terlayani.

Dari jumlah akseptor baru itu, terbanyak penggunaan IUD yakni 543 orang (45 persen), kondom (18 persen), suntik KB (9 persen), dan pil KB (3 persen).

“Kami memang lebih mempromosikan IUD karena efek sampingnya sangat kecil dan kateristik klien yang berkali-kali gagal alat kontrasepsi lain,” jelas Sukanatha.

Sementara partisipasi laki-laki untuk terlibat dalam menghindari kehamilan seperti pantang berkala dan vasektomi sangat langka. “Seperti data nasional, jumlahnya kurang dari 1 persen,” tambahnya. [b]

http://www.thejakartapost.com/news/2009/04/03/clinic-helps-women-with-pregnancies.html