Oleh: Agung Sudarsa
Penjajahan Berganti Wajah, Perebutan Tak Pernah Usai
Bali adalah pulau yang diberkahi keindahan alam, kekayaan budaya, dan warisan spiritual yang mengagumkan. Dunia datang untuk menikmati pantai, sawah, pura, kesenian, dan keramahan masyarakatnya. Namun, di balik gemerlap pariwisata dan angka pertumbuhan ekonomi, tersimpan pertanyaan mendasar: siapakah sesungguhnya yang paling menikmati kekayaan Bali? Apakah masyarakat yang mewarisi tanah dan kebudayaannya, atau mereka yang memiliki modal dan kuasa untuk mengendalikan arah pembangunannya?
Membaca Merebut Bali karya Anne-Lot Hoek dan Berebut Bali karya I Gusti Agung Made Wardana membawa kita pada dua potret berbeda tentang sebuah pulau yang terus menjadi arena pertarungan kepentingan. Hoek menelusuri kolonialisme, kekerasan, dan perlawanan rakyat Bali sepanjang 1846–1950. Wardana mengajak kita melihat perebutan ruang, sumber daya, dan tata kelola Bali dalam konteks kontemporer. Keduanya memang berbeda zaman dan pendekatan, tetapi mengundang kita mengajukan pertanyaan serupa: siapa yang berkuasa, siapa yang menikmati keuntungan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya?
Dahulu, bangsa asing datang membawa senjata untuk menaklukkan wilayah dan mengendalikan penduduk. Kini, perebutan ruang dapat berlangsung melalui modal, investasi, perizinan, kepemilikan tanah, dan kebijakan pembangunan. Kita tidak boleh menyamakan begitu saja penjajahan militer dengan dinamika ekonomi modern. Namun, perubahan instrumen kekuasaan tidak otomatis menghapus ketimpangan. Ketika kepentingan ekonomi bertemu dengan akses politik yang istimewa, masyarakat kecil berisiko kembali berada pada posisi yang lemah, bahkan di tanah kelahirannya sendiri.
Di sinilah ironi Bali terasa menyakitkan. Pulau yang keindahannya menjadi sumber kemakmuran justru menghadapi persoalan menyusutnya ruang hidup, tekanan terhadap lingkungan, dan ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan. Tentu, tidak semua investasi merugikan dan tidak semua investor memiliki perilaku yang sama. Persoalannya terletak pada aturan main dan distribusi manfaat. Jika keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara beban sosial dan ekologis ditanggung masyarakat luas, pembangunan kehilangan makna keadilannya.
Uang dan Kuasa: Dua Sisi dari Sekeping Mata Uang
Menurut saya, uang dan kuasa sesungguhnya ibarat dua sisi dari sekeping mata uang. Satu sisi bernama uang, sisi lainnya bernama kuasa. Dengan uang, seseorang dapat memperoleh pengaruh politik, akses terhadap pengambil keputusan, dan kemampuan membentuk arah kebijakan. Sebaliknya, dengan kuasa, seseorang dapat membuka jalan untuk memperoleh kekayaan, mengendalikan sumber daya, serta membangun jaringan yang memperkuat kedudukannya. Keduanya dapat membentuk lingkaran yang saling menguntungkan, terutama ketika pengawasan dan akuntabilitas melemah.
Dalam lingkaran semacam itu, rakyat kecil menghadapi persaingan yang tidak seimbang. Mereka mungkin memiliki tanah, tenaga, keterampilan, dan pengetahuan lokal, tetapi tidak selalu memiliki modal untuk mempertahankan semuanya. Ketika nilai tanah melonjak akibat perkembangan pariwisata, kenaikan harga bisa terlihat sebagai keuntungan. Namun, bagi warga yang tidak memiliki kemampuan ekonomi memadai, kenaikan tersebut juga dapat berarti pajak dan biaya hidup yang lebih berat, tekanan untuk menjual tanah, atau kesulitan mempertahankan tempat tinggal. Tanah yang diwariskan lintas generasi perlahan dapat berubah menjadi komoditas yang sulit dijangkau oleh pewarisnya sendiri.
Di sinilah kita perlu mempertanyakan ukuran keberhasilan pembangunan. Apakah keberhasilan cukup ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah wisatawan, nilai investasi, dan pembangunan fasilitas mewah? Ataukah kita juga harus mengukur berapa banyak keluarga yang mampu mempertahankan tanahnya, seberapa sehat lingkungan yang diwariskan kepada anak cucu, dan seberapa besar masyarakat lokal terlibat dalam menentukan masa depannya? Angka pertumbuhan bisa meningkat, tetapi belum tentu kesejahteraan terdistribusi secara adil. Kemegahan fisik juga belum tentu mencerminkan kemajuan peradaban.
Peta Kesadaran David R. Hawkins dapat membantu kita membaca persoalan ini melalui lensa yang berbeda. Dalam kerangka tersebut, tingkat kesadaran dibedakan berdasarkan kualitas batin, mulai dari kondisi yang didominasi rasa takut, keserakahan, dan kebencian hingga keberanian, penerimaan, nalar, cinta, dan kedamaian. Peta ini bukan alat ukur ilmiah yang telah tervalidasi untuk menilai karakter seseorang atau membuktikan penyebab suatu kebijakan. Namun, sebagai kerangka refleksi, kita dapat menggunakannya untuk mempertanyakan motivasi di balik tindakan manusia. Apakah pembangunan digerakkan oleh keserakahan dan hasrat mendominasi, atau oleh keberanian menegakkan keadilan dan kepedulian terhadap kehidupan bersama?
Kritik tersebut berlaku bagi siapa pun, baik pemodal asing maupun domestik, pejabat maupun masyarakat biasa. Kebangsaan tidak otomatis menentukan kualitas kesadaran seseorang. Orang asing tidak selalu eksploitatif, sebagaimana orang pribumi tidak otomatis berpihak kepada rakyatnya sendiri. Ketika uang dan kuasa dipakai tanpa tanggung jawab, keduanya dapat menjadi instrumen penindasan. Sebaliknya, jika diarahkan oleh kesadaran dan tanggung jawab, keduanya dapat menjadi sarana untuk memperluas kesejahteraan bersama.
Memulihkan Kesadaran, Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat
Perenungan ini membawa kita kepada Pancamaya Kosha, lima lapisan keberadaan manusia dalam tradisi Upanishad, khususnya Taittiriya Upanishad. Kelimanya meliputi Annamaya Kosha, lapisan fisik; Pranamaya Kosha, lapisan energi kehidupan; Manomaya Kosha, lapisan mental/emosional, Vijnanamaya Kosha, lapisan kebijaksanaan; serta Anandamaya Kosha, lapisan kebahagiaan abadi. Kerangka ini mengingatkan bahwa manusia tidak dapat dipahami hanya sebagai tubuh yang membutuhkan makanan atau individu yang mengejar keuntungan material. Kehidupan manusia mencakup dimensi fisik, energi, dan mental/emosional yang saling berkaitan.
Jika pembangunan Bali hanya mengejar pertumbuhan material, kita sesungguhnya baru memperhatikan sebagian dari keseluruhan kehidupan. Annamaya Kosha mengingatkan pentingnya tanah, pangan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak. Pranamaya Kosha mengajak kita menjaga daya hidup melalui lingkungan yang sehat. Manomaya Kosha mengingatkan dampak kecemasan, konflik, dan ketidakpastian terhadap ketenteraman masyarakat. Vijnanamaya Kosha menuntut kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, sedangkan Anandamaya Kosha mengajak kita merenungkan makna kebahagiaan abadi yang bersumber dari dalam diri.
Pembangunan yang mengabaikan lapisan-lapisan tersebut berisiko menghasilkan masyarakat yang secara ekonomi tampak berkembang, tetapi secara sosial dan ekologis mengalami kemunduran. Apa artinya pendapatan meningkat jika air bersih semakin sulit diperoleh? Apa artinya hotel bertambah jika ruang terbuka hijau menyusut dan masyarakat kehilangan akses terhadap tanah? Apa artinya kebudayaan dipromosikan ke seluruh dunia jika masyarakat pendukungnya semakin sulit mempertahankan kehidupan yang memungkinkan kebudayaan itu tumbuh? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan penolakan terhadap pembangunan, melainkan tuntutan agar pembangunan kembali melayani kehidupan.
Dalam perspektif kesadaran, perubahan tidak cukup dilakukan dengan mengganti pemegang kekuasaan atau memindahkan kepemilikan modal dari satu kelompok kepada kelompok lain. Kita juga perlu mengubah cara memandang keberhasilan, kekayaan, dan hubungan manusia dengan alam. Peta Hawkins mengajak kita merefleksikan kualitas motivasi, sedangkan Pancamaya Kosha mengingatkan tentang keutuhan manusia. Keduanya, meskipun berasal dari kerangka pemikiran yang berbeda, dapat dipertemukan dalam pertanyaan etis: apakah tindakan kita memperluas kehidupan atau justru mempersempitnya?
Pada akhirnya, rakyat kecil tidak seharusnya ditakdirkan menjadi pecundang abadi. Namun, harapan saja tidak cukup. Diperlukan kebijakan tata ruang yang berpihak pada kepentingan publik, transparansi perizinan, penegakan hukum tanpa pandang bulu, perlindungan lingkungan, dan partisipasi masyarakat yang sungguh-sungguh. Modal harus tunduk pada hukum, sementara kuasa harus tunduk pada kepentingan rakyat. Kekayaan Bali tidak boleh hanya dihitung dari nilai tanah dan pendapatan pariwisata, tetapi juga dari kemampuan masyarakatnya hidup bermartabat.
Bali tidak semestinya direbut hanya untuk diperebutkan kembali oleh kelompok yang berbeda. Yang perlu diperjuangkan adalah kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya, agar kekayaan alam dan budaya diwariskan sebagai sumber kehidupan bersama. Sebab, kemerdekaan kehilangan makna ketika masyarakat hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Jika uang dan kuasa adalah dua sisi dari sekeping mata uang, kesadaranlah yang menentukan untuk apa mata uang itu digunakan: memperkaya segelintir orang, atau memuliakan kehidupan bersama.
