Bali mengincar posisi sebagai pionir Green Island transisi energi bersih di Indonesia. Langkah ini berakar pada Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang tertuang dalam Haluan Pembangunan Bali Era Baru 2025 hingga 2125.
Menargetkan pencapaian Net Zero Emission pada tahun 2045,15 tahun lebih cepat daripada target nasional yang berada pada tahun 2060. Oleh karenanya, diperlukan perombakan total pada struktur pasokan energi pulau dewata yang memiliki populasi 4,4 juta jiwa yang melayani lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara per tahun.
Akselerasi transisi energi bersih di Bali mendapatkan dorongan lewat penyelenggaraan Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 pada 14-16 Juli yang diinisiasi oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Dewan Energi Nasional.
Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi salah satu penggerak utama Bali dalam mentransformasi pariwisata dan perekonomiannya menuju energi bersih. Memaksimalkan paparan sinar matahari wilayah tropis bukan lagi sekadar pilihan ramah lingkungan, melainkan strategi ekonomi untuk menjaga keberlanjutan industri pariwisata Bali.
Urgensi transisi energi di Bali didasari oleh fakta bahwa 93 persen emisi daerah berasal dari pembangkit listrik dan transportasi berbahan bakar fosil. Selain itu, dari total kebutuhan listrik Bali sebesar 1.450 megawatt, sebanyak 350 megawatt atau 24,17 persen masih dipasok dari Pulau Jawa. Ketergantungan dapat diperbaiki melalui strategi kemandirian energi.
Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya terpasang di Bali saat ini baru mencapai 44,84 megawatt. Angka ini mencakup instalasi di atas tanah sebesar 29,5 megawatt, instalasi atap tersebar di sembilan kabupaten atau kota sebesar 12,84 megawatt, serta instalasi terapung sebesar 0,1 megawatt di Waduk Muara Tukad Kabupaten Badung. Pada sektor pemerintahan, instalasi atap telah diterapkan di sepuluh lokasi gedung pemerintah provinsi dengan total kapasitas 445 kilowatt peak.
Data resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2025 menetapkan total potensi energi surya Bali sebesar 20.672,70 megawatt. Potensi ini tersebar di seluruh wilayah dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Badung sebesar 5.800 megawatt, Kota Denpasar sebesar 3.735,90 megawatt, Kabupaten Gianyar sebesar 2.789,90 megawatt, Kabupaten Tabanan sebesar 2.201,20 megawatt, Kabupaten Buleleng sebesar 1.892,70 megawatt, Kabupaten Karangasem sebesar 1.426,30 megawatt, Kabupaten Jembrana sebesar 1.351,30 megawatt, Kabupaten Klungkung sebesar 755,40 megawatt, dan Kabupaten Bangli sebesar 720 megawatt.
Sektor Pariwisata dan Adopsi Energi Surya
Sektor pariwisata dan komersial memiliki peran penting dalam mendorong adopsi energi bersih di Bali. Hotel bintang 4 dan bintang 5 di seluruh wilayah Bali memiliki potensi instalasi PLTS atap hingga 81,7 megawatt peak. Konsentrasi potensi terbesar berada di Kabupaten Badung sebesar 76,91 megawatt peak, diikuti Kabupaten Buleleng sebesar 2,36 megawatt peak, Kota Denpasar sebesar 1,08 megawatt peak, dan wilayah Nusa Penida sebesar 125,17 kilowatt peak.
Selain sektor perhotelan, adopsi energi surya juga mulai merambah pusat perbelanjaan, pasar tradisional, fasilitas pengolahan limbah, hingga fasilitas kesehatan. Beberapa proyek komersial dan pelayanan publik skala menengah yang telah dan sedang dikembangkan antara lain instalasi di Trans Studio Mall sebesar 1 megawatt peak, Pasar Galiran Klungkung sebesar 900 kilowatt peak, Rumah Sakit Bali Mandara sebesar 700 kilowatt peak, Rumah Sakit Mata sebesar 300 kilowatt peak, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Waste Water Management sebesar 10 megawatt peak.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025 hingga 2034, pengembangan target energi surya Bali ditetapkan sebesar 629,39 megawatt. Untuk menjamin keandalan sistem kelistrikan mandiri hingga 3.000 megawatt pada tahun 2030, Bali merencanakan pembangunan pembangkit berbahan bakar gas sebesar 1.550 megawatt mendampingi eksplorasi energi surya, panas bumi, dan arus laut, sekaligus menghentikan secara bertahap pembangkit listrik berbahan bakar batubara.
Proyek skala besar energi surya mencakup pemanfaatan area Jalan Tol Bali Mandara sebesar 100 megawatt peak dan rencana instalasi di atas tanah oleh PLN sebesar 1.400 megawatt peak. Wilayah Nusa Penida juga dijadikan proyek percontohan Green Island menuju energi terbarukan penuh pada tahun 2030 lewat pembangunan PLTS serta kewajiban penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai untuk seluruh mobilitas di kawasan tersebut.
Hal ini selaras dengan pernyataan Gubernur Wayan Koster dalam pembukaan ISS 2026, “Salah satu program strategis yang menonjol adalah menjadikan Pulau Nusa Penida sebagai percontohan Green Island dengan target 100 persen energi terbarukan pada 2030. Program ini juga diarahkan untuk mendorong seluruh mobilitas di kawasan tersebut menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai dan kami akan menjadikan Nusa Penida sebagai kawasan rendah emisi dan rendah karbon.”
Sanur dan Intaran menjadi contoh nyata penerapan energi surya skala kecil di Bali. Di Pasar Intaran, kanopi surya berkapasitas 5,5 kilowatt peak dan pompa air 2,2 kilowatt peak berhasil memangkas biaya listrik hingga 30 persen. Penerapan serupa juga dilakukan di Balai Publik Intaran dengan kanopi surya 5,5 kilowatt peak, serta di TPS3R Sekar Tanjung dengan total kapasitas 7,7 kilowatt peak. Sebanyak 15 perahu jukung nelayan kini dilengkapi panel surya mini.
Kebijakan Daerah dalam Mendukung Transisi Energi Bersih
Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Kebijakan ini diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 05 Tahun 2022 untuk mengakselerasi pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atap.
Dukungan terhadap ekosistem ramah lingkungan juga diperluas ke sektor transportasi melalui Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Surat Edaran Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perluasan Infrastruktur Pengisian Listrik.
Selain aturan khusus energi, integrasi dilakukan ke dalam sektor konstruksi melalui Keputusan Nomor 879 Tahun 2022 tentang Panduan Teknis Bangunan Hijau. Ke depan, pemerintah daerah menyiapkan strategi yang lebih konkret dengan merencanakan pemasangan sistem energi surya atap sebagai salah satu syarat wajib dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung. Langkah regulasi ini memberikan kepastian hukum sekaligus dorongan kuat bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk beralih ke energi bersih.
Ketersediaan sinar matahari yang melimpah, dukungan regulasi daerah yang solid, inisiatif nyata di tingkat komunitas, serta peluang besar di sektor pariwisata menjadi modal utama Pulau Dewata menuju energi bersih. Langkah ini juga selaras dengan agenda nasional untuk mewujudkan target 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menekankan pentingnya pendekatan yang kontekstual dalam transisi energi ini. “IESR mendorong pendekatan pengembangan PLTS yang sesuai konteks setempat. Setiap daerah perlu diberikan ruang untuk berkontribusi sesuai potensi, kebutuhan, dan struktur ekonominya masing-masing. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan sejak awal dalam perencanaan, perizinan, identifikasi lokasi, pengembangan proyek, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha,” tegas Fabby.
Namun, target besar ini membawa tantangan. Kerja sama erat antara pemerintah, pengusaha perhotelan, PLN, investor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mengejar target penyediaan listrik surya sebesar 629,39 megawatt serta mewujudkan emisi nol bersih pada tahun 2045. Transformasi ini bukan sekadar upaya menjaga kelestarian alam, melainkan strategi jangka panjang untuk memastikan Bali mandiri secara energi.
