Kearifan Lokal yang Mulai Ringkih

I Ngurah Suryawan

Masih percayakah kita akan adanya kearifan lokal yang mampu menjadi “jembatan” untuk menjaga keselarasan atau keharmonisan Bali ke depan? Saat Bali yang semakin hiruk-pikuk pada satu sisi, namun pada sisi lain komunitas-komunitas lokal di berbagai belahan tanah Bali ini masih suntuk melaksanakan ritual meski tampak semakin ringkih. Perubahan yang terjadi membuat nilai-nilai dan pandangan atas diri dan dunia juga berubah.

Nilai-nilai yang diterjemahkan melalui pengetahuan setidaknya terlihat dalam pandangan hidup yang kemudian diterjemahkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Selain itu, basis material berupa rujukan-rujukan fisik dan ekosistemnya masih menjadi ruang-ruang yang mengikat komunitas baik secara fisik maupun metafisik. Keterikatan inilah yang mencipta sejarah kehidupan manusia dengan berbagai nilai-nilai hidup yang diciptanya. Secara lebih luas dan mendalam, inilah kedaulatan dan martabat dari kehidupan manusia sejatinya, sekaligus juga tiang-tiang penyangga dalam merespon berbagai perubahan zaman.

Yang ringkih dan hampir pingsan

Sayangnya tiang-tiang penyangga inilah yang perlahan-lahan dihancurkan oleh berbagai kepentingan. Salah satunya yang paling akut adalah para elit di berbagai lapisan baik itu di tengah masyarakat, politik, pemerintahan, dan kapital (pariwisata) yang menjadikan kearifan lokal hanya sebagai topeng dan dalih kerakusan.Ya, para elit ini yang sering disematkan sebagai kelas menengah yang menjadikan kearifan lokal, dalam imajinasi mereka, sebagai pelumas untuk “menjual” seluruhan citra budaya Bali (adat atau tradisi) yang justru digerakkan oleh rakyat biasa. Sementara pada sisi lain, rakyat Bali biasa “menghidupi” tradisi dengan imajinasinya sendiri. Keduanya saling berkelindan, bahkan seringkali bertubrukan.

Saya kembali membaca esai Putu Wijaya (2011) berjudul “Kebalian dalam Ruang Kosmopolit” (h. 59-74), saya sesungguhnya ragu dengan daya tahan kearifan lokal tersebut untuk mendamaikan antara kerakusan dan keselarasan (baca: harmoni). Kearifan lokal tidak bisa menyenangkan semua pihak. Pasti ada tipu muslihat dibaliknya. Persis seperti kita begitu menyanjung (seolah tanpa celah) konsep pariwisata budaya yang tampak seolah-olah menjadi pendamai, seperti Panacea yang seolah bisa menyelesaikan semua masalah. Kita mengerti kemudian bahwa pariwisata budaya hanyalah dalih untuk menutupi kerusakan Bali akibat pariwisata yang massif, ekspansif, dan “menghilangkan” kedaulatan orang Bali terhadap tanah mereka.

Putu Wijaya sudah menengarai bahwa ada potensi kearifan lokal akan bertiwikrama (berubah) menjadi senjata-senjata yang dengan mudah menjadi kaki-tangan penyelewengan (baca: kejahatan). Maraknya industri pariwisata dan lahirnya kelas orang kaya Bali, dari kemajuan industri itu, telah menunjukkan tanda-tanda bahwa akan muncul usaha untuk memanfaatkan keluhuran di dalam kearifan lokal itu sebagai kiat-kiat bisnis. Akal untuk menggandakan uang semata-mata. Mensejahterakan kehidupan pribadi yang tidak mempedulikan lagi harmoni atau keselarasan.

Akhir-akhir ini keresahan akibat semakin ekspansifnya moda ekonomi pariwisata hanya menjadi kegundahan sebagian masyarakat di sosial media, tapi tidak demikian dengan imajinasi para pelaku pariwisata, para elit politik yang sedang berebut kekuasaan. Mimpi mereguk keuntungan selalu disulap dengan berbagai cara dan kecanggihan. Bertemunya hasrat kapital dengan kosmologi komunitas lokal inilah yang seringkali menimbulkan gesekan. Gesekan yang terjadi antara komunitas lokal dengan kekuatan besar kapital (investor) yang didukung aparatus negara dan juga para elit komunitas. Dalam momen gesekan itulah semuanya dikapitalisasi sekaligus juga disulap-sulap cerita suksesnya agar orang mempercayainya. Pada momen yang lain, komunitas akan terus tersingkirkan, dieksploitasi seluruh hidup mereka. Bahkan diri dan badan mereka untuk cerita sulap-sulap yang mereka percayai itu.

Pengetahuan lokal yang bersumber dari komunitas itu sebenarnya bisa dipertemukan dengan ‘tujuan mulia’ dari program-program yang diintroduksi Barat. Pengetahuan dari luar komunitas, yang berasal dari perguruan tinggi dan dunia akademik, berdasarkan pada penelitian yang berkualitas tinggi dan standard ilmiah. Persoalannya kemudian adalah apakah hasil penelitian dan kajian akademik tersebut merekognisi pengetahuan komunitas dan nilai-nilainya tersebut? Sayangnya dalam interseksi tersebut tidak berlangsung setara dan yang dikalahkan selalu adalah pengetahuan komunitas.

Mungkinkah menghidupkan (kembali) kearifan lokal?

Pengetahuan lokal tentu tidak cukup (meski akan terus diperdebatkan) hanya dilestarikan untuk terus dipertahankan tanpa memberinya makna baru. Alasannya adalah pengetahuan tersebut harus terus “dihidupkan” untuk menghidupi komunitas yang melahirkan dan menyokongnya. Makna “kontekstualisasi” pengetahuan ataupun kearifan lokal dengan kondisi masyarakatnya ini menjadi penting saat kata pelestarian semakin kehilangan maknanya. Salah satu sebabnya karena banyak pengetahuan ataupun kearifan lokal selain tidak lagi dipraktikkan oleh komunitasnya, juga telah kehilangan rujukan-rujukan materialnya. Pengetahuan tentang wilayah-wilayah tenget (sakral) menjadi hilang karena rujukan wilayah tenget-nya sudah berganti menjadi perumahan atau villa mewah.

Pada sisi lain, pengetahuan lokal sudah mulai ringkih untuk menanggapi perubahan sosial budaya yang terjadi di tengah masyarakat. Kearifan lokal terkesan gagap menjembatani kebingungan manusia menghadapi kehidupannya yang terus-menerus akan berubah seiring perkembangan zaman. Pada ranah publik, pengetahuan lokal perlahan-lahan ditinggalkan dan tidak lagi menjadi rujukan dalam merencanakan sebuah kebijakan publik yang berkeadilan sosial. Perannya diganti dengan pengetahuan modern dari rujukan Barat yang dianggap lebih mampu dan berkualitas.

Tapi, menjadikan kearifan lokal yang terkandung dalam pengetahuan lokal berbagai komunitas sebagai rujukan kebijakan publik bukannya tidak mungkin, meski harus diusahakan terus-menerus. Pengetahuan komunitas ada dalam penuturan para warga, tersimpan dalam aktivitas maupun situs atau wilayah-wilayah seperti hutan, dusun, dan tempat-tempat keramat. Nilai-nilai yang terkandung dalam pengetahuan itulah yang bisa dikontekstualisasikan dengan kondisi lokal yang terjadi, dan peluang-peluang mengintegrasikannya secara efektif dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Proses integrasi inilah yang memerlukan pemahaman terhadap peranan dari organisasi komunitas dalam menghasilkan pengetahuan dan nilai-nilai mereka. Proses lainnya yaitu bagaimana proses menyalurkan pengetahuan alternatif kepada pembuat kebijakan lokal, mekanisme yang mereka gunakan dan kendala serta peluang yang mereka hadapi. Hal ini dilakukan untuk menangkap dan mempromosikan inovasi dalam proses transformasi pengetahuan menjadi kebijakan untuk mendorong munculnya berbagai pelaku (aktor), keragaman ide, dan sarana baru guna menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan. Inovasi juga diharapkan bisa menciptakan ruang untuk dialog atau koalisi aktor-aktor pengetahuan yang baru terkait isu-isu kebijakan publik yang strategis.

Kebudayaan “Barat” menjadi norma dan masyarakat lain ditafsirkan berdasarkan norma tersebut. Konteks inilah yang menjelaskan bahwa pengetahuan yang dianggap ilmiah yang direproduksi oleh institusi akademis kadang memiliki keterbatasan yaitu mengesampingkan pengetahuan komunitas (pribumi). Oleh sebab itulah menjadi sangat penting untuk memperhatikan kepercayaan dan pengalaman hidup dari sebuah komunitas untuk merekognisi nilai, budaya, norma, dan budaya dan komunitas lokal.

Pada momen inilah konteks pengetahuan dan kekuasaan terhubung oleh hubungan legitimasi timbal balik yaitu pengetahuan melegitimasi kekuasaan dan, sebaliknya, pengetahuan dilegitimasikan oleh kekuasaan. Hubungan simbiotik saling menguntungkan antara pengetahuan dan kekuasaan ini berimplikasi pada peran perguruan tinggi sebagai mitra politik pembuat kebijakan. Karena perguruan tinggi dan lembaga penelitian lain melegitimasi pengetahuan di mata pembuat kebijakan, pengetahuan lokal mengalami berbagai ketidaksetaraan, yang menghalangi perkembangannya.

Ketimpangan ini ditopang oleh hubungan yang tidak setara dengan (dan di dalam) kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan budaya, dan yang memaksakan cara eksklusif membangun pengetahuan lokal. Ketidaksetaraan dalam pengetahuan juga terjadi dalam suatu masyarakat yang di dalamnya gender, usia dan asal etnis mempengaruhi nilai yang diberikan untuk pengetahuan (Nugroho dan Antlov, 2018).

Berkaitan dengan menjadikan pengetahuan lokal sebagai rujukan dari kebijakan publik, pertanyaannya akan selalu bermuara pada beberapa perspektif: pengetahuan siapa yang harus dianggap penting? Pengetahuan siapa yang seharusnya digunakan dalam proses kebijakan, dan pengetahuan siapa yang tidak digunakan, baik karena tidak dianggap sebagai pengetahuan atau karena dianggap kurang penting? Dalam dialektika itulah pengetahuan-pengetahuan yang diaggap sebagai kearifan lokal akan selalu mendapatkan tantangan karena bias ketidaksetaraan, relasi kekuasaan, dan penjajahan (kolonialisme) dalam pengetahuan tersebut. Memperjuangkan kesetaraan pengetahuan lokal komunitas dengan pengetahuan Barat adalah gerakan selanjutnya. Beriringan dengan gerakan ini, tantangan utama yang akan terus-menerus dihadapi adalah membangun gerakan untuk memperbaharui sekaligus menguatkan relasi pengetahuan dengan kondisi komunitas yang terus-menerus berubah. Pengetahuan dan kearifan lokal yang “menjejak bumi”, yang memberi jiwa kepada orang-orang yang terus-menerus mencari hakikat pengetahuannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi pegangan sekaligus senjata untuk mempertahankan kedaulatan dan martabat komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

Nugroho, K.F.C dan Hans Antlov, (2018), Pentingnya Pengetahuan Lokal: Kekuasaan, Konteks, dan Pembuatan Kebijakan di Indonesia. Jakarta: Kementrian PPN/Bappenas, KSI, dan Australian Government.

Wijaya, P. (2011). “Kebalian dalam Ruang Kosmopolitan” dalam I Nyoman Darma Putra dan I Gde Pitana, Bali dalam Proses Pembentukan Karakter Bangsa. Denpasar: Pustaka Larasan dan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.