
Devy tinggal di Buduk, Kabupaten Badung, sedangkan neneknya tinggal tak jauh dari Rumah Sakit Wangaya. Pagi itu hari Rabu, 10 September 2025, tepat hari raya Pagerwesi, ia mendapat kabar bahwa neneknya sudah meninggal.
Awalnya, Devy mengaku tidak terlalu kaget. Pasalnya, usia neneknya sudah mencapai 70 tahun ke atas dan memang sedang sakit. Ia baru merasa kaget ketika mengetahui penyebab neneknya meninggal. “Dikatakan oleh tante saya bahwa penyebabnya adalah banjir bandang,” ujar Devy dalam kegiatan Analisis Sosial (Ansos) yang diselenggarakan oleh BaleBengong pada Sabtu, 8 November 2025.
Analisis Sosial kali itu membahas tentang ancaman bencana di Bali, merefleksikan bencana yang terjadi bulan September lalu di beberapa wilayah Bali. Ansos bertujuan mempertajam dan mengkritisi fenomena sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Selain itu, Ansos juga menjadi ruang pertemuan antara masyarakat dengan warga terdampak dan praktisi/akademisi.
Siang itu, Devy mewakili warga terdampak bencana. Diskusi berlokasi di Pasar Kumbasari, salah satu tempat yang terdampak banjir akibat luapan Tukad Badung. Devy bercerita sembari menghadap Pasar Badung, mengenang kembali kejadian itu.
Nenek Devy tinggal di Jalan Kumbakarna, dekat Pengayengan Ratu Niang yang berada dekat aliran sungai. Mereka sudah tinggal bertahun-tahun di sana dan belum pernah mengalami banjir bandang. Paling parah hanya genangan air ketika hujan lebat. “Kok bisa airnya gitu, apa ada tsunami? Nggak mungkin ada tsunami, kan bukan di pantai,” kata Devy bertanya-tanya pada dirinya sendiri.
Mendengar kabar itu, Devy langsung menuju Rumah Sakit Wangaya. Lampu rumah sakit saat itu padam. Suasana sangat mencekam karena banyak korban berdatangan, terutama para pedagang pasar. Seketika, rasa penyesalan melintas di benak Devy. “Kenapa? Karena tidak memaksa nenek dan kakek saya pindah dari rumah. Mereka cuma tinggal berdua,” ungkap Devy.
Kakek Devy yang selamat dari bencana itu merasakan kehilangan yang teramat mendalam. Saat kejadian pada dini hari, nenek Devy tidak bisa bangun. Tubuh kakek Devy yang kurus membuat kakeknya tak bisa menggendong istrinya. Kakek Devy berusaha membangunkan istrinya. “Nenek saya berkata, ‘pak sudah, lepaskan saja saya, bapak bertahan. Biarkan saya pergi,’ itu masih dalam keadaan hidup. Kakek saya melepaskan pegangannya setelah dipaksa, sambil menangis. Lalu beliau menyelamatkan diri masih bisa memanjat,” kata Devy membuat yang lain ikut merasa pilu.
Nenek Devy mengapung selama 2 jam berupa mayat, disaksikan oleh suaminya sendiri. Peristiwa tersebut menjadi pukulan bagi Devy dan keluarganya. Bukan karena kerugian material, tetapi karena kehilangan orang yang disayang. Bencana September lalu meninggalkan trauma tersendiri bagi Devy. “Saya sampai beberapa waktu sempat tidak berani lewat sini,” ungkap Devy.
Hari itu, Devy mulai memberanikan diri membagikan cerita neneknya sebagai refleksi untuk masyarakat tentang kesadaran bencana alam. Pasca banjir, kondisi rumah luluh lantah, tak ada barang yang bisa diselamatkan. “Itu lumpur di rumah itu sepinggang kayaknya dan berantakan banget semua,” ujar Devy. Devy menghadirkan cerita keluarganya dengan mengenakan baju bermotif bunga milik nenek Devy.
Kondisi sungai di Bali
Kawasan sekitar aliran sungai merupakan area yang paling terdampak banjir. Made Dwi Bagiasa dari Sungai Watch menggambarkan situasi sampah di aliran sungai. Ia menyoroti sampah yang ikut terbawa arus air ketika banjir. Di aliran sungai tempat nenek Devy tinggal, Bagi menyebutkan masih banyak warga di sana yang membuang sampah di belakang rumah. Bukan hanya sampah, tapi juga limbah rumah tangga dan peternakan.
Ekosistem sungai di Bali sedang tidak baik-baik saja. Ekosistem sungai yang baik dapat dilihat dari keberadaan capung. “Itu ketika tidak ada capung, ekosistem sudah tidak bagus. Kenapa? Itu larvanya capung itu namanya belauk (nimfa), dia hidup di air yang sehat,” jelas Bagi.
Bagi turut menyoroti pembangunan di area sungai yang menghilangkan bentuk alami sungai. Beberapa sungai di Bali dibangun senderan. Sungai yang bentuknya berkelok-kelok dibuat menjadi lurus agar air lebih kencang mengalir ke laut. “Tapi ketika kita kaya, kita punya uang, semua dibangun senderan,” jelas Bagi.
Selain itu, tiap rumah dan bangunan di Bali saat ini lebih banyak menggunakan batu sikat, paving, dan beton. Seharusnya setiap rumah setidaknya memiliki area resapan, mengingat penggunaan air tanah juga cukup tinggi.
Pemetaan pasca bencana
Pasca banjir, pemerintah hanya membagikan lokasi terdampak melalui peta. Kondisi ini mendorong Oka Agastya bersama rekan-rekannya melalui U-INSPIRE Indonesia memetakan titik koordinat banjir melalui unggahan masyarakat di media sosial. “Peta (dari badan pemerintahan) itu nggak bisa dipakai apa-apa. Mau intervensi kayak gimana manajemen bencananya nggak bisa itu. Jadi kita harus punya data yang benar-benar data titik koordinat,” ujar OKa.
Oka dan rekan-rekannya melakukan crowdsourcing, menggali data dari media sosial. Dari 78 video dan foto yang dikumpulkan, mereka mengkurasinya menjadi 57 titik banjir, paling banyak di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, serta beberapa titik di Kabupaten Gianyar. Pengumpulan data tersebut menjadi dasar penyusunan kronologi bencana versi suara masyarakat.
“Ternyata kalau kita lihat di tanggal 9 kemarin (September), BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem,” kata Oka. Namun, peringatan yang dikeluarkan hanya cuaca ekstrem, bukan peringatan dini bencana banjir. Melalui unggahan masyarakat, Oka mengetahui bahwa kedatangan banjir tidak dimulai dari sungai, melainkan dari sistem drainase yang tidak baik di perkotaan.
“Nah, itu disebut sebagai banjir pluvial,” ujar Oka. Banjir fluvial disebabkan oleh curah hujan tinggi dan dibarengi sistem drainase yang tidak memadai. Dalam artian, volume air hujan melebih kapasitas drainase atau penyerapan tanah, sehingga terjadi genangan.
Tidak ada peringatan dini banjir
Oka menyoroti tidak adanya early warning system (EWS) untuk peringatan banjir. “Yang menjadi masalah adalah mereka punya alat AWLR (Automatic Water Level Recorder) untuk pemantauan muka air sungai. Yang menjadi masalah adalah enam alat ini tidak berfungsi semuanya selama satu tahun,” kata Oka.
Hal ini sangat disayangkan oleh Oka karena sebenarnya pemerintah memiliki alat tersebut, tetapi ternyata tidak berfungsi sama sekali. Oka menyebut EWS bukan hanya perihal sistem saja, tetapi peningkatan kapasitas atau pengetahuan masyarakat melalui edukasi. Ia merefleksikan sejenak di lokasi Ansos berlangsung hanya ada 1 papan petunjuk jalur evakuasi. Padahal, petunjuk tersebut merupakan fasilitas penting yang mesti dimiliki kawasan ekonomi dan padat penduduk.
Terlepas dari alat, Oka memberikan opsi pada pemerintah untuk melibatkan masyarakat sebagai sensor mendeteksi bencana. Misalnya, Subak di hulu dapat menginformasikan Subak di hilir bahwa banjir sudah sepinggang, sehingga masyarakat di hilir dapat melakukan mitigasi bencana. “Jadi, komunitas seperti kita itu juga bisa mengembangkan alat-alat untuk pemantauan kebencanaan,” ujar Oka.
Pernyataan Oka selaras dengan arsitek pasca bencana, Priyo Sancoyo yang menyatakan bahwa kesiapsiagaan warga harus dimulai dari warga. Pemerintah mungkin sudah membuat peta bencana atau peringatan bencana, tetapi cara membacanya tidak pernah disosialisasikan.
Tata ruang selaras dengan alam
Idealnya, tata ruang kota terbentuk dari kebutuhan orang-orang di dalamnya. Sayangnya, semakin hari ruang-ruang yang memiliki harga malah dijual untuk memuaskan ekonomi. Hal ini disoroti oleh Priyo Sancoyo, bahwa tata ruang Bali sudah menyalahi kodrat orang Bali.
Priyo menunjuk bangunan Pasar Badung yang ada di hadapan lokasi Ansos saat itu. Terlihat tembok berwarna putih yang menutupi sisi samping bangunan. Tembok tersebut menutupi pemandangan Tukad Badung yang berlokasi di sisi bangunan pasar. “Arsitektur kita bagian kecil dari tata ruang yang mengakomodasi alam,” ujar Priyo. Ia berandai jika sisi bangunan menghadap sungai, maka orang-orang di dalamnya dapat memantau ketinggian sungai.
Padahal, Bali memiliki tata ruang turun temurun yang memperhatikan alam. Dulu, sebelum membangun rumah ada tahapan upacara yang perlu dilakukan. Tanahnya dipersiapkan dan dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum membangun.
“Nenek moyang kita mendesain ruang atau hunian ruang hidupnya itu berdasarkan kondisi alam,” ujar Priyo. Sementara, saat ini masyarakat Bali justru mendesain ruang hidup berdasarkan kebutuhan atau keinginan sendiri, sehingga alam yang menyesuaikan.
Priyo kembali mengajak peserta diskusi melihat pembangunan yang tengah dilakukan di Tukad Badung, yaitu pembangunan tembok untuk mencegah banjir meluas. Ia bertanya-tanya apakah dengan adanya tembok tinggi dapat membuat masyarakat mengetahui ketinggian air sungai ketika banjir.
Menanggapi hal tersebut, Oka menanggapi bahwa pandangan masyarakat ke sungai tidak boleh dibatasi dengan tembok. “Misalkan kalau hujannya terjadi di hulu, kita tinggal lihat saja kira-kira airnya banyak nggak? Airnya berubah butek (cokelat) nggak, itu tanda-tanda aja,” ujar Oka.
Air di sungai merupakan fenomena alam yang perlu dipahami. Kecepatan air yang sangat tinggi bisa berisiko menghanyutkan. Selain itu, energi yang besar dapat menyebabkan kawasan sempadan sungai mengalami longsor. Dampak dari banjir bukan hanya kerugian material dan ekonomi, tetapi menyentuh aspek sosial, kesehatan, dan psikologis masyarakat. Mitigasi banjir bukan semata-mata dengan membangun tembok tinggi, tetapi perlu mengenal alam dan mengembalikan alam seperti semula.






![[Matan Ai] Bali dan Pembusukan Pembangunan](https://balebengong.id/wp-content/uploads/2025/01/KOLOM-MATAN-AI-oleh-I-Ngurah-Suryawan-by-Gus-Dark1-350x250.jpg)


