Race, Islam and Power: Menyoal Siklus Pembunuhan Massal di Indonesia

Andreas Harsono saat berbicara di Ubud Writers and Readers Festival 2019. Foto Anggara Mahendra/UWRF.

Apakah pembunuhan massal di Indonesia bisa terjadi lagi?

Andreas Harsono, jurnalis dan peneliti Human Right Watch (HRW), melakukan perjalanan dan riset panjang untuk menyelesaikan karyanya ini. Buku terbarunya, Race, Islam and Power digarap selama sekitar 15 tahun.

Sebagai jurnalis dan aktivis hak asasi manusia, Andreas Harsono banyak melakukan riset dan menemukan akar bagaimana konflik sosial, ekonomi hingga politik yang kerap terjadi di negara merah putih ini.

Lantas, mengapa buku tersebut memakan waktu yang lama dalam pengerjaannya? Apa persoalan yang diangkat dalam buku ini? Lalu bagaimana relevansi isi buku Race, Islam and Power dengan kondisi Indonesia saat ini?

Berikut wawancara saya bersama Iin Valentine dengan Andreas Harsono di sela Ubud Writers and Readers Festival bulan lalu di Ubud.

Bagaimana pengerjaan buku Race, Islam and Power?

Buku Race, Islam and Power dikerjakan selama 15 tahun. Buku ini penuh dengan perjalanan, waktu dan materi untuk mengoreksi. Mulai digarap sejak tahun 2003 dan baru diterbitkan tahun 2019.

Apa yang ingin disampaikan dalam buku itu?

Buku ini bercerita tentang pelanggaran hak asasi manusia, pembunuhan massal pemerintahan pasca-Soeharto dari Sabang hingga Merauke. Ada sekitar 10.000 orang dibunuh di Aceh, setelah itu di Kalimantan ada 6.500 orang Madura dibunuh, lalu di Poso Sulawesi sebanyak 600 orang terbunuh. Korban di Ambon itu ada 10.000 orang sementara di Halmahera dan Ternate sekitar 15.000 orang. Dan, di Bali terjadi bom dua kali. Saya menulis buku dari tahun 1997 setelah masa pemerintahan Soeharto jatuh sampai sekarang.

Kita tak bisa melihat kejadian pembunuhan yang terjadi hari ini tanpa melihat akar pembunuhan massal di tempat itu. Mau ngga mau seperti 1965. Kelompok Tionghoa menjadi kelompok yang paling sering dijadikan kambing hitam di Indonesia. Sejak tahun 1745, ketika Batavia masih ada, pertama kali muncul budaya ini.

Buku ini menerangkan bagaimana akar pembunuhan massal terjadi termasuk kemungkinan akan terjadi lagi setelah ini.

Apa akar penyebab pembunuhan massal itu?

Melihat siklus kekerasan di Indonesia itu, terjadi setiap kali jika tidak ada makanan di pasar. Ketika tidak ada makanan, orang menjadi panik. Di Indonesia ada budaya mencari kambing hitam. Akhirnya disalahkanlah ras-ras yang ada. Seperti kalau di Jawa, orang Cina disalahkan. Kalau di Aceh ya orang Jawa disalahkan. Di Kalimantan, orang Madura disalahkan. Di Papua ya pendatang disalahkan.

Jadi selalu ada krisis ekonomi. Dan krisis ekonomi itu memberi peringatan. Kekurangan bahan pangan dan memunculkan rasa saling menyalahkan.

Tapi ada juga orang-orang elite mencari kesempatan dalam kesempitan buat mendapatkan kekuasaan dengan membakar sentimen etnik. Selama kita tidak mau belajar tentang apa yang terjadi pada pembunuhan-pembunuhan massal, ya kita akan mengulangnya lagi.

Bagaimana siklus sentimen saling menyalahkan itu yang terjadi di Bali?

Yang menarik adalah ketika setelah bom Bali tahun 2002, sektor pariwisata hampir turun 80 persen. Di sana hampir ada sentimen saling menyalahkan itu. Menyalahkan orang muslim dari Jawa, tetapi tidak meledak jadi kekerasan. Buat saya itu anomali.

Namun, ada pula penyebab karena krisis itu tertutupi oleh krisis lain di Indonesia. Ketika bom Bali 2002 itu ada kasus orang Madura dibunuh, sehingga orang Bali tidak punya motivasi buat membunuh lebih banyak dari yang lain. Karena yang lain sudah banyak yang terbunuh.

Adanya potensi untuk saling menyalahkan salah satu kelompok terjadi dan setiap wilayah ada satu kelompok yang menjadi ‘target’ untuk disalahkan. Akarnya itu berasal dari apa yang disebut non-pribumi. Jadi dulu terkenal istilah pribumi dan non-pribumi. Dan non-pribumi itu ada tiga kategori, yaitu Arab, Cina dan Eropa meskipun dalam praktik yang disasar selalu orang Cina. Akibatnya, orang Cina banyak yang ganti nama.

Ada pula prinsip, yang datang duluan itu lebih berhak akan hak-hak kewarganegaraan. Itu kemudian menjalar. Jadi dulu yang datang duluan dianggap ‘pribumi’, yang belakangan non-pribumi. Ternyata pola itu ngga cukup sampai di sana. Sekarang ada julukan putra daerah, penduduk pendatang, seperti contohnya Madura dianggap pendatang di Kalimantan, orang Jawa di Sumatera dibilang penjajah.

Di Bali juga ada sebenarnya sentimen terhadap pendatang, tetapi belum meledak.

Foto Andreas Harsono

Apa relevansi buku Race, Islam and Power dengan kondisi saat ini?

Semenjak Soeharto turun, berbagai macam kelompok yang ada di Indonesia atas nama suku maupun daerah atau agama itu mencoba mencari kekuasaan lebih besar. Baik itu kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, sosial, budaya. Kayak di Bali setelah Soeharto turun, ada upaya untuk memperkuat identitas budaya seperti mebanten, itu termasuk kekuatan kultural. Kalau di Kalimantan orang Dayak membangun identitas Dayak. Seperti di data ada bahasa Dayak padahal sebetulnya ngga pernah ada bahasa Dayak di data.

Ya, kalau kekuatan kultural nggak kenapa, tapi kemudian dari kekuatan politik, seperti bupatinya harus orang Dayak, keturunan dan lain-lain. Dalam rangka mencari tambahan kekuatan tersebut sementara orang juga gampang dikompori atas nama suku dan agama. Akhirnya jadi kekerasan, tetapi ada hasilnya.

Dalam 20 tahun ada hasilnya. Kayak orang Bali jadi memiliki bati (keuntungan).

Dari semua kelompok ini ada satu kelompok yang mendapatkan bati paling besar yaitu Islam politik. Melalui peraturan-peraturan syariat Islam. Peraturan tentang penodaan agama juga diperkuat. Pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ada 125 orang dipenjara dalam satu tahun akibat kasus penodaan agama. Sedangkan pada zaman Soeharto dalam 40 tahun hanya ada 10 orang. Jadinya per 10 tahun ada dua seperempat kasus.

Sedangkan pada zaman Jokowi ada 40 kasus. Kemudian ada penutupan gereja, kasus tempat ibadah yang paling banyak ditutup. Ada sekitar 1.056 sampai 1.200 kasus dalam 20 tahun terakhir.

Bagaimana kekuatan identitas budaya ini dapat menyebabkan kekerasan massal? Padahal di satu sisi, jika budaya setiap daerah di Indonesia kuat maka dapat memberikan dampak yang baik untuk Indonesia itu sendiri?

Kemunculan kekuatan identidas budaya setiap suku yang terus bertumbuh sebenarnya berakibat baik, asalkan tidak menggunakan kekerasan. Dia tidak membunuh, membakar, dan melakukan diskriminasi secara legal. Contohnya, ada yang bilang orang Bali suka tidak masuk kerja karena banyak upacara, itu tidak masalah.

Kalau ada peraturan, orang non Bali harus ikut upacara, atau nggak boleh ke pantai saat upacara berlangsung, itu sudah termasuk diskriminatif. Itu yang terjadi di Jawa, Sumatera, dan daerah-daerah yang mayoritas umat Islam.

Sebenarnya orang Indonesia itu tidak ribet, asalkan perutnya tidak krisis. Tidak akan ada rebut-ribut. Akan tetapi ada hal yang lebih besar. Ketika ekonomi tiba-tiba kena krisis, dan negara tidak memiliki daya tahan agar tidak terjadi kekerasan massal. Itu yang saya khawatirkan.

Kondisi itu sudah terbukti ketika rezimnya Soeharto, akibat pengaruh developmentalism.

Bagaimana kondisi kabinet pemerintahan saat ini melihat track record orang-orang yang mendapatkan kursi di pemerintahan?

Melihat aktor-aktor yang sudah terbukti perilakunya justru kini mendapatkan kepercayaan lagi untuk menjabat, hal ini membuktikan bahwa bangsa ini tidak punya ingatan. Tidak mau belajar dari masa lalu, bangsa yang bernasib malang. Bangsa ini tidak punya kompas moral. Tidak bisa membedakan mana yang jahat dan baik.

Bagaimana melihat progresifnya suara-suara masyarakat kecil?

Saya meyakini suara-suara kecil ini bisa menjadi kekuatan besar menyelamatkan bangsa dari kemalangannya. Saya percaya akan kekuatan kata-kata. Contohnya seorang penulis muda umur 14 tahun, Anne Frank, yang menulis soal kekerasan yang dilakukan Nazi Hitler. Dia hanya menulis di buku harian. Tapi, setelah bukunya diterbitkan, buku itu menjadi paling banyak yang membaca. Buku itu tentang kejahatan genosida terhadap orang Yahudi.

Saya tidak optimis dengan bangsa ini, tapi saya optimis dengan jalan alternatif melalui tulisan-tulisan ini.

Bagaimana posisi dan porsi media Indonesia dalam memberitakan kondisi bangsa saat ini, contohnya dalam memberitakan kondisi dan kasus di Papua?

Ada macam-macam indeks buat mengukur kebebasan pers di Indonesia. Intinya, kebebasan pers semakin menurun khususnya pasca-pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menurut Reporters Sans Frontiers dan Freedom House, demokrasi dan kebebasan pers mulai menurun sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono dan semakin turun di zaman Joko Widodo (Jokowi).

Posisi media dalam liputan Papua, sejak dulu kurang profesional. Khusus Papua, ada tiga kategori pembatasan wartawan. Pertama, wartawan asing dibatasi sejak tahun 1967 sampai sekarang.

Kedua, wartawan Indonesia banyak yang bias. Ngga bisa membedakan mana kebangsaan dia dengan profesionalismenya. Sebagian justru menjadi mata-mata, menjadi alat propaganda, hingga belakangan ini terkenal ada buzzer.

Kategori wartawan ketiga adalah wartawan Papua. Nah, ini yang paling sering diintimidasi, dan paling berani sebetulnya. Walaupun mereka juga agak susah tidak menampilkan sikap membela orang asli Papua. [b]