Overtourism didefinisikan sebagai kondisi ketika jumlah wisatawan di suatu destinasi melebihi kapasitas fisik, ekologis, atau sosial. Dampaknya, kualitas hidup penduduk lokal dan wisatawan pun menurun.
Melalui situs Kementerian Pariwisata RI, Bali dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia 2026 oleh TripAdvisor. Di saat yang bersamaan, pukulan masalah justru datang. Di balik klaim destinasi terbaik dunia, Bali diliputi sejumlah masalah ekologis, mulai dari krisis sampah, alih fungsi lahan, eksploitasi air, pencemaran laut, kerusakan ekosistem pesisir, hingga kemacetan.
Masalah tersebut tak hanya membayangi masyarakat lokal Bali, tetapi juga berisiko memudarkan wajah pariwisata Bali. Bali bukan satu-satunya wilayah di Asia Tenggara yang mengalami ancaman ekologis akibat lonjakan pariwisata. Dalam beberapa tahun belakang, sebuah pulau Filipina juga mengalami fenomena overtourism. Namun, Pemerintah Filipina saat itu memutuskan untuk memberikan napas sejenak bagi alam dari aktivitas pariwisata.
Boracay merupakan sebuah pulau di Filipina yang luasnya hampir dua kali lipat luas Canggu. Sejak tahun 1990-an, pulau ini menjadi destinasi pilihan wisatawan yang berkunjung ke Filipina.
Cruz dan Legaspi dalam tulisannya Boracay Beach Closure: The Role of the Government and the Private Sector menyebutkan pertumbuhan wisatawan di Boracay terus meningkat sejak tahun 1995 hingga 2017. Dari tahun ke tahun, promosi untuk menarik wisatawan pun dilakukan, mulai dari pembangunan bandara hingga pembukaan lahan.
Tingginya aktivitas pariwisata membuat pulau kecil ini melebihi kapasitasnya. Department of Environment and Natural Resources (DENR), lembaga pemerintah di bidang lingkungan hidup, menyampaikan bahwa pulau tersebut hanya mampu menampung 6.405 wisatawan per hari. Namun, pada peak season, rata-rata kedatangan mencapai 7.774 wisatawan per hari.
Pada tahun 2018, Pemerintah Filipina memutuskan menutup Boracay selama enam bulan. Hal ini didasari oleh sejumlah studi yang menemukan lonjakan pariwisata menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan di Boracay. Salah satu studi menemukan bahwa perairan di pulau tersebut telah terkontaminasi bakteri koliform dan E.coli. Bakteri tersebut ditemukan dalam tinja manusia, dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit.
DENR menemukan sekitar 834 akomodasi pariwisata di Boracay membuang air limbahnya ke laut. Beberapa pipa bawah tanah ditemukan beroperasi secara ilegal untuk membuang air limbah ke laut. Pembuangan air limbah ini diduga salah satu faktor penyebab penurunan tutupan karang di Boracay yang menyusut 70,5% dari tahun 1988 hingga 2011.
Selain itu, pulau ini mengalami eksploitasi air tanah. Penggunaan air tanah pada peak season mencapai 2.300 meter kubik dengan batas maksimum harian sebesar 1.500 meter kubik. Akibatnya, air tanah pun tercemar dan mengalami intrusi air laut. Desakan pariwisata yang tinggi juga menyebabkan pembangunan akomodasi pariwisata yang drastis. Bahkan pembangunan resort dilakukan di lahan basah yang seharusnya menjadi daerah resapan. Akibatnya, pulau ini berisiko mengalami banjir ketika hujan deras.
Cruz dan Legaspi menyebut overtourism di Boracay merupakan hasil dari pariwisata yang tidak terkendali. Ada enam faktor utama terkait, yaitu kurangnya kejelasan zonasi, kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi perencanaan dan regulasi, kurangnya penegakan hukum, pelimpahan wewenang regulasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kecenderungan pemerintah untuk bersikap reaktif alih-alih proaktif, dan tata guna lahan yang mendorong pembangunan berlebihan.
Kesadaran pemerintah terhadap dampak kesehatan dan lingkungan itu pun mendorong Department of Tourism (DOT) menutup tempat usaha yang tidak mematuhi regulasi. Puncaknya, Presiden Filipina saat itu, Rodrigo Duterte menandatangani Proclamation 475, mendeklarasikan situasi darurat di Boracay dan menutup pulau tersebut untuk sementara. Penandatanganan ini menyusul pernyataan Duterte yang menyebut Boracay sebagai septic tank (cesspool). Satuan tugas pun dibentuk untuk merehabilitasi pulau tersebut.
Selama Boracay ditutup untuk pariwisata, penduduk luar dan wisatawan tidak diizinkan masuk. Hanya penduduk lokal yang diperbolehkan mengakses pulau itu. Ada tiga hal yang dilakukan selama pulau ditutup, yaitu menertibkan bangunan ilegal, merehabilitasi sistem pengelolaan sampah, dan memperlebar jalan. Total anggaran yang dialokasikan mencapai USD 77,8 juta, setara Rp1,24 triliun.
Penutupan pulau untuk kegiatan pariwisata tentu menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat yang mendapatkan penghasilan dari pariwisata. Setidaknya ada 5.000 orang yang terdampak akibat penutupan tersebut. Pemerintah memberikan bantuan berupa upah minimum bagi masyarakat terdampak dan melakukan program bantuan mata pencaharian untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan. Pekerja terdampak yang ingin meninggalkan Boracay diberikan subsidi transportasi. Selain itu, anak-anak dari masyarakat terdampak pun dibantu untuk pindah ke sekolah negeri lainnya. Sementara itu, pinjaman usaha diberikan kepada pemilik bisnis yang mematuhi aturan lingkungan.
Penutupan Boracay selama enam bulan tidak lepas dari pro dan kontra. Penolakan banyak datang dari pemilik usaha besar yang bergantung pada pariwisata. Mereka menilai bahwa pariwisata Boracay akan susah pulih setelah rehabilitasi dilakukan. Meski begitu, respons positif juga datang dari sejumlah masyarakat. Beberapa orang menilai bahwa rehabilitasi ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki bisnis mereka.
Pada 26 Oktober 2018, Pemerintah Filipina resmi membuka kembali Pulau Boracay. DENR menyatakan kualitas air di pesisir telah membaik dan lolos uji koliform. Pemerintah pun membuat sejumlah aturan baru untuk mengontrol aktivitas pariwisata pulau ini.
Zonasi dibuat sesuai peruntukkan kawasan, seperti zona bisnis dan olahraga air. Kendaraan umum bertenaga listrik disediakan untuk mengurangi polusi udara dan suara. Sementara itu, jalan utama dijadikan sebagai kawasan pejalan kaki.
Selain aturan untuk pemilik usaha, pemerintah juga mengatur aktivitas para wisatawan. Wisatawan hanya boleh menginap di akomodasi yang terakreditasi oleh DOT dan tidak ada lagi pesta di pinggir pantai.
Artikel Boracay Beach Closure: The Role of the Government and the Private Sector menyimpulkan bahwa upaya Pemerintah Filipina merupakan langkah yang tepat untuk mendorong pariwisata berkelanjutan, alih-alih pariwisata massal. Pembangunan di Boracay fokus pada kapasitas ekologis dan sosial di pulau tersebut, bukan pada perluasan kapasitas pariwisata.
Meski pariwisata di pulau ini sempat terdampak Covid-19, Pulau Boracay secara konsisten masih masuk nominasi destinasi terbaik di Asia oleh sejumlah lembaga.
Pulau di Filipina ini dapat menjadi contoh bagi sejumlah wilayah Bali yang tengah menghadapi overtourism. Permasalahannya kurang lebih serupa, mulai dari krisis air bersih, pencemaran lingkungan, dan alih fungsi lahan. Namun, apakah metode serupa dapat dilakukan di Bali?
sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet sangkarbet
