Listrik yang kita nikmati sehari-hari tidak serta merta datang begitu saja. Begitu pula daratan yang kita injak di bagian selatan Bali tidak serta merta muncul begitu saja. Ada pesisir yang dikorbankan. Ada masyarakat yang menanggung akibat dari pembangunan tersebut.
Dampak krisis iklim makin terasa. Suhu udara semakin panas, pesisir makin terkikis. Di Bali, krisis iklim diperparah oleh pembangunan yang tak terkendali. Di tengah krisis iklim, pembangunan dan proyek justru semakin masif dilakukan di area pesisir.
Proyek yang baru-baru ini ramai diperbincangkan adalah pembangunan infrastruktur Liquefied Natural Gas (LNG) di wilayah Desa Adat Serangan. Di antara perairan Desa Adat Serangan dan Desa Adat Sidakarya akan dibangun Floating Storage Regasification Unit (FSRU), kapal tangki penyimpanan terapung dan fasilitas regasifikasi. Proyek ini dilakukan tanpa persetujuan seluruh masyarakat. Padahal, masyarakat yang paling terdampak pembangunan tersebut.
Selain di Desa Adat Serangan, pembangunan juga dilakukan di sejumlah wilayah pesisir Bali. Greenpeace Indonesia berkolaborasi dengan Penerbit Partikular menyelenggarakan diskusi bertema Pesisir yang Dipertaruhkan. Diskusi ini berbarengan dengan pameran foto tentang krisis iklim yang dilaksanakan di Graha Yowana Suci, Denpasar. Diskusi dilaksanakan di Graha Yowana Suci pada Senin, 9 November 2026.
Beberapa titik Graha Yowana Suci tergantung kompilasi foto pesisir. Letaknya tidak terstruktur, tetapi cukup bisa menarik perhatian yang lewat. Foto-foto tersebut dikompilasi dalam satu lembar kain besar. Kemudian, dipajang dan digantung di dinding.
Lukman mengatakan, konsep tata letak pameran sengaja dirancang tidak terlalu rapi. “Kami ingin semua yang lewat di sini bisa meng-capture gitu. Kalau kita terlalu rapi mungkin nggak semua tertarik ya. Kalau gini, mau nggak mau kan teman-teman jadi lihat,” jelas Lukman.
Pameran ini bertujuan memantik kesadaran masyarakat mengenai ancaman nyata di wilayah pesisir, baik akibat langsung dan bertahap dari krisis iklim maupun akibat pembangunan.
Lukman merangkai karya empat fotografer menjadi sebuah alur cerita. Pasalnya, foto-foto yang ditampilkan berasal dari stok foto milik fotografer, sehingga ada beberapa foto yang sudah lama dipotret.
Fotografer Johannes P. Christo menampilkan karya kegiatan ritual adat masyarakat sekitar Serangan dan Sidakarya. Ia menyoroti ritual adat yang berimpitan dengan proyek pembangunan. Sementara, karya Dicky Bisinglasi memotret abrasi yang terjadi di wilayah Klungkung hingga Negara. Ada pula karya Fauzan yang mendokumentasikan bencana banjir besar yang melanda Bali pada 9-10 September 2025 lalu.
Salah satu fotografer yang hadir, Anggara Mahendra mendokumentasikan kehidupan nelayan di Serangan, pergeseran batas pesisir, dan rencana pembangunan LNG. Sebagai orang Bali, Anggara merefleksikan memori masa kecilnya di Pantai Kuta dan Padang Galak. Kini, garis pantai hilang secara drastis akibat abrasi parah.
“Padang Galak waktu saya masih SMA di tahun 2000-an awal itu masih bisa lari-lari. Tidak ada namanya batu-batu pemecah ombak dan penahan ombak,” kata Anggara.
Hal yang sama kini berpotensi terjadi di pesisir Sidakarya. Alasan itu yang membawa Anggara memotret hal-hal yang ia lihat.
“Bagaimana jika visual yang saya ambil sekarang tidak bisa lagi saya nikmati dalam 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Jadi pada akhirnya yang saya punya hanyalah memori visual,” jelas Anggara.
Salah satu foto Anggara menampilkan pemandangan kapal FSRU dari salah satu pusat perbelanjaan di Kura-Kura Bali. FSRU atau terminal LNG terapung yang parkir di dekat Serangan digunakan untuk menyuplai gas metana ke pembangkit listrik Pesanggaran.
“Persoalannya, sekarang sudah ada FSRU yang eksis sekarang. Dan sekarang pemerintah coba membangun FSRU yang baru, yang besarnya bahkan bisa jadi 2,5 kali lipat dari gedenya kapal yang sekarang,” jelas Yuyun Harmono dari Greenpeace Indonesia.
Yuyun mengatakan, proyek tersebut menyebabkan terjadinya pertarungan atas ruang. Laut di Bali adalah bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat. Dalam konsep nyegara gunung, disebutkan apa yang terjadi di hulu akan berdampak di hilir, dan apa yang terjadi di alam semesta akan berdampak pada diri manusia, begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, laut harus dijaga sebaik-baiknya.
“Ruang ini adalah ruang yang dihormati. Ruang ini adalah ruang tempat mencari penghidupan sebagai nelayan, sebagai pekerja pariwisata, dan seterusnya. Tetapi di sisi lain, ruang ini juga akan direbut oleh yang akan dibangun itu,” jelas Yuyun.
Yuyun juga menjelaskan pembangunan FSRU akan berdampak pada ekosistem laut, terutama terumbu karang. Padahal, menurutnya, Bali tidak butuh energi fosil untuk mandiri energi. Ada opsi lain lewat panel surya yang bisa dipasang di atap rumah warga.
Infrastruktur energi seperti pembangkit fosil pada akhirnya hanya menguntungkan pemodal besar. Masyarakat lagi-lagi hanya menjadi konsumen dan menerima dampak ketika infrastruktur ini dibangun.
Rezky Pratiwi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali membagikan pengalaman warga di dekat infrastruktur pembangkit fosil eksisting di Bali. Dalam proses pembangunan, Pratiwi menemukan warga sering kali tidak dilibatkan dalam prosesnya.
“Kita berhak atas informasi dan cara kita memperoleh informasi itu gimana,” kata Pratiwi.
LBH Bali melakukan pendampingan di Celukan Bawang, salah satu desa bagian utara yang terdampak proyek pembangkit listrik. Sebelum proyek pembangkit masuk, mayoritas warga bekerja sebagai nelayan dan memiliki kebun kelapa.
“Ketika infrastruktur masuk, dan ini yang masuk adalah pembangkit fosil, dampaknya luar biasa ke masyarakat pesisir,” kata Pratiwi.
Meskipun undang-undang menjamin perlindungan hak-hak masyarakat pesisir, realitanya mereka justru dikorbankan. Pratiwi menyebut, wilayah pesisir sering kali dijadikan zona pengorbanan demi pembangunan dan pertimbangan ekonomi.
Setelah proyek pembangkit beroperasi di Celukan Bawang, terjadi perubahan mata pencaharian yang signifikan. Perempuan yang dulunya membantu mengolah hasil tangkapan ikan beralih menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Sementara, para nelayan terpaksa beralih menjadi pekerja serabutan.
Atas dasar pengorbanan warga pesisir, Pratiwi menekankan tanggung jawab bersama untuk mendesak pemerintah.
“Maka tanggung jawab kita lah sebenarnya untuk mendesak pemerintah untuk segera beralih kepada energi terbarukan untuk menghenti pengorbanan-pengorbanan yang lain,” pungkasnya.
