Puluhan poster diletakkan di depan Monumen Perjuangan Puputan Badung. Sejak pukul 14.00 WITA, orang-orang bersiap, ada yang membawa poster jadi, ada juga yang membuat poster di titik aksi.
Aksi yang berlangsung siang hingga sore hari pada Selasa, 10 November 2026 tersebut diinisiasi oleh Serikat Pekerja Seni (Spasi) Bali. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, Spasi Bali menggelar aksi bertema Resonansi Kegiatan Rakyat.
Melalui panggilan terbuka di media sosialnya, Spasi Bali mengajak pekerja kreatif dan seluruh masyarakat Bali untuk menampilkan karya mereka. Karya-karya tersebut menggambarkan kegelisahan masyarakat terhadap situasi negara saat ini.
Beberapa karya mengangkat keresahan warga terhadap kerusakan lingkungan yang dibiarkan oleh negara. Salah satu poster dibuat dengan tikar pandan bertuliskan “Ramah Lingkungan” dengan huruf “R” yang dicoret, menjadi “Amah Lingkungan”. Poster bernada sarkasme itu menunjukkan tindakan pemerintah, negara, maupun korporasi yang berlindung di balik klaim ramah lingkungan. Padahal, sejatinya mereka melakukan eksploitasi alam.
Poster lain menyuarakan keresahan warga hari ini, seperti kenaikan biaya hidup, upah tidak layak, hingga krisis udara bersih. Salah satu poster panjang berwarna kuning bertuliskan, “kerja, gaji ga seberapa, risiko jadi WNI seumur hidup”.
Mimbar bebas hingga teatrikal kondisi warga saat ini
Setidaknya hingga pukul 16.00 WITA, titik aksi menjadi mimbar bebas bagi warga yang ingin menyuarakan keresahan. Salah satu peserta aksi menyuarakan masalah kemacetan dan pembangunan tak terkendali di Bali. Ia mengeluhkan macet berkepanjangan di daerah Denpasar yang belum mendapatkan solusi dari pemerintah.
Peserta aksi tersebut juga menyinggung pembangunan pedestrian di Jalan Gajah Mada yang tak kunjung usai. “Mungkin ya bagus dibangun trotoar, tapi teman-teman lihat apa efeknya. Yang pertama kemacetan. Kemudian, jalan berdebu. Kemudian, warung-warung dan toko-toko yang ada di sana mengalami kemunduran dari segi ekonominya karena ada pembangunan trotoar,” ungkapnya.
Peserta aksi mengangkat tiga jari tangan. Jari pertama simbol persatuan. Bersatu menghadapi para oligarki di istana yang mengacak-acak negara. Jari kedua simbol solidaritas. Bersolidaritas kepada korban kebakaran hutan dan lahan, banjir di Bali, kekeringan, serta kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Jari ketiga simbol perlawanan. Melawan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Pasca mimbar bebas, massa aksi yang berasal dari pekerja seni menampilkan teatrikal. Musik menggema. Rekaman suara Presiden Prabowo Subianto terdengar. “Sorry ye, sorry ye, sorry ye,” ucapan itu terus berulang-ulang, dipadukan dengan musik.
Muncul seorang pria berpakaian putih, selayaknya Prabowo. Kemudian, peserta aksi dipersilakan berinteraksi dengan pria berpakaian putih tersebut. Salah satu peserta meraih mikrofon. Ia memprotes kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyengsarakan rakyat.
Setelah ucapan itu, musik “sorry ye” semakin keras dan kian cepat. Dua orang memasuki panggung, satu orang laki-laki menggunakan kain poleng dan satu perempuan mengenakan kebaya.
“Saksikanlah pertunjukan sirkus ini. Aku perkenalkan, aku lah yang memiliki sirkus ini. Aku penguasa di Bali. Aku yang memegang mereka untuk tetap berdiri. Aku yang memegang mereka untuk tetap menjual diri,” kata laki-laki berpakaian putih.
Perhatian tertuju pada kedua orang tersebut. Mereka menari di tengah kerumunan. Penari perempuan menggunakan lipstik. Kemudian, melilitkan selendang untuk diletakkan di atas kepala. Selang berapa waktu, perempuan tersebut menjunjung kursi di atas kepalanya. Berkali-kali kursi tersebut jatuh, berkali-kali juga ia mengambilnya.
Penampilan perempuan tersebut merepresentasikan perempuan Bali yang terimpit relasi kuasa. Dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini, perempuan tidak memiliki kebebasan. Di atas maupun di bawah, beban selalu dipikul, tak pernah berhenti istirahat.
Sementara, penampil lainnya, laki-laki dengan kain dibungkam dengan kardus yang dibentuk menyerupai kepala babi. Selain makna pembungkaman, kepala babi juga menjadi simbol penguasa korup.
Babi diasosiasikan dengan sifat rakus, kotor, dan egois. Ini menggambarkan pemimpin yang awalnya memperjuangkan kesetaraan, tetapi akhirnya menimbun kekayaan demi kepentingan pribadi.
Di antara tarian tersebut ada satu orang yang tengah memasak. Namun, satu-satunya yang dimasak adalah telur. Telur goreng itu dibagikan kepada peserta aksi lain yang berada dalam lingkaran. Tak ada yang berani menolak tawaran tersebut.
Teatrikal diakhiri dengan laki-laki berpakaian putih duduk di atas kursi yang menjadi simbol kuasa. Ia memegang telur dengan gerak pelan. Tiba-tiba telur dilempar, membuat penampil lain segera membersihkan kotoran telur yang terlempar itu.
Teatrikal tersebut menjadi simbol warga Indonesia saat ini yang berada dalam kendali pemerintah. Hidup susah, tetapi tetap harus menurut pada kuasa pemerintah. Hidup terimpit kemiskinan, tak bisa keluar dari lingkar kemiskinan itu.
Mahasiswa suarakan keresahan yang sama
Berjarak beberapa kilometer dari Lapangan Puputan Badung, aksi lain dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Bali. Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, puluhan mahasiswa mengenakan almamater kampusnya masing-masing.
Di depan Gedung DPRD Provinsi Bali, mahasiswa berdiri berhadapan dengan jajaran DPRD Provinsi Bali dan beberapa dinas pemerintahan. Setiap perwakilan BEM universitas membacakan kajian-kajian yang dibawa.
Isu yang dibawa Aliansi BEM Se-Bali antara lain ketenagakerjaan, pendidikan, penegakan hukum, isu sosial, infrastruktur, fasilitas publik, lingkungan, tata ruang, pajak, hingga ekonomi.
Perwakilan BEM Universitas Udayana menyuarakan krisis air yang terjadi di Bali Selatan. Padahal, di depan kampus Unud Jimbaran terdapat perusahaan air. Selain BEM universitas yang ada di Bali Selatan, BEM Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) di Buleleng juga hadir dalam aksi tersebut.
Dari 21 poin tuntutan yang dibawa oleh Aliansi BEM Se-Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali mengatakan, pihaknya akan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti sejumlah laporan, seperti infrastruktur jalan.
“Saya atas nama lembaga ingin menawarkan forum group discussion kalau berkenan, sehingga action plan bisa kita buat bersama, kita bisa lakukan bersama, kapan tenggat waktu, kapan penyelesaian,” kata Dewa Made Mahayadnya, Ketua DPRD Provinsi Bali.
Dewa juga menawarkan transparansi laporan hasil badan anggaran tahunan, baik anggaran induk maupun legislatif.
Selain itu, peserta aksi juga menyoroti penurunan anggaran pendidikan. Mereka menduga ini terjadi karena adanya program MBG. Di sisi lain, tenaga pendidik kurang diperhatikan kesejahteraannya.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Wesnawa Punia membantah hal tersebut. Ia mengatakan, program MBG didanai langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui APBN, sehingga tidak memengaruhi pos APBD Provinsi Bali.
“Kalau kita di Provinsi Bali kan sudah melebihi dari angka 20%, sudah di angka mendekati 39% untuk dana pendidikan,” kata Wesnawa.
Di sisi lain, koordinator aksi, Oka Darmawan mengatakan, Aliansi BEM Se-Bali memberikan tenggat waktu maksimal 90 hari untuk menuntaskan poin tuntutan tersebut. “Jika 21 tuntutan itu tidak selesai selama 21 hari, maka kami akan menuntut secara lebih besar lagi,” kata Oka.
Oka juga menyampaikan, Aliansi BEM Se-Bali telah mengundang Gubernur dan dinas pemerintah terkait untuk hadir dalam aksi tersebut. Namun, hanya pihak DPRD Provinsi Bali dan beberapa dinas yang hadir.
“Jadi kita harap DPRD yang menjadi perwakilan masyarakat bisa meneruskan ke beberapa stakeholder untuk 21 butir tuntutan,” kata Oka.
Meski memiliki titik aksi yang berbeda, aksi Spasi Bali dan Aliansi BEM Se-Bali memiliki tuntutan serupa. Keduanya sama-sama menuntut pembenahan kebijakan daerah dan pusat yang menyengsarakan rakyat.
