“De je loba, de je loba
Made Mawut, De Je Loba
Buin misi corah medaye
Buke bikul ngugut ngupinin, sing ade rasa
De je loba, de je loba
Buin misi corah medaye
Buke bikul ngugut ngupinin, sing ade rasa”
Petikan gitar musisi asal Bali, Made Mawut, mengisi keramaian Kulidan Kitchen & Space malam hari itu, Jumat, 22 Mei 2026. Sejak pukul 16.00 orang-orang terus berdatangan. Silih berganti saling menyapa satu sama lain. Kawan yang lama tak berjumpa, hingga kawan yang baru pertama kali jumpa.
Meski jauh dari pusat Kota Denpasar, Kulidan yang berlokasi di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar tetap ramai didatangi. Ada yang berkendara jauh dari rumah. Ada pula yang masih berpakaian formal sepulang kerja.
Sore hingga malam hari itu diadakan peluncuran buku Tri Hita Bencana: Ekonomi Politik Keserakahan Manusia Bali Kontemporer. Kegiatan ini menjadi yang pertama sejak buku karya I Ngurah Suryawan dicetak.
I Ngurah Suryawan, seorang antropolog dan dosen di Jurusan Antropologi, Universitas Papua (Unipa) Manokwari, Papua Barat. Ia juga mengisi kelas di Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa di Bali.
Tri Hita Bencana berisi kumpulan tulisan Ngurah Suryawan di BaleBengong sejak tahun 2025. Tulisan tersebut dipublikasikan dalam kolom Matan Ai.
Buku ini merupakan respons Ngurah Suryawan atas sikap apatis masyarakat Bali. Selama ini, masyarakat Bali seolah-olah disibukkan dengan urusan spiritual dan akhirat, sehingga abai terhadap urusan duniawi. Dalam prolognya, Ngurah Suryawan mengatakan masyarakat Bali akan marah jika ada yang menyinggung dewa dan agamanya, tetapi tidak marah ketika alamnya dikotori.
Kondisi tersebut ditambah dengan berkembangnya pariwisata yang diagung-agungkan dengan menjual adat dan budaya Bali. Buku ini terdiri dari lima bagian yang dibagi berdasarkan topik tulisan.
Kegiatan sore hari itu tidak hanya melaksanakan peluncuran buku, tetapi juga diselenggarakan diskusi dan lapakan komunitas. Buku-buku Tri Hita Bencana dipajang di meja, bisa dibeli oleh pengunjung.
Diskusi buku diisi oleh lima orang narasumber, berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada Ngurah Suryawan sebagai penulis buku, Ni Putu Candra Dewi sebagai pegiat dan pengacara HAM di Bali, Putu Prita Febrina dari Bali Institute, Abi Intan sebagai mahasiswa dan aktivis, serta Dinda Mahadewi selaku salah satu penggugat Citizen Lawsuit bencana banjir Bali.
Selama diskusi buku, masing-masing pembicara memberikan pandangan terkait Tri Hita Bencana. Meskipun isi kalimatnya berbeda-beda, pandangan dari masing-masing narasumber menuju satu kesimpulan yang sama. Tri Hita Bencana dimaknai sebagai refleksi kritis tentang Bali dan pembangunan pariwisatanya.
Tri Hita Bencana merupakan sindiran keras untuk Tri Hita Karana, filosofi kearifan lokal yang berfokus pada terciptanya keseimbangan dan keharmonisan hidup. Tiga elemen Tri Hita Karana yaitu hubungan dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia, dan hubungan dengan alam.
Dalam sesi diskusi, Ngurah Suryawan menjelaskan keseimbangan dan keharmonisan hidup akan terancam ketika relasi ketiganya tidak berjalan. Keresahan itu pun ia tuangkan dalam buku tersebut.
Selama proses penulisan, Ngurah Suryawan selalu menanamkan pikiran bahwa menulis digunakan untuk membentuk sebuah perubahan sosial. “Yang membentuk gerakan masyarakat sipil. Menulis lebih dari sekadar tulisan,” kata Ngurah Suryawan.
Masing-masing narasumber mengungkapkan keresahan yang tertuang dalam buku Tri Hita Bencana. Abi menanggapi bagian Bali dan Rasisme yang Mengakar. Tulisan itu berangkat dari keresahan yang muncul pasca aksi demonstrasi 30 Agustus 2025. Abi mengakui narasi tersebut menimbulkan keresahan terhadap gerakan sosial di Bali. Mirisnya, narasi rasisme itu ternyata ampuh di masyarakat yang dominan hanya menerima informasi pendek.
Narasi rasisme muncul seiring dengan kekhawatiran pemerintah dan masyarakat terhadap kaburnya wisatawan dari Bali karena adanya aksi. Pariwisata budaya tidak muncul tiba-tiba dan baru-baru ini, melainkan sudah ada pasca peristiwa 1965 di Bali.
Berkaca dari tulisan Ngurah Suryawan, Candra menjelaskan ada transformasi pariwisata di Bali secara struktural. Transformasi ini bertolak pasca tragedi 1965. “Pasca 1965 ada upaya membunuh analisis kelas. Pariwisata menjadi alat kontrolnya,” kata Candra.
Berselang waktu hingga masa kini, pariwisata tengah ada di persimpangan. Hal ini pun membuat Prita bertanya-tanya, apakah Bali masih menjadi jiwa dari pariwisata. Bekerja di bidang pariwisata berkelanjutan, Prita menjelaskan wisatawan yang datang ke Bali saat ini lebih banyak datang untuk memahami budaya, bukan hanya menikmati alamnya. “Pariwisata harus menjadi ruang pembelajaran,” ujar Prita.
Pariwisata yang kian bertumbuh di Bali membuat ruang di Bali makin sempit, terutama di Kota Denpasar yang menjadi pusat perekonomian warga Bali. Menyempitnya tata ruang membuat ruang hijau dan daerah resapan ikut berkurang. Pasalnya, tanah-tanah kosong mulai diisi dengan bangunan, membuat beton kian rapat.
Carut marut tata ruang Bali, terutama Kota Denpasar, berimplikasi pada bencana banjir yang terjadi September tahun 2025 lalu. Bencana tersebut bukan hanya banjir biasa, tetapi menyisakan tangis, trauma, dan memakan korban. Hal ini pun dibahas dalam buku Ngurah Suryawan, menjadi titik utama Tri Hita Bencana.
Dinda, sebagai salah satu penggugat gugatan warga negara menjelaskan konteks gugatan yang tengah mereka lakukan. Dinda dan beberapa warga Bali lainnya tergabung dalam Koalisi Pergerakan untuk Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Bali (Pulihkan Bali). Gugatan tersebut dilayangkan kepada pemerintah di Bali guna menuntut tanggung jawab atas bencana yang terjadi.
“Yang terjadi bukan cuma sekadar masalah sampah, tapi juga karena tata kota yang semrawut,” ujar Dinda. Ia pun bertanya-tanya sebenarnya pembangunan yang selama ini dilakukan ditujukan untuk siapa, apakah selama ini masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan kota.
Berangkat dari pernyataan Dinda, Ngurah Suryawan menengok sebentar ke masa lalu. Ia mengingat sebenarnya masyarakat Bali memiliki sikap kritis dan kekuatan yang luar biasa dalam melawan ketidakadilan. Namun, peristiwa 1965 membuat semuanya terkubur. Ini alasan Ngurah Suryawan selalu menyebut peristiwa 1965 di hampir setiap bab bukunya.
“Peristiwa 1965 membentuk masyarakat Bali dari yang awalnya tajam menjadi apatis. (Membuat) kita lupa tentang analisis ekonomi politik dan analisis kelas,” ujar Ngurah Suryawan.
Sejumlah pertanyaan dilemparkan kepada pembicara setelah diskusi buku dilakukan. Antusias tak terbendung, pertanyaan datang dari berbagai kalangan warga, dari akademisi, warga, hingga pelaku pariwisata.
Diskusi buku dan lapakan komunitas hari itu menjadi titik balik bahwa masyarakat Bali perlu bangkit membuat suatu gerakan sosial. Masyarakat perlu menciptakan gerakan sipil yang kuat untuk menampik kebohongan para elit yang menjadi kaki tangan kapital.
