Julukan The Lost Paradise rasanya memang tepat digambarkan oleh orang luar untuk Bali. Bali memberikan citra dirinya sebagai tempat kem-‘Bali’ untuk melihat kebudayaan tradisional yang jauh dari ambisi dan kepuasan ekonomi. Wisatawan asing maupun domestik merasakan sensasi bebas atas hiruk-pikuk modernitas yang monoton. Berbagai sudut pulau ini menyediakan tempat untuk melunakkan isi pikiran. Tak jarang rasanya orang-orang menemukan makna hidupnya setelah merenungkan diri di tengah guyuran ombak Pantai Sanur atau setelah mencicipi melukat di Pura Tirta Empul.
Tetapi julukan ini dirasakan oleh masyarakat Bali sendiri dengan maksud yang berbeda. Bali menjadi semakin kehilangan arah untuk menjaga jati dirinya. Bali yang telah didesain menjadi tempat wisata terpaksa atau dipaksa memisahkan kebudayaan aslinya menjadi sebuah seni pertunjukan. Sebelumnya, seluruh tarian, nyanyian, dan kerajinan ditujukan untuk aktivitas spiritual.
Sekarang, kebudayaan asli Bali telah memiliki versi yang berbeda untuk dipertontonkan. Contohnya yaitu Tari Pendet yang mengalami perubahan maksud dan tariannya akibat pariwisata. Awalnya hanya ditarikan di dalam pura dan dimaksudkan untuk mengucapkan rasa syukur kepada para Dewa. Pada tahun 1950-an, muncul kebiasaan bahwa tamu-tamu negara akan disambut dengan Tari Pendet di lapangan udara. Kebiasaan tersebut dikritik tajam oleh instansi Agama Hindu yang menimbulkan sebuah kreasi baru dari Tari Pendet karya koreografer tari I Wayan Beratha tahun 1970-an.
Perencana Bali harus berkaca
“Bali bak handuk basah yang airnya diperas untuk dikeringkan. Ketika sobek dan tak lagi berisi air, akan dibuang” (Suara Pembaruan, 30/7/1990) -halaman 278 (Pichard, 1992)
Setelah melihat semua kebijakan dari setiap orde, kemudian dampaknya terhadap perubahan kebudayaan Bali. Terlihat bahwa orang Bali sendiri hanya menjadi objek dalam proses perencanaan pariwisata. Inisiasi kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat Bali sifatnya terkesan hanya membenahi blank spot dari kebijakan pusat, alih-alih ikut memikirkan langkah preventif. Keterwakilan golongan ketika perencanaan tak nampak dari hasil kebijakan tersebut. Golongan-golongan yang kadang dirasa kerdil untuk memberi masukan seperti perwakilan desa, instansi agama, perempuan, sekaa teruna-teruni, hingga organisasi subak juga sepatutnya diberikan kesempatan untuk memberikan kajian atas dampak yang dapat terjadi.
Peran golongan-golongan tersebut sangatlah penting, salah satu-nya yaitu desa. Desa di Bali sangat krusial untuk menahan derasnya pengaruh budaya luar dan pembangunan liar. Dekrit Gubernur Bali pada tahun 2001 menetapkan desa sebagai lambang benteng terakhir pertahanan kebudayaan Bali”. Peran ini juga tampaknya mulai dilupakan, semakin mudahnya investasi dapat berjalan tanpa persetujuan dari desa itu sendiri. Bahkan pemerintah pusat menyambut meriah dengan kebijakan satu pintu. Satu sisi mempermudah perizinan pembangunan yang bertele-tele, satu sisi tanpa disadari akan menggerogoti Bali secara perlahan.
Hal ini penting untuk dikhawatirkan untuk mematahkan analogi bahwa Bali tak khayal sebagai handuk basah. Hamparan luas indah yang dilirik bukan karena lekuk alamnya, tetapi indah untuk melakukan investasi besar-besaran. Bahkan ada asumsi bahwa 90% lahan sekitar pantai telah dimiliki oleh orang luar Bali. Khawatirnya, setelah daya dukung lingkungan menurun, pantai tak indah lagi akibat dikelilingi resor dan berkurangnya wisatawan, ketika itu orang Bali akan terpuruk di rumahnya sendiri. Lalu, pertanyaannya adalah siapa yang akan diminta pertanggungjawaban? Pemerintah? Investor? Atau warga Bali itu sendiri?
Perencana-perencana Bali diajak berpikir kembali tentang apa yang telah terjadi atas hasil kebijakan pariwisata selama ini. Refleksi atas dampak yang terjadi dan batasan yang harus digarisbawahi dengan jelas. Selain itu, bagaimana membina masyarakat Bali untuk bisa merencanakan dirinya sendiri?
Rapuhnya pariwisata
Satu abad berselang semenjak ‘didesain’ menjadi tujuan wisata, Bali masih belum sempat memikirkan kembali jati dirinya yang sesungguhnya. Konservasi tradisi dan budaya Bali mengeluarkan biaya yang mahal. Bersamaan dengan terhimpitnya masyarakat yang dituntut oleh peningkatan biaya hidup.
Bali terasa sudah nyaman dengan terus menikmati hasil ekonomi dan beradaptasi dengan apa pun kebudayaan yang datang padanya. Sisi lain sejarah selalu menyatakan bahwa pariwisata sangat rapuh ketika terjadi bencana alam dan gejolak politik. Contoh paling terakhir ketika pandemi COVID-19 melanda, bencana yang terjadi berhasil memukul mundur ekonomi Bali hingga 9,31%.
Kalau kondisi ini tidak sesegera mungkin untuk dipikirkan kembali, akan ada kalanya masyarakat dipaksa memilih antara mempertahankan budaya dan membiayai hidupnya. Sehingga, hipotesis yang tepat untuk kondisi Bali saat ini ialah “sampai kapan?”.
