Mengapa Kaum Terdidik Bungkam (di Bali)?

Oleh I Ngurah Suryawan

Kebungkaman kaum terdidik di tangan kekuasaan bukanlah cerita yang baru. Sejarah “kalahnya” integritas sekaligus idealisme akademik untuk menyuarakan kebenaran di depan kekuasaan menjadi bagian bukan hanya pengkhianatan mereka, tetapi juga bagian dari sejarah pemikiran yang (di)hilangkan di negeri ini. Pengkhianatan merujuk kepada runtuhnya idealisme, etika, dan suara ilmu pengetahuan juga karena kepentingan kekuasaan.

Ilmu pengetahuan dan akademisinya ditundukkan oleh desain dan hasrat kekuasaan untuk mengontrol. Ilmu pengetahuan bisa dikendalikan dan digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Sementara sejarah pemikiran yang (di)hilangkan berkaitan dengan disingkirkannya beberapa perspektif penting dalam ilmu pengetahuan karena tidak sesuai dengan keinginan kekuasaan. Dalam konteks ini adalah kelas dan marxisme.

Penundukan ilmu pengetahuan dan para akademisinya, salah satunya terjadi pada periode waktu yang penting sekaligus menentukan dalam perjalanan sejarah Indonesia dan juga Bali, yaitu periode antara tahun 1950-1965. Waktu 15 tahun yang penting dalam perubahan ekonomi dan politik Bali. Konteks Bali menjadi sangat penting karena periode tersebut, dan sudah tentu periode 1970-1980an, adalah konsolidasi kekuasaan Orde Baru dan penataan untuk berkembangan industri pariwisata di Bali.

Kita kemudian mengerti bahwa pariwisata yang diciptakan di Bali pasca 1965 mengubur kisah kelam tragedi pembantaian massal. Tragedi kelam yang membuat masyarakat Bali menutup diri untuk membicarakan politik dan menunggu penawar tragedi kelam yang membuat mereka melangkah ke lembaran baru. Penawar itu adalah pariwisata, yang kemudian dilanjutkan dengan menggalakkan pembangunan budaya, kesenian, agama.

Saking massif-nya industri pariwisata hingga merubah Bali secara struktural dari masyarakat agraris menuju modern (pariwisata). Bahkan, jika terus berlangsung, Bali akan habis dilahap oleh investor pariwisata. Pada sisi kekhawatiran tersebut terus berlangsung, tapi kerinduan kepada pariwisata tidak pernah terhenti. Hampir semua sisi kehidupan masyarakat Bali terikat dengan pariwisata.

Selain politik pembersihan 1965 yang kemudian diikuti dengan konsolidasi kapital dengan masuknya pariwisata, pengkerdilan cara berpikir kritis berjalan dengan stigma “komunis”, “musuh pembangunan”, atau “anti-pariwisata”. Berpikir kritis terhadap berjalannya pembangunan dianggap sebagai melawan negara dan anti terhadap kemajuan.

Saya meyakini bahwa pembentukan subyek manusia Bali sangat berkaitan dengan pembersihan 1965 dan konsolidasi moda ekonomi pariwisata setelahnya. Implikasinya sangat mendasar yaitu terbuka sekaligus berubahnya Bali secara massif akibat pariwisata, baik secara tata ruang maupun pembentukan subyek manusia Bali yang diinginkan.

Tercengkram Kapital (Pariwisata)

Kapital di Indonesia dan Bali pada khususnya bisa tumbuh berkembang menjalar ke segala bentuk kehidupan karena adanya represi. Pembunuhan massal berperan penting menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial dan budaya, menyiapkan ‘lahan’ bagi akumulasi kapital.

Akumulasi kapital di mana pun juga harus memiliki titik awal. Inilah yang sering disebutkan dengan akumulasi primitif. Proses akumulasi primitif ini selalu melibatkan kekerasan. Pembantaian massal 1965 adalah salah satu momen akumulasi asali yang menghancurkan sistem sosial dan kekuatan politik yang menghalangi ekspansi kapital.

Pembantaian massal 1965 berfungsi untuk ‘membersihkan lahan’ agar akumulasi kapital bisa berjalan. Kuncinya bukan pada ketersediaan uang, tapi pada ketersediaan bahan mentah dan tenaga kerja. Fokusnya adalah kepada tenaga kerja karena ketersediaan bahan mentah juga mensyaratkan adanya tenaga kerja yang mengambil dan menyediakannya. Di masa sebelumnya, orang tidak tertarik untuk menjual tenaga kerja kepada pemilik uang, karena masih ada banyak cara lain menyambung hidup.

Sejarah kemudian memperlihatkan bahwa orang kemudian dipaksa agar tunduk pada hukum akumulasi kapital. Pembunuhan massal 1965 di Indonesia adalah salah satu episode paksaan itu. Apa yang terjadi pada tahun 1965 dan setelahnya adalah sebuah upaya untuk mempercepat proses akumulasi kapital. Semua kekuatan yang menghalangi potensi akumulasi itu dihancurkan. Pembunuhan massal di sini bukan hanya berarti hilangnya nyawa manusia, tapi juga hancurnya sistem sosial yang mereka hidupi. ¹

Salah satu contoh tunduknya masyarakat dengan akumulasi kapital adalah konsolidasi modal yang mendukung terbentuknya industri pariwisata di Pulau Bali. Pariwisata bukan sekadar kumpulan kegiatan komersial, tetapi juga pembingkaian ideologis atas sejarah, alam, dan tradisi. Pariwisata adalah suatu bingkai yang punya kuasa untuk membentuk ulang budaya dan alam demi kepentingan kekuasaan itu sendiri.

Pariwisata dengan demikian, dalam kerangka wacana yang lebih luas adalah suatu struktur ekonomi yang punya kuasa untuk mendiktekan cara-cara yang seharusnya digunakan masyarakat untuk memahami dan memaknai dirinya sendiri. Industri pariwisata di Bali dikenalkan oleh kolonial Belanda pada awal abad XX dan kini telah berkembang pesat dalam proses mengkompromika keberlanjutan lingkungan dan melibatkan komodifikasi budaya lokal. Ekspansi pariwisata juga berjalan beriringan dengan peminggiran masyarakat lokal, pencerabutan sosial dan budaya, dan juga kekerasan di bawah rezim otoritarian Orde Baru dan terwariskan hingga kini.

Analisis Kelas

Salah satu yang hilang pasca tragedi 1965 adalah analisis kritis berkaitan dengan kelas sosial yang ada di tengah masyarakat. Salah satu (imajinasi) pengetahuan yang hendak dimasukkan adalah masyarakat desa yang harmonis dan bergotong-royong bahu-membahu berlomba-lomba berperanserta dalam pembangunan.

Homogenisasi dalam memandang masyarakat desa bukannya tanpa sebab atau berada dalam ruang yang hampa. Tentu saja tujuan politisnya adalah kontrol dan penjinakan perlawanan dan protes dari masyarakat. Analisis kelas melihat bahwa masyarakat sangatlah terdiferensiasi, terdiri dari berbagai kelas-kelas sosial dari pemilik tanah yang dominan hingga kelas pekerja yang menggantungkan hidupnya dari tenaga yang dimiliki.

Selain massfinya konsolidasi kapital pariwisata pasca pembantaian massal 1965, satu hal yang sangat penting diperhatikan adalah hilangnya analisis kelas dalam khazanah politik kebudayaan Bali pasca 1965. Jika kita melihat sejarah politik Indonesia, menghilangnya konsep dan diskursus kelas dalam ilmu sosial akan cepat dikaitkan dengan kemunculan Orde Baru. Pembunuhan massal terhadap orang yang diduga komunis yang kemudian diiringi dengan penghancuran gerakan kerakyatan. Hal ini dilakukan untuk “membersihkan lahan” bagi pembangunan pariwisata (Farid 2015; Farid 2005).

Sayangnya kajian-kajian dalam periode tersebut tentang Bali belum memperlihatkan situasi yang terjadi di perdesaan dan yang lebih mendalam berkaitan dengan berubahnya hubungan produksi di perdesaan Bali, dinamika perombakan penguasaan tanah (land reform), dan implikasinya terhadap konfik-konflik lokal. Salah satu alasan mendasar dari kurangnya kajian tersebut adalah berlanjutnya dominasi perspektif tradisi dan otentisitas yang menekankan basis afiliasi yang spesifik secara kultural di Bali ketimbang basis kelas.

Studi penting dari Robinson (1995; 2006) telah meletakkan pondasi yang kuat dalam kajian analisis kelas dalam kekerasan politik 1965 di Bali. Ia pertama-tama melihat bahwa pentingnya pengaruh krisis ekonomi, ditambah dengan bencana alam, dan pola mobilisasi politik terjadi di Bali yang menggejot konflik politik yang massif pada tahun 1950-1960-an. Gerakan sosial politik berbasis kelas semakin penting di Bali selepas tahun 1963, saat PKI (Partai Komunis Indonesia) mulai berkomitmen untuk menjalankan strategi berbasis kelas yang lebih militan dalam mengimplementasikan land reform.

Salah satu yang menjadi basis material dari gerakan berbasis kelas di Bali sudah tentu adalah pelaksanaan perombakan (redistribusi) penguasaan tanah atau yang sering dikenal dengan land reform. Akses terhadap tanah pertanian menjadi salah satu isu politik panas pada tahun-tahun awal pasca-kemerdekaan di Bali, yang memancing upaya lokal untuk land reform.

Ketika krisis ekonomi kian terasa pada sepanjang awal dekade 1960-an dan inflasi semakin pesat, tanah yang sudah langka dan menjadi objek pertikaian, menjadi satu-satunya jaminan mata pencaharian. Oleh karena itulah pembaharuan agraria menjadi prioritas yang sangat mendesak. Land reform berdampak langsung pada kehidupan orang Bali dan kebanyakan dari mereka jelas diuntungkan atau dirugikan ketika perundangan land reform tersebut memasuki babak pelaksanaannya.

Gerakan berbasis kelas berbasis gerakan sosial di tengah masyarakat kemudian hilang seiring pembantaian massal 1965. Setelahnya, gerakan rakyat dirubah menjadi “massa mengambang”, memompa terus sentimen antikomunis, dan doktrin pembangunan melalui pertumbuhan dan stabilitas. Mobilisasi anti-komunis masih menjadi sentimen yang laku terjual serta dikobarkan para rezim untuk menakut-nakutinya rakyatnya. Semua jargon dan analisis politik radikal dan gerakan rakyat tersingkir dari diskursus publik maupun dunia akademik.

Para kaum terdidik bungkam dan sedikit yang mengotak-atik perspektif ini karena beresiko tidak disukai bahkan disingkirkan oleh kekuasaan. Oleh sebab itulah mereka memilih jalan aman untuk tidak dikait-kaitkan dengan analisis kiri dan marxis. Jalan yang paling aman sudah tentu analisis kebudayaan dan pariwisata yang digandrungi sang kuasa, namun sayang mengkerdilkan wawasan para kaum terdidik itu sendiri.

Daftar Pustaka

Farid, Hilmar, 2006. “Masalah Kelas dalam Ilmu Sosial Indonesia” dalam Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae (ed), Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia, Jakarta: Equinox Publishing.

Farid, Hilmar. 2005. ”Indonesia’s original sin: mass killings and capitalist expansion 1965-66”. Inter-Asia Cultural Studies 6, no. 1 (2005): 3-16. https://doi.org/10.1080/1462394042000326879.

Robinson, Geoffry. 1995. The Dark Side Of Paradise, Political Violence in Bali, Cornell: Cornell University Press.

Robinson, Geoffry. 2006. Sisi Gelap Pulau Dewata, Sejarah Kekerasan Politik. Yogyakarta: LKiS.

1 Lihat: https://indoprogress.com/2013/07/hilmar-farid-warisan-kunci-politik-orde-baru-adalah-kemiskinan-imajinasi-politik-sosial-dan-kultural/ (diakses 5 Januari 2026)