Penulis: I Gusti Ayu Septiari dan Maya Ayu Revalina
Baru-baru ini kabar mengenai bangunan milik Warga Negara Rusia di dekat Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai menimbulkan polemik. Pada 18 September 2025, Pansus Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah DPRD Bali melakukan inspeksi ke kawasan Tahura Ngurah Rai. Dalam inspeksi tersebut ditemukan pabrik konstruksi bangunan milik WN Rusia.
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara (BPN) Bali dalam situs resminya memberikan klarifikasi bahwa kawasan pabrik konstruksi tersebut bukan wilayah Tahura. Tanah tersebut telah bersertifikat atas nama seorang Warga Negara Indonesia (WNI) sejak tahun 2017. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021, lahan di sana masuk dalam kawasan perdagangan dan jasa.
Pabrik konstruksi tersebut bernama BimX Development, berlokasi di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan. Ketika mengunjungi lokasi pada 24 September 2025, kawasan sekitar BimX Development ramai orang-orang yang keluar masuk. Di area tersebut terdapat sejumlah pabrik lain, salah satunya pabrik daging yang berada tepat di depan kantor BimX Development.
Hari itu BimX Development tampak sepi, hanya ada seorang satpam yang tengah berjaga. Satpam tersebut mengaku tidak tahu perihal kedatangan DPRD Provinsi Bali beberapa hari lalu karena dirinya sedang libur. Saat itu, pekerja tengah diliburkan karena perusahaan masih mengurus administrasi.
Pabrik BimX Development bersisian dengan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. Di depan bangunan pabrik juga ada kolam pancing. Di ujung jalan antara pabrik dan kolam pancing, tampak sampah melilit batang dan akar mangrove.
Menurut penuturan satpam BimX Development, kawasan tersebut sudah padat dengan bangunan pabrik sebelum BimX Development dibangun. Di gang sebelah pabrik konstruksi tersebut juga ada sejumlah cafe. Di jalan-jalan kecil yang belum diaspal tampak mobil box berlalu-lalang.
Perubahan Tahura Ngurah Rai
Ketika diresmikan pada tahun 1988, Tahura Ngurah Rai memiliki luas 1.392 hektar. Lokasinya masuk dalam dua wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Tahura Ngurah Rai merupakan satu-satunya taman hutan raya yang dimiliki oleh Pulau Bali.
Pada tahun 1993, berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 544/Kpts/1993, luas Tahura Ngurah Rai ditetapkan menjadi 1.373,5 hektar dengan kawasan konservasi seluas 1.158,44 hektar.
Tahura mengalami perubahan luas kawasan karena adanya berbagai pembangunan di sekitarnya. “Yang pertama untuk perluasan Bandara Ngurah Rai sekitar 11 hektar. Kemudian untuk Yayasan Sarana Wana Jaya sekitar 7,5 hektar,” ujar Agus Santoso selaku staf Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura Ngurah Rai.
Selain itu, penurunan kawasan juga terjadi karena alasan secara teknis. Beberapa kawasan tidak bisa dianggap menjadi kawasan konservasi lagi karena tidak ada vegetasi, genangan air yang tinggi, dan banyak aktivitas water sport. Sebab itu, kawasan tersebut diturunkan menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK), tetapi masih di bawah pengelolaan Tahura. HPK merupakan hutan produksi yang dapat dialihfungsikan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
Namun, Santoso menjelaskan bahwa tidak ada pengurangan tutupan mangrove di kawasan Tahura. Ia mengatakan bahwa tutupan mangrove justru bertambah. “Tidak terjadi pengurangan tutupan, malah bertambah tutupan kita. Sekitar 80% tutupan lahan di kawasan hutan. Makanya kalau kita ngomong penurunan, di mana dulu nih penurunannya?” jelas Santoso.
Santoso mengatakan penebangan mangrove yang terjadi di luar kawasan merupakan hak masyarakat dan bukan kewenangan pihak Tahura. Sebab, hal tersebut terjadi di luar batas kawasan Tahura dan UPTD tidak mempunyai kewenangan apapun. Pasalnya, sejumlah mangrove tumbuh di lahan masyarakat yang berbatasan dengan Tahura.
“Jadi, kalau ada narasi yang menyatakan penurunan tutupan lahan itu, lahannya harus dijelaskan dulu. Apakah itu kawasan hutan atau luar kawasan hutan. Kalau di dalam kawasan hutan, kami secara tegas dan bisa dipertanggungjawabkan dengan data,” ungkap Santoso.
Di dalam kawasan Tahura tidak hanya terdapat mangrove, tapi juga diisi beberapa proyek pembangunan. Salah satunya adalah Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Pelabuhan Benoa. Ada juga proyek Jalan Tol Bali Mandara yang melintas di tengah-tengah Tahura .
Berdasarkan penuturan Santoso, hanya ada dua kegiatan yang bisa dilakukan di kawasan konservasi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), yaitu kegiatan untuk penguatan fungsi kawasan dan pembangunan strategis nasional. Misalnya, adanya pemasangan jalur lintas untuk tower Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang harus melewati Tahura, sehingga perlu dilakukan penebangan dahan-dahan mangrove yang menjulang.
Santoso juga menyinggung Jasa Marga Bali Tol yang merupakan proyek strategis nasional. ”Dia tetap kawasan hutan, tapi difungsikan untuk itu. Cuma berubah peruntukan kawasan,” ujar Santoso.
Infrastruktur di Tahura Pasca G20
Tahura erat kaitannya dengan perhelatan internasional G20, forum kerja sama ekonomi yang terdiri dari berbagai negara. Pada tahun 2022, Konferensi Tingkat Tinggi G20 dilaksanakan di Bali.
Menjelang G20 di Bali, sejumlah restorasi pembangunan dan infrastruktur dilakukan, salah satunya restorasi hutan mangrove. Pada satu kesempatan, para pemimpin negara G20 dan lembaga internasional mengunjungi Tahura dan melakukan kegiatan penanaman mangrove bersama. Bahkan, ada mangrove yang dibentuk dengan susunan G20. Lokasinya berada di Persemaian Mangrove G20 BPDAS Unda Anyar di Jalan Tanah Kilap, Pemogan, Denpasar Selatan.
Jalan aspal yang lebar langsung menyapa begitu memasuki kawasan persemaian. Lokasinya mudah ditemukan, ditandai dengan Monumen G20 yang bentuknya seperti kelopak bunga. Sejumlah mobil tampak parkir di kanan-kiri jalan.
Lokasi persemaian berada di ujung, di dekat Pura Tanah Kilap. Ketika tiba, kawasan tersebut dikelilingi jaring-jaring berwarna hijau untuk menutup akses masuk. Ketika bertanya pada satu-satunya pemilik warung di depan Persemaian Mangrove G20, ia mengatakan tempat itu ditutup untuk umum. “Dulu dibuka, sekarang sudah bagus ditutup untuk umum,” ujarnya.
Ketika dikonfirmasi, Santoso menjelaskan bahwa di lokasi persemaian terdapat aset penting global, yaitu puluhan tanaman mangrove yang ditanam oleh para pemimpin negara dan lembaga negara G20. Ia khawatir kawasan tersebut berisiko rusak jika dibuka untuk umum. Meski begitu, kawasan ini bisa diakses oleh publik untuk kunjungan dan edukasi. Dengan catatan, ada proses perizinan yang harus dilalui.
Tak jauh dari Persemaian Mangrove G20, ada Mangrove Information Center (MIC). Ketika dikunjungi, tempat tersebut tampak sepi. Di sebelahnya ada sebuah bangunan yang dibangun ketika perhelatan G20. Awalnya, bangunan itu merupakan titik awal masuk ke jalur trekking Tahura.
Namun, bangunan tersebut seolah terbengkalai. Tanda larangan masuk terpasang di depan bangunan. Santoso mengatakan hal itu dilakukan karena kawasan tersebut masih dalam proses penyerahan aset dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Kementerian Keuangan Pusat.
Konservasi Mangrove Melalui Ekowisata
“Kampoeng Kepiting Tuban, Bali selain menyajikan kuliner seafood yang enak, juga memiliki atraksi,” kata sebuah tulisan di situs tripadvisor, situs travel agencies global. Ulasan yang ditulis pada tahun 2017 itu menampilkan hamparan bangunan di Kampoeng Kepiting yang berdiri di atas perairan Benoa. Bangunan tersebut dikelilingi oleh pepohonan mangrove. Sayangnya, 8 tahun setelah ulasan tersebut ditulis, kondisi Kampoeng Kepiting tak lagi sama.
Kampoeng Kepiting berlokasi di Jl. Bypass Ngurah Rai, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Lokasinya tak jauh dari Bandara Ngurah Rai. Ketika mendatangi Kampoeng Kepiting, setiap menitnya terdengar suara pesawat lepas landas.
Kampoeng Kepiting hanya tersisa papan nama. Akses jalan menuju restoran ditutup sepenuhnya. Hanya ada tanaman mangrove yang tengah dibudidayakan. Sampah pun terlihat berserakan dan melilit akar mangrove.
Agus Diana, salah satu pengurus Kelompok Nelayan Wanasari, tengah mempersiapkan kunjungan ‘tamu’ dari Jepang siang itu (8/10). Kotak-kotak yang berisi tanah tengah dipersiapkan. Katanya, hari itu ada kunjungan edukasi dari sebuah komunitas di Jepang.
Usai dengan urusannya, Diana menuju satu-satunya warung yang ada di Kampoeng Kepiting. Ia mulai menceritakan asal-usul Kampoeng Kepiting sejak berdiri hingga saat ini.
Sebelum tahun 2010, masyarakat Tuban tidak memiliki obyek wisata seperti desa tetangganya. Wisatawan biasanya ke Tuban hanya untuk ke bandara, sedangkan tempat yang dipilih untuk menginap adalah Uluwatu, Legian, dan daerah lain di Kuta.
Masyarakat Tuban yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Wanasari pun berinisiatif menjadikan desanya Daerah Tujuan Wisata (DTW). Pada tahun 2008, kelompok nelayan tersebut mulai survei ke beberapa tempat dan satu-satunya yang terlintas untuk dimanfaatkan adalah mangrove.
Konsep ekowisata mangrove muncul pada tahun 2010. “Kita cobalah tawarkan ke beberapa BUMN dalam bentuk CSR-nya,” ujar Diana. Namun, dari 20 BUMN yang ditawarkan, hanya 1 yang tertarik dengan tawaran mereka, yaitu PT. Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai.
PT. Pertamina (Persero) DPPU Ngurah Rai memberikan dana Rp35 juta untuk lima keramba kepiting. Keramba kepiting merupakan wadah untuk budidaya kepiting di perairan. Di Kampoeng Kepiting, keramba kepiting berbentuk bambu yang ditancapkan di antara pohon-pohon mengelilingi dan mengitari mangrove, tanpa menebang pohon.
Diana menegaskan keramba kepiting tidak boleh dimiliki pribadi. Satu keramba dimiliki minimal lima anggota kelompok nelayan. “Nanti yang kaya makin kaya, yang punya modal aja menang,” ujar Diana sembari tertawa.
Setelah program budidaya kepiting berhasil, Kelompok Nelayan Wanasari mulai mengembangkan program edukasi dan konservasi, khususnya mangrove. Selain untuk ekowisata, edukasi dan konservasi ini bertujuan mengembalikan alam. “Seperti dulu zaman saya kecil, orang mancing enak, dapat ikan gampang,” kenang Diana.
Selain itu, program ini juga bertujuan mengedukasi generasi muda agar mengetahui cara merawat mangrove, bukan hanya cara menanamnya. “Kita tahu Tuban, Jimbaran, Kuta, habis dengan beton kan. Kalau nggak ada pohon, dari mana oksigen, ya kan? Kita kan butuh oksigen,” ungkap Diana.
Program tersebut dibagi dalam dua kategori, yaitu untuk perusahaan dan pendidikan. Edukasi untuk perusahaan dikenakan biaya, sedangkan edukasi untuk dunia pendidikan lokal diberikan secara gratis. “Namun, dunia pendidikan lokal ini dia wajib melakukan program 3M yang kami miliki, mencari bibit atau membuat bibit, kemudian menanam, yang ketiga itu adalah merawat,” ujar Diana.
Antara perusahaan dan pendidikan ini terjadi subsidi silang. Biaya yang diberikan kepada perusahaan membiayai alat dan bahan yang dibutuhkan dunia pendidikan.
Secara keseluruhan, pada masa jayanya ada 7 program yang dijalankan Kelompok Nelayan Wanasari, yaitu budidaya kepiting, edukasi dan konservasi, kuliner, pengolahan dan pemasaran, pengawas masyarakat, seni budaya, dan wisata. Dari 7 program tersebut yang masih eksis hanya edukasi dan wisata.
Sementara, kuliner Kampoeng Kepiting telah ditutup sejak pertengahan 2025. Pusat kuliner Kampoeng Kepiting dibuka sejak 2014. Masa kejayaan Kampoeng Kepiting sirna ketika pandemi Covid-19 melanda. Padahal, selama beroperasi, Kampoeng Kepiting berhasil menghidupi puluhan nelayan di Tuban dengan penjualan seafood serta olahan mangrove.
Budidaya kepiting melalui keramba juga tidak bisa berjalan lagi sejak tahun 2017. “Setelah pembangunan Bendungan Tukad Mati, sedimentasi lumpur di sini tidak bagus,” ungkap Diana. Akhirnya, pundi-pundi utama penghasilan para nelayan beralih ke kuliner Kampoeng Kepiting.
Warga dan Mangrove Terdampak Proyek
Pembangunan di sekitar Desa Tuban, terutama pembangunan Jalan Tol Bali Mandara, memang membawa dampak positif, seperti mengurangi kemacetan. Namun, dampak positif ini tidak bisa melepas dampak negatif yang ditimbulkan. Banyak karang yang rusak di perairan Benoa, butuh waktu 5-15 tahun untuk mengembalikannya. Selain itu, ekosistem mangrove juga rusak.
Ketika proyek jalan tol berlangsung selama 1 tahun, nelayan tidak bisa melaut. Setelah proyek itu jadi pun, ekosistem laut tak sama lagi seperti sebelumnya. “Peran mereka (pemerintah) tidak ada selama ini yang saya perhatikan untuk mengembalikan alam ini. Kalau dia nanam (ketika) G20 itu kan efek adanya program, bukan program berkelanjutan,” ungkap Diana.
Kerusakan mangrove tak hanya terjadi karena pembangunan, tetapi juga kiriman sampah dari hulu. Ketika banjir 10 September lalu, Diana menemukan berbagai macam benda hingga hewan yang terjebak di mangrove. “Kamu cari babi ada di sini, kulkas ada, kasur ada. Pohon kami matinya banyak akibat sampah,” ujar Diana.
Diana tak kuasa menghitung kerusakan yang diciptakan oleh bencana beberapa waktu lalu. Setidaknya ada ribuan mangrove yang rusak karena dililit sampah. “Kalau satu pohon yang mati, kamu ngidupin satu pohon untuk setahun aja berapa biayanya kan gitu,” terang Diana.
Sejauh ini, Kelompok Nelayan Wanasari berjalan secara mandiri. Mereka sama sekali tidak menerima dana dari investor karena kekhawatiran pembagian hasil tidak dapat menghidupi nelayan. Diana berharap Kampoeng Kepiting dapat kembali seperti dulu lagi. Namun, sejauh ini masih belum ada dana untuk memperbaiki fasilitas di Kampoeng Kepiting.
Pernyataan Diana kontradiktif dengan Santoso. Diana menyatakan bahwa tutupan mangrove semakin berkurang, sedangkan Santoso mengatakan sebaliknya bahwa tutupan mangrove justru bertambah.
BaleBengong mencoba menelusuri luas tutupan manrove dan kesehatan mangrove di Tahura Ngurah Rai dengan bantuan Loka Spasial Nusantara. Loka Spasial Nusantara melakukan analisis menggunakan kombinasi citra satelit Landsat dari tahun 2005, 2015, dan 2025. Dari hasil penelusuran, ditemukan luasan mangrove di Tahura meningkat sebesar 4% dalam kurun waktu 20 tahun, yaitu tahun 2005 – 2025. Namun, pada tahun 2015 luasan mangrove mengalami penurunan 0,8% menjadi 825,74 hektar dari luasan awal 832,32 hektar pada tahun 2005.
Selain itu, kesehatan mangrove juga mengalami peningkatan. Loka Spasial Nusantara menggunakan pendekatan Mangrove Health Index (MHI) atau Indeks Kesehatan Mangrove. Di sisi lain, ada kerusakan yang terdeteksi dari citra satelit pada wilayah tertentu.
Secara administratif, Tahura Ngurah Rai berada dalam dua wilayah, yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Pada tahun 2005, mangrove dengan MHI cukup tersebar di sejumlah titik, mulai dari mangrove di daerah Sanur, Batu Lumbang, Nusa Dua, dan beberapa titik lainnya (lihat gambar Mangrove Health Index Period 2005).
Sementara itu, 10 tahun setelahnya, mangrove dengan MHI buruk justru bertambah, meski tidak sebanyak MHI baik. Mangrove dengan kondisi buruk paling terlihat di sekitar Pantai Mertasari dan area Kampoeng Kepiting.
Berselang lima tahun, yaitu tahun ini, kondisi mangrove mulai membaik. Tidak ada mangrove dengan MHI buruk. Sebagian besar kondisinya baik, tetapi masih ada yang kondisinya cukup, beberapa di antaranya ada di Pantai Mertasari, kawasan Kampoeng Kepiting, dan Nusa Dua.
sangkarbet
