Kronologi Aksi Bali Tidak Diam

Terbunuhnya Affan Kurniawan semakin memicu kemarahan masyarakat. Peristiwa ini terjadi ketika aksi massa berlangsung di DPR/MPR dan meluas hingga ke area sekitar Senayan. Rantis, mobil polisi, yang melaju kencang menabrak Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojol.

Pasca kejadian tersebut, sejumlah masyarakat dari berbagai daerah melakukan aksi, termasuk Bali. Aksi berlangsung tanggal 30 Agustus 2025 pukul 09.00. Massa yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, masyarakat sipil, hingga pengemudi ojek online berkumpul di GOR Ngurah Rai.

Massa aksi mulai berjalan ke Polda Bali sekitar pukul 10.30. Selama perjalanan, mereka berulang kali menyerukan perlawanan. Ketika mobil berjalan menuju Polda Bali, seorang pengemudi ojol meneriakkan seruan. “Awas dilindas pak,” ujar seorang pengemudi ojol seakan menyerukan kekecewaannya terhadap kejadian yang menimpa Affan Kurniawan.

Massa aksi baru tiba di depan Polda Bali pukul 11.00. Polisi berjejer di depan Polda Bali bersama kumpulan pecalang. Pecalang berbaris di depan, sedangkan polisi di belakang.

Masing-masing pengemudi ojol menyampaikan aspirasi bergantian. Secara serentak mereka menyerukan tuntutan kepada Polda Bali agar menyampaikan belasungkawa kepada rekan ojol yang meninggal. Mereka juga menuntut agar polisi bekerja sesuai tugas dan fungsinya, melindungi dan mengayomi masyarakat. “Bukan melindungi anggota DPR,” ujar salah satu orator.

Ketika berorasi di depan Polda Bali, Ronny Lumban, Direktur Samapta Polda Bali bersama seorang Pecalang sempat naik ke mobil pick up. Namun, massa aksi menolak Ronny memberikan pernyataan karena aksi tersebut ditujukan sebagai panggung rakyat.

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam menyampaikan 33 tuntutan, sebagai berikut:

Bubarkan DPR RI;
Menuntut Reformasi Total Polri dan bentuk Badan Independen Pengawas Polri;
Makzulkan Prabowo-Gibran;
Pemberhentian anggaran tunjangan dan redistribusikekayaan Polri dan DPR kepada rakyat yang membutuhkan;
Perhatikan kesejahteraan rakyat;
Atensi penyalahgunaan pajak;
Adili para polisi pembunuh dan penabrak, serta yang melakukan kekerasan terhadap massa aksi yang mengakibatkan kematian. Pecat dari institusi, hukum seberat-beratnya serta menuntut transparansi terhadapproses hukum yang ada;
Polri harus bertanggungjawab atas kematian dan terlukanya para korban secara penuh yang merupakanmassa aksi;
Pecat pimpinan Polri yang gagal dalam menjalankantugas dalam mengamankan massa aksi;
Bebaskan dan hentikan kriminalisasi terhadap para tahanan politik termasuk para demonstran, petani, buruh, kelompok rentan, dan pejuang adat;
Segera sahkan RUU Perampasan Aset
Kembalikan 6 kendaraan beserta surat kendaraan milikIWS dan adili 10 personil Polres Klungkung seadil-adilnya;
Tuntaskan dan adili para pelaku kasus pelanggaran HAM berat;
Kembalikan independensi KPK;
Cabut UU Cipta Kerja, UU TNI;
Tolak pengesahan RKUHAP;
Cabut Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2025 tentang NJOP PBB P2;
Hapus kebijakan kenaikan pajak yang tidak masuk akal;
Perkuat fungsi dan wewenang Kompolnas sesuai UU Kepolisian;
Hentikan perampasan lahan dan penggusuran ruang hidup;
Hapus praktik outsourcing dan upah murah;
Bentuk satgas PHK untuk awasi PHK yang tidak sesuai aturan;
Pangkas beban pajak buruh dengan menaikkan PTKP dan menghapus pajak-pajak seperti pajak pesangon, THR, JHT, dan penghasilan tidak kena pajak;
Hapus diskriminasi pajak pekerja perempuan menikah;
Terapkan sistem pengupahan yang adil bagi pekerja sawit;
Tegakkan aturan K3 untuk pekerja tambang;
Sahkan aturan Internasional tentang perlindunganpekerja dari kekerasan dan pelecehan di dunia kerjasesuai Konvensi ILO;
Sahkan 3 RUU, diantaranya RUU Ketenagakerjaanbaru yang menggantikan aturan-aturan di Omnibuslaw, RUU PPRT untuk memperjelas status dan melindungiPRT, dan RUU Pemilu untuk sistem pemilu tahun 2029 yang lebih baik;
Hentikan komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasipendidikan;
Hapus pasal karet yakni pasal 27 ayat (3) dalam UU ITE;
Tolak RUU Polri;
Hentikan proyek-proyek pembangunan yang tidakpartisipatif dan merugikan masyarakat;
Bentuk sistem manajemen sampah di Bali yang kondusif.

“Kami hadir bukan untuk vandalisme, kami hadir bukan untuk membuat keonaran, kami hadir bukan untuk membuat kerusuhan, kami hadir murni untuk menyampaikan aspirasi kami sampai aspirasi kami benar-benar didengarkan,” ujar perwakilan Aliansi Bali Tidak Diam.

Sementara itu, Kepala Humas Polda Bali, Ariassandy menyebutkan ratusan polisi dikerahkan untuk menjaga aksi. Ketika ditanya terkait kehadiran Pecalang di tengah aksi, ia mengatakan langkah tersebut dilakukan agar Bali tetap kondusif. “Sama-sama kita pengen Bali ini aman,” ujarnya.

Seorang demonstran yang berasal dari ojek online mengatakan bahwa aksi tersebut bentuk solidaritas ojek online di Bali terhadap tragedi Affan Kurniawan. Menanggapi situasi saat ini, ia merasa negara sedang kacau balau. “Sejak kita ganti presiden aja negara kita udah hancur. Pajak, pajak terus,” ungkap salah satu demonstran.

Selama aksi berlangsung, massa aksi terus meneriakkan untuk saling menjaga kebersihan. Bahkan, beberapa peserta aksi membawa plastik besar berisi sampah. Selain itu, mereka juga saling mengingatkan untuk tidak melempar air kemasan dan batu ke arah polisi agar aksi berlangsung dengan tertib.

Pukul 14.30, massa aksi menuntut polisi membuka gerbang Polda Bali untuk melihat kendaraan gas air mata yang dibeli menggunakan uang rakyat. Berulang kali massa aksi menyerukan ‘buka’, tapi tak kunjung dilakukan. Massa aksi pun mengajak anggota polisi menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Berselang satu jam kemudian, pukul 15.30, sejumlah massa aksi yang berada di barisan belakang berusaha mendobrak gerbang barat Polda Bali. Sejumlah peserta aksi berusaha menghentikan hal tersebut, mengingatkan agar aksi tetap berjalan damai. Polisi pun membentuk barikade dan barisan polisi menuju arah barat.

Pukul 15.37, protes beralih ke asrama polisi. Beberapa orang tampak melempar batu dan botol air kemasan. Tak lama setelahnya, polisi menembakkan water canyon. Beberapa peserta aksi terpukul mundur, ada yang ke arah barat, ada pula ke arah selatan hingga area sekolah di Jalan Melati.

Gas air mata ditembakkan ke arah selatan pada pukkul 15.45. Massa aksi berlarian ke arah selatan. Tak hanya peserta aksi yang terkena gas air mata, wartawan yang sedang meliput, warga sekitar, hingga pegawai minimarket pun merasakan perih akibat gas air mata.

Berdasarkan pantauan, gas air mata masih terus ditembakkan hingga pukul 16.05. Rasa perih terasa hingga Universitas Mahasaraswati. Gas air mata masuk ke minimarket, hingga salah satu pegawai yang berlindung di dalam muntah-muntah karena tak bisa bernapas. Aksi yang bertepatan dengan Porseni Pelajar pun membuat sejumlah pelajar di dalam GOR terjebak dan tidak bisa pulang.

Pukul 16.46, peserta aksi tidak lagi terlihat dan barisan polisi mulai mundur. Mobil yang terparkir di tepi jalan tampak rusak, begitu pula beberapa sepeda motor diamankan karena rusak. Selain itu, sejumlah kaca di dalam asrama polisi pecah karena terkena lemparan. Batu, tanah, dan air kemasan berserakan di jalan.

Namun, aksi tak berhenti sampai sana. Massa aksi kembali mengunjungi DPRD Provinsi Bali di Renon. Di sana aksi berlangsung hingga malam hari. Bahkan, gas air mata juga ditembakkan. Hal ini menyebabkan beberapa masyarakat sipil dan pengendara yang melintas merasakan perih.

Menurut penuturan Deny, Paramedis Jalanan, tim medis yang disediakan di tempat aksi berulang kali mengalami intimidasi dari pihak kepolisian. Awalnya, posko medis berada di sebelah selatan Polda Bali. Namun, dipaksa pindah hingga ke dalam GOR Ngurah Rai, membuat pekerjaan mereka terhalang.

Deny menyebutkan salah satu peserta aksi dilarikan ambulance akibat pendarahan di kepala karena lemparan batu. Ia juga menyaksikan beberapa peserta aksi ditangkap oleh polisi. Salah satu pengemudi ojek online juga kesakitan di bagian perut karna dipukul oleh polisi. Selama bertugas, Deny mengaku tim medis dihalang-halangi beberapa kali, padahal ia sudah memakai tanda tim medis berupa pita merah.

Setelah berbicara dengan Deny, Paramedis Jalanan menginformasikan bahwa ada dua orang di ambulance yang ditangkap, termasuk pengemudi. Informasi terakhir dari Koalisi Advokasi Bali untuk Demokrasi menyakatakan 56 orang ditangkap, 7 di antaranya merupakan anak/pelajar. Selain itu, AJI Denpasar juga melaporkan dua jurnalis yang tengah meliput mengalami intimidasi. (update jumlah yang ditangkap menjadi 158 dan 155 dilepas pada 1 September, sisanya masih ditahan)

Pasca aksi ini, beberapa informasi palsu mengenai aksi lanjutan disebarkan. Salah satunya poster ajakan aksi oleh BEM FH Unud. Tak hanya itu, mulai banyak buzzer anonim yang memprovokasi bernada rasisme bahwa peserta aksi bukan orang Bali. Bahkan hal ini juga disebut polisi dan akun kepolisian.