I Ngurah Suryawan
Kenapa saya tiada henti menyuarakan keresahan?1 Bagi saya, keresahan akan membuka kesadaran untuk berpikir dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Keresahan merangsang rasa ingin tahu untuk mencari jawaban dari akar permasalahan keresahan tersebut muncul. Memang tidak semuanya dari kita akan mencari tahu dan menyediakan waktu untuk berpikir, tapi paling tidak sebagai manusia yang dianugerahi akal dan olah pikir, kita semestinya menggunakan daya pikir itu untuk menantang diri sendiri dalam kerangka mengerti, memahami, dan mendalami apa yang sebenarnya terjadi.
Cara pandang (perspektif) dalam memahami tentu saja berbeda-beda. Justru dalam perbedaan itulah pengetahuan muncul dan berkembang. Sejatinya, kita berada dalam perang (baca: pertarungan) pengetahuan yang menjadi landasan dalam memposisikan diri masing-masing dalam menyikapi berbagai permasalahan dalam kehidupan. Persoalannya adalah saat pengetahuan dan hati nurani (kata hati) selalu mengalami ketegangan. Selain dituntun oleh pengetahuan yang memperluas horison pemikiran, kata hati menjadi penegas bahwa pengetahuan berjalan di atas empati dan keberpihakan.
Dari keresahan, setidaknya ada tiga sikap yang akan muncul: pertama, tunduk dalam arti mematikan keresahan atas kesadaran sendiri dengan menjilat kepada kekuasaan; kedua, mengolah dan merefleksikan keresahan dengan praksis pemihakan kepada kelompok yang ditindas; ketiga, menenggelamkan keresahan menjadi sikap apolitis, “cari aman”, dan tidak terlibat dengan kegiatan apapun untuk mengekspresikan keresahan tersebut.
Ketiga sikap itulah yang secara dialektik akan terus terjadi saat memperhatikan peristiwa-peristiwa di Bali kontemporer. Keresahan-keresahan tersebut menyembur ke publik dalam berbagai bentuk. Salah satunya difasilitasi oleh media sosial. Sekarang, saatnya kita bertanya dalam diri sendiri: kita berada di pilihan sikap yang mana? Tapi sebelum membuat pilihan sikap, memahami genealogi (akar sejarah), dinamika, dan transformasinya menjadi sangat penting. Konteks ini memerlukan perspektif sejarah yang memberikan wawasan berguna.
Warisan kolonial
Realitas yang kita saksikan di Bali kontemporer tidak ada begitu saja, seolah jatuh dari langit. Usaha memahami realitas yang terjadi di Bali secara utuh tidak bisa melupakan perspektif historis (sejarah). Bagi saya, perspektif sejarah sangatlah penting untuk memberikan kesadaran bahwa situasi yang terjadi hari ini adalah bagian, dampak, atau bahkan warisan sejarah kolonial yang sebelumnya terjadi di Bali.
Salah satu warisan kolonial yang mengurat akar hingga kini dalam karakteristik politik kebudayaan di Bali adalah rezim rust en orde (damai dan tertib). Cikal-bakal penciptaan cara berpikir dan praksis politik ini adalah pada masa penjajahan kolonial tahun 1908-1942. Ketertiban dan kedamaian yang berlangsung semu memudahkan rezim kolonial untuk melancarkan praktik-praktik penguasaannya terhadap Bali. Beberapa kebijakan-kebijakan kolonial memperburuk ketegangan sosial dan ekonomi lama serta membangkitkan ketegangan baru.
Cara yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah “mengkambingkitamkan” atau lebih tepatnya mencari musuh bersama yang dianggap mengancam Bali. Pada masa itu, musum bersama yang membuat cemas rezim kolonial adalah apa yang mereka bayangkan akan bangkitnya “komunisme” dan “nasionalisme” pada dekade 1920-an. Karena itulah rezim kolonial melancarkan kebijakan memulihkan “tradisi” Bali. Proyek ini bernama Balinisasi (Baliseering) yang merancang kembali dihidupkannya dan sekaligus penciptaan berbagai praktik kultural, religius. dan hukum yang “tradisional”.
Satu hal penting dari proyek Balinisasi ini adalah pembentukan kelas sosial baru dalam bentuk pemberian hak-hak istimewa dan juga dipulihkannya keluarga-keluarga penguasa lama, yang para anggota terkemukanya dianggap pernah lalim oleh Belanda dan dikirim ke pengasingan. Kini, melalui proyek Balinisasi, hak dan keistimewaan mereka dipulihkan dan dijadikan sebagai penjamin mutlak dari tatanan “tradisional” yang harmonis di Bali (Robinson, 1995; 2006: 8).
Memperkuat “tradisionalisasi” Bali dan membentuk kelas sosial yang mendukungnya adalah praksis politik kebudayaan kolonial yang menjadikan Bali dan manusianya sebagai obyek. Sejarah berulang, warisan kolonial inilah yang dipraksiskan oleh oleh rezim pascakolonial, orang-orang Bali yang “berkuasa” menterjemahkan kembali praktik kolonial Belanda dalam wakah baru namun jiwa lama (baca: penjajahan).
Saya hendak berargumen bahwa keresahan terhadap situasi mendasar Bali kini salah satu cikal bakalnya adalah menyingkirkan realitas yang sebenarnya terjadi dalam selimut tebal rust en orde (damai dan tertib). Seluruh komplekitas permasalahan yang melanda Bali disingkirkan untuk menjaga (baca: mengontrol) keamanan, kedamaian, dan ketertiban agar pariwisata Bali menemukan rumahnya di lokasi yang nyaman. Hal lain yang kita lupa adalah situasi ini menciptakan kelas sosial yang diuntungkan. Busur panah pertanyaan utama selanjutnya, saya kira, semestinya adalah kelas sosial apa yang paling diuntungkan dari situasi kedamaian dan ketertiban yang menyingkirkan realitas sebenarnya yang dialami rakyat Bali di akar rumput?
Pesulap gila kuasa
Rezim “pembangunan pariwisata budaya” pasca 1965 hingga kini membentuk sebuah kelas sosial baru di Bali. Mereka adalah kelas menengah Bali yang menjadi penghubung bagi negara dan modal untuk berkolaborasi mengusai jaringan-jaringan ekonomi politik yang merangsek ekonomi rakyat hingga ke titik nadir. Mereka inilah yang oleh Tsing (2005) disebut dengan para “pesulap-pesulap gila kuasa”.
Para pesulap ini kemudian mereproduksi kebudayaan dan identitas (Bali) agar terhubung dengan dunia global yang dibawa oleh pariwisata. Kelas menengah urban ini tentunya lebih fasih dan massif mengartikulasikan identitasnya (keBaliannya) dibandingkan dengan orang-orang (Bali) yang berada di perdesaan. Oleh sebab itulah orang Bali kini lewat proses urbanisasi, pendidikan, dan pekerjaan membayangkan untuk menjadi bagian dari kelas menengah Bali baru yang mewarnai perubahan politik dan kebudayaan di perdesaan maupun perkotaan.
Para pesulap ini juga memimpikan bagaimana menciptakan sebuah masyarakat Bali layaknya sebuah “museum hidup” kebudayaan yang bisa dipertontonkan untuk kepentingan kapital (baca: mengakumulasi keuntungan). Mimpi para kelas menengah Bali ini adalah merengkuh keuntungan dari mengkapitalisasi sebuah imajinasi adanya “otentisitas budaya Bali”. Pada sisi lain, kelas kelas menengah ini sebenarnya adalah “setengah Bali” karena mereka sebenarnya adalah potret kelas menengah urban yang memiliki banyak identitas, dan oleh karena itu menjadi kelas elit tersendiri. Kelompok elit lokal ini, baik dengan kekuatan modal, monarki, dan kekuasaan politik sebenarnya bisa “masuk” dan “keluar” dalam identitas keBalian.
Kelas menengah baru Bali yang terdiri dari intelektual, pebisnis media, agamawan, politisi, birokrat, pengusaha dan elit-elit lokal di desa-desa mengapropriasi (mengambil) dengan tanpa sadar atau bisa jadi dengan sadar praktik representasi (politik atas nama) yang dipraktikkan kepada sesama krama (warga) Bali sendiri. Mimpi mereka tentang keaslian kebudayaan Bali inilah yang mengorbankan rakyat Bali kebanyakan yang “dipaksa” menjadi asli Bali, sebagai museum hidup untuk mencitrakan kebudayaan Bali seperti yang diinginkan oleh kalangan kelas menengah ini. Politik atas nama kelas menengah inilah yang ditangkap oleh budaya turistik dalam pentas globalisasi dan pasar. Padahal dibalik semua itu, dibelakang layar yang terjadi adalah elit kelas menengah Bali telah “mengkolonisasi” atau lebih gamblangnya “memuseumkan” orang-orang Bali kebanyakan di perdesaan-perdesaan.
Jejak Bali pascakolonial adalah warisan dari perspektif dan praktik kolonisasi pengetahuan dan politik atas nama yang menimpa Bali. Pandangan bahwa adanya imajinasi kebudayaan Bali otentik yang bisa menjadi jawaban untuk berbagai kompleksitas permasalahan terbukti adalah hasil dari rekayasa pemerintah kolonial. Terpakunya dengan pandangan ini menenggelamkan perhatian kita atas terbentuknya kelas-kelas sosial yang mengambil keuntungan dari pewarisan perpektif kolonial ini. Mereka inilah adalah para kelompok kelas menengah (baru) Bali yang merepresentasikan keinginan (baca: kekuasaan) mereka untuk membentuk dalam bayangan mereka kebudayaan Bali yang baku, asli, dan sesuai yang mereka inginkan. Sumbernya adalah dari romantisasi adiluhungnya kebudayaan Bali yang diwariskan dari konstruksi rezim kolonial. Sejatinya, mereka inilah yang mengkapitalisasi kebudayaan Bali untuk kepentingan akumulasi modal dan status mereka dalam lapisan masyarakat Bali kontemporer.
DAFTAR PUSTAKA
Robinson, Geffery. 1995. The Dark Side Of Paradise, Political Violence in Bali, Cornell: Cornell University Press.
Robinson, Geoffery. 2006. Sisi Gelap Pulau Dewata, Sejarah Kekerasan Politik, Yogyakarta, LKiS.
Tsing, Anna Lowenhaupt, 2005. Friction: An Ethnography Of Global Connection, Princeton University Press
1 Sebelumnya saya pernah menuliskan persoalan keresahan dan ketakutan di Bali masa kini pada 10 Juni 2024. Lihat: https://balebengong.id/keresahan-dan-ketakutan-di-bali-masa-kini/ (diakses 2 Januari 2026). Bahan ini awalnya adalah poin-poin presentasi yang saya sampaikan pada workshop co-creation kawasan Gaharu Bali yang dilaksanakan oleh Ashoka Indonesia di Denpasar, Bali, 17-19 Desember 2025.
situs togel situs togel
