Catatan Mingguan Men Coblong: Fiktif

Petani menggarap sawah di antara bangunan di Desa Kediri, Kecamatan Kediri Tabanan. Foto Made Argawa.

MEN COBLONG membelalakkan matanya dengan perasaan marah.

Kok, ya, ada-ada saja yang dilakukan orang-orang yang memiliki akses kekuasaan dan wewenang untuk mengelola uang negara dengan sewenang-wenang? Bayangkan penduduk desa justru dijadikan korban untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Kapan sesungguhnya korupsi bisa dipangkas di negeri ini? Desa sebagai sumber pangan kehidupan justru dijadikan bancaan untuk pesta pora, dengan tega mencuri dana desa dengan menghadirkan desa-desa fiktif. Bangsa ini, jika disuruh mencuri duit rakyat ide-idenya selalu cemerlang dan cerdas.

Terungkapnya desa-desa fiktif itu setelah ada rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beserta jajarannya belum lama. Desa fiktif merupakan desa tak berpenghuni, tetapi menerima dana desa.

Keberadaan desa fiktif ini tentunya akan merugikan negara. Mengingat dana desa selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun ini, total alokasi dana desa mencapai Rp 70 triliun dan 2020 mendatang akan mencapai Rp 72 triliun.

Men Coblong benar-benar tidak habis pikir, marah yang muncrat sudah meleleh membasahi seluruh tubuh. Bagaimana caranya sesungguhnya mendidik bangsa ini?

Harusnya bangga dengan adanya perhatian pemerintah pada desa. Desa yang selama ini tidak dianggap. Desa yang selama ini kesepian. Desa yang selama ini menghidupi dirinya dengan cara-cara sederhana untuk bertahan hidup. Desa yang memiliki otoritas sendiri untuk mengelola seluruh sektor kehidupan dengan dana terbatas.

Alokasi dana desa yang jumlahnya tidak kecil harusnya mampu membuat desa menjadi tulang punggung pangan. Dana desa harusnya menjadi perhatian dari menteri yang bertanggungjawab pada desa. Dana desa harusnya dipakai untuk membangun sumber manusia di desa, sehingga ada regenerasi untuk masyarakat desa mengelola desanya.

Men Coblong menarin napas dadanya sesak. Sebab, Men Coblong tahu persis banyak anak muda tamat dengan akademik mumpuni di sekolah-sekolah berbasis pertanian, juga teknologi. Kemana mereka?

Harusnya pemerintah mulai memberikan solusi untuk membangun desa dengan mendatangkan para ahli pangan. Sehingga desa memiliki ide-ide cemerlang untuk mampu bertahan di tengah industri teknologi yang merambah dan merampas seluruh sendi kehidupan. Pemerintah harus mulai memanfaatkan para ahli pangan ini untuk turun ke desa, membangun industri pangan di desa juga pekerjaan keren. Karena mampu memberi solusi kekurangan pangan di negeri ini.

Ini mungkin harus jadi prioritas dan perhatian pemerintah. Dengan banyaknya sarjana turun ke desa, membangun desa dengan ketulusan, dijamin negara ini tidak akan kekurangan pangan.

Kenapa dana desa tidak dipakai untuk membangun sumber daya manusia dan alam saja? Kenapa dana desa justru untuk membangun kantor desa? Buat apa bangungan infrastruktur gagah tetapi tidak ada warga yang datang untuk berguru ke balai desa atau ke kantor desa.

Bagi Men Coblong jika ada kemauan semua hal pasti akan mudah diselesaikan. Harusnya dana desa itu benar-benar dipakai dan digunakan untuk mempercantik desa, desa menjadi pilihan hidup yang tidak kalah keren dari kota.

“Kamu itu selalu bermimpi, mana ada sarjana tamatan universitas ternama mau bekerja di desa?” tanya sahabat Men Coblong serius.

Men Coblong mengamini pernyataan sahabatnya itu, ini sesungguhnya tugas pemerintah, memanfaatkan sumber daya manusia yang berlimpah. Banyak sarjana mumpuni tetapi tidak memiliki idealis untuk membangun desa. Tamat sekolah pertanian justru bekerja sebagai ASN dikantor pemerintah, tanpa pernah bersentuhan dengan disiplin ilmunya.

Desa fiktif ini justru menunjukkan lemahnya kinerja pemerintah untuk mengelola keuangan negara. Sudah jadi rahasia umum, jika sudah menjabat para pejabat itu bak raja kecil yang ingin selalu dihormati layaknya bangsawan. Harusnya menjadi pejabat itu melayani rakyat, mengunjungi rakyat, dan rajin turun ke lapanga. Dengan begitu mereka tahu persis kondisi wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka.

Mengerikan sekali jika ada aparat yang mengutak-atik uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Jika ini tidak segera dituntaskan dibuka ke publik, dan para pejabat yang bertanggungjawab wajib dan bertanggungjawab atas kelalaian ini. Sehingga kasus-kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi. Pejabat juga harusnya memiliki mata telinga lebar-lebar untuk mendengarkan beragam laporan dari rakyatnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, dalam kurun waktu 2016 hingga 2018, tercatat sebanyak 212 kepala desa yang terjerat hukum lantaran diduga terlibat dalam praktik korupsi.

Men Coblong masih berharap ada solusi yang tegas dan pengawasan yang benar-benar mampu menjaga desa memiliki otoritas dan eksistensi sebagai sumber pangan. Jika desa dikelola dengan baik, Men Coblong yakin warga desa yang memiliki ilmu tinggi mau datang kembali ke desa membangun desa.

Syaratnya hanya dana desa benar-benar dikelola semaksimal mungkin. Untuk kesejahteran warga desa sehingga desa kembali memiliki harga diri sebagai lumbung pangan di negeri ini. Mereka akan menjelma jadi pahlawan-pahlawan pangan.

Selamat hari pahlawan 10 November 2019. Waktunya instrospeksi diri untuk membangun Indonesia maju dan bebas korupsi. [b]