Oleh Luh De Suriyani
Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2009 menyisakan banyak cerita untuk caleg-caleg perempuan di Bali. Dari 226 caleg, hanya 28 orang yang berhasil masuk parlemen lokal atau hanya 7 persen dari total Caleg perempuan di Bali.
Hening Puspita Rini, caleg yang berhasil menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali periode berikutnya tampak sangat lelah. “Utang banyak, suara serak karena terlalu banyak simakrama (pertemuan dengan calon pemilih),” ujarnya. Ia mengaku menghabiskan uang Rp 300 juta. Sementara suaminya yang juga mencalonkan diri di parlemen daerah asal mereka, Kabupaten Bangli, menghabiskan uang tak kalah banyaknya.
“Sekarang saya tahu, Pemilu tidak hanya soal demokrasi tapi juga belajar kecurangan,” katanya serius. Ia berbicara dalam diskusi evaluasi pemilu yang dilaksanakan Lembaga Kemitraan di Kuta, pekan lalu.
Hening yang baru masuk parpol PDI Perjuangan ini sesaat sebelum Pemilu 2009, termasuk caleg beruntung. Ia termasuk keluarga Bupati Bangli yang berkuasa di daerah pemilihannya. Hening mendapat suara tertinggi dari caleg perempuan DPRD Bali lainnya yakni 20.805 suara.
Caleg lain yang berhasil, Ni Made Sumiati mengibaratkan Pemilu sebagai medan perang. “Untuk pertama kalinya saya seperti orang gila ketika suara saya dicuri. Padahal saya kan mantan anggota KPU (Kabupaten Karangasem) dan banyak pejabat takut sama saya,” ujarnya.
Untuk merebut kembali suaranya ketika penghitungan di KPU kabupaten, Sumiati harus menyewa 15 orang bodyguard dan seorang pemangku (pemimpin ritual agama). “Mereka bawa preman, saya juga bawa. Kalau saya sendirian, saya tidak akan berhasil menggertak orang-orang yang menginjak saya,” kata perempuan pengacara ini.
Dia mengaku terintimidasi oleh lawan-lawan politiknya yang membawa preman. Made juga membawa preman agar pihak lawan politiknya tidak berani melakukan teror padanya. Tujuannya juga agar perolehan suaranya tidak dialihkan pada Caleg lain.
Sumiati dan Hening bersyukur berhasil. Kalau tidak, mereka tak bisa membayangkan bagaimana hancurnya fisik dan mental mereka.
Hasil mini survei Kemitraan pada 23 caleg perempuan Bali menghasilkan sekitar 35 persen tidak menerima hasil Pemilu 2009. Sementara sebagian dari mereka mengatakan Pemilu sarat politik uang (78 persen). Sekitar 74 persen pemilih minta uang sebagai syarat dukungan.
Hasil ini tak berbeda jauh dengan survey agregate yang meliputi 96 caleg perempuan di empat daerah lainnya, yakni Sulawesi Utara, Jogjakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Selain politik uang, yang mengecewakan caleg perempuan adalah rendahnya dukungan parpol pada caleg. Misalnya dalam pendidikan politik dan bantuan kampanye.
“Pemilu berikutnya, parpol akan kehilangan kekuasaannya. Parpol sama sekali tidak bekerja dalam pendidikan politik, malah memberikan edukasi money politic,” ujar Agung Wasono, Project Officer Kemitraan untuk program perempuan.
Sejumlah kelemahan lain caleg perempuan dari rangkuman diskusi terungkap jika tak banyak yang melakukan pematauan penghitungan suara. Sumber utama kecurangan pada pemilu kali ini.
Selain itu netralitas penyelenggara kurang karena masih berpihak pada caleg tertentu, intervensi penguasa, dan sulit membuktikan money politic.
Tak sedikit yang menggugat ketidakadilan gender. “Waktu perempuan terlalu banyak di urusan domestik khususnya perempuan Hindu Bali,” ujar Ni Luh Kade Dwi Angreni, caleg dari Denpasar ini. [b]
