Dalam rangka merayakan hari jadi ke-32 Aliansi Jurnalis Independen (AJI), AJI Denpasar menggelar kegiatan bertajuk PIKNIK WARAS. Kegiatan ini merupakan sebuah ruang yang ditujukan untuk merawat akal lewat diskusi dan menjaga fisik dengan berlari di Lapangan Niti Mandala Renon, Sabtu (8/8/2026).
Kegiatan ini dikemas dengan mengusung konsep piknik santai sembari membuka lapak baca. Puncak acara diisi dengan diskusi bertema Refleksi Tri Hita Bencana di Tengah Kondisi Bali pada Zaman Sekarang dan Masa Mendatang.
Diskusi yang dipandu oleh Koordinator Divisi Pendidikan AJI Denpasar, Ni Komang Yuko Utami, ini bertujuan untuk merawat nalar kritis jurnalis serta masyarakat luas di tengah maraknya krisis lingkungan yang berdampak pada kerja-kerja pers di Bali.
Yuko, yang juga bertindak sebagai koordinator acara, menjelaskan bahwa konsep kegiatan kali ini memang sengaja dibuat lebih segar.
“Agenda diskusi ini dirancang agak berbeda dari biasanya. Pendekatan refleksi dengan konsep piknik di ruang terbuka hijau publik ini menjadi cara menjalin interaksi yang lebih cair, tetapi tetap serius,” ungkap Yuko.
Diskusi di ruang terbuka hijau publik ini menjadi implementasi nyata bahwa ruang diskusi dapat dibangun di mana saja. “Termasuk menjalin percakapan kritis antar-lintas generasi merespons berbagai hal tentang Bali, tentang ruang hidup kita,” tambahnya.
Menariknya, kegiatan ini membuka ruang diskusi dengan menghadirkan buku berjudul Tri Hita Bencana: Ekonomi Politik Keserakahan Manusia Bali Kontemporer. Buku tersebut merupakan karya antropolog I Ngurah Suryawan yang mengungkap peliknya masalah lingkungan di Bali, mulai dari ancaman ekologis hingga kompleksitas sosial dan budaya.
Dalam sesi diskusi, antropolog I Ngurah Suryawan sebagai pembicara menilai kehancuran lingkungan tidak semata-mata karena oligarki, tetapi juga diperparah oleh bercokolnya kelas komprador—pihak-pihak yang berwatak menjilat ke atas, namun menekan ke bawah.
“Yang saya lihat, dari dulu ada kelas komprador. Menjilat dan menekan ke bawah,” ungkapnya.
Terkait karya anyarnya, Tri Hita Bencana, Suryawan menjelaskan buku tersebut sebagai kumpulan esai yang dipublikasikan di BaleBengong.id ini berangkat dari kegelisahannya. Saat buku itu dirilis, ia menerima berbagai komentar dan kritik, salah satunya mengenai buku setebal 150 halaman tersebut yang dianggap kurang metodologis.
Dosen sekaligus penulis ini merespons bahwa buku itu memang diterbitkan sebagai pemantik gerakan sosial. “Ada yang kritik kurang metodologis. Bagi saya, buku ini adalah sebuah pemantik gerakan sosial,” katanya.
Alumnus UGM Yogyakarta tersebut juga mengangkat sejarah ruang di Bali, terutama terkait rentetan peristiwa 1965 dan intervensi kapital. Tak hanya menyoroti permasalahan lingkungan, Suryawan juga menyoroti fenomena budaya yang kerap menegasikan peran perempuan dalam setiap ritus adat di Bali. Pelaksanaan upacara adat selalu menempatkan laki-laki di garda depan, tetapi lupa bahwa perempuanlah yang paling lelah menyiapkan semuanya.
“Selalu yang ditampilkan adalah soal dana upakara, ditambah fenomena bansos, namun lupa akan andil tubuh perempuan,” terangnya.
Pemaparan Suryawan memantik diskusi interaktif dengan para peserta. Beberapa persoalan yang diungkap peserta antara lain minimnya transparansi anggaran pemerintah hingga diamnya pergerakan sipil di Bali, terutama dari kalangan kampus.
Antusiasme terhadap lapak baca dan diskusi ini datang dari berbagai kalangan. Peserta yang hadir mewakili organisasi pers (PWI Bali, PFI Denpasar, IWO Bali, dan IJTI Bali), perwakilan pers mahasiswa, akademisi, hingga masyarakat umum.
Senada dengan hal tersebut, Ketua AJI Denpasar, Ni Kadek Novi Febriani, menyampaikan bahwa pada usia ke-32 yang jatuh pada 7 Agustus lalu, AJI secara nasional mengusung tema “Bertahan, Bersuara, Berkarya”.
Melalui diskusi tersebut, AJI Denpasar ingin menyoroti isu ekologi yang kerentanannya beririsan langsung dengan kemerdekaan pers. Menurut Febri, jurnalis bekerja untuk memenuhi hak publik atas informasi sehingga wajib mempublikasikan fakta sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Namun faktanya, jurnalis kerap rentan mengalami pembungkaman akibat tekanan politik, ekonomi, maupun hukum. Terlebih, suara-suara kritis saat ini sering dianggap sebagai musuh oleh penguasa dan diberi label peyoratif seperti londo ireng.
“Sama halnya dengan kondisi ekologi di Bali yang semakin mengkhawatirkan. Alam sering kali dianggap sekadar sebagai aset yang bisa diperas, bukan sebagai ruang yang harus dijaga. Maka, penting peran jurnalis yang meliput isu ekologi untuk menjadi penjernih dan berpihak pada kemanusiaan. Tidak bisa netral,” tegas Febri.
Ia menambahkan, masih ada harapan selama jurnalis, aktivis, akademisi, dan masyarakat sipil terus bersuara kritis mengantisipasi kerusakan ekologi yang terjadi di Bali saat ini.
Di penghujung diskusi, pengurus AJI Denpasar mengajak peserta untuk menuliskan kegelisahan mereka di selembar kertas. Peserta kemudian duduk dalam formasi melingkar dan memutar kertas berisi “unek-unek” tersebut sebanyak tujuh kali.
Dari hasil tulisan tersebut, tampak bahwa mayoritas peserta yang hadir memiliki kegundahan yang sama, salah satunya mengenai pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat, seperti minimnya fasilitas transportasi umum di Bali.
Setelah merawat akal lewat diskusi, para peserta beralih menjaga fisik dengan berlari. Rute lari dimulai dari Lapangan Niti Mandala Renon menuju Sekretariat AJI Denpasar di Jalan Sedap Malam dengan jarak tempuh sejauh 3,2 kilometer. Angka jarak tempuh tersebut secara khusus disesuaikan sebagai representasi dari usia AJI yang kini genap 32 tahun.
