Bunga Duka Cita untuk Anggaran Pendidikan

Gerakan Mahasiswa Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (FRONTIER) Bali mengirim karangan bunga di depan Kantor Kementrian Keuangan Wilayah Bali sebagai peringatan berkabung atas dipangkasnya anggaran Pendidikan oleh Pemerintah pada Minggu, 16 Februari 2025.

I Wayang Sathya Tirtayasa, Kepala Divisi Agitasi Propaganda FRONTIER-Bali menjelaskan pengiriman karangan bunga serta tabur bunga di depan Kantor Kemenkeu Bali ini dilakukan sebagai bentuk simbolik berdukanya dunia pendidikan akibat dari pemangkasan anggaran Kemendiksaintek dan Kemendikdasmen yang tentu berdampak bagi kemerosotan dunia pendidikan. “Pendidikan sedang berduka bukan tanpa sebab pemerintah memangkas anggaran pendidikan, harusnya anggaran pendidikan diprioritaskan bukan sebaliknya,” cuapnya

Lebih lanjut, Sekjen FRONTIER-Bali A. A. Gede Surya Sentana menyampaikan bahwa pemerintah tidak serius menangani masalah pendidikan di Indonesia, dimasukkanya pendidikan bukan sebagai program utama pemerintah menunjukkan bagaimana abainya pemerintah akan pendidikan di negeri ini di mana masih tingginya keluhan masyarakat dengan biaya kuliah yang tinggi. “Ini merupakan penghianatan dunia pendidikan,” katanya.

Pemangkasan anggaran Kemendiksaintek yang semula total Pagu anggaran sebesar Rp 56,6 triliun menjadi Rp 14,5 triliun yang mengakibatkan pemotongan beasiswa bagi mahasiswa. Antara lain beasiswa program KIP dipangkas 9 persen dari pagu awal, beasiswa BIP terkena pemangkasan 10 persen, beasiswa ADIK dipotong 10 persen, beasiswa KNB dipangkas 25 persen, dan pemotongan Bantuan Perguruan tinggi Negeri Berbadan Hukum (BPPTNBH), serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) diefisiensi 50 persen. Tentunya hal ini akan menimbulkan dampak utamanya bagi Perguruan Tinggi dan mahasiswa di dalamnya. “Jelas ini pemangkasan yang sangat tak masuk akal,” jelas Sekjen FRONTIER-Bali.

Dengan adanya pemangkasan beasiswa tentunya ribuan mahasiswa terancam diputus beasiswanya, dan untuk mahasiswa yang akan masuk Perguruan Tinggi di tahun 2025 kemungkinan besar tidak mendapatkan Beasiswa akibat pemangkasan APBN. Selain itu adanya pemangkasan bantuan operasional Perguruan Tinggi berpotensi besar menjadikan Kampus kekurangan anggaran dan solusi yang tercepat pastinya menaikkan UKT mahasiswa. “Ini berpotensi naiknya UKT, sehingga akses pendidikan murah di negeri ini menjadi angan-angan saja, selain itu hal ini menimbulkan potensi mahasiswa putus kuliah,” ungkapnya

Terakhir pihaknya menuntut agar pemerintah pusat yakni Presiden RI menjadikan pendidikan pogram prioritas utama dan pemangkasan anggaran pendidikan tidak dilakukan serta menjamin anak bangsa mendapatkan pendidikan gratis sesuai amanat konstitusi negara, “pemerintah harus menjamin pendidikan, bukanya fokus makan siang gratis,” ujarnya.