Oleh: Yayasan IDEP Selaras Alam
Hujan deras dapat meruntuhkan jalan di tepi tebing, angin kencang membuat pohon tumbang, sementara wilayah kering meningkatkan risiko kebakaran. Bagi desa, ancaman bencana hadir dalam bentuk yang berbeda dan membutuhkan kesiapsiagaan yang sesuai dengan kondisi setempat.
Melalui program BALI MANDALA (Building Adaptive and Localizing Initiative for Multi-Sectoral and Inclusive Disaster and Climate Action), Yayasan IDEP Selaras Alam mempertemukan perwakilan 22 desa dari Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dan Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dalam kegiatan Temu Berbagi dan Sinergi: Penguatan Desa Tangguh Bencana Inklusif dan Integrasi Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim, serta SDGs dalam Tata Kelola Desa. Berlangsung di Prime Plaza Hotel, Sanur, pada 24 Oktober 2026, forum ini menjadi ruang untuk berbagi praktik, membahas tantangan, dan menghubungkan pengalaman desa dengan perencanaan pembangunan.
Pengalaman empat desa dampingan yakni Manukaya, Nawa Kerti, Pejeng Kelod, dan Labasari, memperlihatkan upaya pengurangan risiko bencana berangkat dari persoalan yang dihadapi warga sehari-hari. Di Desa Manukaya, warga bergotong royong membersihkan material longsor yang menutup akses jalan antara Malet dan Manukaya Anyar. Desa juga memanfaatkan bondres, seni pertunjukan drama komedi tradisional khas Bali, untuk menyampaikan pesan mengenai lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
Di Desa Nawa Kerti, pemeriksaan lingkungan dan kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dilakukan untuk menangani pohon-pohon yang berisiko tumbang akibat angin kencang. Desa juga mulai melibatkan perempuan dan penyandang disabilitas dalam penyusunan dokumen kebencanaan dan perencanaan jalur evakuasi. Sementara itu, Desa Pejeng Kelod menggelar simulasi bencana yang melibatkan FPRB, relawan, warga, anak-anak, tenaga kesehatan, kelompok perempuan, dan penyandang disabilitas. Desa Labasari, yang menghadapi risiko kebakaran di wilayah kering, berupaya memperkuat kapasitas warga dan koordinasi dengan pihak terkait.
Perubahan juga terlihat dalam keterlibatan masyarakat. Ni Luh Muriani, fasilitator Desa Labasari, menceritakan bahwa partisipasi warga pada awal program selama 18 bulan tersebut masih terbatas. Seiring berjalannya program, pemahaman masyarakat mengenai risiko bencana di wilayahnya mulai meningkat. “Saat simulasi bersama masyarakat, antusiasme warga sangat tinggi,” ujarnya.
Di Desa Pejeng Kelod, Dedi Widiana, fasilitator desa, menyampaikan bahwa desa telah membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan tim relawan, menyusun rencana kontingensi, serta melaksanakan simulasi penanganan banjir. “Kami akan terus mengembangkan pembelajaran yang diperoleh dari Program Bali Mandala,” katanya.
Pembelajaran tersebut turut membuka ruang bagi desa-desa lain untuk mengenali ancaman di wilayah masing-masing dan mempertimbangkan langkah kesiapsiagaan yang lebih terstruktur. Agus Hendra Darma, perwakilan Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, menyebut ancaman gunung api, angin kencang, dan gempa bumi sebagai risiko yang perlu diantisipasi di desanya.
“Melalui pertemuan ini kita lebih tahu apa itu bencana dan ancamannya. Informasi tersebut bisa disebarkan kepada masyarakat lebih luas, kemudian kita bisa membahas mitigasinya dan bersinergi dengan BPBD,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Gusti Ayu Alit Suryantini dari Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Menurutnya, kondisi wilayah dataran rendah membuat desanya perlu memperhatikan potensi banjir dan tanah longsor. Pertemuan ini mendorong desanya untuk menyusun langkah kesiapsiagaan secara lebih terstruktur, mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga tindakan saat bencana terjadi.
Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana memerlukan tindak lanjut yang menghubungkan pengetahuan warga dengan keputusan pembangunan. Perwakilan Desa Labasari, I Gede Nyoman Geria, menyampaikan bahwa pelatihan dan peralatan penanganan bencana telah diajukan dalam RAPBDes 2027. Sementara itu, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Bali, I Dewa Made Darma Setiawan, menekankan pentingnya data dan regulasi sebagai dasar perencanaan desa.
Dalam forum tersebut, peserta menelaah profil risiko, kegiatan yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), serta kebutuhan yang masih perlu dibahas untuk 2027. Rancangan tindak lanjut ini menjadi bahan awal bagi desa untuk mempertimbangkan integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan dan penganggaran, sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Proses tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Kecamatan dapat membantu menghubungkan kebutuhan desa dengan dukungan lintas pihak dan mengawal pembahasan rencana tindak lanjut. Kecamatan Abang telah mendeklarasikan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) pada 2025, sementara Kecamatan Tampaksiring membentuk satuan tugas melalui surat keputusan, memperkenalkan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) kepada desa-desa berisiko, dan mendukung simulasi di Manukaya serta Pejeng Kelod. Keduanya juga berbagi pembelajaran mengenai koordinasi dan penyusunan Rencana Kerja Kolaboratif (RKK).
Direktur Eksekutif Yayasan IDEP Selaras Alam, Edward Angimoy, menyoroti keterbatasan anggaran sebagai salah satu tantangan desa dalam membangun ketangguhan terhadap bencana. Menurutnya, pendampingan diperlukan agar pemerintah desa dapat mengidentifikasi peluang untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim ke dalam pembangunan, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Banyak sekali program nasional harus dikerjakan oleh desa, tapi dananya pakai dana desa, jadi sudah dipangkas,” ujar Edward
Melalui BALI MANDALA, IDEP mendorong agar pembelajaran dari pengalaman lokal berlanjut menjadi langkah nyata. Kolaborasi desa dan kecamatan diharapkan dapat membantu menghubungkan pengenalan risiko dengan perencanaan pembangunan, sehingga pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim mendapat perhatian dalam tata kelola desa secara berkelanjutan.
