Banjir menjadi salah satu bencana hidrometeorologi yang kerap melanda wilayah Indonesia. Peristiwa banjir besar yang menimpa Bali pada 9-10 September 2025 menjadi perhatian luas, sebab hampir seluruh kabupaten terdampak, mulai dari Denpasar, Jembrana, Gianyar, Tabanan, hingga Klungkung. Hujan lebat yang turun sejak Selasa malam (9 September 2025) hingga Rabu pagi (10 September 2025) menimbulkan dampak serius berupa korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan
lumpuhnya aktivitas sosial-ekonomi.
Fenomena ini mengundang pertanyaan kritis: mengapa banjir dengan skala besar dapat terjadi di Bali, yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata internasional dengan tata ruang perkotaan yang relatif modern? Tulisan saya ini berargumen bahwa banjir di Bali merupakan konsekuensi dari gabungan faktor alam (curah hujan ekstrem) dan faktor sosial-politik (tata kelola lingkungan, perilaku masyarakat, serta lemahnya pengawasan pembangunan).
Analisis: Faktor Penyebab Banjir di Bali
Curah Hujan Ekstrem
Curah hujan ekstrem di Bali, seperti kejadian pada 16-17 Oktober 2022 ketika intensitas hujan harian mencapai hingga 344 mm, jauh di atas ambang kategori ekstrem (>150 mm), menunjukkan potensi besar untuk memicu lokasi rawan banjir. Namun demikian, bencana banjir bukan hanya hasil dari fenomena alam, melainkan juga cerminan kerentanan sosial-ekologis: infrastruktur drainase yang rapuh, tata ruang yang tidak resilien, serta lemahnya kapasitas mitigasi dan adaptasi masyarakat menjadikan Bali sangat rentan banjir saat hujan ekstrem datang.
Tren curah hujan bulanan di musim hujan dengan puncaknya mencapai 500-600 mm menambah tekanan sistem drainase dan permukiman tanpa pengelolaan air yang baik. Oleh karena itu, upaya pencegahan banjir perlu menekankan tidak hanya peringatan dini dan infrastruktur fisik seperti normalisasi saluran dan sistem tampung air, tetapi juga peningkatan kapasitas lokal melalui pelatihan komunitas tanggap banjir, penanaman vegetasi penahan di hulu, serta penguatan inisiatif ramah lingkungan dan sistem mitigasi berbasis komunitas yang adaptif terhadap ketidakpastian cuaca alamiah.
Tata Kelola Kota dan Infrastruktur Drainase:
Bali mengalami urbanisasi cepat, terutama di Denpasar dan kawasan penyangga pariwisata. Urbanisasi pesat di Bali khususnya di Denpasar dan kawasan penyangga pariwisata telah menyebabkan alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi perumahan dan infrastruktur komersial, yang berdampak pada menurunnya lahan resapan air. Studi menunjukkan bahwa tutupan ruang terbuka hijau di Denpasar kini hanya sekitar 22,1 % dari wilayah kota, meskipun idealnya perlu lebih besar untuk fungsi ekologis seperti pengaturan suhu dan penyimpanan air hujan.
Transformasi serupa terlihat di Semarapura (Klungkung), di mana lahan terbangun mencapai 57,2 %, sedangkan lahan kosong (potensial dijadikan ruang terbuka hijau) hanya 42,8 %. Hal ini sejajar dengan kritik dalam kerangka ecological modernization yang disampaikan oleh Mol & Spaargaren (2000), bahwa pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan justru memperparah kerentanan ekologis.
Di sisi lain, selama musim hujan, sistem drainase di beberapa wilayah termasuk Denpasar dan Badung kerap tidak memadai. Banyak saluran drainase mengalami penyempitan, pendangkalan, hingga kerusakan yang menghambat aliran air hujan, sehingga menyebabkan genangan dan banjir, antara lain di Nusa Dua Selatan dan Badung. Upaya perbaikan sarana drainase telah dilakukan, misalnya pembangunan baru di 50 titik dan rekonstruksi di 54 titik di tahun 2025 dengan anggaran mencapai Rp 50-78 miliar.
Dengan demikian, kolapsnya tata kelola ruang dan infrastruktur menambah tekanan ekologis, memperlihatkan bahwa penataan kota yang tidak mempertimbangkan ruang hijau dan fungsi drainase memadai mengakibatkan peningkatan risiko banjir yang sistemik di Bali.
Perilaku Masyarakat
Menurut penulis selain faktor tata kota, perilaku masyarakat disini berperan sangat signifikan. Perilaku masyarakat terbukti menjadi faktor signifikan dalam memperparah banjir di Bali, di luar persoalan tata kota. Data menunjukkan timbulan sampah di Bali mencapai sekitar 3.436 ton per hari, namun lebih dari 71 persen tidak terkelola dengan baik sehingga rawan mencemari lingkungan, termasuk aliran sungai dan laut. Ironisnya, sebagian besar sampah ini berupa 60-65 persen sampah organik yang sebenarnya bisa diolah menjadi kompos, serta 17 persen plastik yang dapat didaur ulang.
Praktik masayakat dalam membuang sampah sembarangan tidak terlepas dari keterbatasan infrastruktur, di mana akses TPS3R dan sistem angkut sampah tidak merata bahkan sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat pada saat pengangkutan tercampur lagi, ini yang menyebabkan masyarakat berpikir (kenapa harus memilah sampah toh juga pada penjemputan akan dicampur lagi), serta lemahnya penegakan regulasi meskipun sudah ada kebijakan pembatasan sampah plastik sekali pakai melalui Pergub Bali No. 97 Tahun 2018. Secara kultural, kebiasaan lama membuang sampah organik ke alam masih terbawa, meski kini komposisi sampah didominasi plastik dan anorganik (±17%) yang sulit terurai.
Menurut perspektif sosiologi lingkungan, kondisi ini mencerminkan rendahnya kesadaran ekologis masyarakat sebagaimana ditegaskan Dunlap & Catton (1994), ditambah rendahnya perceived behavioral control atau keyakinan individu untuk mampu memilah dan mengolah sampah (Arxiv, 2025). Dengan demikian, perilaku membuang sampah sembarangan bukan sekadar masalah individu, melainkan refleksi dari rapuhnya tata kelola lingkungan yang menghubungkan regulasi, budaya, dan kapasitas sosial masyarakat Bali.
Kelemahan Regulasi dan Pengawasan Pemerintah
Meskipun pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam pengendalian pembangunan, lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang memperparah persoalan ekologis di Bali; izinkan saya menyoroti bahwa praktek pemberian izin komersial terutama di kawasan pesisir sering tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan analisis dampak terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti yang diungkapkan oleh Universitas Udayana: tidak adanya otoritas tunggal pengelola DAS secara holistik meningkatkan risiko konversi lahan dan menyulitkan koordinasi antar kabupaten/kota, sedangkan komitmen terhadap keberlanjutan sering dikesampingkan demi kepentingan ekonomi kritik tajam terhadap teori governance lingkungan bahwa pengelolaan lingkungan idealnya lintas-sektor dan kolaboratif (Pierre & Peters, 2000) praktis belum optimal di Bali.
Insiden pembongkaran 48 bangunan akomodasi di Pantai Bingin oleh Pemprov Bali dan Pemkab Badung pada Juli 2025 menggambarkan pola reaktif pengawasan: tindakan dilakukan setelah pelanggaran terjadi, bukannya preventive atau sistemik. Belum lagi, partisipasi publik dalam pelaporan pelanggaran masih minim meski telah difasilitasi melalui kanal pengaduan digital misalnya di Kabupaten Badung yang sejauh ini belum menunjukkan data pelanggaran yang signifikan.
Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan beberapa solusi strategis: pertama, memperkuat penegakan hukum tata ruang dengan pemberian sanksi tegas dan pembentukan otoritas pengawas DAS lintas wilayah yang otonom dan berwenang penuh; kedua, memperluas partisipasi masyarakat dan sektor swasta melalui mekanisme citizen monitoring dan pelaporan transparan; ketiga, memperkuat program lingkungan pemerintah seperti Gerakan Kampung Iklim atau perhutanan sosial agar kolaborasi kelembagaan menjadi lebih nyata dan bermanfaat bagi ekosistem lokal.
Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, partisipatif, dan proaktif, Bali dapat membangun model tata kelola ruang dan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan tahan terhadap tekanan pembangunan. Bencana banjir di Bali tidak dapat dilihat sebagai tanggung jawab sepihak. Menyalahkan masyarakat saja tidak adil, begitu pula menyalahkan pemerintah secara total tidak tepat. Realitas ini membutuhkan perspektif co-responsibility, yakni tanggung jawab bersama antara masyarakat dan negara.
Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kolektif dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, serta ikut mengawasi pembangunan yang merusak ekosistem lokal. Pemerintah berkewajiban memperketat tata ruang, menyediakan infrastruktur drainase modern, serta mengedukasi masyarakat melalui kampanye lingkungan berkelanjutan. Kolaborasi multi-aktor antara pemerintah, akademisi, ormas, dan sektor swasta sangat penting untuk mengimplementasikan strategi mitigasi dan adaptasi bencana. Dengan demikian, banjir di Bali dapat dipahami bukan hanya sebagai bencana alam, tetapi juga sebagai “bencana sosial-ekologis” yang lahir dari interaksi antara faktor alam dan perilaku manusia.
Banjir di Bali pada September 2025 menunjukkan bahwa kerentanan lingkungan merupakan hasil dari kombinasi faktor curah hujan ekstrem, tata kelola kota yang lemah, perilaku masyarakat yang abai terhadap kebersihan, serta pengawasan pembangunan yang tidak ketat. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus mencakup pendekatan struktural (perbaikan tata ruang dan drainase), kultural (peningkatan kesadaran ekologis masyarakat), dan institusional (penguatan regulasi dan kolaborasi multi-aktor).
Hanya melalui integrasi upaya masyarakat dan pemerintah, Bali dapat membangun sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sekaligus mengurangi risiko bencana serupa di masa depan Bali.Salam Rahayu semeton Bali, ngiring sareng-sareng ngametuang rasa tresna ring Bali, ngelaksanayang kebersihan tanpa ngelanturang runtuh sane tan patut.
Referensi:
BNPB. (2025). Laporan Situasi Banjir Bali, 10 September 2025. Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.
Dunlap, R. E., & Catton, W. R. (1994). Struggling with Human Exemptionalism: The Rise, Decline and
Revitalization of Environmental Sociology. The American Sociologist, 25(1), 5–30.
Mol, A. P. J., & Spaargaren, G. (2000). Ecological Modernisation Theory in Debate: A Review.
Environmental Politics, 9(1), 17–49.
Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). Governance, Politics and the State. Basingstoke: Macmillan.
Reuters. (2025, September 10). Floods in Indonesia’s Bali kill at least six, officials say.
Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). At Risk: Natural Hazards, People’s
Vulnerability and Disasters. Routledge.
