Bobroknya Manajemen Pariwisata Kita

Belakangan para sopir pariwisata freelance seluruh Bali menghadapi tantangan akan kelanjutan hidup mereka. Setiap kali akan mengantarkan tamu ke tempat tujuan wisata selalu dihantui perasaan was-was. Di setiap tempat strategis selalu dijaga oleh preman-preman yang berlindung di balik jubah kebesaran negara yang mereka dapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh warga negaranya. Salah satu razia yang dilakukan oleh tim gabungan di kawasan Kabupaten Gianyar 11 Mei 2011 yang lalu.

Wajar jika mereka ketar-ketir, dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 75.000 sehari, ancaman denda yang bisa sampai sejuta merupakan masalah besar. Belum lagi pungutan liar yang terjadi di setiap tikungan oleh preman-preman berseragam yang dengan bangga mengaku diri sebagai petugas.

Memang jika mengikuti Perda No 10 tahun 2001, kendaraan pribadi dilarang dipergunakan sebagai angkutan wisata. Demikian pula dengan Perda No. 5 tahun 2008 tentang Pramuwisata. Sepintas, para sopir dan pemandu wisata yang tidak berijin ini memang salah secara hukum normatif. Sangat jelas bahwa mereka telah melakukan suatu pelanggaran.

Hukum tetaplah hukum. Tetapi jika peraturan daerah itu dibuat hanya untuk kepentingan kalangan kapitalis yang berduit, yang bersedia menanamkan modal besar untuk mengeruk keuntungan dari kue pariwisata Bali di sini permasalahannya. Hukum yang tidak berpihak kepada rakyat kecil menimbulkan kecemburuan dan gejolak.

Hukum yang terbentuk memang tidak terlepas dari pengaruh kalangan kapitalis borjuis ini. Alih-alih mensejahterakan masyarakat kecil, yang terjadi adalah hukum tercipta untuk menggemukan mereka yang terlah gemuk dan menyuburkan praktik suap yang pada akhirnya menyuapi aparat yang menegakkan hukum untuk kepentingan perut aparat sendiri.

Tidak percaya? Lihatlah bagaimana RTRWP Bali pada akhirnya memberikan peluang kepada kaum kapitalis untuk menguasai tanah Bali. Kedaulatan masyarakat Bali hilang di tanahnya sendiri. Pentaan ruang menjadi komoditas bagi penentu kebijakan dan kalangan kapitalis. Tanah-tanah Bali mulai berpindah ke tangan-tangan pemilik modal.

Apa lagi? Lihatlah bagaimana hotel-hotel mendatangkan tamu. Mungkin lebih dari 50% tingkat hunian hotel di Bali datang dari reservasi online. Keuntungannya kemana? Ke kantong pemilik portal-portal reservasi yang satu pun tidak ada berpusat di Bali. Jangan tanya, apakah pajak yang didapatkan dari keuntungan itu masuk ke dalam APBD Provinsi Bali.

Seorang teman aktivis mengatakan, bahwa Bali tidak lebih menjadi taman bermain yang dipersolek sedemikian rupa yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang berduit tidak berlebihan. Seringkali kita melihat, seorang yang telah menjual tanahnya untuk dijadikan kawasan villa kemudian hanya menjadi tukang kebun di villa, yang dulunya merupakan tanahnya. Jangan bilang itu karena kesalahan si pemilik tanah. Tapi karena mental birokrasi kita yang terlalu permisif untuk memberi ruang investasi kepada pemodal tanpa memperhatikan kerterlibatan masyarakat lokal.

Jika sudah begini, apakah kita salah jika mengatakan bahwa Bali ini dibangun oleh rezim barbar? Perlahan, masyarakat kecil di Bali yang notabene merupakan masyarakat local yang harusnya berdaulat di tanah sendiri harus tersingkir menjadi transmigran ke luar daerah. Dan dengan bangganya penentu kebijakan mengatakan, Bali perlu ruang untuk pariwisata. Anda masyarakat Bali yang bodoh, carilah lahan yang lebih luas untuk memulai bertani.

Jadi pariwisata untuk siapa?

Kembali ke permasalahan bahwa kedaraan pribadi dilarang untuk dipergunakan sebagai sarana angkutan wisata. Saya dan rekan-rekan senasib sebagai seorang yang belum mampu melengkapi ijin pariwisata seringkali masih mempergunakan kendaraan pribadi untuk mengangkut tamu-tamu saya.

Kami mengatakan belum mampu, karena jika kami bermodal kami pun bersedia untuk melengkapi ijin yang disyaratkan. Sayangnya, kami belum mampu. Persaingan yang ketat, lapangan kerja yang terbatas membuat kami nekat untuk tetap mengangkut tamu-tamu kami dengan kendaraan pribadi. Apakah kami salah? Dari perspektif hukum jelas kami salah. Kami sadar itu. Tapi jika kembali ke atas, pernahkah hukum yang diciptakan menyentuh kepentingan masyarakat kelas bawah seperti kami-kami ini?

Kami berasa sebagai seorang penjahat besar, yang dihantui ketakutan setiap hari. Diburu, dicegat di setiap tempat memberikan efek ketakutan bagi kami. Andainya setiap penegak hukum berlaku sama adil terhadap setiap penjahat dan pelaku pelanggaran lainnya! Tentu kami tak merasa menjadi anak tiri.

Perlawanan Rakyat

Jika mereka sudah tuli dengan jeritan dan himpitan yang kami rasakan, saatnya kita melawan. Bukan dengan fisik atau anarkis. Mungkin dengan uang receh yang kami kumpulkan bersama-sama untuk membantu mebyara denda rekan kami yang terlajur tertangkap karena tentu kami tidak akan bisa membayar denda jutaan rupiah untuk menebusnya.

Tuntutan jelas ada. Pemerataan, kelonggaran ijin buat masyarakat kelas bawah seperti kami. Jangan samakan kami dengan perusahaan yang mempekerjakan puluhan karyawan dengan gedung-gedung megah sepanjang Jalan Bypass Ngurah Rai itu. Mereka datang ke Bali hanya untuk mengeruk pundi-pundi pariwisata ini. Sedangkan kami masyarakat yang termarginalkan ini, yang nyata-nyata sebagai pelaku utama dalam mempertahankan budaya dan tradisi tidak bisa berdikari di tanah sendiri.

Lalu, buat siapa sebenarnya pariwisata Bali ini?