Membaca Arah Baru Populisme dan Gotong Royong Kebijakan
Masih ada yang percaya Trias Politica di negeri ini? Kalimat itu mungkin terdengar seperti cemoohan, tetapi begitulah kenyataannya. Tiga pilar bernegara—Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif—yang sejatinya dirancang untuk saling kunci dan awasi (checks and balances), kini tak lebih dari cangkang kosong. Ketika seleksi hingga penetapan aktor di ketiga ranah kekuasaan tersebut cuma ditentukan di meja transaksi ketua umum partai politik, fungsi pengawasan otomatis mati. Rakyat ditinggali rasa muak: sebuah kecurigaan mendalam (distrust) bahwa hukum dan regulasi tidak lagi dibuat untuk melindungi warga, melainkan cuma akal-akalan kompromi elit.
Kebangkrutan institusional ini bukanlah fenomena yang muncul tiba-tiba. Ia adalah warisan dari cara berpolitik Joko Widodo. Sebagaimana dicatat dalam berbagai kajian akademis yang menempatkan Jokowi sebagai Conditional Democrat (Demokrat Bersyarat), nilai-nilai demokrasi secara konsisten dikalahkan oleh kalkulasi pragmatis: biaya politik yang mahal, bagi-bagi porsi kekuasaan di antara partai pendukung (catch-all parties), serta akomodasi terhadap oligarki. Runtuhnya fungsi Trias Politica di era Jokowi melahirkan Autocratic Legalism (Legalisme Otokratis)—suatu praktik di mana instrumen hukum dimanipulasi secara sah menurut prosedur formal untuk melumpuhkan oposisi, mematikan fungsi pengawasan, dan memuluskan agenda rezim.
Namun, transisi kepemimpinan nasional ke tangan Prabowo Subianto menghadirkan dinamika yang berbeda. Memasuki era baru, ruang kosong kekuasaan yang ditinggalkan oleh runtuhnya fungsi checks and balances tersebut tidak sekadar dipakai untuk memelihara patronase lama. Prabowo mulai sibuk ‘cuci piring’—membereskan krisis legitimasi dan beban politik peninggalan Jokowi—sembari meloloskan agenda populis-ideologis yang berakar dari genealogi sosialis keluarganya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (KOPDES), dan Ketahanan Pangan.
Menerima Warisan, Menyiapkan Strategi
Untuk membaca arah politik hari ini, kita harus paham apa yang diwarisi oleh Prabowo. Selama dua periode, Jokowi membesarkan kekuasaan eksekutif (executive aggrandizement) dengan cara melumpuhkan lembaga pengawas. Revisi UU KPK, pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), hingga pemanfaatan institusi peradilan dan kepolisian untuk menekan pengkritik adalah bukti bagaimana hukum dijadikan alat kekuasaan. Puncak dari manipulasi hukum ini bermuara pada lahirnya dinasti politik di tingkat nasional.
Struktur inilah yang diterima Prabowo: panggung politik tanpa oposisi berarti di parlemen, hukum yang sudah diperlemah dari dalam, serta lembaga peradilan yang gampang dikompromikan lewat konsensus partai.
Namun, Prabowo bukanlah sekadar populis pragmatis yang bertindak tanpa pijakan ideologis. Ia membawa warisan sejarah dan ideologi sosialis-nasionalis dari garis keluarganya—mulai dari RM Margono Djojohadikoesoemo, Soemitro Djojohadikoesoemo, hingga Soebianto dan Sujono. Fokus utamanya pada program MBG, KOPDES, dan Pangan adalah manifestasi dari keyakinan mendasar bahwa intervensi langsung negara untuk memenuhi gizi dan perut rakyat kecil adalah prioritas tertinggi. Keberpihakan ini dianggap sebagai pilihan rasional yang harus dieksekusi, meskipun harus menyedot anggaran dalam jumlah raksasa.
Di sisi lain, menyadari potensi jebakan patronase dan cengkeraman rezim Jokowi, Prabowo menggunakan strategi politik tidak konfrontatif (camouflaged strategy). Di permukaan, ia menampilkan kesinambungan. Namun di balik layar, ia melancarkan langkah pelepasan simpul-simpul kekuasaan Jokowi secara bertahap (De-Jokowi-fication).
Pelepasan pengaruh ini dilakukan dengan menata ulang loyalitas di tubuh institusi keamanan (seperti Polri) dan kementerian strategis. Pada saat yang sama, Prabowo membaca partai-partai politik pendukung—seperti Golkar dan PKS—secara dingin: mereka adalah aktor pragmatis-adaptif yang akan selalu berlayar mengikuti arah angin kekuasaan dan tidak akan menjadi loyalis abadi bagi Jokowi. Untuk memperkuat autonomi rezimnya, Prabowo juga bermanuver merangkul kaum intelektual-sosialis dan akademisi sipil untuk memberikan basis legitimasi ilmiah bagi agenda-agenda populisnya.
Dilema Anggaran dan Menagih Gotong Royong
Meski begitu, kebijakan ‘cuci piring’ dan agenda populis berskala raksasa ini menyisakan masalah serius. Karena MBG dan Ketahanan Pangan menyedot APBN secara masif, terjadi pengalihan anggaran (budget re-allocation) yang mengancam sektor-sektor vital lainnya. Sektor pendidikan tinggi, riset dan inovasi, layanan kesehatan non-prioritas, hingga pembangunan daerah terancam krisis pendanaan karena alokasinya tergeser.
Di sinilah kegelisahan masyarakat sipil memuncak. Pilihan rasional pemerintah untuk memprioritaskan pangan dan gizi tidak boleh dibayar dengan mematikan masa depan intelektual dan kapasitas teknokratis bangsa. Program populis tidak boleh dijalankan dengan memiskinan sektor lain.
Solusinya harus kembali pada marwah Gotong Royong yang jujur dan berkeadilan:
- Gotong (Ekstraksi Atas): Pembiayaan program populis tidak boleh membebankan sektor publik vital. Kelompok pemilik modal atas, konglomerat komoditas ekstraktif (tambang dan sawit), serta kebocoran pajak harus dipajaki secara tegas untuk menopang anggaran program. Negara harus berani mengambil sumber daya dari atas untuk membiayai rakyat di bawah.
- Royong (Pemberdayaan Bawah): Program MBG tidak boleh dikuasai oleh kartel impor atau kontraktor raksasa. Petani lokal, Koperasi Desa (KOPDES), UMKM, hingga kampus-kampus di daerah harus dijadikan pemasok bahan baku dan tim pengawas kualitas secara langsung. Dengan begitu, anggaran triliunan rupiah tersebut benar-benar berputar menggerakkan ekonomi rakyat kecil.
Penutup: Menguji Arah Baru Populisme
Transisi rezim dari Jokowi ke Prabowo membuktikan bahwa politik Indonesia sedang bergerak dari “konsolidasi kartel yang pragmatis” menuju “pertarungan kekuasaan berbalut populisme-komando”. Basa-basi Trias Politica akibat akal-akalan partai politik memang telah melumpuhkan fungsi pengawasan warga.
Namun, cara Prabowo ‘cuci piring’ atas warisan masa lalu sambil mendorong agenda populisnya menyajikan pertaruhan baru: apakah kekuasaan yang tanpa pengawasan ini akan tergelincir menjadi bentuk otoritarianisme baru gaya komando, ataukah ia benar-benar mampu mewujudkan keadilan sosial?
Semua itu sangat tergantung pada apakah Prabowo berani keluar dari cengkeraman kartel peninggalan lama, serta memastikan bahwa kebijakan populisnya tidak mematikan sektor sipil dan pendidikan. Sebab, gotong royong yang sejati bukanlah membagi-bagi beban kepada sektor yang lemah, melainkan menagih tanggung jawab dari mereka yang berkuasa.
