Melampaui Orgy Posmodernisme di Bali: Pembacaan Buku Tri Hita Bencana

Buku yang berjudul Tri Hita Bencana karya I Ngurah Suryawan sempat menuai beberapa pertanyaan dari calon pembaca. Muncul keanehan dalam judul yakni Tri Hita Bencana. Bagi masyarakat awam kalimat ini kurang lebih berarti: tiga bencana kebahagiaan. Tidak ada makna semantik yang dirujuk dari judul tersebut. Jika penulis ingin konsisten, mestinya penulis mesti terlebih dahulu memahami arti Tri Hita Karana secara literal barulah kemudian menjadikannya semacam satire. Tentu saja soal judul tidak penting, namun kecendrungan untuk tidak memberi simpati pada kedalaman literal dan instrinsik terhadap persoalan bisa jadi hal yang lebih serius dan krusial.

Buku yang terdiri dari 150 halaman ini berisi kumpulan tulisan yang secara garis besar menyoal tentang kondisi sosiologis dan antropologis masyarakat Bali. Berangkat dari konsep Tri Hita Karana (tiga penyebab kebahagiaan): Parahyangan (hubungan manusia dengan Tuhan), Palemahan (hubungan manusia dengan alam/lingkungan), dan Pawongan (hubungan manusia dengan sesamanya). Tulisan yang berjudul Menyimpan Rakyat dalam Deretan Statistik, “Tukang” Pukul Berbudaya, serta Bali dan Rasisme Yang Mengakar dapat digolongkan ke dalam himpunan persoalan dalam konsep Pawongan.

Tulisan yang berjudul Serangan di Pulau Serangan, Bali Sold Out, Bali dan Pembusukan Pembangunan tergolong ke dalam persoalan Palemahan. Sedangkan tulisan yang berjudul Dusta Ajeg Bali, Politik Bantuan Bantuan Politik kiranya dapat digolongkan ke dalam persoalan Parahyangan. Namun pembagian dan klasifikasi ini adalah murni hemat saya sebagai pembaca. Selain judul yang disebutkan di atas, masih ada beberapa tulisan lain yang isinya merangkum persoalan yang lebih kompleks, dan tidak bisa dipetakan berdasarkan tiga konsep Tri Hita Karana begitu saja.

Dengan latar belakang ilmu antropologi dan luasnya pengalaman riset penulis, buku ini bisa dibilang merupakan kumpulan dari lelehan kecemasan dan kegelisahan. Di dalamnya kita akan berulang kali membaca topik seputaran pembantaian massal 1965, dampak pariwisata, manusia Bali, kritik terhadap tradisi dan kebudayaan Bali dan seterusnya. Namun ada satu hal yang menarik dan sekiranya bisa menjadi pintu masuk saya untuk lebih jauh beranjak dari buku ini, yakni kegelisahan epistemologis penulis mengenai kurangnya penerapan analisis kelas dalam kerja-kerja akademik, dalam hal ini saya berasumsi bahwa kritik tersebut merupakan ‘tamparan halus’ untuk perguruan tinggi di Bali.

Tercerabutnya Masyarakat Bali

I Ngurah Suryawan memandang bahwa berbagai disiplin keilmuan khususnya ilmu-ilmu sosial humaniora mesti berangkat pada analisis kelas yakni materialisme historis dan materialisme dialektis.

Analisis kelas tidak lagi diterapkan dan didiskusikan oleh para cerdik pandai sejak pembantaian 1965. Pembantaian massal tersebut memang telah melenyapkan ribuan rakyat dengan kapasitas akademik yang tentu saja kiri, juga kritis dan dianggap mengadvokasi nilai-nilai progresif bagi kemajuan kebudayaan. Setelah orde Baru, sebagian besar intelektual di Bali mengalami represi dan penjinakkan baik secara ekonomi melalui gemah ripah pariwisata, politik lewat tekanan rezim, dan tentu saja pikiran lewat universitas. Paradigma yang dominan yang dijadikan titik keberangkatan ilmu-ilmu sosial humaniora adalah (meminjam kalimat Agung Wardana) kultural.

Persoalan-persoalan struktural seperti kesenjangan ekonomi, politik, dan sosial dikembalikan pada analisis tentang manusia dan kebudayaannya seraya mengamputasinya dari analisis materialisme historis dan dialektis. Secara perlahan paradigma kultural tersebut mendapatkan tubuhnya misalnya dalam bingkai postrukturalisme dan posmodernisme, dua arah paradigma ini, khususnya yang terakhir kemudian menjamuri trend akademik di Indonesia. Posmodernisme dan anak cucunya kemudian menjadi paradigma ‘terakhir’ bagi upaya untuk mengunci studi kebudayaan dari analisis materialisme historis dan dialektis.

Perayaan orgy posmodernisme itu tidak hanya trend di dunia akademik, melainkan ‘gambaran’ dari kebudayaan Bali kontemporer. Orgy posmodernisme yang dimaksud disini adalah persis sebagaimana dalam pandangan Baudrillardian yakni realitas tidak lebih adalah rangkaian simulakra, dalam perayaan orgy, segala hal yang diafirmasi sebagai nilai-nilai, politik, dan ideologi, spiritualitas, ekonomi dan seterusnya menemukan titik penghancurannya sendiri. Gelap memang.

Semangat posmodernisme dalam hal tertentu memiliki kemiripan setali tiga uang dengan neoliberalisme dimana manusia dengan kompleksitas dan tatanan masyarakat sebagai ruang hidupnya hanyalah tempat operasi produksi dan reproduksi kapital, manusia disempitkan secara ontologis menjadi homo economicos, yakni sederet mahluk yang tujuan dan orientasinya adalah upaya untuk mengakumulasi kekayaan. Persis kedua medan curam ini: yakni orgy posmodernisme dan neoliberalisme memiliki akarnya sendiri.

Yang pertama adalah ketercerabutan dari realitas material, dimana yang material dipengaruhi dan tunduk oleh dimensi yang immaterial, kompatibilitas dari gejala ini adalah semaraknya merayakan kematian grand naration, apapun bentuknya: agama, politik, ideologi, kebenaran, dan seterusnya, individu tercerabut dari basis yang mengkondisikan dirinya, individu pun mencari kebenaran di daam preferensi perasaan, opini, dan seterusnya.

Sedangkan yang kedua, yakni neoliberalisme ditandai dengan ketercerabutan manusia dari kompleksitasnya dan direduksi semata-mata sebagai agen pengeruk kekayaan. Salah satu gejala dari sistem neoliberalisme adalah tercerabutnya masyarakat dari relasinya terhadap tanah (land), kerja (labour), modal (money/capital). Ketiga elemen yakni tanah, kerja, dan modal yang seharunya menjadi tumpuan kehidupan masyarakat, oleh sistem neoliberalisme, dicerabut dari dimensi materialnya (yakni masyarakat dan segenap ‘institusi’nya). Persis karena ketercerabutan itulah ketiga elemen krusial tersebut kemudian semata-mata menjadi elemen yang diekspansi oleh rezim neoliberal dan segenap agency homo economicosnya.

Baik neoliberalisme maupun orgy posmodernisme ini kemudian menjadi patologi alias penyakit zaman, menurut hemat saya, juga kegelisahan maut Ngurah Suryawan di dalam bukunya. Tentu senjata untuk memerangi sekaligus menonjok sampai ke bulu-bulunya adalah analisis materialisme historis dan materialisme dialektis, analisis yang berpijak pada realitas obyektif sebagai langkah awal menuju emansipasi.

Melampaui ‘Orgy’ Posmodernisme di Bali

Dalam dua tulisan yang berjudul Dusta Ajeg Bali, penulis mengajukan kritik terhadap apa yang ia sebut “komoditisasi serempak kebudayaan Bali”. Kebutuhan akan identitas yang penuh, stablil, mapan, dan seterusya ini kemudian teramplifikasi dalam wacana Ajeg Bali. Kontradiksi tersebut dapat dilihat saat kebudayaan Bali terus mengalami modifikasi. Komodifikasi kebudayaan inilah yang kemudian membuat saya berfikir bahwa kebudayaan Bali adalah kebudyaan yang sangat dinamis, lentur, dan berasal dari bumi. Hanya saja, sifat dan kecendrungannya yang produktif ini, justru direplikasi dan dievakuasi oleh agenda kepentingan pasar, politik dan seterusnya, hal ini memungkinkan produksi kebudayaan Bali secara tidak langsung sangat dekat dengan kepentingan tersebut, misalnya melalui ritual yang megah, dan piranti-pirantinya yang tidak murah. Maraknya pemberian bantuan sosial politik untuk pemugaran Pura, dan upacara juga menjadi faktor yang mencerabutnya kerja-kerja praksis masyarakat. Sebagaimana kapitalisme memproduksi komoditas, kebudayaan menjadi tidak luput di dalamnya.

Meminjam kalimat Ngurah Suryawan, semakin kaburnya batas artifisial antara kebudayaan dan pariwisata. Kebudayaan kemudian diproduksi dan dikomodifikasi seturut dengan kepentingan agenda pasar atau kapitalisme, yang dalam hal ini adalah pariwisata.

Kebudayaan tidak lagi cermin dari pariwisata Bali. Sebaliknya, pariwisata sendiri justru berbalik menciptakan citra dan realitas bagi kebudayaan Bali. Misalnya, di tahun 60’an saat media sosial seperti tiktok, instagram, dan seterusnya belum ditemukan, para turis masih memandang bahwa kebudayaan dan tradisi masyarakat Bali masih sebagaimana adanya tanpa mediasi citraan yang berlebihan. Namun ketika massifnya penggunaan postcard, televisi, famplet villa, famplet tour, dan seterusnya ikut memproduksi citra bagaimana kebudayaan Bali seharusnya dibentuk.

Kehadiran kebudayaan Bali sebagai objek citra’an ikut menginterupsi bagaimana seharusnya realitas di tingkat material bekerja. Inilah situasi yang paling seru dan menggelisahkan. Kita bahkan susah lagi mengenali mana yang orisinal dan artifisial. Paradoksnya, ketika kita mencoba mencari yang orisinal dan otentik, kita sudah selalu dievakuasi ke dalam citra-citraan, halusnya, ke dalam lumpur simulakra. Saya pun khawatir dengan dikotomi antara kebudayaan sebagai yang orisinil dan otentik, versus kebudayaan yang artifisial, dikotomi semacam itu bisa jadi adalah pembagian yang adhoc dan kontraproduktif. Pertentangan semacam itu bagi saya, analog dengan dikotomi khas antara tradisi versus modern, sakral versus profan, dan seterusnya.

Situasi ini mestinya membuat kita ‘memikirkan ulang’ kembali realitas. Persis penemuan kembali materialisme historis dan materialisme dialektis mesti berhadapan dengan jurang terjal ini. Realitas terlalu pelik dipahami secara parsial. Identitas, keluhuran nilai-nilai, dan seterusnya mesti dipikirkan ulang kembali. Disinilah kita mesti mendudukkan dengan baik bahwa orgy posmodernisme dengan segala kecendrungan sinisme dan pesimisme apolitis yang terjuwud dalam fundamentalisme budaya, agama, identitas, pasar dan embel-embelnya itu dapat dilihat bukan sebagai akhir dari sejarah, malahan awal pertaruhan dan percaturan filosofis untuk memikirkan ulang kembali politik, ekonomi, sosial, masyarakat, dan seterusnya.

Memetakan persoalan hingga merumuskan kembali analisis materialisme historis dan materialisme dialektis tidak cukup hanya dengan kembali pada sensibilitas di jaman Aidit, saat gerakan politik kiri dipandu dari ‘atas’; atau kembali pada oposisi biner analisis kultural dan analisis kelas. Marxisme mestinya mungkin di dalam semua konjungtur logis kehidupan masyarakat Bali dengan segenap bau dupa, bau darah babi, pejati, daksina, kawisan, kawitan, suara genta, dan suara kulkul yang mengalun nyaring melintangi ruang dengan sederet sensibilitas modern yang turut andil membentuknya.

Hemat saya mustahil bagi kita mempertentangkan analisis kelas dan analisis kultural. Baik analisis ekonomi, ritual, politik, kesenian, bahkan teologi sekalipun mesti dipostulatkan bahwa materialisme historis dan dialektis ‘mungkin’ di dalamnya. Melalui penerapan analisis materialisme historis, dan dialektis, kita dapat melacak gejala dan kausalitas dari setiap persoalan. Misalnya: apakah hubungan piodalan dengan banten Pamereman Guling dengan distribusi kekayaan di masa lalu? Tanpa kita memahami arti semiotis, hermeneutis, dan filosofis dari bebantenan di Bali dan melacak historisitasnya, mustahil bagi kita untuk memetakkannya dalam materialitas gejala masyarakat Bali, apalagi akan menganalisisnya dari sudut pandang materialisme dialektis dan historis. Riset-riset antropologi tentang berbagai piranti kebudayaan Bali tentu sangat dibutuhkan saat ini. Penafsiran terhadap ritual dan tradisi lebih banyak diisi oleh interpretasi yang bernuansa transenden atau semata-mata teologis semata, tanpa melacak jejaknya secara imanen.

Penemuan kembali materialisme historis dan dialektis inilah yang mestinya menjadi kerja-kerja yang terus digali di dalam ‘tanah’. Sederhana saja, bersimpati pada partitur imanen kebudayaan Bali, mempertimbangkan kembali unsur intrinsik di dalamnya, memeluk semua keterasingan yang mungkin dialami setelahnya, mengatakan ‘ya’ sembari menunda. Diam namun tersenyum dalam pertanyaan. Dengan demikian kesan ‘gawat’ ke kiri-kirian mestinya adalah beban semiotik yang harus ditinggalkan. Mencari Marxisme di Bali bukan berarti mesti menjadi bagian ‘subkultur’ dan abang-abangan kiri urban semata, sembari mendaur ulang terus menerus perasaan sinis terhadap dunia dan kebudayaan yang dihidupi. Hemat saya, pencarian terhadap materialisme historis dan dialektis mesti masuk ke dalam materialitas gejala.

Buku Tri Hita Bencana karya I Ngurah Suryawan adalah salah satu buku yang mengajak kita masuk ke pertanyaan yang dalam itu. Penulis adalah seorang antropolog, peneliti dan aktivis yang sangat tekun dan serius. Menariknya, hampir semua tulisan dan buku Ngurah Suryawan yang saya baca tentang Bali, tema-tema yang diangkat masih serupa. Saya khawatir kita masih ada di situasi yang sama, kegelisahan yang sama terus menerus. Apapun itu, bagi Ngurah Suryawan, merawat kegelisahan lebih penting, dan untuk itulah sepertinya buku ini hadir.

(Penulis adalah lulusan Ilmu Filsafat Hindu Universitas Hindu Indonesia)