Kawasan proyek Canggu Hills di Pererenan, Badung, yang direncanakan menjadi pusat komersial dan hunian terpadu.
Beberapa proyek pusat perbelanjaan dan kawasan komersial baru direncanakan hadir di Bali dalam beberapa tahun ke depan. Proyek tersebut di antaranya The Grand Outlet Bali di kawasan ekonomi khusus (KEK) Kura-Kura Bali, Pulau Serangan, Denpasar, yang dikembangkan PT Bali Turtle Island Development bersama perusahaan Jepang Mitsubishi Estate.
Selain itu, terdapat Living World Kuta yang tengah dikembangkan di kawasan Bali selatan, serta Canggu Hills di Pererenan, Badung. Tidak hanya berupa pusat perbelanjaan, Canggu Hills juga dirancang sebagai kawasan multifungsi yang mencakup pusat komersial dan hunian. Pada fase ketiganya, pengembang PT Asia Mas Realty merencanakan pembangunan 35 vila eksklusif yang terintegrasi langsung dengan pusat perbelanjaan tersebut. Mall itu dirancang memiliki sekitar 200 tenant dan ditargetkan melakukan soft opening pada Juni 2028.
Pembangunan berbagai ruang komersial modern tersebut menambah daftar proyek berskala besar yang muncul di Bali, terutama di wilayah yang sudah padat aktivitas dan lalu lintas. Kondisi itu kemudian memunculkan kekhawatiran dari sejumlah warga terkait kemacetan, berkurangnya ruang hijau, hingga arah pembangunan Bali ke depan.
Papan proyek pembangunan Living World Kuta di kawasan Bali selatan.
Akademisi Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa, I Nyoman Gede Mahaputra, menilai kehadiran pusat perbelanjaan baru akan membawa perubahan besar terhadap kawasan di sekitarnya. Menurutnya, dampak paling cepat yang biasanya dirasakan masyarakat adalah meningkatnya kemacetan.
“Begitu mall buka, besoknya sudah macet,” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut muncul karena sejumlah kawasan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan mall selama ini sudah dikenal padat aktivitas. Kawasan Canggu dan Pererenan, misalnya, kerap mengalami kemacetan panjang akibat meningkatnya aktivitas wisata dan pembangunan di wilayah tersebut.
Komang Ade, mahasiswa yang sehari-hari melintasi kawasan Pererenan menuju Denpasar, menilai wilayah tersebut tidak ideal untuk pembangunan pusat perbelanjaan baru. Menurutnya, kondisi lalu lintas di kawasan Canggu sudah padat bahkan sebelum proyek dimulai.
“Belum dibangunnya mall saja sudah menyebabkan jalur kemacetan yang ekstrem pada waktu tertentu, apalagi saat mall tersebut dibangun,” ujarnya.
Menurut Ade, pusat perbelanjaan membutuhkan jalur keluar-masuk kendaraan yang memadai agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar. Namun, kondisi jalan di kawasan Canggu dinilai belum mendukung kebutuhan tersebut.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan Fika, salah satu warga Pererenan. Ia menilai kondisi lingkungan di kawasan tersebut semakin padat akibat meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas pariwisata.
“Melihat kawasan Pererenan sudah sangat padat, pembangunan mall tidak lagi akan mampu memperbaiki kerusakan yang telah terjadi seperti sampah, kemacetan, overtourism, overpopulation,” katanya.
Mahasiswa lainnya, Ardi Nugraha, juga mempertanyakan urgensi pembangunan mall baru di Bali. Menurutnya, kawasan Denpasar dan Bali selatan saat ini sudah dipenuhi pusat perbelanjaan, sehingga pembangunan mall baru dinilai bukan lagi kebutuhan mendesak.
“Rasanya sudah hampir di setiap sudut Kota Denpasar dan Badung selatan ada mall, jadi nggak perlu lagi bangun mall skala besar,” ujarnya.
Ardi menilai Bali seharusnya lebih memprioritaskan ruang terbuka hijau, daerah resapan air, serta fasilitas pengelolaan sampah dibanding pembangunan pusat perbelanjaan baru. Ia juga khawatir pembangunan mall justru memperparah kemacetan dan mengurangi ruang hijau yang tersisa.
Pembangunan pusat perbelanjaan juga dinilai akan mengubah kondisi ruang hidup masyarakat di sekitarnya. Mahaputra mengatakan kehadiran mall biasanya diikuti perubahan harga lahan dan meningkatnya biaya hidup di kawasan sekitar.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat lokal perlahan tersisih dari wilayah yang sebelumnya mereka tinggali. Kenaikan harga tanah dan biaya sewa dapat memengaruhi warga yang tinggal maupun bekerja di sekitar kawasan pembangunan.
“Orang lokalnya pelan-pelan bisa terusir secara halus dari situ karena mereka enggak bisa mengikuti kenaikan harga,” ujarnya.
Mahaputra menjelaskan, pusat perbelanjaan tidak hanya menghadirkan bangunan baru, tetapi juga mengubah aktivitas kawasan di sekitarnya. Kehadiran ruang komersial berskala besar dinilai dapat membuat lingkungan menjadi semakin padat dan mengurangi kenyamanan warga.
“Kita harus give up beberapa kenyamanan kita demi itu,” katanya.
Selain dinilai mengubah ruang hidup masyarakat, pembangunan pusat perbelanjaan juga memunculkan pertanyaan mengenai arah pembangunan Bali dan pihak yang paling diuntungkan dari proyek-proyek tersebut. Mahaputra menilai pembangunan mall umumnya melibatkan kapital besar yang sebagian besar tidak berasal dari masyarakat lokal.
“Mall ini memang benar-benar kapitalistik pembentukannya,” ujarnya.
Menurutnya, pusat perbelanjaan modern biasanya diisi oleh brand nasional maupun internasional yang memiliki modal besar dan jaringan luas. Kondisi tersebut membuat usaha lokal dan pelaku UMKM sulit bersaing, baik dari sisi harga, promosi, maupun daya tarik merek.
Ia mengatakan, keuntungan ekonomi dari pusat perbelanjaan berpotensi lebih banyak mengalir ke pihak luar Bali, sementara masyarakat lokal umumnya hanya memperoleh pekerjaan operasional di kawasan tersebut.
“Kita yang sekarang menjadi pasar buat mereka,” kata Mahaputra.
Mahaputra juga mempertanyakan anggapan bahwa pembangunan pusat perbelanjaan selalu berkaitan dengan kebutuhan pariwisata Bali. Menurutnya, wisatawan asing yang datang ke Bali umumnya lebih tertarik pada alam, budaya, dan pengalaman lokal dibanding ruang konsumsi modern seperti mall.
“Mereka lebih suka duduk di tepi pantai,” ujarnya.
Di tengah maraknya pembangunan ruang komersial modern, Mahaputra juga menilai penguatan pasar tradisional seharusnya menjadi salah satu arah pembangunan yang lebih diperhatikan. Menurutnya, pasar tradisional memiliki perputaran ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat lokal karena melibatkan pedagang, pemasok, hingga petani setempat.
Selain itu, pasar tradisional dinilai lebih hemat energi dan memiliki hubungan sosial yang lebih kuat dibanding pusat perbelanjaan modern. Interaksi antara penjual dan pembeli dinilai menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang sulit ditemukan di mall.
“Kalau semua pasar bisa dibuat seperti itu, mungkin kita enggak mesti ke mall,” katanya.
Ia menilai revitalisasi pasar tradisional dapat menjadi alternatif pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bali. Perbaikan fasilitas, kebersihan, dan kenyamanan pasar dianggap mampu memperkuat ekonomi lokal tanpa harus menambah tekanan pembangunan di kawasan yang sudah padat.
Pembangunan mall di Bali akhirnya tidak hanya dipandang sebagai persoalan investasi atau pertumbuhan ekonomi semata. Kehadirannya juga memunculkan pertanyaan tentang ruang hidup, lingkungan, hingga arah pembangunan Bali ke depan.
Ketika ruang-ruang komersial terus bertambah di kawasan yang sudah padat, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan untuk siapa sebenarnya Bali sedang dibangun.
