Tubuh Manusia Bali, dari Nyupat 1965 ke Akumulasi Kapital

I Ngurah Suryawan

Salah satu periode waktu yang penting sekaligus menentukan dalam perjalanan sejarah Indonesia dan juga Bali adalah periode antara tahun 1950-1965. Waktu 15 tahun yang penting dalam perubahan ekonomi politik, sosial ekologis, dan kebudayaan Bali. Konteks Bali menjadi sangat penting karena periode tersebut, dan sudah tentu periode 1970-1980an, adalah konsolidasi kekuasaan Orde Baru dalam perluasan akumulasi kapitalisme pariwisata Budaya. Kajian-kajian sebelumnya sudah dengan terang-benderang—meski kerap disisihkan dalam perbincangan—menunjukkan bahwa sejarah panjang politik kebudayaan Bali tidak bisa dilepaskan dari tragedi pembantai massal 1965-1966, dimana kekerasan dan pelenyapan manusia menjadi sisi gelap dan tahun yang tak pernah berakhir (Robinson 1995: 2006; Santikarma 2000; Suryawan 2007).

Landasan kebudayaan Bali ke depannya dibangun di atas pondasi pelenyapan kisah-kisah Bali pada masa 1965. Kisah-kisah tentang Tragedi 1965 dihapus dari “representasi resmi” karena promosi otoritatif tentang Bali pasca 1965 adalah daerah yang aman dan damai, yang siap melayani semua keinginan wisatawan. Citra-citra Bali yang dikonstruksi oleh rezim Orde Baru tidak hanya diproduksi untuk konsumsi orang luar. Citra-citra tersebut dijadikan sebagai “modal budaya” untuk kepentingan pariwisata. Cikal-bakalnya terjadi justru pada masa kolonial.

Kajian yang detail dan otoritatif dari Geoffry Robinson yaitu The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali (1995) yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik (2006) memberikan gambaran yang relatif utuh tentang sejarah tentang pembentukan Bali dari zaman kolonial hingga terjadinya pembantaian massal. Periode colonial dan pasca-kolonial tergambarkan secara pekat dengan menggunakan data historis untuk memperkuat argument-argumen utama. Hal lainnya adalah konsolidasi rezim Orde Baru yang terbentuk pasca pembantaian massal 1965-1966.

Studi dengan perspektif historis ini pada bagian awalnya membongkar konstruksi citra Bali sebagai momentum awal “kekerasan simbolik (budaya) dimulai dari pembentukan citra Bali yang dilakukan oleh rezim kolonial Belanda. Bagian ekonomi politik kekerasan dan pembantaian dalam kajian ini memberikan gambaran yang menyeluruh mengapa pembantaian massal bisa berlangsung secara brutal di Bali. Bagian ini menjadi sangat kuat untuk menandingi argumentasi kultural dan religious yang menyingkirikan analisis kelas, relasi ekonomi politik, dan struktur kekuasaan (militer dan birokrasi) negara yang menggerakkan konsolidasi pembantaian.

Seiring dengan perkembangan kajian tentang pembantaian massal 1965, ada beberapa celah dan refleksi sebagai bahan pergumulan sekaligus memperluas perbincangan, kajian, dan argumentasi praksis advokasi pembantaian massal 1965. Kajian-kajian kontemporer tentang pembantaian massal 1965 masih berputar kepada perjuangan untuk menyetarakan pertarungan narasi yang telah lama diambil alih oleh negara dengan apparatusnya. Situasi itu menyebabkan penelitian untuk memperdalam implikasi pembantaian massal terhadap hancurnya kekuatan politik berbasis kelas menjadi kurang mendapatkan perhatian. Saya melihat tiga celah yaitu: tubuh, kelas, dan kapital dalam konteks Bali.

Tubuh dan Strategi Akumulasi

Wacana yang “umum” mengenai konflik politik sehari-hari, jejaring konflik dan actor, dan pertarungan partai politik dalam memperebutkan kekuasaan sangat penting untuk memahami konteks yang lebih luas. Pada sisi lain, kita perlu juga memperhatikan tema yang spesifik (mikro), terutama berkaitan dengan agensi manusia dalam tragedi pembantaian yang berlangsung. Salah satu fokus yang hilang dalam hal ini adalah perhatian terhadap tubuh-tubuh manusia Bali dalam tragedy pembantaian massal yang berlangsung.

Kekerasan tidak hanya ditandai dengan monumen megah, situs-situs pembantaian massal yang sunyi di berbagai wilayah Bali, tapi juga melekat dalam tubuh-tubuh manusia Bali hingga kini. Kekerasan dan kemunculan kapital bernama pariwisata salah satu saksinya yang paling abadi adalah tubuh manusia Bali sendiri. Kekerasan dan kapital menjadi sesuatu yang melekat dan merasuki tubuh kita dan sekaligus terpatri di tubuh kita sendiri pada masa kini.

Memahami cara kerja kekerasan dalam pembantaian 1965 dan konsolidasi kapitalisme pariwisata, akan lebih bermakna sekaligus mengguncang jika mengamati serta mengikuti tubuh orang-orang yang berada dalam kemelut sejarah tersebut. Kita juga dapat memahami cara kerja kekerasan dan kapitalisme pariwisata lewat komoditas dan mengikuti pengalaman manusia (biografi pribadi). Perspektif alternatif ini tidak hanya menawarkan tantangan baru, tetapi juga memperkaya nuansa, detail sekaligus temuan-temuan baru yang berisi perspektif alternatif. Relasi dan kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih intim sekaligus subtil akan digali dengan mentautan pengalaman manusia dan tubuhnya bereaksi atau merespon berbagai situasi yang terjadi di sekitar mereka dan perubahan sosial-ekologisnya. Kita juga bisa belajar memahami bahwa tubuh adalah situs pengetahuan tersebut bersumber.

Pada sisi lainnya, tubuh juga sebagai strategi akumulasi. Potensi tenaga kerja berada dalam tubuh manusia. Karib (2025) dengan kasus pertambangan menggambarkan bahwa potensi tersebut terwujud dalam proses kerja, di mana orang mengekstraksi sumber daya dari perut bumi. Bumi tidak hanya mengalami ekstraksi saat mineral diubah menjadi bahan baku, tetapi tubuh manusia juga mengalami hal yang sama. Perusahaan mengekstraksi tubuh pekerja, yang pada gilirannya, mengekstraksi material dari tubuh bumi. Menyadari hal ini membantu kita memahami bahwa penambangan berdampak pada alam, lingkungan sekitar, dan tubuh manusia terkhusus tubuh perempuan yang menjadi saksi dari perubahan sosial ekologis dalam perjalanan kehidupan manusia dan alam itu sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu hal yang juga sangat penting adalah kesadaran atas eksistensi dan hubungan tubuh alam dan tubuh manusia. Kajian yang dilakukan Siti Maimunah dalam disertasinya Reclaiming Tubuh-Tanah-Air”: A Life Project on Doing Feminist Political Ecology at the Capitalist Frontier (2022) memberikan penjelajahan yang berguna untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antara tubuh dengan tanah air, atau ruang hidup di mana pun kita hidup. Studi ini sejatinya mengingatkan Ini menuntut kita melakukan tindakan-tindakan yang beretika dalam merawat hubungan alam dengan manusia.

Wilayah-wilayah dimana perempuan berkecimpung, berada di garda depan dalam menentang perusakan alam dan memelopori upaya-upaya pemulihan hubungan antara masyarakat dan alamnya. Para perempuan ini menjadi saksi atas hadirnya proyek-proyek ekstraktif di kampung dan wilayah jelajah mereka, yang diberi izin dan restu masuk oleh pemerintah dari tingkat pusat, daerah, hingga desa. Ruang hidup para perempuan ini diperlakukan sebagai wilayah jelajah dan kuasa (frontier) untuk mengeruk komoditas pasar global.

Tubuh para perempuan ini mengalami serta terpapar langsung kekerasan dan ketidakadilan berlapis, termasuk kekerasan terhadap alam dan masyarakat kebanyakan. Hal inilah yang menyebabkan mengubah cara perempuan ini memandang kehadiran negara, kedekatan hubungan pemerintah-perusahaan, dan sudah tentu perusakan alam yang membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat berserta lingkungan alamnya. Tubuh manusia juga perlu dilihat sebagai wilayah jelajah dan kuasa. Tubuh sebagai ranah afektif yaitu sebagai tempat endapan perasaan dan emosi yang berpotensi memengaruhi posisi politik seseorang. Kita melihat di wilayah-wilayah proyek ekstratif, termasuk industry pariwisata, tubuh manusia dan masyarakat, terkhusus Perempuan mengalami berbagai perampasan, pelanggaran, serta penghancuran akibat pencemaran lingkungan yang memengaruhi tubuh dan pikiran (Maimunah dan Rachman, 2025: 14-18).

Nyupat dan Kelas Sosial

Salah satu dimensi penting yang tidak banyak dibahas dari kajian Robinson (1995; 2006) adalah penjelasannya sebanyak tiga halaman mengenai nyupat yang dianggapnya sebagai salah satu strategi terencana untuk memanipulasi ajaran religius dan kultural di Bali. Cikal bakalnya adalah saat pra-pembantaian massal 1965-1966 berlangsung, partai-partai politik di Bali secara aktif membina gagasan bahwa kampanye menentang PKI adalah “perang suci”, sehingga menjadi dalih dari kuatnya unsur oportunisme politik dan pembalasan yang memotivasi banyak pimpinan dan anggotanya.

Pembunuhan terhadap anggota dan simpatisasn PKI tidak dipandang sebagai perbuatan kriminal atau tindakan politik. Kalau orang Bali ditanya apa yang membuat mereka ikut dalam pembunuhan itu, jawabannya pasti selalu sama: demi memenuhi kewajiban religius untuk menyucikan pulau. Catatan Soe Hok Gie (1995) dan Gie dan Cribb (1995; 2016) menunjukkan bahwa beberapa pimpinan partai politik di Bali menghasut rakyat agar melakukan tindak kekerasan dengan mengatakan bahwa Tuhan menyetujui pembunuhan terhadap orang-orang PKI, dan bahwa hukum tidak akan menyentuh mereka yang melakukan pembunuhan tersebut. Orang-orang Hindu Bali yang sungguh-sungguh religius mesti berada di garis depan dalam gerakan pemberantasan pengkhianatan G30S.

Salah satu contoh paling gamblang tentang cara musuh-musuh PKI memanipulasi ajaran religius dan kultural di Bali adalah kesengajaan mendorong praktik nyupat atau sering disamakan dengan eksekusi sukarela. Para elit partai politik mengungkapkan bahwa orang Bali dihimbau tidak bicara tentang pembunuhan, tapi nyupat yaitu memperpendek hidup seseorang demi membebaskan mereka dari penderitaan dan memberi mereka kesempatan untuk dilahirkan kembali (reinkarnasi) sebagai orang yang lebih baik. Para saksi mata pembantaian mengungkapnan bahwa korban terkadang diberi pilihan sebelum dieksekusi yaitu mati dengan rela (nyupat) atau ditembak saja.

Nyupat oleh para pendukung pembantaian masa itu dimaknai sebagai tanda pertobatan dan memberikan jaminan agar terhindar dari siksa neraka di akhirat atau di kehidupan setelah kelahiran kembali tersebut. Para pelaksana eksekusi yang biasanya dari kalangan militer akan berseru: “Siapa mau nyupat?”. Tapi sejatinya tidak banyak bedanya antara nyupat dengan pembunuhan. Mereka yang memilih untuk nyupat digiring ke bagian lain dari areal eksekusi, dimana mereka langsung dieksekusi. Partai politik dan para elit militer semakin memiliki kekuasaan dengan klaimnya terhadap otoritas moral, religius, sekaligus politis di Bali (Robinson, 460-463).

Selain manipulasi nilai keagamaan untuk kepentingan politis pembantaian massal dalam kasus nyupat, gerakan kerakyatan berbasis kelas yang mengkritik kekuasaan direpresentasikan oleh gerakan petani, buruh, dan kesenian rakyat misalnya, menghilang pasca 1965. Situasi sosial politik desa menjadi medan pertarungan gerakan kerakyatan untuk memperebutkan pengaruhnya sejak ketegangan mulai terpantik di tahun 1950-an menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pertama di tahun 1955. Setelah itu, analisis kritis berkaitan dengan kelas sosial di tengah masyarakat menghilang tergantikan dengan analisis kebudayaan, modernisme, atau pembangunan.

Salah satu (imajinasi) pengetahuan yang hendak dimasukkan adalah masyarakat desa yang harmonis dan bergotong-royong bahu-membahu berlomba-lomba berperanserta dalam pembangunan. Homogenisasi dalam memandang masyarakat desa bukannya tanpa sebab atau berada dalam ruang yang hampa. Tentu saja tujuan politisnya adalah kontrol dan penjinakan perlawanan dan protes dari masyarakat.

Analisis kelas melihat bahwa masyarakat sangatlah terdiferensiasi, terdiri dari berbagai kelas-kelas sosial dari pemilik tanah yang dominan hingga kelas pekerja yang menggantungkan hidupnya dari tenaga yang dimiliki. Jika kita melihat sejarah politik Indonesia, menghilangnya konsep dan diskursus kelas dalam ilmu sosial akan cepat dikaitkan dengan kemunculan Orde Baru. Pembunuhan massal terhadap orang yang diduga komunis yang kemudian diiringi dengan penghancuran gerakan kerakyatan. Hal ini dilakukan untuk “membersihkan lahan” bagi pembangunan pariwisata (Farid 2015; Farid 2005).

Selain politik pembersihan 1965 yang kemudian diikuti dengan konsolidasi kapital dengan masuknya pariwisata, pengkerdilan cara berpikir kritis berjalan dengan stigma “komunis”, “musuh pembangunan”, atau “anti-pariwisata”. Berpikir kritis terhadap berjalannya pembangunan dianggap sebagai melawan negara dan anti terhadap kemajuan. Saya ingin menunjukkan dalam artikel ini bahwa titik tolak politik kebudayaan Bali pasca 1965 sangat dipengaruhi oleh pembersihan politik saat 1965 dan menggantinya dengan politik pembangunan pariwisata. Implikasi pergantian ini sangat mendasar yaitu terbuka sekaligus berubahnya Bali secara massif akibat pariwisata, baik secara tata ruang maupun pembentukan subyek manusia Bali yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Cribb, Robert (editor). 2016. The Indonesian Killings, Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966. Yogyakarta: Mata Bangsa.

Farid, Hilmar., 2015. “Indonesia’s original sin: Mass killings and capitalist expansion 1965–66. In The Inter-Asia Cultural Studies Reader (pp. 207-222). Routledge.

Farid, Hilmar. 2005. ”Indonesia’s original sin: mass killings and capitalist expansion 1965-66”. Inter-Asia Cultural Studies 6, no. 1 (2005): 3-16. https://doi.org/10.1080/1462394042000326879

Gie, Soe Hok. 1995. Zaman Peralihan. Yogyakarta: Penerbit Bentang Budaya.

Karib, Fathun. 2025. “Imperium, Tambang, dan Tubuh Kita”, 28 April 2025 dalam Inside Indonesia Edition 159, Jan-Mar 22025. https://www.insideindonesia.org/editions/edition-159-jan-mar-2025/edition-159-jan-mar-2025-indonesian/imperium-tambang-dan-tubuh-kita

Maimunah, Siti dan Noer Fauzi Rachman. 2025. Senjata Kami adalah Upacara Adat: Ungkapan Pelambang dan Mantra Nausus, Perempuan Pembela HAM-Lingkungan. Yogyakarta: Insist Press.

Robinson, Geoffry. 1995. The Dark Side of Paradise, Political Violence in Bali. Cornell: Cornell University Press.

Robinson, Geoffry. 2006. Sisi Gelap Pulau Dewata, Sejarah Kekerasan Politik. Yogyakarta: LKiS.

Santikarma, Degung. 2000. “Kisah Bali dengan Keakraban dalam Kekerasan”, Kompas Newspaper, 1 September 2000.

Suryawan, I Ngurah. 2007. Ladang Hitam di Pulau Dewa: Pembantaian Massal 1965 di Bali. Yogyakarta: Galang Press dan PUSdEP Universitas Sanata Dharma.