Oleh Inda Sukma
Lalu, siapa sesungguhnya di balik kerusuhan Mei lalu?
Setiap Mei kita akan selalu ingat sekuen kelam ini: kerusuhan melanda Jakarta setelah empat mahasiswa Trisakti ditembak pada demo 12 Mei 1998. Demo merambah ke Medan dan Surakarta serta melibatkan lebih banyak orang.
Penjarahan dan kekacauan terjadi dengan eskalasi terus meningkat, membuat banyak orang ketakutan untuk melintas jalan pada masa-masa itu. Kerusuhan, disertai eksodus masyarakat Tionghoa ke luar negeri membuat situasi Mei 1998 jadi momentum tak terlupakan bagi banyak orang.
Sehari setelah peristiwa Trisakti, Soeharto yang sedang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-15 di Kairo-Mesir mengatakan bahwa dirinya tak akan mempertahankan kursi kepresidenan, kalau memang rakyat tak menghendaki. Esoknya, sinyal Soeharto bersedia mundur, menjadi berita utama harian Kompas.
Jakarta penuh kepulan asap ketika pesawat yang ditumpangi rombongan Soeharto mendarat di Halim Perdanakusuma.
Tuntutan rakyat yang inginkan Soeharto agar tidak menjadi Presiden lagi memang menggema usai Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR) pada 1-11 Maret 1998. Puncaknya Soeharto didampingi BJ Habibie dan sejumlah menteri, menyatakan mundur sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998.
Kabar yang disiarkan langsung dari Istana Negara itu disambut sorak sorai di Gedung DPR MPR yang telah diduduki mahasiswa sejak 18 Mei.
21 tahun kemudian, pada Mei 2019 ketika rakyat menantikan penetapan hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sesuatu terjadi. Banyak mata menatap nanar televisi ketika Jakarta mulai bergejolak sejak Selasa (21/5/2019) sampai Rabu (22/5/2019).
Pola yang Sama
Dua peristiwa Mei yang terpaut 21 tahun itu, ada satu nama yang melekat di benak masyarakat dan menjadi antitesis reformasi dan demokrasi yaitu Prabowo Subianto. Saat Mei 1998, Prabowo menjabat Pangkostrad (sebelumnya Danjen Kopassus). Kedua, pada 2019 ini, dia bersama Sandiaga Uno adalah paslon capres no 02 yang ditetapkan sebagai pihak yang kalah oleh KPU. Kontestasi dimenangkan oleh Joko Widodo – Ma’ruf Amin.
Demo yang awalnya tertib pada Selasa pagi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jalan MH Thamrin, berubah menjadi beringas dan berbuntut ricuh. Saat ricuh itu, di bagian lain Jakarta ada pihak yang sengaja membakar belasan mobil di halaman kompleks Brigade Mobil (Brimob) Petamburan. Kompleks itu hanya berjarak 300 meter dari markas Front Pembela Islam (FPI). Jakarta mencekam pada Selasa malam sampai Rabu malam.
Demo itu sejalan dengan tuduhan kubu pasangan Capres 02 Prabowo – Sandiaga Uno yang mengatakan bahwa terjadi kecurangan terstruktur dan masif dalam Pemilu 2019. Lontaran itu dilakukan sejak hasil hitung cepat (quick count) diumumkan beberapa lembaga survei. Mereka mengumumkan data bahwa pasangan Jokowi–Makruf Amin memenangi Pemilu 2019. Sejak itu, wacana people power atau gerakan masyarakat turun ke jalan digaungkan beberapa pihak.
Demo pada Mei 2019 menunjukkan pola yang sama dengan Mei 1998. Mulai bergerak maju mundurnya massa. Begitu juga pembakaran dan perusakan serta penjarahan, meski eskalasinya berbeda. Demo 2019 rapi dan serius tapi terkesan pesanan.
Pada titik ini mudah bagi orang untuk percaya bahwa Prabowolah menjadi inspirator gerakan, meski berkali-kali Prabowo membantahnya. Apalagi ketika majalah Tempo dengan gamblang mendeskripsikan keterlibatan mantan Danjen Kopassus Snk sebagai pemasok utama senjata yang akan digunakan pada kerusuhan itu.
Mantan Danjen Snk itu hanya contoh kecil dari sekian banyak jenderal purnawirawan loyal pada Prabowo yang rela ‘turun gunung’ untuk mewujudkan putra Soemitro Djojohadikusumo itu menjadi presiden 2019-2024. Jendral lain seperti Kivlan Zein, Johanes Prabowo, Glenny Kairupan, Sjafrie Syamsuddin adalah jenderal uzur yang selama puluhan tahun memilih setia padanya.
Prabowo Penyebab Dua Mei Kelam itu?
Prabowo adalah Jenderal yang dianggap bertanggungjawab atas penculikan mahasiswa 1998 dan banyak kekacauan yang terjadi pada masa itu. Prabowo juga ditengarai ikut dalam pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Setelah kejadian itu, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dibentuk dan yang diketuai Subagyo HS, Sekjen Djamari Chaniago, serta anggota Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kartanegara, Agum Gumear, Fahrul Razi dan Arie Kuma’at.
Dalam keputusannya, DKP mengatakan bahwa Prabowo secara sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas terhadap ST Kasad no STR /41/1997 tanggal 4 Februari 1997 dan STR /92/1997 tgl 11 Maret 1997 (konon ada unsur Bawah Kendali Operasi-BKO). Berkenaan hal itu, Prabowo sebagai Danjen Kopassus mengeluarkan surat perintah Sprin/689/IX/1997 tgl 23 Sept 1997 untuk melakukan operasi khusus dalam rangka stabilitas nasional.
Sebelumnya, operasi intelijen menemukan bahwa pada masa itu memang ada beberapa pihak yang ditengarai akan mengacaukan situasi antara lain aktivis yang mengkritik pemerintah dengan cara keras semisal merakit bom (saat itu banyak aktivis PRD, Jakker dan SMID dari berbagai daerah menggalang kekuatan dan mengkritisi pemerintah).
Lalu pihak intelejen mengeluarkan daftar nama yang harus diselidiki. Hampir semua pimpinan ABRI menerima daftar itu. Saat itu setahun menjelang Sidang Umum MPR.
Di sinilah titik kesalahan Kasad tapi terlewat dari pengamatan banyak orang. Pada konteks itu, komando operasi militer sebenarnya tidak pada Kasad, tetapi Pangab. Kasad hanya punya komando pembinaan dan bukan operasional. Sehingga bisa dikatakan ST yang dikeluarkan oleh Kasad di atas itu cacat, karena seharusnya Pangablah yang memberi perintah.
Dalam sidang-sidang DKP, soal surat Kasad yang cacat juga dibahas. Awalnya tim DKP mengarahkan agar Kasad waktu itu (R. Hartono) juga dinyatakan bersalah. Ini kemudian menjadi alasan R. Hartono sangat membenci beberapa orang di DKP termasuk SBY.
Hanya saja, pada keputusan final DKP dinyatakan bahwa hanya Prabowolah yang bersalah. Kebencian Hartono pada SBY berlanjut ketika dia melontarkan tuduhan bahwa SBY pernah menikah saat menempuh Akmil sebelum menikah dengan Ani Yudhoyono.
Sehingga, sejarah 1998 menulis bahwa Prabowo punya peran penting untuk mengacaukan situasi, menculik para aktivis, sekaligus berniat menurunkan mertuanya sendiri yaitu Soeharto dari kursi Presiden. Prabowo terus menerus membantahnya.
Dalam perjalanan sejarah soal itu, Prabowo “ditinggalkan” seniornya seperti R. Hartono, Feisal Tanjung, Wiranto (Pangab setelah Feisal Tanjung) dan lain-lain.
Bantahan itu juga dilontarkan Prabowo atas tuduhan terlibat pada kerusuhan Jakarta 22 Mei 2019 lalu. Jelang berakhirnya demo, Prabowo meminta para perusuh untuk membubarkan diri. Banyak perusuh yang ditangkap aparat dan mengaku bahwa mereka dibayar dalam jumlah tertentu. Kerusuhan itu nyata ingin menurunkan Jokowi sebagai Presiden atau paling tidak menggagalkannya menjadi Presiden 2019-2024 melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi (MK).
Sengketa pemilu kali ini meski nyaris mengulangi sengketa 2014 di MK, tetapi punya tingkat beban berbeda. Terlebih dalam banyak kasus, pemilu ‘eksperimental’ ini banyak kekurangan. Mulai dari pemahaman teknis petugas pemilu di lapangan, akurasi hitungan suara, kelelahan fisik petugas dan berbagai masalah yang muncul.
Dengan berprasangka baik, tuduhan kecurangan itu berkelindan di antara masalah-masalah ini. Bisa jadi proses di MK menghendaki pemilu ulang, seperti yang tersirat di kubu Prabowo.
Invisible Hand
Kerusuhan 2019 ini seakan menggiring opini bahwa Prabowolah penggerak massa tersebut, padahal bukan. Prabowo hanyalah alat; jembatan menuju harapan mereka.
Lantas, siapa yang bertanggung jawab atas kerusuhan yang berpola mirip itu? Siapa aktor penggeraknya? Siapa yang mendanainya? Siapa yang berkepentingan Jokowi tidak di kursi presiden?
Kita tahu bersama Jokowi pada masa-masa akhir jabatannya, Jokowi mengeluarkan beberapa kebijakan yang membuat beberapa pihak gusar. Selain pemberantasan korupsi yang dilakukan secara reguler oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah Indonesia telah meneken kerja sama Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Konfederasi Swiss di Bern. MLA adalah semacam pertukaran informasi perbankan (termasuk pajak) secara otomatis antara Indonesia dan Swiss dan akan mulai berjalan pada September 2019.
Ini adalah pintu bagi perburuan simpanan uang orang-orang kaya Indonesia termasuk miliaran dolar harta Cendana. Cendana juga berkepentingan pada kebijakan terakhir Jokowi soal rencana menyita asset Yayasan Supersemar yang nilainya cukup banyak itu. Kebijakan ini mau tak mau membuat Cendana gusar.
Cendana adalah salah satu pihak yang ada di kepala banyak orang soal dalang kerusuhan Mei 2019. Bisa jadi beberapa Jenderal yang masih loyal pada Prabowo adalah pelaksananya. Karena bagaimanapun bisa diperkirakan bahwa penggeraknya punya dana berlimpah dan akses yang luas. Ini adalah invisible hand yang sebenarnya itu. Hal ini menjadi pekerjaan rumah aparat keamanan untuk bisa menuntaskan berdasar bukti-bukti yang ada.
Kesimpulan dan Solusi
Sehingga mungkin kita bisa simpulkan bahwa pertama, kerusuhan Mei 2019 yang ‘dibuat mirip’ dengan kerusuhan 1998, kemungkinan dirancang oleh pihak –pihak yang akan menggantikannya jika Jokowi harus lengser. Seperti halnya Habibie menggantikan Soeharto ketika dirinya lengser.
Kemungkinan kedua adalah keluarga penguasa Orde Baru yang merasa terusik dengan kebijakan-kebijakan Jokowi terutama soal asset. MLA dan keinginan Jokowi untuk meminta asset Yayasan Supersemar adalah langkah keras pemerintah yang dibawa oleh rezim 32 tahun itu.
Kemungkinan ketiga adalah pihak-pihak yang tidak suka dengan lingkar dalam kekuasaan Jokowi. Di lingkar Jokowi terdapat banyak pihak, mulai dari jenderal dan pebisnis. Para jenderal turun gunung dan para pebisnis itu mungkin memberikan dana untuk kerusuhan karena tidak suka dengan jenderal dan pengusaha di sekitar Jokowi.
Kepercayaan diri pihak luar untuk menghambat Jokowi menjadi Presiden 2019 – 2024 memang tak lepas dari berbagai kelemahan di kubu Istana sendiri. Titik lemah yang kemudian menjadi peluru andalan oposisi atau pihak yang tak suka untuk menyerang Jokowi adalah masalah ekonomi.
Kebijakan ekonomi yang berjilid-jilid tak mampu menolong banyak masyarakat kecil menjadi lebih sejahtera dalam lima tahun ini; tidak pro rakyat. Terbukti beberapa kepentingan bisnis dan politik para elite parpol serta pihak yang dekat dengan petahana secara kasat mata diakomodir dan dilindungi oleh pemerintah.
Selain itu, dengan benderang kita bisa menyaksikan betapa kubu Jokowi amat rapuh. Bantah membantah dan saling menegasikan pekerjaan menteri satu dengan menteri lain kerap terjadi. Mungkin kita ingat pernyataan Menteri Perdagangan soal impor beras, yang kemudian ditampik oleh Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa produksi dan persediaan beras kita cukup untuk setahun kedepan. Kenyataannya, Indonesia memang melakukan impor beras.
Perbantahan dan ketidaksinkronan juga terjadi pada bidang keamanan. Mungkin dari kita ingat Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang membantah Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal kelompok yang ingin membunuh empat pejabat negara dan seorang pimpinan lembaga survei saat kerusuhan 21-22 Mei lalu. Perbantahan ini menunjukkan adanya friksi di tubuh kabinet sekaligus babak baru yang menunjukkan betapa tidak solidnya lingkaran dalam Istana.
Banyak hal yang harus dikerjakan Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain. Negara seperti Malaysia dan Vietnam melaju pesat dan pemimpinnya bekerja sangat keras dalam mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bagi warganya. Presiden (berhati) baik dan niat baik saja tidak cukup. Diperlukan ikhtiar dan komitmen untuk meraih cita-cita bangsa.
Karena itu untuk periode keduanya, penting bagi Jokowi untuk menuntaskan banyak hal. Misalnya ‘membersihkan’ lingkarannya sendiri dari motif-motif yang tidak relevan dengan visinya di babak kedua ini. Bersih-bersih itu harus dimualai dari orang keduanya, para pembantunya (kabinet) sampai lingkaran dalam istana maupun partai-partai pendukung.
Motivasi mengejar proyek dan bekerja untuk menyelamatkan kelompok mereka sendiri adalah penyakit yang harus disembuhkan. Dia juga harus mampu membuat para pembantunya bersinergi.
Jargon Pilpres 2014 ‘Jokowi adalah kita’ yang begitu membuat banyak orang jatuh cinta padanya harus terus dipelihara dengan mengedepankan kebijakan yang pro rakyat, bukan pro jenderal atau pebisnis yang ada di sekelilingnya. [b]
