Stop Kaji Ulang Tol Serangan

Teks Maryo Kempes, Foto Anton Muhajir

Rencana Pemerintah Provinsi Bali mengenai rencana pembangunan jalan layang Serangan – Tangjung Benoa (TOL STB) sebaiknya diurungkan alias dibatalkan. Proyek yang menelan biaya Rp 1,2 triliun pinjaman dari Korea tidak akan menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di jalan By-Pass Ngurah Rai yang merupakan jalan penghubung Denpasar – Nusa Dua.

Masalah kemacetan di Bali sebenarnya bukan karena kurangnya jalan baru, tetapi karena jumlah kendaraan yang masuk ke Bali sudah overload. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali mencatat bahwa 2 dari 3 orang di Bali memiliki kendaraan sepeda motor. Hal ini terlihat pada waktu jam berangkat atau pulang beraktivitas di beberapa ruas jalan sering mengalami kemacetan. Apakah nanti setiap jalan yang mengalami kemacetan akan dibuatkan jalan layang sebagai alternatif solusi mengurangi kemacetan?

Proyek yang direncanakan dari tahun 2005 oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) ini telah disosialisasikan kembali pada 10 Maret 2010 di Wisma Wisata Werdhapura no 49 Sanur. Pada pertemuan ini titik temu kesepakatan pun belum tercapai. Banyak pihak yang mengharapkan proyek ini dikaji ulang. Mulai dari tokoh spiritual, akademik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat terkait.

Walhi Bali menilai proyek ini tidak akan efektif bahkan hanya akan menjadi bomerang bagi pemerintah provinsi Bali. Ada beberapa alasan mengapa proyek ini sebaiknya dihentikan dan tidak perlu dikaji ulang.

Pertama, proyek ini akan menggusur hutan bakau sepanjang 2,5 Km = 7 Ha. Hutan bakau merupakan kawasan lindung yang berguna untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Selain itu hutan bakau juga sebagai vegetasi alami yang berfungsi untuk meningkatkan lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa serta mempertahankan keanekaragaman hayati. Bila ini akan digusur berarti akan bersebrangan dengan komitmen Gubernur Bali yang akan menjadikan Bali sebagai green province pertama di dunia.

Kedua, proyek ini akan menyusuri tepi pantai sepanjang 2 Km. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali disebutkan bahwa kawasan pesisir pantai termasuk kawasan lindung. Dan untuk perlindungan sepadan pantai ditetapkan jarak 100 m dari garis pasang. Ini artinya dalam radius jarak tersebut tidak diperbolehkan mendirikan sebuah bangunan. Jangan sampai kawasan suci yang sekarang sudah hancur oleh maraknya vila bodong kini ditambah dengan bangunan jalan tol. Selain itu dalam Bhisama terkait tinggi bangunan yang maksimal 15 m kini akan dibangun jalan tol setinggi 45 m. Tentu proyek ini akan melanggar Bhisama tentang keunikan yang dimiliki oleh pulau Bali.

Ketiga, proyek ini akan menggusur masyarakat Serangan dan Tanjung Benoa yang tanahnya akan dilewati jalur tol STB. Karena kurangnya sosialisasi di masyarakat setempat maka akan mengundang terjadinya konflik agraria. Di mana masyarakatlah yang kebayakan akan menjadi korban dan dirugikan. Bila tujuan lain pembangunan tol STB untuk meningkatan perekonomian, maka pihak mana yang paling diuntungkan. Kebanyakan pelaku usaha di Nusa Dua adalah pihak asing. Jadi, lagi-lagi, pemerintah hanya berpihak pada kepentingan investor dan mengabaikan kepentingan rakyatnya sendiri. Apakah nanti masyarakat Bali hanya akan menjadi penonton dan budak di tanah sendiri?

Keempat, pulau Bali berada dalam kawasan cincin api. Ini berarti Bali masuk ke dalam kawasan rawan gempa bumi. Sudah terbukti gempa bumi dengan skala cukup besar berkisar 6 SR telah mengguncang Nusa Dua sebanyak dua kali meskipun tidak menimbulkan kerusakan berat. Tidak menutup kemungkinan gempa akan kembali terjadi dengan skala lebih besar sehingga memicu terjadinya Tsunami. Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) propinsi Bali bekerjasama dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Udayana telah membuat Peta Potensi Risiko Bencana namun tidak diterbitkan dan disosialisasikan ke masyarakat karena dikhawatirkan para wisatawan akan kabur meninggalkan Bali.

Berdasarkan peta tersebut bahwa kawasan Serangan – Tanjung Benoa berpotensi tinggi terjadi tsunami. Bangsa kita bisa dibilang bangsa yang minim dengan respon cepat tanggap bencana. Sedikit terjadi bencana sudah menimbulkan jatuh korban. Jangan sampai masyarakat kita yang belum berpengalaman tanggap bencana akan diperparah dengan bobroknya perencanaan pembangun oleh pemerintah yang mengakibatkan semakin banyak jatuhnya korban jiwa.

Ada sebuah pertanyaan besar bahwa pembangunan tol STB akan banyak melakukan pelanggaran dan lebih bahayanya kawasan Serangan – Tanjung Benoa masuk kawasan potensi gempa dan tsunami, tetapi mengapa instansi-instansi terkait tetap memaksakan perencanaan pembangunan ini?

Sebenarnya untuk mengurangi kemacetan di Denpasar, Walhi Bali telah mendorong pemerintah melalui aksi hari Bumi tanggal 6 Juni 2009 untuk menyedikan transportasi publik yang nyaman, murah dan ramah lingkungan. Juga pengenaan pajak emisi bagi kendaraan pribadi untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum. Selama ini kendaraan termasuk penyumbang emsi gas rumah kaca (GRK) terbesar. Dan pengguna tidak dikenakan tanggung jawabnya sebagai pencemar polusi yang dapat menurunkan kulitas lingkungan.

Apabila pemerintah tidak cepat merespon masalah ini walaupun dengan menambah banyaknya jalan baru tidak akan berpengaruh mengatasi kemacetan karena yang kita tahu wilayah Bali semakin menyempit dan daya dukung Bali semakin menurun. [b]