Penulis: I Gusti Ayu Septiari dan Maya Ayu Revalina
Bali yang diagung-agungkan sebagai pusat pariwisata memiliki sisi kelam. Peristiwa kerusuhan massal tak hanya terjadi di Pulau Jawa, tetapi juga di Bali. Gejolak politik nasional tidak mengecualikan Bali. Masyarakat Bali yang katanya cinta damai dan murah senyum ternyata pernah menjadi saksi pembantaian dan pembunuhan antar masyarakat.
Luka tersebut dipoles dengan istilah ‘Ajeg Bali’, gerakan yang muncul pasca Bom Bali 2002. Gerakan tersebut melahirkan kesan orang Bali harus menjaga keaslian Bali dari pendatang. Nyatanya, sejumlah kerusuhan di Bali tak bersumber dari pendatang, melainkan orang Bali itu sendiri.
Puluhan ribu orang tewas dalam pembersihan politik
Tahun 1965 menjadi catatan kelam dalam sejarah Bali. Tragedi pembantaian massal yang melanda Indonesia juga menyapu pulau ini. Di Bali, desas-desus penculikan tujuh jenderal Angkatan Darat di Jakarta terdengar. Propaganda militer yang menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalang penculikan mulai disebarkan.
Di bawah pimpinan Soeharto, dilakukan pembersihan orang-orang yang dituduh mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). Pembersihan ini tak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga menyebar ke Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali.
Berdasarkan buku The Indonesian Killings 1965 – 1966: Studies from Java and Bali oleh Robert Cribb, pembersihan massal di Bali yang terjadi akhir tahun 1965 hingga 1966 terpusat di Bali Barat, yaitu di Jembrana, Buleleng, dan Tabanan. Seperti di daerah lain, pembunuhan di Bali dilakukan oleh unit militer dan masyarakat sipil yang berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI).
Skala pembunuhan di Bali sangat besar, Soe Hok Gie dalam artikel Dewa memperkirakan 80.000 orang terbunuh dalam pembersihan tersebut. Angka itu sangat besar jika dibandingkan populasi masyarakat Bali yang saat itu hanya 2 juta jiwa. Lain halnya di Bali, sebagai pulau dengan mayoritas agama Hindu terbesar, peristiwa tahun 1965 dihiasi konflik antara masyarakat Hindu Bali dan anggota PKI.
PKI dianggap tidak menghormati praktik-praktik keagamaan, salah satunya ketika PKI melakukan tindakan provokatif pada pemakaman Dewa Agung di Klungkung tahun 1965. Selain itu, Bali juga mengalami konflik kelas. Warisan kolonial Belanda membuat banyak rakyat kehilangan hak atas tanah. Tanah dikuasai oleh keluarga bangsawan dan kerajaan, termasuk Dewa Agung.
Setelah Undang-undang Agraria disahkan, redistribusi tanah berlangsung lambat dan tidak adil. Petani yang merasa geram mulai mendukung PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Aksi sepihak dan perampasan lahan mulai dilakukan, seperti yang terjadi di Pulau Jawa.
Di bawah pemerintahan Soekarno, keluarga bangsawaan merasa mulai kehilangan pengaruh, terutama setelah Anak Agung Bagus Suteja ditunjuk sebagai kepala daerah. Kepemimpinan Suteja memperkuat dukungan PKI di Bali, menciptakan ketegangan dengan elit lama yang mendukung PNI dan Partai Sosialis Indonesia (PSI).
Pengaruh PKI menyebar ke desa-desa. Namun, ketika pembersihan politik terjadi, desa-desa tersebut menjadi sasaran pembunuhan massal. Pembantaian pertama terjadi di Toko Wong, Kota Negara, Jembrana. Pembantaian lain mulai menyusul dan menyebar ke daerah lain. I Ngurah Suryawan dalam tulisannya Bara di Bali Utara menyebutkan terdapat enam warga di Desa Petandakan, Buleleng yang meregang nyawa dalam pembersihan tersebut. Mereka dituduh memiliki kaitan dengan PKI.
Selain dibunuh, sejumlah orang yang diduga memiliki kedekatan dengan PKI juga menjadi tahanan politik (tapol) di Penjara Pekambingan. Penjara ini berlokasi di Jalan Diponegoro, Kelurahan Dauh Puri Kangin, Kota Denpasar. Para tapol dan keluarganya menceritakan situasi penahanan tersebut melalui album Prison Songs.
Jumlah korban pembersihan massal di Bali tak dapat dipastikan jumlahnya. Saking banyaknya korban, sejumlah lahan yang diduga menjadi kuburan massal peristiwa 1965-1966 baru ditemukan bertahun-tahun kemudian.
Stigma “keturunan PKI” melekat kuat hingga bertahun-tahun kemudian, memaksa sebagian warga meninggalkan agama Hindu dan beralih ke agama Buddha demi mencari ketenangan hidup. Tragedi ini meninggalkan warisan sosial, seperti retaknya kepercayaan antar tetangga dan keluarga sendiri. Luka itu tidak sekadar kehilangan nyawa, tapi juga kehancuran rasa aman di desa, sebuah trauma yang diwariskan lintas generasi.
Tumbuhnya kekuasaan partai merah
Tiga dekade kemudian, reformasi 1998 mengubah peta politik Bali. Sebelumnya, di bawah kekuasaan Soeharto terjadi peristiwa peng-Golkar-an. Di Buleleng, simpatisan PNI yang dominan disingkirkan.
Dalam buku Ngurah Suryawan berjudul Genealogi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern: Bara di Bali Utara, ketika Orde Baru berkuasa, partai telah dirancang dan ditentukan oleh kekuasaan negara. Akibatnya, PNI yang dekat dengan Soekarno, digiring untuk masuk ke Golkar. Beberapa simpatisan PNI yang setia menolak bergabung ke Golkar. Salah satunya adalah Ketut Langgeng di Desa Petandakan. Ketut Langgeng yang kukuh meregang nyawa setelah dikeroyok orang tak dikenal di rumahnya.
Runtuhnya Orde Baru membuat dominasi Golkar yang lama berkuasa runtuh, digantikan PDIP yang meraup dukungan besar. Di tengah euforia Pemilu 1999, pertarungan politik berbalik menjadi dendam lama yang meletup.
Ngurah Suryawan menuliskan peristiwa itu bermula dari bentrokan antara massa PDIP dan Golkar di Buleleng yang berujung pembakaran kendaraan, perusakan kantor partai, hingga pembantaian. Bentrokan ini dilatarbelakangi oleh PDIP yang ingin memperluas dukungannya di Buleleng. PDIP menyebarkan pengaruhnya dengan menggunakan dan memasang atribut partai. Peristiwa tersebut memicu bentrokan antara massa PDIP dan Golkar.
Konflik PDIP dan Golkar semakin memanas pasca kekalahan Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan presiden 1999. Megawati yang memimpin PDIP tampil sebagai pemenang dengan memperoleh suara terbanyak. Namun, sistem pemilihan saat itu menggunakan Sidang Umum MPR, bukan pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam Sidang Umum MPR, Megawati hanya memperoleh 315 suara, sedangkan Gus Dur meraih 373 suara.
Jurnal Buleleng Kelabu: Sejarah Tragedi Amuk Massa di Bali Utara menjelaskan kekalahan tersebut berbuah kekecewaan, hingga meledak menjadi amuk massa. Amuk massa besar terjadi di Buleleng, kampung halaman Megawati. Kerusuhan mengakibatkan pembakaran kantor pemerintah, termasuk Kantor Pertanahan. Sejumlah fasilitas umum dirusak, terjadi penjarahan, hingga kaburnya ratusan narapidana dari lapas.
Kekuasaan partai merah terus berlanjut
Pertikaian akibat partai politik di Bali tak berhenti pada tahun 1999. Pada Pemilu berikutnya tahun 2004, pertikaian kembali melibatkan PDIP. Konflik terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Bali, dua di antaranya adalah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan.
Bentrok besar pecah pada Oktober 2003 di Singaraja. Aksi saling lempar batu antara massa PDIP dan Golkar berujung pembakaran kendaraan serta penyerangan kantor DPD II Golkar. Situasi tak terkendali merembet ke desa-desa. Dilansir dari catatan Liputan 6, peristiwa tersebut menyebabkan dua kader Golkar tewas dan beberapa rumah warga rusak.
Ketut Sorog dan Nyoman Nambreg, dua kader setia Golkar dari Desa Kayuselem, Buleleng menjadi simbol perlawanan arus besar itu. Kesetiaan mereka justru berbuah teror. Rumah Sorog dibakar, sedangkan Nambreg harus menanggung duka mendalam. Kala itu, dua anak lelakinya tewas dikeroyok massa simpatisan PDIP. Tubuh mereka diseret, dihujani senjata tajam, batu, hingga kayu balok. Tragedi itu menjadi puncak kekerasan politik pasca reformasi di Bali.
Nambreg menyaksikan sendiri detik-detik putra-putranya dipukul, ditikam, dan diseret ke jalan. Trauma itu membuatnya enggan kembali ke kampung asal. Kisahnya bersama luka keluarga Sorog menjadi potret getir politik yang berubah menjadi kekerasan horizontal.
Konflik ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Studi Konflik Antar Partai Politik Pra-Pemilu oleh Suka Arjawa mencatat sebelum peristiwa bulan Oktober, telah terjadi sejumlah konflik antara PDIP dan Partai Golkar. Pada bulan Februari, beberapa orang tak dikenal mengancam akan mengobrak-abrik kantor Golkar. Satu bulan setelahnya, tepatnya pada bulan Maret terjadi pengrusakan Kafe Joged di Tabanan yang merobohkan bangunan bale bengong milik kader Partai Golkar.
Pada bulan Juli, sejumlah simpatisan PDIP ditangkap karena membuat keributan di Dusun Tunjuk Kelod, Kabupaten Tabanan. Bulan berikutnya, kembali terjadi pengancaman, keributan, dan penganiayaan yang dilakukan simpatisan PDIP kepada simpatisan Partai Golkar.
Puncak keributan terjadi pada 25 Oktober 2003. Ratusan simpatisan PDIP melakukan perusakan empat mobil dan dua sepeda motor milik simpatisan Partai Golkar yang akan mengikuti hari ulang tahun Partai Golkar. Insiden pemukulan juga terjadi terhadap simpatisan Partai Golkar di Tabanan. Akibatnya, korban mengalami luka bengkak di kepala karena sabetan pipa besi.
Bentrok antara simpatisan PDIP dan Partai Golkar pun terjadi pada sore menjelang malam di Tabanan. Kedua massa partai tersebut saling melampiaskan amarah dengan melempar batu hingga membakar warung kecil di Tabanan. Pada tahun 2003, PDIP tidak hanya terlibat konflik dengan Partai Golkar, tetapi juga dengan PNI dan Partai Nasional Kebangkitan Bangsa (PNKB).
Tragedi 1965, 1999, maupun 2003-2004, menunjukkan pola yang berulang, konflik politik berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Di balik narasi besar tentang budaya dan pariwisata Bali, ada sepenggal kisah warga kecil yang menjadi korban. Hingga kini, kenangan pahit masih membekas di ingatan korban, keluarga korban, maupun masyarakat yang hanya menyaksikan peristiwa tersebut. Trauma, stigma, dan rasa kehilangan menjadi warisan yang menempel kuat, memperlihatkan sisi gelap Bali yang jarang terungkap di balik gemerlap pariwisata.
sangkarbet sangkarbet
