Tak hanya terkenal garam tradisionalnya, Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung, Bali juga terkenal pemindangan ikan. Mereka masih menggunakan cara tradisional yang membuat cita rasa ikan berbeda dari wilayah lain. Meski begitu, hasil tangkapan ikan nelayan Kusamba kian menurun dari tahun ke tahun.
Nengah Tedun (75) tengah duduk menatap lautan. Di sisi kanannya orang-orang mengangkut barang ke kapal. Ada yang membawa dus minuman, dus mie instan, hingga bahan bangunan.
Sementara, di sisi kirinya, bersandar belasan perahu nelayan. Perahu itu berjejer, menutupi pasir pantai.
Sebagai nelayan tradisional, mayoritas mereka menggunakan perahu kurang dari 5 GT dengan bahan fiberglass dan dayung kayu. Salah satu di antara belasan perahu itu ada perahu milik Nengah Tedun. Sudah empat bulan perahunya tidak berlayar. Padahal, bulan Agustus ini seharusnya panen ikan.
“Kalau dulu kalau bulan Agustus saya senang sekali itu ikan-ikan udah panen. Sekarang nggak bisa, apa sebabnya nggak ngerti,” kata Nengah Tedun ketika ditemui di balai kelompok nelayan Desa Kusamba pada Rabu (19/8/26).
Sejak 1965, Tedun berprofesi sebagai nelayan, ini sudah dilakukan dari generasi ke generasi. Mereka masih menggunakan metode penangkapan tradisional dengan jaring insang dan pancing ulur. Sebelum mesin tempel muncul di 1980-an, mereka masih menggunakan layar untuk melaut.
Dia bilang tongkol menjadi salah satu tangkapan dominannya. “Karena perkembangan (tongkol) sangat cepat,” kata Tedun.
Bahkan sekali panen, tiap nelayan bisa mendapat 500-1000 ekor. “Sampai perahunya nggak muat,” ujar Tedun, mengenang masa lalu.
Hasil tangkapan melimpah melahirkan industri pemindangan di Kusamba. Selama itu juga, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, terkenal dengan ikan pindangnya.
Pemindangan lintas generasi
Perolehan ikan tongkol di laut membuat industri pemindangan berkembang di Desa Kusamba. Pemindangan adalah teknik pengolahan dan pengawetan ikan tradisional. Menggabungkan proses penggaraman dan perebusan.
Dulu mayoritas istri nelayan melakukan pemindangan ikan dari ikan hasil tangkapan sang suami atau nelayan lokal. Biasanya, para nelayan menyetor tangkapan ikan ke rumah-rumah warga.
Nyoman Poni, perempuan asal Desa Kusamba sudah memindang dari tahun 1999. Dulu, suaminya adalah seorang nelayan. Dia belajar pemindangan dari mertuanya.
“Sudah lama, hampir 27 tahun,” kata Poni saat bertemu di Sentra Pemindangan Kusamba pada Rabu (19/8/26).
Tangannya cekatan memasukkan ikan ke keranjang. Tangan kiri memegang keranjang berisi ikan, tangan kanan memegang garam lalu menaburkannya di atas ikan. Keseharian ini pun telah menjadi tumpuan ekonomi keluarganya.
Namun, sejak 1999, sentra pemindangan berdiri. Para nelayan memasok ikan langsung ke sentranya dan perempuan melakukan pemindangan secara terpusat.
Wayan Suartika, dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Kusamba bilang wilayah ini terkenal sebagai pengolah yang masih mempertahankan cara tradisional. Rasa dan kualitasnya, katanya, berbeda dari yang lain. Sehingga, harga pasarannya pun lebih tinggi.
Sayangnya, permintaan ikan oleh nelayan Kusamba terkadang tak cukup, tengkulak pun mulai membawa ikan dari daerah lain.
“Memang di sini pusat pemindangannya. Nama aja pindang Kusamba, tapi ikannya bukan dari (nelayan) Kusamba,” kata Suartika.
Hasil tangkapan terus menurun
Sama seperti Nengah Tedun, Nengah Sudiarta (51) sudah lama tak mendapat ikan di laut. Dalam enam bulan terakhir, dia hanya 2-3 kali melaut.
“Satu pun nggak dapat ikan,” kata Sudiarta saat berada di Desa Kusamba, Selasa (11/08/26).
Kata Sudiarta, bulan Agustus harusnya musim ikan. Tapi sudah tiga kali melaut, tak ada ikan.
“Ikan mahal biasanya kalau sekarang. Musim ikan yang besar-besar,” ujarnya.
Sebelum 2020, nelayan Kusamba bisa mendapat 15-60 kilogram ikan per hari. Penghasilan harian berkisar antara Rp200ribu-Rp1,7 juta.
“Setiap hari kita dapat. Kalau sekarang nggak. Turun (ke laut) sampai lima, enam, tujuh kali bisa dapat sekali. Itu udah habis pakai beli bensin,” kata Sudiarta.
Enam bulan terakhir, Sudiarta dan nelayan lainnya hanya menangkap ikan di sekitar pesisir Kusamba. Ketika musim ikan dan cuaca baik, biasanya mereka melaut hingga Selat Lombok.
Ombak yang besar saat ini membuat jarak melaut terbatas. Meski begitu, itu tak menjadi kendala yang berarti, kata Sudiarta yang penting ada ikan.
Sudiarta dan nelayan lain di pesisir Kusamba menduga ada faktor persaingan dengan kapal besar.
“Turun (lengser) Susi jadi menteri, sudah turun pendapatan,” ujarnya.
Di masa Susi Pudjiastuti menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, periode 2014-2019, banyak penindakan kapal pencurian ikan dan ada pembatasan rumpon ikan.
Ketentuan pemasangan rumpon diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon. Setiap kapal penangkap ikan yang melakukan pemasangan atau pemanfaatan rumpon wajib memegang Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR).
Di jalur penangkapan ikan III, SIPR diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Gubernur menerbitkan SIPR di jalur II. Bupati/wali kota menerbitkan SIPR di jalur I.
Pada 2017, KKP menyatakan akan membersihkan seluruh rumpon yang sudah ada. Susi menilai rumpon dapat merusak ekologi perairan, serta merugikan nelayan kecil dan tradisional.
“Di masa Susi diberantas semua rumpon ilegal. Kapal nggak ada dokumen harus berhenti melaut,” kata Sudiarta.
Sudiarta bilang, kini nelayan kecil yang merugi. Sebab, harus bersaing dengan kapal tangkap ikan besar.
Merana dampak abrasi dan pembangunan
Tak hanya persaingan dengan kapal tangkap ikan besar, nelayan pun terancam abrasi kian parah dalam satu tahun terakhir. Dari balai nelayan tempat Sudiarta duduk, dia memperkirakan daratan Kusamba mundur 200 meter.
Imbasnya, nelayan kehilangan tempat menambatkan perahu. Pesisir pantai pun penuh bebatuan yang sangat berbahaya bagi keselamatan nelayan.
“Dulu itu nggak kelihatan pantainya dari sini. Keras sekali abrasinya sampai (pesisir) Karangasem,” jelasnya.
Dia bilang, angin kencang dapat menyeret perahu ke daratan. Lantas, daratan yang penuh batu bisa membuat perahu hancur.
Abrasi pun membuat salah satu pelabuhan di pesisir Kusamba membangun tanggul. Tujuannya untuk meminimalisir dampak gelombang tinggi.
Tak hanya itu, pembangunan yang berada di sekitar Kusamba pun memperparah kondisinya. Kini, ada dua pelabuhan menuju Nusa Penida yang mengapit aktivitas nelayan. Operasional kapal, katanya seringkali berbarengan dengan perjalanan kapal.
“Boat-nya waktu kita jalan melaut itu kadang-kadang dia datang juga boat-nya. Jaring kita tebar, dia bisa tabrak,” ceritanya.
Beberapa tahun lalu, Suartika bilang, ada 10 jaring nelayan yang rusak akibat ditabrak. Akhirnya, pemerintah memberikan bantuan kepada nelayan yang menjadi korban. Namun, proses pembuatan jaring memakan waktu lama.
“Waktu melautnya terbuang. Makanya susah nelayan kita ini,” ujarnya.
Pembuatan jaring setidaknya memakan waktu tiga hari. Biaya pembuatannya berkisar antara Rp500ribu-Rp600ribu.
Kondisi nelayan yang tidak menentu membuat para nelayan beralih profesi. Tedun dan Sudiarta sama-sama mengisi waktu menjadi buruh angkut barang.
Sementara, para istri nelayan menutup biaya kebutuhan sehari-hari di sentra pemindangan.
Ancam pemenuhan kebutuhan tongkol
Timur Putra Satria dari Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) mengatakan, kondisi nelayan tradisional Bali memang mengkhawatirkan.
Di wilayah kerja MDPI, Desa Seraya dan Desa Antiga di Karangasem, penurunan hasil tangkapan juga terjadi. Nelayan di sana mengeluh jaring mereka sering rusak, sama seperti di Desa Kusamba.
“Perahu mereka atau jaring mereka tertabrak oleh kapal, terkena gelombang. Jadi terjadi overlap antara daerah penangkapan ikan nelayan kecil dengan kapal besar,” jelas Timur kepada Mongabay, Senin (24/08/26).
Nelayan di Desa Seraya, Desa Antiga, dan Desa Kusamba sama-sama melaut di sekitar Selat Lombok. Wilayah penangkapan tersebut merupakan jalur transportasi laut. Kapal feri hingga kapal barang pun seringkali melintas.
“Tapi kalau kita lihat secara historis, ya nelayan ini kan sudah ada dari zaman dahulu. Mereka dari dulu penangkapannya di situ-situ saja,” katanya.
Permasalahan rumpon ilegal, katanya tak pernah menemukannya di wilayah kerjanya di Bali. Tapi, nelayan di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara mengeluhkannya.
Di Maluku, hasil tangkapan nelayan makin berkurang dengan banyaknya rumpon. Kata Timur, rumpon memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, rumpon memudahkan nelayan mencari ikan. Tapi, jumlah tak terkendali akan menghabiskan stok ikan. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan kecil akan menurun.
Timur menambahkan, hasil tangkapan ikan tongkol di Bali jauh menurun dibanding 10 tahun lalu. El-nino dan krisis iklim memperparah kondisinya.
“Membandingkan 10 tahun yang lalu dari pengakuan nelayan ya makin susah nangkap ikan,” jelas Timur.
Hal ini pun berdampak buruk pada konsumsi pangan lokal. Fenomena rendahnya tangkapan ikan akan membuat nelayan enggan melaut. Imbasnya, pemenuhan kebutuhan tongkol akan datang dari luar Bali.
“Bukan hanya buat nelayan saja, tapi ya hati-hati juga kita nanti nggak bisa dapat makan ikan tongkol,” kata Timur.
Sementara itu, Ida Ayu Putu Riyastini, dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali menampik dugaan rumpon di wilayah penangkapan nelayan Kusamba.
Dia bilang, sebaran rumpon ada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 dan 713. Rumpon di WPP 573 ada di wilayah Kubu, Karangasem. Sementara, 713 ada di wilayah Bali Utara.
“Selain itu tidak bisa dipasang rumpon karena karakter Samudera Hindia,” kata Riyastini kepada Mongabay pada Rabu (26/08/26).
Menurutnya, krisis iklim menyebabkan perubahan pola migrasi ikan, perubahan oseanografi, arus, dan gelombang dan berdampak pada hasil tangkapan nelayan.
“Siklus El-Nino, La-Nina ini lebih pendek. Biasanya lebih panjang, sekarang sudah tiga tahun sekali el nino. Itu yang nelayan belum ketahui,” katanya.
Di Bali Utara, dia mencontohkan, pemasangan rumpon berdampak positif karena membuat ikan berkumpul.
“Jadi ada pengaruh keberadaan rumpon yang belum dikelola dengan baik dengan stok ikan di laut,” kata Riyastini.
Sementara itu, Riyastini membenarkan adanya banyak keluhan tentang rusaknya jaring nelayan. DKP Provinsi Bali seringkali memfasilitasi mediasi kekeluargaan dengan melibatkan pihak pelabuhan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Polisi Air dan Udara (Polairud).
“Persoalannya data dukungnya nggak ada. Kalau ada data foto atau video bisa ditelusuri sesuai ketentuan berlaku,” jelasnya.
Tulisan ini pertama kali tayang di Mongabay Indonesia
