Oleh: Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI)
Sesi lanjutan perundingan perjanjian internasional tentang polusi plastik (INC 5.2) resmi dimulai pukul 10 pagi waktu setempat di Palais des Nations, Jenewa, Swiss. Gedung bersejarah yang merupakan contoh arsitektur abad ke-20 ini terletak di taman indah Ariana Park dan menjadi simbol diplomasi multilateral.
Hari pertama dibuka dengan sesi pleno yang dihadiri oleh 184 negara anggota, lebih dari 3.700 peserta, serta 619 organisasi pengamat. Agenda difokuskan pada pembahasan teknis terkait penjadwalan kelompok diskusi, sekaligus membuka ruang bagi negara-negara dan pengamat untuk menyampaikan pandangannya terhadap proses negosiasi perjanjian plastik global yang mengikat secara hukum.
Dalam pidato pembukaannya, Ketua INC, Duta Besar Luis Vayas Valdivieso, menyatakan bahwa polusi plastik adalah krisis buatan manusia yang dapat dan harus diselesaikan melalui kolaborasi global dan keputusan berani. “Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dunia berada dalam jangkauan untuk memiliki instrumen internasional yang mengikat secara hukum guna mengakhiri polusi plastik,” ujarnya.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif UNEP, Inger Andersen, mengakui bahwa jalan menuju kesepakatan tidak akan mudah. Namun, menurutnya, intensitas diplomasi dan semangat kolaborasi yang telah ditunjukkan negara-negara peserta menandakan adanya tekad kolektif untuk menghadirkan solusi. “Dunia ingin Anda berhasil. Dunia ingin dan membutuhkan solusi untuk mengatasi krisis polusi plastik, yang kini telah mencemari alam, lautan, bahkan aliran darah kita,” tegasnya. Ia menyerukan agar para delegasi menjadikan perundingan ini sebagai titik balik dalam sejarah perlindungan lingkungan.
Dalam sesi pleno yang sama, masyarakat sipil juga diberikan waktu terbatas untuk menyampaikan pernyataan. Meski hanya diberi jatah 30 menit, berbagai organisasi masyarakat sipil, ilmuwan, pemuda, perempuan, dan komunitas terdampak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerukan agar perjanjian yang dihasilkan tidak berhenti pada solusi teknis semata, tetapi mampu menjawab akar persoalan krisis plastik secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Perwakilan pemulung dunia mendapat sorotan atas pernyataannya yang menyebut bahwa tanpa transisi yang adil dan pendanaan yang transparan, krisis ini hanya akan memburuk. Koalisi ilmuwan internasional juga mengingatkan bahwa seluruh siklus hidup plastik dari produksi hingga pembuangan, membawa dampak beracun. Seruan senada datang dari kelompok perempuan dan pemuda, masyarakat adat, pemerintah lokal, serta organisasi keadilan lingkungan, bahwa krisis plastik bukan sekadar persoalan sampah, tetapi menyangkut kehidupan, hak asasi manusia, dan keadilan antargenerasi.
Sementara itu, suara industri juga turut hadir dalam ruang perundingan. Berbagai asosiasi dan pelaku industri menyatakan dukungan terhadap perjanjian yang mendorong ekonomi sirkular dan inovasi teknologi. Namun mereka juga menekankan bahwa perjanjian harus tetap “realistis dan fleksibel”, dengan pendekatan sukarela dan bertahap. Sikap ini mencerminkan masih kuatnya tarik menarik antara kepentingan bisnis dan desakan masyarakat sipil untuk menghadirkan solusi menyeluruh atas krisis plastik global.
Usai sesi pembukaan, negosiasi berlanjut dengan pembahasan ulang jadwal Contact Group (CG). Kelompok Afrika, mengusulkan agar jadwal CG1 tidak berjalan bersamaan dengan CG3 , mengingat keterbatasan kapasitas negara-negara yang hanya mengirim delegasi kecil.
Sore harinya, diskusi teknis dimulai dengan pertemuan CG 1 dan CG 4 yang berlangsung dari pukul 15.00 hingga 18.00. Namun karena tingginya jumlah intervensi dan sengketa antarnegara, pertemuan CG 1 diperpanjang hingga pukul 20.00. Salah satu perdebatan krusial muncul ketika sejumlah negara dalam kelompok Like-Minded Countries secara tegas menolak dimasukkannya Pasal 6 tentang pengendalian pasokan produksi plastik (supply). Mereka memblokir pembahasan lebih lanjut mengenai isu ini, yang memicu kekecewaan dari sejumlah delegasi lain.
CG 2 dan CG 3 dilanjutkan pada malam harinya dimulai pukul 19.30 hingga pukul 22.30. Pembahasan pertemuan CG2, usulan proposal Inggris-Panama yang didukung lebih dari 20 negara untuk memperkuat Pasal 7 namun ditentang keras oleh negara-negara Like-Minded. Sedangkan pada CG3 membahas Pasal 11 dan Pasal 12 terkait mekanisme dan sumber pembiayaan.
Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menilai bahwa perbedaan pendekatan ini merupakan tantangan utama dalam negosiasi. Diperlukan keberanian politik untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi jangka pendek dengan kebutuhan akan solusi struktural dan jangka panjang. Sebagai bagian dari jaringan pengamat masyarakat sipil di INC 5.2, AZWI mendorong agar perjanjian yang sedang dirundingkan tidak hanya mengandalkan solusi teknis seperti daur ulang dan pengumpulan sampah, tetapi juga berani mengambil langkah mendasar: pengurangan produksi plastik dari hulu, pelarangan bahan kimia berbahaya, dan pengakuan terhadap peran masyarakat akar rumput dalam sistem pengelolaan sampah.
Negosiasi akan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan fokus utama pada isi draf perjanjian. AZWI akan terus memantau proses ini dan memastikan bahwa suara masyarakat sipil Indonesia serta negara-negara berkembang tetap diperhitungkan dalam perumusan perjanjian plastik global yang adil, ambisius, dan berpihak pada keadilan sosial dan antargenerasi.
