Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Muruarar Sirait, di Art Centre, yang dikutip oleh IDN Times Bali mengatakan, “kalau di Singapura sudah 60 lantai. Kalau kita mungkin sekitar 32 lantai. Kenapa tanah di kota makin mahal? Makin sulit,” pernyataan ini merefleksikan tantangan Bali saat ini. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, lahan di Bali semakin terbatas dan harga tanah terus melonjak. Situasi inilah yang mendorong Menteri PKP RI untuk mengevaluasi pembangunan rusun vertikal sebagai solusi di Bali.
Muruarar pula menyinggung perihal aspek kultural dari adanya pembangunan rusun vertikal ini. “Jadi kita juga mesti merubah juga kultur masyarakat dan bagaimana caranya karena ini adalah suatu realita yang harus kita survive. Harus kita hadapi. Ya, makin orang banyak, tanah di kota makin sedikit,” sebutnya, yang dikutip dari IDN Times Bali. Pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan diri mengenai budaya kita sendiri. Apa yang akan kita negosiasikan dari hunian tradisional domestik dengan hunian vertikal atau populer dengan rumah susun ini?
Konsep rumah Bali
Menurut penelitian Roger Y. D. Tan (1967), arsitektur rumah domestik Bali diorganisir oleh sistem kosmologi yang sangat ketat, disebut Nawa Sanga. Sistem sembilan titik ini mengatur setiap aspek ruang: timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut, dan pusat. Setiap titik memiliki dewa pelindung dan atribut spesifik.
Lebih dari itu, ruang rumah Bali diatur dalam hierarki vertikal yang mengikuti konsep Tri Hita Karana:
- Kaja (utara/atas): Zona suci, tempat hubungan dengan Tuhan dan leluhur
- Madya (tengah): Zona manusia, tempat kehidupan sehari-hari
- Kelod (selatan/bawah): Zona profan, tempat energi kotor
Dalam sistem ini, setiap elemen arsitektur rumah tradisional Bali memiliki fungsi sakral. Natah adalah ruang terbuka pusat, jantung rumah, tempat seluruh kehidupan sosial dan ritual berlangsung. Pamerajan (timur laut) adalah kuil keluarga, tempat tertinggi secara spiritual. Umah Meten (utara) adalah kamar tidur utama, ruang prokreatif. Balé Gedé (timur) adalah bangunan status dengan atap runcing. Paon/Lumbung (selatan) adalah dapur dan lumbung, domain perempuan.
Dapat disimpulkan bahwa rumah bagi masyarakat Bali bukan hanya sekadar fungsional, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi masyarakat Bali itu sendiri.
Namun, dalam konteks era modern, definisi rumah bagi masyarakat Bali mulai bernegosiasi agar sesuai dengan konteks saat ini. Juniarta, seorang budayawan dan jurnalis memaknai rumah Bali sebagai sarang.
“Ia adalah penentu identitas kita sebagai masyarakat Bali, sebagai warih Ida Bhatara—Pura Dalem, Pura Desa, Pura Puseh. Tapi, rumah itu bukan tempat kita untuk mengejar mimpi kita sebagai manusia. Di mana kita berada, sarang kita ada di rumah tua itu. Rumah untuk mengejar mimpi itu cuma tempat sementara,” ujar Juniarta ketika dihubungi secara online pada Selasa, 12 Juni 2026.
Adanya perbedaan antara rumah tua dengan rumah tinggal menunjukan adanya adaptasi budaya yang dilakukan oleh masyarakat Bali.
Juniarta menekankan bahwa adanya penyesalan yang timbul di tengah masyarakat dengan berekembangnya dikotomi antara rumah modern versus rumah tradisional. Bagi Juniarta, dikotomi tersebut mencerminkan dua fungsi berbeda. Rumah tradisional merupakan tempat untuk koneksi dengan Ida Bhatara (Tuhan), sedangkan rumah modern merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan material dan aspirasi.
Namun, ketika rumah vertikal merupakan satu-satunya pilihan karena adanya keterbatasan lahan dan harga, pertanyaan bergeser menjadi bagaimana cara masyarakat Bali menumpukan dua fungsi spiritual yang berbeda dalam ruang terbatas.
Perubahan ruang dalam sejarah Bali
Juniarta menyebutkan bahwa Bali pernah mengalami perubahan ruang dalam sejarahnya.
“Kita bisa melihat perpindahan ibu kota kerajaan. Kalau ruang hidup ditandai ruang fisikal, pastinya melalui perpindahan ruang. Dahulu, dari Kintamani ke Pejeng, dari Pejeng ke Samprangan, dari Samprangan ke Gelgel. Tentunya dari perpindahan ini, pasti ditandai dengan pindahnya populasi,” jelas Juniarta.
Namun, di sini Juniarta menekankan bahwa Bali belum pernah sama sekali mengalami perubahan ruang bangunan dalam sejarahnya. Seperti halnya perubahan bentuk bangunan layaknya yang terjadi sekarang—perubahan bentuk hunian menjadi bangunan vertikal.
Meskipun belum pernah terjadi dalam sejarah, tidak memiliki panduan belum tentu hasilnya akan buruk. “Seperti halnya perubahan cara komunikasi saat ini, apakah dahulu masyarakat Bali pernah menghadapi hal yang serupa? Tentu tidak. Namun, saat ini masyarakat Bali justru baik-baik saja dengan perubahan komunikasi yang terjadi,” tuturnya
Ia juga menambahkan bahwa, kekhawatiran yang ia miliki bukanlah bagaimana tradisi akan hilang, melainkan perubahan lanskap yang akan terjadi pada Bali di masa yang akan datang.
“Rumah vertikal akan mengubah lanskap Bali. Di Jakarta susah lihat langit biru, jadi adanya perubahan ruang pandang. Adopsi banguanan tinggi di Bali, seyogyanya merupakan kesepakatan bersama,” jelasnya.
Perubahan yang terjadi
Meskipun akan terjadi perubahan lanskap, di sini Juniarta tidak pesimis. Ia sudah memperhatikan bentuk negosiasi yang terjadi oleh warga dalam bangunan vertikal. Pada satu unit apartemen lantai atas, sanggah (kuil keluarga) ditempatkan di rooftop. Bagi keluarga yang lebih mapan, sanggah bisa diletakan di atas tanah. Begitu pula dengan adanya pelangkiran—semacam altar kecil—yang bisa ditempatkan di sudut manapun dari unit apartemen.
“Sama seperti anak-anak kos, dan ada plangkiran. Tinggal satu meja, kita yakini meja itu sebagai sacred zone, tinggal kita menghaturkan canang,” sebutnya
Pengalaman yang terdokumentasi ini membuktikan budaya Bali sangatlah adaptif. Juniarta menyebutkan budaya Bali selalu terpapar dengan budaya luar, seperti halnya dengan kebudayaan China, Hindu-Budha, Islam, dan masih tetap bertahan hingga sekarang.
Namun, pertanyaan yang mendesak bukanlah bagaimana masyarakat Bali beradaptasi, melainkan apa yang mereka negosiasikan dan apa yang mereka jaga.
Menurut Juniarta, ada beberapa yang akan dinegosiasikan. Lokasi Sanggah secara tradisional diletakan di timur laut (pemerajanan), kini bisa di rooftop atau di tempat tertentu. Adanya fleksibilitas spasial dengan menggunakan pelangkiran yang membuat ruang sakral menjadi fleksibel, dan memungkinkan masyarakat untuk menerapkan aturan adat dengan kondisi spasial tertentu. Ritual mengalami adaptasi dengan menggunakan siklus urban, bukan lagi dengan irama pertanian.
Meskipun ada negosiasi, pastinya ada hal-hal yang dipertahankan. Juniarta menyebut bahwa dengan adanya eksistensi keberagaman budaya tiap daerah di Bali menunjukan bahwa esensi dari praktik ritual budaya Bali sangat dipertahankan. Masih ada canang yang dihaturkan, pura masih tetap menjadi pusat komunitas, begitu pula hubungan dengan leluhur dan dewa masih tetap menjadi inti kehidupan masyarakat Bali.
Munculnya jasa “paket upacara” oleh gria merupakan salah satu bentuk adaptasi ritual yang terjadi di era Bali konteks saat ini untuk menyediakan upacara yang fleksibel, dan terjangkau untuk masyarakat Bali.
“Gria jual paket itu juga salah satu bentuk adaptasinya. Upacara Bali pun selalu disupervisi oleh gria. Jaman dulu ada musim tanam dan panen, sekarang gak. Kita hidup di luar wilayah komunal. Jadi inilah yang mendorong adaptasi ini,” ujar Juniarta.
Menurut Juniarta, adaptasi ini sebenarnya positif, karena tradisi tidak hilang. Bahkan, bisa memberikan benefit. “Ini adaptasi yang bagus, karena tradisinya tidak hilang. Kalau ini jadi adaptasi bisnis, bagus juga karena orang Bali memiliki satu inisiatif ekonomi yang spesifik—artinya ini bisnis yang hanya bisa dilakukan oleh orang Bali,” tuturnya
Tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Bali
Juniarta menyebutkan bahwa berbeda dengan gria dan krematorium, dampak lanskap visual yang akan diberikan oleh hunian vertikal ini sangat fundamental. Para investor sudah bersiap-siap saat ini.
“Investor sudah bersiap-siap sekarang. Karena orang Bali butuh hunian murah, harga tanah tidak masuk akal, sehingga membangun hunian bertingkat ini akan menjadi peluang ekonomi yang sangat laris. Karena dampaknya sangat besar,” sebut Juniarta
Munculnya ketegangan antara kebutuhan ekonomi (hunian murah, penyerapan tenaga kerja) dan kekhawatiran budaya (perubahan lanskap, fragmentasi komunitas), pesan Juniarta jelas. “Kesepakatan ini harus dibuat bersama-sama. Seandainya ini dijadikan kebijakan baru, mohon untuk diperbincangkan dulu oleh seluas-luasnya oleh masyarakat Bali,” ujarnya.
Desentralisasi keputusan sangat diperlukan di sini. Kebijakan hunian vertikal tidak bisa datang dari atas, Menteri PKP di Jakarta. Kebijakan ini harus melalui dialog yang luas dengan masyarakat Bali itu sendiri.
Apabila kebijakan hunian vertikal ini sudah disepakati secara bersama, Juniarta yakin bahwa masyarakat Bali mampu untuk menghadapi tantangan budaya ini berpacu pada cetak biru yang sudah terjadi pada sejarah yang dialami budaya Bali itu sendiri.
“Kalau udah disepakati, tidak usah khawatir dengan dampak kebudayaan, karena orang Bali sudah jago untuk beradaptasi,” pungkasnya.
