Bali seringkali diasosiasikan dengan keindahan alam, pariwisata, dan budaya yang kuat. Namun, pada 10 September 2025, wajah lain pulau ini muncul ke permukaan dimana banjir besar yang melumpuhkan Denpasar, Badung, Jembrana dan sekitarnya. Hujan deras yang turun sejak selasa malam membuat sungai-sungai perkotaan meluap, jalan raya berubah menjadi sungai, dan rumah warga terendam hingga atap. Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan kerugian material dan korban jiwa, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius tentang kerentanan tata ruang perkotaan dan kapasitas masyarakat menghadapi bencana.
Kali ini, cerita banjir di Denpasar–Badung tidak hanya datang dari laporan resmi pemerintah, tetapi juga dari suara warga di media sosial. Melalui unggahan Instagram foto, video, hingga story warga secara tidak sadar menjadi pencatat sejarah, mendokumentasikan detik demi detik bagaimana banjir meluas dan dampaknya dirasakan. Dari kumpulan data inilah, kita bisa melihat gambaran lebih detail tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Gambar dampak bencana banjir di sepanjang Jalan Bukit Barisan, Denpasar, Bali (diambil tanggal 15 September 2025)
Bali dan Sejarah Banjirnya
Bali bukan asing dengan banjir. Sejak lama, beberapa kawasan di Denpasar, Badung, hingga Gianyar dikenal rawan genangan, terutama saat musim hujan. Catatan banjir besar misalnya terjadi pada 2009 ketika Tukad Badung meluap dan merendam Pasar Kumbasari. Tahun 2014, hujan deras kembali melumpuhkan Denpasar, disusul banjir besar pada 2020 yang menutup akses utama ke Sanur dan Kuta. Namun, banjir 10 September 2025 berbeda. Tinggi genangan mencapai lebih dari 2 meter di beberapa titik, cakupan wilayah lebih luas, dan dampaknya jauh lebih besar. Jika banjir sebelumnya lebih bersifat lokal, kali ini genangan meluas ke berbagai titik vital kota, termasuk pasar tradisional, rumah sakit, perumahan warga, jalan raya bahkan underpass Dewa Ruci yang menjadi jalur utama pariwisata Bali. Sejarah ini memperlihatkan pola: banjir bukan peristiwa insidental, melainkan ancaman berulang yang semakin parah dari waktu ke waktu. Kombinasi antara hujan ekstrem akibat perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta pertumbuhan kota yang tak terkendali menjadi faktor pemicu.
Data dari Warga: Metode Crowdsourcing
Untuk memahami banjir ini lebih detail, kami mengumpulkan data melalui metode crowdsourcing berbasis media sosial. Melalui unggahan di media social terutama instagram selama kurun waktu tanggal 9–11 September 2025, setidaknya terkumpul 80 video dan 78 tangkapan layar dari 38 akun Instagram. Akun-akun tersebut bervariasi: akun informasi lokal seperti @infodenpasar, akun resmi pemerintah seperti @satlantas_polrestadenpasar, hingga akun warga yang merekam kondisi di depan rumah mereka. Walaupun data ini pastinya tidak dapat merepresentasikan keseluruhan dampak bencana banjir di Denpasar, Badung, Jembrana dan Gianyar mengingat keterbatasan informasi di media sosial saat kejadian bencana.
Data ini kemudian dianalisis dengan mengidentifikasi lokasi berdasarkan ciri jalan dan bangunan, memperkirakan tinggi genangan dari tubuh manusia dalam video, menganalisa proses kejadian bencana, serta menyesuaikan dengan waktu unggahan. Hasil analisis crowdsourcing menunjukkan ada 57 titik genangan di Denpasar dan Badung. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 0,5 hingga 1,2 meter di banyak permukiman dan jalan raya, hingga lebih dari 2 meter di kawasan Pasar Badung, Pasar Kumbasari, Jalan Sutomo, dan beberapa perumahan padat penduduk. Pada titik-titik terdampak parah, rumah-rumah tergenang sampai atap dan warga terpaksa menyelamatkan diri menggunakan perahu karet seadanya. Data juga menunjukkan adanya bencana ikutannya, seperti gerakan tanah di Mengwi dan erosi di kawasan Penatih. Fakta ini memperlihatkan bahwa bencana hidrometeorologi di Bali seringkali datang berlapis, bukan sekadar genangan air, tetapi juga tanah longsor, runtuhnya bangunan, dan kerusakan infrastruktur.
Gambar tangkapan layar yang dikumpulkan dari media sosial terutama instagram dari laporan masyarakat
Kronologi Bencana dan Dampak yang Ditimbulkan
Bila melihat kronologinya, banjir berkembang sangat cepat. Pada 9 September pagi hingga malam, hujan turun di beberapa lokasi hampir tanpa jeda. BMKG melalui media sosialnya @infoBMKG bahkan telah mengeluarkan peringatan dini akibat adanya fenomena Rossby yang meningkatkan curah hujan ekstrem di wilayah Bali, Jawa Timur, NTB dan NTT. Pada dini hari 10 September, genangan mulai muncul di Jalan Resimuka, Mahendradata, Monang-maning, hingga Tukad Melangit. Air terus naik hingga dini hari, saat banyak warga masih tertidur. Puncaknya terjadi pagi hari, ketika Tukad Badung meluap dan merendam kawasan Pasar Badung, Pasar Kumbasari, serta Kampung Jawa dengan ketinggian air mencapai dua meter lebih.
Siang harinya, underpass Dewa Ruci yang menjadi simpul transportasi utama terendam hingga dua meter. Akses menuju Kuta dan Sanur lumpuh, menyebabkan kemacetan panjang dan dibeberapa tempat jalanan yang terendam menyebabkan terhambatnya proses evakuasi seperti di daerah Pura Demak, Denpasar. Ruko di Jalan Hasanuddin roboh akibat tergerus aliran banjir. Walaupun sore hari beberapa kawasan mulai surut, seperti Tohpati dan Batubulan, wilayah lain seperti Nakula, Dewi Sri, dan Sri Rama di Badung masih terendam. Genangan baru benar-benar surut keesokan harinya, menyisakan lumpur tebal dan tumpukan sampah di sepanjang bantaran sungai dan kawasan terdampak banjir.
Dampak sosial dan ekonomi dari banjir ini cukup besar. Tercatat 17 orang meninggal di Bali, dengan sepuluh korban di Denpasar, sementara lima orang lainnya masih dinyatakan hilang. Lebih dari 200 orang harus mengungsi ke banjar, sekolah, dan balai desa yang dijadikan posko darurat. Kerugian ekonomi juga nyata. Para pedagang pasar kehilangan barang dagangan, rumah warga rusak berat, kendaraan hanyut, dan berbagai fasilitas publik lumpuh.
Gambar visualisasi peta dampak banjir dan genangan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dari data crowdsourcing
Bencana Banjir Denpasar-Badung dalam Konteks Kerangka Manajemen Bencana
Jika dianalisis dengan kerangka konseptual risiko bencana, yaitu Risk = Hazard × Exposure × Vulnerability / Capacity, banjir 2025 menunjukkan bahwa risikonya tinggi akibat interaksi berbagai faktor. Bahayanya jelas: hujan ekstrem yang dipicu fenomena Rossby, ditambah kondisi geomorfologi sungai bermeander yang mudah meluap di tikungan atau tekuk sungai dan daerah Bali selatan yang merupakan daerah dataran rendah. Paparan atau exposure juga besar, karena banyak permukiman, pasar, dan infrastruktur publik berdiri tepat di bantaran sungai.
Kerentanannya semakin tinggi akibat hilangnya dataran banjir dan kawasan resapan karena alih fungsi lahan, terbatasnya sistem drainase kota, serta tingginya ketergantungan ekonomi warga pada kawasan rawan bencana. Kapasitas masyarakat pun rendah, infrastruktur mitigasi yang minim, sistem peringatan dini nyaris tidak ada, dan pemahaman masyarakat tentang jalur evakuasi maupun tanda-tanda banjir belum merata.
Pentingnya Kapasitas dan Mitigasi Bencana
Kapasitas dalam hal ini tidak hanya menyangkut fasilitas fisik, melainkan juga kesiapan sosial. Misalnya, apakah warga mengetahui jalur evakuasi tercepat? Apakah warga sudah membentuk kelompok siaga bencana? Apakah warga memiliki keterampilan dasar untuk menyelamatkan diri ketika banjir? Dari peristiwa ini terlihat bahwa sebagian besar masyarakat tidak siap bahkan penyelenggara pemerintahan dalam konteks kebencanaan juga demikian seolah tergagap-gagap, sehingga risiko yang muncul menjadi lebih besar. Bahkan, rendahnya akses terhadap informasi yang cepat dan andal turut memperlemah kemampuan adaptif masyarakat menghadapi bencana.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas dan investasi dalam mitigasi adalah kunci dan suatu keharusan. Mengutip kerangka kerja Sendai, pengurangan risiko bencana tidak hanya soal membangun infrastruktur, melainkan juga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Di Bali, kapasitas bisa diperkuat melalui sistem peringatan dini berbasis komunitas dengan pemasangan sensor muka air di sungai utama, simulasi evakuasi rutin di sekolah, banjar atau perkumpulan komunitas, serta peningkatan literasi bencana. Perlindungan ruang sungai juga perlu ditegakkan agar tidak terus menyempit akibat pembangunan. Investasi terbesar seharusnya bukan hanya pada beton dan drainase, melainkan pada pengetahuan, keterampilan, dan jaringan sosial yang bisa menyelamatkan nyawa.
Selain itu, pengalaman banjir yang ada di Jakarta dapat menjadi pelajaran penting bagi Bali. Di ibu kota, pengelolaan banjir melibatkan sistem pemantauan hulu–hilir yang terintegrasi dengan early warning system (EWS). Data real-time dari curah hujan, tinggi muka air di pintu air, serta aliran sungai memungkinkan adanya peringatan dini kepada masyarakat di wilayah rawan. Mekanisme ini terbukti efektif dalam mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa karena warga dapat segera mengevakuasi diri atau melakukan persiapan sebelum banjir tiba. Dengan meniru pendekatan serupa, Bali dapat membangun sistem observasi banjir yang menghubungkan daerah hulu ke hilir semisal mengambil lokus utama pada aliran sungai Tukad Ayung – Tukad Badung di Denpasar dan sekitarnya, sehingga masyarakat di bantaran sungai memiliki waktu lebih untuk menyelamatkan diri dan aset mereka ketika debit air meningkat.
Pembelajaran dari Suara Warga
Peristiwa banjir Denpasar–Badung 2025 menegaskan bahwa bencana tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai fenomena alam, melainkan hasil interaksi yang kompleks antara bahaya, kerentanan sosial-ekonomi, dan tata kelola ruang yang kurang tepat. Hujan ekstrem memang tidak dapat dihindari, namun besarnya dampak yang ditimbulkan justru dipengaruhi oleh bagaimana ruang kota direncanakan, dikelola, dan dimanfaatkan. Ketidakdisiplinan dalam penegakan tata ruang, alih fungsi lahan resapan menjadi permukiman atau kawasan komersial, serta drainase kota yang tidak mampu mengikuti laju pertumbuhan kota menjadikan Denpasar dan Badung semakin rentan. Dengan kata lain, kerentanan masyarakat bukan hanya lahir dari kondisi geografis atau keterbatasan individu, melainkan juga merupakan produk kebijakan dan tata kelola yang gagal mengantisipasi risiko secara sistematis.
Dalam konteks ini, crowdsourcing melalui media sosial memperlihatkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran tinggi untuk merekam dan melaporkan kejadian banjir, meskipun mereka sering kali tidak sepenuhnya memahami kerentanan struktural yang melingkupi kehidupan sehari-hari. Dokumentasi warga berupa foto, video, dan unggahan real-time bukan hanya sekadar catatan spontan, tetapi juga cermin dari kegagalan sistem formal dalam menyajikan data cepat, transparan, dan mudah diakses. Suara warga ini menjadi pengingat bahwa mitigasi bencana tidak bisa dilepaskan dari partisipasi publik. Data crowdsourcing berpotensi menjadi masukan berharga bagi penelitian akademik, advokasi kebijakan, sekaligus evaluasi tata kelola perkotaan yang lebih adil dan berkelanjutan.
kampungbet
