Parpol menerapkan kaderisasi instan dengan merekrut tokoh populer atau mapan secara finansial.
Perwakilan keberadaan partai politik (parpol) sangat penting dalam proses demokrasi. Partai menjadi jembatan warga negara untuk masuk ke dalam sistem penyelenggaraan negara. Menurut Undang-undang UU No.2 Tahun 2008, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.
Sebagai jembatan demokrasi, parpol memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut antara lain sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat agar paham akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Parpol juga berfungsi menciptakan kondisi kondusif dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dirumuskan dalam kebijakan publik yang adil.
Fungsi lain dari parpol adalah sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam rekruitmen jabatan politik melalui mekanisme demokrasi (pemilu atau pemilu kepala daerah).
Dari tiga fungsi tersebut, fungsi terakhirlah yang paling menonjol dan menjadi fokus utama parpol-parpol di Indonesia. Padahal, seharusnya, selain mempunyai tujuan memenangi pertarungan perebutan kekuasaan, partai politik mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan pendidikan politik kepada publik, sosialisasi kebijakan pemerintah dan juga kaderisasi pemimpin melalui proses rekrutmen politik.
Ketimpangan fungsi parpol tersebut menunjukkan kurangnya proses dan mekanisme kaderisasi parpol. Secara umum kaderisasi dapat didefinisikan sebagai proses pendidikan jangka panjang untuk menanamkan nilai-nilai ideologi organisasi kepada anggota(kader) organisasi. Dengan kaderisasi yang baik, keberlanjutan dan pengembangan organisasi di masa depan dapat terjadi.
Dalam konteks parpol, kaderisasi menjadi proses peningkatan kapasitas dan seleksi bagi calon pengisi jabatan politik seperti kepala negara/daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, proses dan mekanisme kaderisasi menjadi hal penting dan strategis bukan hanya bagi parpol tapi juga bagi masyarakat. Kader parpol merupakan calon pejabat publik yang akan menentukan kebijakan publik.
Dalam proses kaderisasi parpol ada empat hal pokok yaitu pelaku kaderisasi (subjek), sasaran kaderisasi (objek), mekanisme (proses) dan kurikulum materi kaderisasi. Pelaku kaderisasi adalah organ parpol yang difungsikan menyiapkan dan melaksanakan kaderisasi. Sasaran kaderisasi merupakan individu-individu yang dipersiapkan untuk meneruskan visi dan misi parpol. Mereka pula yang akan memperjuangkan tercapainya tujuan organisasi di masa depan. Mekanisme dan materi biasanya diatur berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga parpol dan peraturan internal partai.
Untuk mewujudkan proses kaderisasi yang baik diperlukan manajemen parpol yang baik terlebih dahulu. Manajemen parpol yang baik dapat dilihat dari kepengurusan, pengelolaan keuangan, dan program kerja partai parpol. Yang paling mudah dilihat dan dirasakan masyarakat adalah kepengurusan dan program kerja parpol. Namun, hal ini biasanya hanya menonjol menjelang proses pemilihan, baik pemilu maupun pilkada. Padahal, proses demokrasi bukan hanya saat pemilihan.
Pendidikan politik melalui kaderisasi merupakan program kerja utama parpol. Parpol seharusnya menyiapkan organ untuk proses pengkaderan dengan menyusun kurikulum materi kaderisasi yang tidak hanya menstranfer visi, misi, dan ideologi parpol. Organ ini juga harus mampu membuat kaderisasi yang menarik, insentif, dan berkelanjutan. Hal ini juga menjadi perhatian pemerintah dengan ditetapkannya UU No.2 Tahun 2011 untuk melengkapi UU No.2 Tahun 2008.
Namun realita di lapangan parpol tidak sungguh-sungguh melakukan proses kaderisasi. Banyak parpol menerapkan kaderisasi instan dengan merekrut tokoh-tokoh yang dianggap populer atau mapan secara finansial untuk mendongkrat perolehan suara pada proses pemilihan. Kebijakan kaderisasi instan lebih banyak menghasilkan kader yang pragmatis. Hal ini tentu akan merugikan partai dan masyarakat dalam jangka panjang.
Sloka Institute bersama Indonesian Parliamentary Centre (IPC) melaksanakan program pelatihan kader muda partai politik. Dalam program yang diikuti kader muda tujuh parpol yang memiliki kursi di DPRD Bali ini terungkap fakta-fakta menarik.
Parpol kesulitan mengirimkan kader mudanya karena sedikitnya kader muda mereka. Dari hasil diskusi pelatihan tersebut terungkap bahwa tidak semua parpol memiliki mekanisme pengkaderan yang jelas. Jika pun ada parpol yang memiliki mekanisme, mekanisme pengkaderan tidak berjalan dengan baik. Dalam pelatihan ini juga terungkap minimnya kader perempuan yang dimiliki parpol.
Tingkat pengetahuan dan pemahaman kader muda parpol akan visi, misi, dan ideologi parpolnya masih minim. Dalam pemaham demokrasi, sistem politik, dan tata kelola penyelenggaraan negara terasa timpang antara kader partai besar dan partai kecil. Dari sini saya menyimpulkan bahwa parpol belum menjalankan fungsinya untuk memberikan pendidikan politik bagi kader dan konstituennya. Padahal masa depan sebuah partai terletak ditangan para kader dengan dukungan konstituennya.
Pendidikan politik melalui proses kaderisasi merupakan investasi jangka panjang parpol. Parpol yang serius mempersiapkan dan melaksanakan kaderisasi dengan baik akan mendorong perkembangan dan pertumbuhan parpol tersebut dimasa depan.
Bagi masyarakat umum, cara mudah menilai kualitas parpol dengan melihat mekanisme dan proses kaderisasinya. Jika sebuah parpol mampu melakukan kaderisasi yang baik dan berkelanjutan sudah hampir bisa dipastikan parpol tersebut memiliki manajemen yang baik. Kaderisasi yang baik juga mencerminkan visi, misi, dan ideologi parpol. Dengan kaderisasi yang baik, tentu parpol mampu menghasilkan kader-kader yang berkualitas secara mental dan intelektual sehingga mampu menjadi pemimpin dan anggota dewan yang kompeten dan berkualitas.
Dengan demikian produk-produk kebijakan publik yang dihasilkannya mampu menjadi pemecah masalah sosial dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. [b]
Agus Sumberdana, Koordinator Divisi Advokasi dan Jaringan Sloka Institute.
Sangat setuju dengan artikel ini. Hanya saja, parpol di Indonesia saat ini memang tidak punya insentif untuk mendidik kader muda. Parpol juga tidak punya insentif untuk memiliki manajemen yang baik apalagi menelurkan kebijakan-kebijakan yang memihak rakyat.Insentif untuk mereka hanyalah memenangi pemilu, dengan cara apa pun. Untuk mengubah parpol, terlebih dahulu rakyatlah yang harus berubah, menjadi lebih kritis, lebih jeli dalam memonitor proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, dan tidak terjebak dalam sirkus politik di televisi.
kaderisasi itu sangat berpengaruh dalam proses politik saat ini.
tapi mhon maaf,kebanyakan parpol saat ini masih berorientasi pada figur populer yg memiliki basis masa yg kuat. intinya ya suara dulu,. ga mandang bagaimana nanti kinerja mereka di dewan. ini sebuah otokritik buat smua parpol khususnya di bali. bila ingin dewan yg baik,benahi dulu proses kaderisasi di parpol. 🙂
Keberadaan parpol selama ini tak lebih dari pada kedok segelintir orang yg hanya mencari keuntungan di tengah kebodohan masyarakat ,coba saudara2 renungkan di dalam hati adakah parpol yang sudah terbentuk di republik ini yg betul2 mau menjadi pembela kepentingan rakyat,,??? setiap elite yg sudah duduk di dalam lingkaran parpol itu akhirnya pasti akan menghianati konstituennya itu sudah ketentuan,karena kapan mereka masih terus menerus menyuarakan kepentingan pendukungnya maka alamat si elit bakal mendapat masalah di parlemen.Dari pada terus menerus menentang arus bakal tak akan mendapat apa2.apalagi kalau mereka sudah merasakan empuknya kursi di parlemen TAI KUCING kalau mereka masih mau memikirkan rakyatnya…Nah kita sebagai pemilik sah kedaulatan di negeri ini tentu tidak akan mau di bodohi selamanya dan kesekian kalinya,mbok yah kita juga sebenarnya terlalu mudah percaya pada mereka,kenapa di setiap urusan perbaikan berkehidupan di negeri ini selalu menyandarkan harapan pada kekuatan politik,padahal masih ada kekuatan yang lebih dahsyat dari itu,yakni Tuhan yg maha KUASA coba minta pertolongan darinya….dengan menyatukan tekad untuk tidak memberi lagi peluang bagi parpol untuk berkuasa,dan mari jadikan politik sebagai neraka bagi mereka yang mau terjun di dalamnya,,,,NEGARA SEJUTA POLITIKUS NEGARA SEJUTA KORUPTOR…. PILCALEG NO PILPRES YES…!! sejarah baru perpolitikan indonesia dengan membuat gedung mewah DPR bakal kosong melompong di 2014….se-hebat2nya anggota dewan bila memaksakan kehendak membangun gedung mewahnya….tapi rakyat masih lebih hebat kalau bisa membuat anggota dewan tidak bisa duduk menikmati gedungnya……….semua bisa terjadi di pemilu 2014 nanti…..