Lindungi Kesucian Pratima dan Kesakralan Pura

Teks Agus Widiantara, Foto Rofiqi Hasan

Gerakan Pemuda Hindu Bali tuntut pemerintah bersikap tegas pada makin merebaknya pratima dan gugatan terhadap rencana tata ruang wilayah.

Tuntutan tersebut disampaikan Gerakan Pemuda Hindu Bali (Gandi) dalam aksi damainya Kamis pekan lalu menyikapi permasalahan yang semakin merebak di masyarakat Bali, yaitu maraknya pencurian Pratima dan gugatan radius kesucian pura. Aksi damai di depan Bajra Sandi, Renon, Denpasar tersebut menyuarakan dan menuntut tegas kepada pemerintah dalam menangani permasalahan pencurian pratima yang terjadi di beberapa daerah di Bali.

Puluhan pemuda yang mengatasnamakan diri Gandi tersebut berasal dari mahasiswa perguruan tinggi di Bali dan organisasi kemahasiswaan, yaitu Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Hindu Dharma Nasional (BEM IHDN), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) IHDN, BEM Fakultas Dharma Duta, Forum Perhimpunan Mahasiswa Hindu Dharma (FPMHD) Universitas Udayana, dan BEM Universitas Hindu (Unhi).

Sambil menyanyikan lagu dan yel-yel untuk menyelamatkan budaya dan alam Bali, aksi dilanjutkan menuju ke gedung DPRD Bali. Koordinator Lapangan Kadek Sumadiarta menyatakan bahwa Bali sekarang tidak aman lagi. Ini terbukti dengan timbulnya berbagai konflik antar adat dan pencurian pratima yang merupakan benda sakral umat Hindu di Bali.

”Pencurian pratima menodai kesucian Bali, berikan sanksi setegas-tegasnya,” tambahnya. Di sela-sela unjuk rasa kemarin, peserta aksi juga mengungkap mengenai penolakan judicial review RTRW Bali di MA. Peraturan mengenai radius kesucian pura tersebut saat ini menjadi perdebatan antara pemerintah, masyarakat dan investor.

“Kami mengimbau agar aturan RTRW tetap dijadikan kekuatan untuk menyelamatkan alam Bali,” papar mahasiswa IHDN ini.

Ada enam tuntunan yang diinginkan oleh pengunjuk rasa yang tergabung dalam pemnuda Hindu tersebut. Namun, intinya mengarah pada tindakan tegas pemerintah untuk secepatnya menuntaskan permasalah pratima dan RTRW.

Pengunjuk rasa ini akhirnya  diterima oleh anggota komisi IV DPRD yang membidangi masalah sosial dan budaya. Meskipun aksi yang dilakukan diberikan apresiasi oleh anggota DPRD dan sepaham dengan pemerintahan untuk tetap menjaga Bali, namun pengunjuk rasa menegaskan agar tindakan pemerintah tidak sekadar wacana belaka.

Usai berunjuk rasa di DPRD, mahasiswa melanjutkan aksi ke kantor Gubernur untuk menyampaikan hal yang sama. [b]

Foto diambil dari blog Rofiqi Hasan.