Penulis: I Gusti Ayu Septiari dan Maya Ayu Revalina
Siang hari sekitar pukul 10.00 WITA, para guru di sebuah sekolah di Kuta membagikan ompreng makanan kepada para siswa-siswi. Anak-anak itu duduk melingkar menerima ompreng dari gurunya. Isi ompreng hari itu ada nasi, sayur kol, telur, saus sambal, tahu, tempe, dan semangka.
Ompreng itu merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dilakukan secara bertahap di Bali pada awal tahun 2025. Beberapa peserta didik menghabiskan makanan dengan lahap. Namun, ada juga yang memakannya sedikit, bahkan tidak menyentuh makanannya sama sekali.
Melihat fenomena tersebut, MBG ternyata menghasilkan sampah makanan ketika makanan tidak dikonsumsi oleh penerima manfaat. Sampah makanan yang disebut food waste bukan sekadar sampah. Di balik persoalan tersebut, terdapat pemborosan sumber daya, kerugian ekonomi, meningkatnya emisi gas rumah kaca hingga ancaman nyata bagi ketahanan pangan.
Selama bertahun-tahun, Bali yang terkenal akan kekayaan alamnya ini tidak bisa lepas dari permasalahan sampah. Masifnya pembangunan industri seperti hotel, restoran, dan sebagainya menjadi sumber penghasil surplus makan dan food waste dalam volume yang signifikan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang membutuhkan akses terhadap pangan yang layak.
Pada tahun 2024, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat tiga jenis sampah yang paling banyak dihasilkan di Bali, yaitu 40.7% kayu/ranting, 26.23% sisa makanan, 14.74% plastik, sisanya berupa kertas/karton, kain, logam, karet, kaca, dan lainnya. Artinya, lebih dari seperempat volume sampah di Bali merupakan sisa makanan.
Selama empat tahun, dari tahun 2021-2024, sampah sisa makanan di Bali terus meningkat. Komposisi sampah sisa makanan sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021, ketika Covid-19 melanda. Kemudian, meningkat lagi pada tahun 2022 dan terus meningkat hingga tahun 2024.
Permasalahan sampah makanan menjadi isu yang patut diperhatikan bersama karena dampak negatifnya. Tak bisa dipungkiri seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat sebanding dengan meningkatnya komposisi dan volume sampah. Sampah makanan juga bisa berasal dari hotel, vila, dan restoran yang memproduksi makanan setiap hari untuk pengunjung yang datang.
Surplus makanan untuk masyarakat membutuhkan
Scholars of Sustenance (SOS), yayasan penyelamatan pangan yang bergerak dalam pengurangan food waste dan penyediaan akses makanan bergizi bagi komunitas yang membutuhkan, berperan dalam pengelolaan surplus makanan di Bali. Untuk melakukan food rescue, SOS mempunyai dua sepeda motor dengan box makanan dan tiga cooling truck yang disebut Cold Chain Logistics.
Kendaraan tersebut akan bersiap di titik lokasi food supplier, seperti hotel, restoran, supermarket untuk menerima makanan. Setelah diterima, petugas akan memeriksa kelayakan makanan sesuai dengan standar food safety. Jika makanan yang ada telah memenuhi standar tersebut, baru akan didistribusikan ke komunitas-komunitas yang membutuhkan. Adapun komunitas yang menjadi tujuan distribusi adalah panti asuhan, shelter, keluarga berpenghasilan rendah, atau komunitas rentan lainnya yang memerlukan bantuan khusus di bidang makanan.
SOS mengelola surplus food dengan mengumpulkan sumber makanan sehari-hari dari pendonor yang kemudian ditujukan ke berbagai daerah di Bali, seperti Jimbaran, Kuta, Ubud, dan sekitarnya. Mereka mengolah makanan tersebut menjadi makanan bergizi yang siap disantap oleh penerima. Begitu truk tiba di lokasi, petugas wajib melakukan pemeriksaan dan menyortir makanan sesuai dengan standar food safety training.
Setelah melalui pemeriksaan, makanan akan langsung didistribusikan ke komunitas rentan dengan kondisi yang sudah siap dikonsumsi. Namun, jika berupa bahan mentah biasanya akan diolah terlebih dahulu melalui rescue kitchen untuk dijadikan makanan siap konsumsi. Sekolah-sekolah yang menjadi sasaran dari distribusi makanan adalah sekolah yang tidak mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah. Selain itu, SOS juga mengumpulkan surplus bahan makanan seperti daging, seafood, atau sayur, yang kemudian dimasak untuk disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Di sektor agrikultur, ajakan kolaborasi dengan petani lokal turut digaungkan untuk mengumpulkan sayur atau buah yang sekiranya tidak layak dijual kepada distributor atau supplier.
Sandra selaku Outreach Manager di SOS Indonesia menjelaskan bahwa sejauh ini industri yang menghasilkan surplus food maupun food waste paling banyak dipegang oleh industri bidang manufaktur, produksi pangan, dan perhotelan. “Saat ini kami usahakan untuk menangani dari sektor agrikultur. Tapi, kalau untuk daily (sehari-hari) rumah tangga juga berperan besar,” ungkapnya. Selain itu, apabila banyak distributor dan retailer yang menyimpan barang-barang di supermarket yang kemudian akhirnya tidak dikelola dengan baik juga akan mempengaruhi food waste semakin banyak.
Jika SOS mengumpulkan surplus food untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, lain hanya dengan Ketut Lelut. Di Bali, limbah makanan biasanya diberikan pada hewan, salah satunya babi. Tidak seperti hewan lainnya, babi bisa makan segala jenis makanan. Maka dari itu, sisa makanan menjadi opsi pakan babi untuk menghemat biaya pemeliharaan.
Sandra mengatakan bahwa edukasi tentang food waste kepada para pelaku industri menjadi tantangan utama yang selalu diusahakan untuk diatasi hingga saat ini. Banyak pelaku industri yang belum memahami bagaimana surplus food yang aman dan layak didonasikan.
Selain edukasi, logistik dan call change operation menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Operasional penyelamatan pangan yang mengharuskan menggunakan armada truk dingin memakan biaya transportasi yang cukup tinggi karena perlunya perawatan yang khusus. Terlebih lagi, ada biaya staf yang perlu diperhitungkan.
Tantangan lainnya adalah jangkauan wilayah. Meskipun pendistribusiannya telah diusahakan menyebar ke seluruh Pulau Bali, tetapi masih banyak daerah yang memerlukan dukungan. Namun, adanya keterbatasan sumber daya menghambat perluasan. Tingkat sensitivitas beberapa jenis makanan termasuk aspek yang berperan dalam tantangan. “Karena yang setiap hari kami salurkan itu biasanya makanan-makanan surplus dari hotel. Jadi, mungkin dari breakfast-nya atau dari buffet-nya, dan dari banquet-nya,” jelas Sandra. Makanan yang didistribusikan harus cepat dan harus dijaga keamanan konsumsinya.
Mengumpulkan limbah makanan untuk babi
Di tengah macetnya Canggu, Ketut Lelut (50) berkendara dengan ember di sisi kanan dan kiri. Ia berhenti di beberapa warung untuk mengambil limbah makanan. Ember yang berisi limbah makanan ia tukar dengan ember kosong yang dibawanya dari rumah.
Ia berhenti dari warung ke warung. Tak hanya warung makan, tapi juga cafe, restoran, hotel, hingga warung sayur. Di beberapa tempat perhentiannya ia mengobrol sejenak dengan pekerja di tempat-tempat tersebut, sekadar menanyakan kabar.
Limbah makanan yang ia kumpulkan dari berbagai tempat dikumpulkan menjadi satu untuk menjadi pakan babi. Kegiatan ini sudah ia lakukan sejak tahun 2000, ketika usianya masih 25 tahun. Sebelum menjadi peternak babi, Lelut bekerja di proyek pembangunan. Namun, berselang beberapa waktu, ia memilih fokus menjadi peternak babi sembari bekerja di vila.
Sebelum mengambil limbah makanan dari warung, Lelut mencari pakan untuk babi di sawah belakang rumahnya. Ia kerap memotong kangkung liar di pematang sawah milik tetangganya. Seorang kenalan yang melihat Lelut menyarankannya mengambil limbah makanan di tempatnya untuk pakan babi. Dari situlah kegiatan Lelut mengumpulkan limbah makanan dari satu tempat ke tempat lain dimulai.
Berjalan dari tahun ke tahun, semakin banyak pihak restoran, warung, dan hotel yang menawarkan limbah makanan ke Lelut. Ditambah lagi ketenaran Lelut di media sosial ketika dirinya memberikan makanan pada anjing liar saat berkeliling.
Sebelum Covid-19, Lelut mengambil limbah makanan ke 30 lokasi, dari Canggu, Pererenan, hingga Berawa. Namun, kini berkurang menjadi 15 lokasi. Lelut memulai perjalanannya tiap pagi dan sore hari. Di sore hari ia bisa berkeliling selama lima jam, dari pukul 16:00 hingga 21:00.
“Di satu sisi saya untung karena dapat makanan, kemudian owner warung juga untung karena makanannya nggak terbuang,” kata Ketut Lelut ketika ditemui di kediamannya pada Selasa, 2 Desember 2025. Terkadang pemilik warung bisa komplain jika limbah makanan tidak diambil sehari.
Limbah makanan ini ia dapatkan secara gratis. Hal itu membuatnya tidak lagi mengeluarkan uang untuk pakan babi. Pasalnya, biaya pakan babi untuk satu babi bisa mencapai Rp300.000 – Rp400.000 per bulan dengan rata-rata konsumsi 1 kg per sekali makan.
Lelut yang memiliki 30 ekor babi bisa mengeluarkan Rp9 juta – Rp12 juta per bulan hanya untuk pakan babi, belum termasuk biaya perawatan dan lainnya. Ternak babi juga terkadang mengalami naik turun, harga jual lebih sering anjlok karena virus. Dengan memanfaatkan limbah makanan, Lelut setidaknya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pakan babi.
Fenomena food waste di Bali
Menyinggung dari segi dampak, Catur Yudha Hariani selaku Direktur Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali menuturkan bahwa dampak buruk food waste bagi Bali adalah mempercepat peningkatan gas metana yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Gas metana memikat lebih dari 84 kali lipat panas dibanding CO2 (karbon dioksida).
Selain itu, food waste dapat meningkatkan volume gunungan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengganggu ekosistem di sekitarnya. Seperti halnya permasalahan yang terjadi di TPA Suwung, kondisi ini mengganggu ekosistem mangrove sebagai penyerap karbon yang tinggi dan juga salinitas kualitas air. Lindi sampah yang berasal dari TPA berpotensi mengancam ketersediaan air bersih untuk masyarakat sekitar. Terlebih lagi, Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R) yang disediakan oleh desa juga tidak cukup untuk menampung sampah food waste.
Hingga saat ini, PPLH mengaku belum membangun sinergi dengan Non-Governmental Organization (NGO) lain untuk mendistribusikan makanan. Jika terdapat makanan yang berlebih, biasanya mereka akan membagikannya kepada tamu undangan yang sedang mengikuti acaranya. Makanan yang tergolong masih layak makan dapat didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, PPLH juga akan mendorong penjualan setengah harga dan diikuti oleh kampanye “Habiskan Makananmu”.
Catur menyampaikan bahwa adat budaya menjadi akar kebiasaan yang paling sulit diubah dalam masyarakat. Ini mencakup kebiasaan masyarakat di mana mereka masih menganut budaya “menyediakan hidangan makanan itu harus banyak”. Masyarakat percaya jika menyiapkan makanan sedikit, mereka khawatir dicap pelit atau tidak sopan. Jadi, dengan menyiapkan makanan yang banyak merupakan bentuk penghormatan.
“Jika di rumah sering kali orang tua bingung dengan kemauan anggota keluarga, sehingga banyak menu dan akhirnya terbuang. Sementara, orang tua juga tidak ada yang marah atau menasehati jika anak-anak menyisakan makanan di piring atau tidak dihabiskan,” kata Catur.
Sementara di bidang industri, banyak ditawarkan hidangan berupa prasmanan buffet. Sering kali ditemukan banyak pengunjung yang hanya lapar mata, sehingga makanan tidak dihabiskan. Bagi industri, terutama perhotelan, jika mereka mampu menghidangkan makanan dengan jumlah menu yang banyak, maka ini dianggap sebuah citra hotel.
Selaras dengan yang disampaikan oleh Sandra, Catur juga menjelaskan hal yang sama terkait hambatan dalam penanganan food waste di Bali secara menyeluruh. Mulai dari edukasi dari rumah, sekolah, dan lingkungan yang dinilai tidak setara. Menurutnya, jika anak telah mendapat edukasi dari rumah dan sekolahnya, tetapi pada kenyataannya di lingkungan masyarakat masih banyak ditemukan orang dewasa yang tidak memilah sampah, anak-anak kerap mencontoh perilaku tersebut. Rendahnya kebiasaan perilaku memilah sampah disebabkan oleh kesulitan yang dialami masyarakat dalam pemilahan sampah makanan yang sudah bercampur dengan sampah anorganik, sehingga menambah bau yang pada akhirnya jatuh dibawa ke TPA.
Selain itu, peran desa dalam pengangkutan sampah dihambat oleh rendahnya anggaran, minimnya armada, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang terlatih, dan tidak semua desa memiliki TPS 3R, serta tidak berani menegur apabila ditemukan masyarakat yang tidak memilah sampah. Lemahnya peraturan pemerintah dalam penegakan hukum terkait dengan pengelolaan sampah juga termasuk hambatan yang dirasakan oleh PPLH. Implementasi dari pihak masyarakat pun belum sepenuhnya patuh terhadap aturan-aturan pemerintah.
“Prioritas adalah edukasi dan sarana,” ujar Catur. Ia beranggapan bahwa solusi prioritas untuk Bali yang paling realistis dan berdampak untuk Bali dalam persoalan food waste adalah edukasi dan sarana. Saat ini yang paling dibutuhkan adalah edukasi door to door (pintu ke pintu) supaya terjadi perubahan pengurangan sampah pangan. Jika masih ada sampah pangan, pemerintah harus menegakkan aturan wajib pilah sampah agar sampah organik dapat diolah.
“Masyarakat sudah tahu banyak jasa sampah mengangkutnya selalu terlambat dan kadang satu minggu sekali diangkut. Kondisi ini terjadi karena kekurangan armada dan tenaga. Oleh karena itu, anggaran belanja untuk sarana ini penting. Jika sarana ini terpenuhi, maka sampah tidak akan terlambat diangkut dan segera diolah dan tidak menimbulkan gas metana,” ujar Catur. Ia juga menambahkan hal yang harus diprioritaskan bagi industri adalah berbagi pangan supaya tidak ada sampah pangan yang terbuang.
SOS Indonesia dan Ketut Lelut dapat menjadi contoh dalam mengolah limbah makanan. Sisa makanan yang masih layak untuk dimakan dapat didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara, sisa makanan yang sudah tidak layak dapat dijadikan pakan ternak atau menjadi pupuk kompos.
